Kabar6-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten, Siti Ma’ani Nina mengatakan, perhatian, kasih sayang dan gembira adalah kado terindah yang paling dibutuhkan bagi anak, pada peringatan hari anak tingkat nasional 2019 ini, ketimbang dengan memberikan materi berbentuk barang dan lainnya.

Menurutnya, anak-anak akan merasa bahagia saat mendapatkan perhatikan, kasih sayang dari kedua orang tuanya, ketimbang hanya mendapatkan hadiah sebagai penggantinya.

Oleh karena itu, dalam peringatan hari anak nasional tingkat Provinsi Banten tahun ini, pihaknya mengajak kepada seluruh orang tua agar bisa lebih memperhatikan buah hatinya, dalam menciptakan anak-anak Provinsi Banten yang cerdas dan berdaya saing, sesuai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar bisa lebih maju lagi.

“Perhatian, kasih sayang dan gembira adalah kado terindah bagi anak,” kata nina, usai Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten 2019, merupakan momentum penguatan untuk mempertahankan Provinsi Banten sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak, di Taman Aspirasi, KP3B, Kota Serang (21/8/2019).

Termasuk pembekalan melalui pendidikan literasi teknologi, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini.

Seperti pemberian fasilitas handphone kepada anak dibawah usia 12 tahun, yang seharusnya belum dilakukan, karena menurur Nina, hal itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak, akibat belum bisa memfilter efek negatif yang timbul.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, peringatan hari anak nasionalis tingkat Provinsi Banten 2019 ini merupakan momentum penguatan untuk mempertahankan Provinsi Banten sebagai Provinsi pelopor layak anak.”

“Juga momentum penguatan untuk mempertahankan empat (4) kabupaten dan empat (4) kota di Provinsi Banten sebagai Kabupaten Kota Layak Anak. Baik bagi pemerintah, lembaga, swasta maupun masyarakat Bannten,” tambah Wagub

Selain itu, dirinya juga mengajak kepada semua tamu undangan untuk meniru semangat anak-anak yang hadir dan tampil bersama sama mengisi acara yang bertema “Kita Anak Indonesia, Kita Gembira. Mari beryukur atas pelaksanaan peringatan hari ini”.

Dikatakan Andika, pada 23 Juli 2029 lalu Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Delapan (8) kabupaten/kota di Provinsi Banten juga sudah Layak Anak,” jelas Wagub

Menurut Wagub Andika, saat ini tantangan yang dihadapi adalah dampak transformasi era digital. Apakah internet positif atau negatif untuk tumbuh kembang anak.

“Saya minta dinas untuk mengadakan program literasi media digital terhadap hal ini di kabupaten kota. Program literasi media digital bagi ibu rumah tangga untuk pendidikan dan pengausahan anak,” tegasnya.

**Baca juga: Demo, Warga Jelupang Bakar Ban di Tol Serpong-Kunciran.

“Mengarahkan anak untuk memanfaatkan internet yang seusai dengannya,” tambah Wagub.

Wagub Andika juga mengajak seluruh hadirin untuk memperkuat pola pengasuhan anak yang berkualitas. “Harus dengan sebaik baiknya (pola pengasuhan anak, red) seiring dengan tantangan saat ini,” tegasnya.

Menurut Wagub, pihaknya bersama Gubernur Banten Wahidin Halim sangat konsisten dalam mendukung penguatan sumber daya manusia. Memaksimalkan kebijakan yang ada untuk mempertahankan Provinsi Banten sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak.(Den)

Kabar6-Pelaku pembantaian satu keluarga, Samin bin Saban (29), di Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten, ahirnya buka suara, mengenai alasannya menghabisi nyawa penghuni rumah yang handphone nya di curi olehnya.

Samin yang melakukan aksinya seorang diri, memukul kepala Rustiandi dan A menggunakan balok kayu, hingga meninggal dunia.

Sedangkan terhadap korban selamat, Siti Sa’diyah, pelaku menusuk punggu korban dan melukai bibir hingga pipi kirinya dengan patok kayu yang runcing di bagian ujungnya.

“(Benar) Sendiri (membunuhnya),” kata pelaku pembantaian, Samin, ditