Kabar6-Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Yepi Suherman mengaku per hari ini sudah dua per tiga sampah diangkut dari Sungai Cisadane.

Gunungan sampah TPA Cipeucang longsor hingga menutup badan aliran sungai pada Jum’at pekan kemarin.

“Jadi awalnya menutup badan sungai, sekarang posisi sampah sudah bergeser hampir ke sekitar lebih kurang dua puluh meter dari tepi sungai,” ungkapnya, Kamie (20/5/2020).

Yepi menjelaskan, dengan menggunakan tujuh unit alat berat atau eskavator pihaknya coba mengebut pengangkutan sampah dari badan aliran Sungai Cisadane.

Adapun tiga unit eskavator milik DLH Tangsel sedangkan sisanya pinjaman dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Sedangkan gunungan sampah yang longsor, menurutnya, hampir 100 ton.**Baca juga: Bertemu Nur Azizah di Acara Santunan, Sekretaris Kelurahan Pamulang Timur Ditegur.

“Kalau perkiraan lebar sampah tinggal dua puluh meteran,” jelas Yepi.(yud)

Kabar6-Hari ini sebanyak 20 titik lokasi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tetap menggelar salat Ied berjamaah. Padahal daerah Tangerang Raya termasuk dalam zona merah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Kita berikan sanksi,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Tangsel, Abdul Rojak saat dikonfirmasi kabar6.com, Minggu (25/5/2020).

Menurutnya, kegiatan ritual bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah yang dilaksanakan di masjid dan tanah lapangan.

Sebelumnya, Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel telah menganjurkan agar seluruh umat muslim melaksanakan shalat Ied berjamaah di rumah masing-masing. Kebijakan tersebut untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Administrasi berupa teguran dan pembinaan agar para DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) itu mematuhi aturan pemerintah,” terang Rojak.**Baca juga: 20 Titik di Tangsel Gelar Shalat Ied Berjamaah.

Ia mengapresi penyelenggaraan di Masjid Baitul Hikmah BSD yang menggelar shalat Idul Fitri di rumah masing-masing tapi khutbahnya melalui telekonfren atau virtual.(yud)

Kabar6-Setelah mendapat sorotan dari Aktivis Lingkungan Hidup dari Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (YAPELH) kali ini giliran Penggiat Lingkungan Saba Alam Indonesia Hijau (SAIH Foundation) turut menyoroti Peristiwa longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan.

Aktivis SAIH Foundation Daniel Nainggolan mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Lingkunga Hidup wajib mengambil langkah kongkrit untuk normalisasi sungai Cisadane yang tercemar atas longsornya TPA Cipeucang yang terjadi Jumat 22 Mei 2020.

“Bahkan longsornya TPA sebagai bentuk buruknya tata kelola sampah yang ada di TPA Cipeucang Tangsel. Hal ini merupakan kelalaian Pemkot Tangsel dalam mengelola TPA, dan berdampak langsung kepada sungai cisadane. Karena masyarakat yang menjadikan air sungai cisadane sebagai sumber kebutuhan air,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Kabar6.com, Jumat (22/5/2020).

Daniel menuding Pemkot Tangerang Selatan, dalam hal ini DLH tidak mengacu kepada Peraturan Menteri PU No 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

“Dalam hal ini kami mendorong Pemkot Tangsel melakukan pembenahan TPA Cipeucang dengan melakukan review master plan pengelolaan sampah TPA Cipeucang Tangsel,” kata Daniel yang juga sebagai Kordinator Pemuda Penggiat Lingkungan (PPL) Tangerang.

Daniel menjelaskan, master plan pengelolan sampah itu harus memperhatikan lima aspek, yakni aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, teknologi dan sosial budaya.**Baca juga: DLHK Tangsel Keruk Sampah di Sungai Cisadane.

“Pasca longsornya sampah di TPA cipeucang kita minta Kembalikan dan normalisasi sungai cisadane kembali. Jangan hanya di diamkan, wajib normalisasi karena ini akan berpotensi pencemaran laut Jawa,” tandasnya. (Oke/Tim K6)

Kabar6-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Warman Syanuddin mengatakan, kas daerah telah dikucurkan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. Setiap orang menerima satu kali gaji.

“Sudah dibayarkan dari kemarin,” ungkapnya dihubungi kabar6.com, Rabu (20/5/2020) kemarin.

Ia jelaskan, kebijakannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil. Akibat pandemi Covid-19 regulasi tersebut tidak berlaku bagi pejabat eselon 2.

“Setiap pegawai eselon 3, eselon 4 dan staf menerima satu kali gaji,” jelas Warman.

Meski demikian ia tak menjawab berapa jumlah ASN di Pemkot Tangsel yang menerima THR serta total nominal uang yang dikucurkan. “Jumlahnya coba entar saya tanya dulu ke kabid,” ujarnya.**Baca juga: DPRD Banten Dukung Pembentukan Pansus “Belek” Bank Banten.

Catatan kabar6.com sebelumnya pada Tahun Anggaran 2019 alokasi dana THR untuk sekitar 5.200 ASN di Pemkot Tangsel nilainya kurang lebih Rp20 miliar.(yud)

Kabar6-Waktu yang tepat untuk pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan sekarang. Berkaca dari DKI Jakarta itu kelihatan testingnya dengan jumlah penduduk patuh tetap di rumah saja bisa memberikan dampak yang luar biasa.

“Jadi kalau kita bisa tahan sebentar saja sampai habis lebaran itu insya Allah kita akan memasuki periode yang turun,” kata pakar Epidemologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono di tayangan Mata Najwa, Rabu (13/5/2020) malam.

Ia berpandangan, jika saja pemerintah pusat menunggu relaksasi PSBB sampai dua pekan mendatang lagi maka sebelum Agustus itu bisa melepaskan satu tahapan melakukan pelonggaran.

PSBB mulai bisa dilonggarkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak langsung memberikan pelayanan publik. Hal itu yang paling penting karena kalau masih ada kegiatan pelayanan publik mesti jaga jarak.

Pandu bilang seperti cafe, warung yang jika mau dibuka tetap harus jaga jarak “Tapi untuk sekolah mungkin belum bisa. Mungkin sekolah nanti pada tahap SD, kampus mulai kemudian secara bertahap,” terangnya.

Industri manufacturing, lanjut Pandu, mulai bisa tapi tetap harus melakukan protokol kesehatan.**Baca juga: 1176 KPM Di Kecamatan Solear Dapat BPNT.

“Itu kita sudah melihat jenis-jenis pekerjaan apa saja yang memungkinkan paling rendah resikonya. Bukan berdasakan pada usia, tapi jenis pekerjaan,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Berangkat dari keperihatinan sejumlah pekerja media atas kondisi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Kota Tangerang Selatan.

Sekumpulan wartawan mengatasnamakan Senyap Cepat Tepat Cerdas (SCTC), menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga rentan di Kelurahan Rawa Mekar, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan.

Bantuan dalam bentuk paket sembako dan uang tunai tersebut, diberikan kepada sekitar 24 kelompok keluarga rentan yang umumnya tinggal di rumah kontrakan. Rata-rata penerima paket sembako adalah warga perantau dari luar Tangsel.

Eka Huda Rizki, inisiator kegiatan amal tersebut, mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat, khususnya kalangan keluarga perantau yang terdampak Covid 19.

Apalagi, sejumlah bantuan yang digelontorkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah belum dapat mencakup kelompok masyarakat diluar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tangsel.

“Inisiasi ini lahir dari keseharian kami yang melihat fakta di lapangan, bahwa ada kelompok masyarakat rentan yang tidak tersentuh bantuan Pemerintah,” ujar Eka, Selasa (12/5/2020).

Melihat kondisi itu, Eka yang belum lama menggeluti profesi wartawan dari Ayahnya itu, tergerak untuk membantu kelompok masyarakat perantau di Tangsel.

“Bansos yang dihadirkan Pemerintah sebenarnya banyak menimbulkan persoalan di lapangan. Kami kemudian berupaya melakukan langkah nyata, untuk berbagi kepada sesama dengan gerakan ini. Jadi kami tidak hanya mengkritisi suatu kebijakan, tapi ingin berusaha sama-sama mencari solusi,” ucap dia.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Eka berharap paket sembako yang diberikan kepada warga di sekitar kawasan Rawa Mekar Jaya, bisa bermaanfaat dan menggugah banyak pihak untuk ikut membantu sesama.

“Tentunya paket sembako ala kadarnya dari kami ini bisa bermanfaat bagi warga Tangsel, dan mudah-mudahan juga menggerakan kita semua untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama,” terangnya.

Salah seorang warga yang menerima sembako, Robet mengatakan, dirinya senang memdapat bantuan dari wartawan.

Sebab, dirinya mengaku dari awal penerapan PSBB bahkan sampai PSBB jilid 2 kini belum ada satupun bantuan dari pemerintah yang datang.

“Dari kemaren cuma di data-data doang, udah mah kita nganggur karena corona,” kata Robet.

Robet pun turut mengucap syukur dan terimakasih kepada para wartawan yang telah memberikan bantuan sembako ini.**Baca juga: KPU Tangsel: Tahapan Pilkada Paling Lambat Bulan Juli.

“Alhamdulilah dapat sembako, semoga kebaikan mereka dibalas yang maha kuasa. Kami sangat berterimakasih, untung ada bantuan ini, kami bisa menyambung hidup. Bantuan dari pemerintah nggak turun-turun, gak tau kemana bantuan itu nyangkutnya, mau pulang kampung dilarang,” tutupnya.(Fit)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan mengaku siap menggelar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangsel, pada Desember 2020 mendatang.

Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro menerangkan, jika pemilihan dilakukan pada bukan Desember, maka tahapan Pilkada sudah harus dimulai paling lambat bulan Juli 2020.

Bambang menuturkan, dengan adanya Pandemi Covid 19, sejumlah tahapan Pilkada Kota Tangsel, sempat tertunda.

“Diantaranya, pelantikan Petugas Pemungutan Suara (PPS), seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan kerja Pemutakhiran Data Pemilih,” terangnya, Selasa (12/5/2020).

Menurut Bambang, kemarin tahapan yang ditunda adalah pelantikan PPS, kalau calon perseorangan di Tangsel tidak ada.

“Kemudian seleksi Petugas PPDP setelahnya melakukan kerja pemutakhiran data pemilih selama kurang lebih 30 hari,” jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.

“Contohnya, Pilpres dan Pileg kemarin itu masa kampanye 3 bulan. Kalau Pilkada ini hanya sekitar 2 bulan, jadi mengukur tahapan yang belum terlaksana dan lainnya, terkejar untuk Desember,” tuturnya.

Sementara dari sisi anggaran, Pilkada Tangsel, yang menelan APBD sebesar Rp68 miliar baru dicairkan tahap 1 sebesar Rp6 miliar.**Baca juga: PMI Kota Tangerang Terima Bantuan 350 APD dari Merah Putih.

“Anggaran kita ada, tidak diganggu gugat untuk Covid-19. Namun jika nanti pelaksanaan Covid-19 belum berakhir, di Juli, perlu diperhatikan juga dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Karena petugas misalnya butuh masker, hand sanitizer dan sebagainya. Lalu apakah mungkin anggaran itu direvisi kembali,” pungkasnya.(eka)

Kabar6-Dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) merasionalisasi sejumlah belanja langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Rasionalisasi tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020, tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, dan diteruskan melalui intruksi Walikota Tangsel No.910/1154/BPKAD.

Namun, berdasarkan data informasi yang dihimpun, disinyalir terdapat pergeseran anggaran pembangunan fisik disalah satu OPD nonteknis yang tidak sesuai dengan SKB dua Menteri tersebut, dimana totalnya diperkirakan mencapai belasan milyar rupiah.

Meski demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanudin memastikan pergeseran anggaran tersebut, sudah sesuai dengan SKB dua Menteri, untuk melakukan penyesuaian anggaran, sebagai imbas dari berkurangnya pendapatan daerah.

“Jadi di SKB Mendagri dan Menkeu agar daerah menyesuaikan, dari hasil pendapatan itu kita berapa sih belanjanya yang bisa dijalankan kedepan, dijalankan kedepannya itu sampai dengan satu tahun. Kalau intruksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), saya engga hapal lah, dari setiap OPD bervariasi,” terangnya, melalui sambungan Aplikasi WhatsApp, Rabu (6/5/2020).

Sementara, aktifis anti korupsi dan pemerhati kebijakan publik dari Tangerang Transparency Public Watch (TRUTH), Jupry Nugroho mengatakan, perlunya ada pengawasan terhadap rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkot Tangsel agar tepat sasaran peruntukannya, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Tangsel.

Menurut Jupry, kondisi saat ini memang serba sulit, numun bukan berarti nantinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Jupry mengatakan, rasionalisasi atau pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel perlu kita awasi bersama.**Baca juga: Cara Dapatkan Bantuan Sembako Gratis Bagi Warga Terdampak Covid-19.

“Saya juga mendorong DPRD dan lembaga lain seperti Kejaksaan Negeri Tangsel untuk mengawasi dengan ketat, karena ini sangat rentan sekali, dan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” pungkasnya.(eka)

Kabar6-Dana bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang terdampak pandemi Covid-19 mulai disalurkan secara bertahap. Sumber dana bansos yang diberikan Kementerian Sosial ataupun Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat menerima kembali dari APBD Tangsel.

“Semua usulan keluarga terdampak yang disampaikan oleh lurah camat sampai dengan saat ini kita usulkan sebagai penerima bansos dari Kemensos dan dari provinsi,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Wahyunoto Lukman kepada kabar6.com, Selasa (28/4/2020).

Ia menerangkan, dari provinsi sudah terealisasi di wilayah Kecamatan Serpong lebih kurang sampai Senin kemarin sebanyak 270 Keluarga Keluarga bertahap sesuai jadwal supaya tetap mencegah kerumunan.

Wahyunoto bilang, tidak ada perbedaan antara bansos dari APBD Tangsel, Banten maupun Kemensos. Semua sama saling dukung untuk warga terdampak agar dapat bansos.

Data usulan yang ada sampai dengan saat ini disampaikn ke provinsi dan Kemensos terlebih dahulu sampai kuota untuk Tangsel terpenuhi. Dinsos Kota Tangsel hingga sekarang masih terima data-data usulan dari kelurahan dan kecamatan.

“Dan sepanjang masih ada kuota dari pro maupun kemensos kita sampaikan terlebih dahulu ke mereka. Karena ada deadline juga batas waktu penyampaian usulan,” jelas Wahyunoto.

Selanjutanya masih ada usulan lagi dan kuota dari provinsi maupun kemensos terpenuhi atau deadline sesuai batas waktu yang ditentukan akan diintervensi APBD Tangsel. Sebelum bansos turun, Pemkot Tangsel sudah menyiapkan skenario bantuan sumbangan dari CSR dan berbagai pihak lainya termasuk Baznas.

“Mengapa? karena data penerima yang sudah kita usulkan ke provinsi maupun kemensos tidak bisa diintervensi lagi dengan APBD Tangsel. Maka kita himpun sumbangan yang selama ini banyak diteruskan langsung ke warga, sudah kita koordinasikan kita kolektif akan disampaikan kepada mereka yang sudah terdata,” terang Wahyunoto.

Ia menyebutkan, populasi jumlah sementara bantuan dari Kemensos 62.668 KK dan Provinsi Banten 10.950 KK. Alasan jumlah sementara karena kterus jaring data usulan dari kelurahan serta kecamatan.

Adapun kemensos memberikan kuota kepada warga di Kota Tangsel sebanyak 75.916 KK, serta dari provinsi 22.258 KK. Usulan kelurahan selalu ganda yang disampaikan berikutnya tetap 20 sampai dengan 40 persen ganda dari usulan sebelumnya atau ada NIK tidak Valid dengan nama.**Baca juga: Pengamat: Karantina Wilayah di Tangerang Raya Paling Tepat.

Wahyunoto sebutkan ada juga temuan satu keluarga diusulkan lebih dari seorang. “Kita validasi satu keluarga dapet satu bansos basis KK. Satu keluarga lebih dari satu orang. Contohnya NIK KK diusulkan dan NIK anggota keluarganya juga diusulkan, bapaknya diusulkan, emaknya diusulkan, anaknya diusulkan,” sebutnya.(ADV)

Kabar6-Gerakan berbagi tetangga atau Gebetan. Nama posko itu sengaja dibentuk oleh tokoh masyarakat RW 015 Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk warga terdampak pandemi corona virus disiase 2019 (Covid-19).

“(bermula) karena banyak keluhan dari warga yang tidak punya uang sampai ada warga yang menjual sepeda anaknya untuk beli beras,” kata Ketua Posko Gebetan Covid-19, Abdul Latif kepada kabar6.com, Sabtu (25/4/2020).

Menurutnya, jika menunggu bantuan dari pemerintah terlalu lama. Itupun jumlah kuota yang tersedia masih sangat terbatas.

Makanya, lanjut Latif, pengurus wilayah RW 015 dan warga berinisiatif mendirikan Posko Gebetan. Sumbangan beragam jenis sembako dari para donatur pun berdatangan untuk warga yang sangat membutuhkan akibat terdampak Covid-19.

“Alhamdulillah di tengah guyuran hujan pendistribusian 280 sembako kita bagikan ke warga dengan harapan bisa beribadah di bulan puaa dengan tenang,” terang Latif.

Ia bilang, di Posko Gebetan sebagai lumbung padi RW 015 masih tersedia beras sebanyak empat kwintal. Stok beras untuk antisipasi warga yang tidak bisa makan karena ada imbauan pemerintah agar di rumah saja.

“Dan tidak bekerja sudah 5 hari peraturan PSBB diberlakukan bantuan belum juga turun,” ujar Latif.**Baca juga: Lurah Pakualam Langsung Turun Berikan Sembako Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan.

“Semoga bisa menjadi inspirasi RW yang lain untuk membuka posko di wilayahnya masing-masing,” harapnya.(yud)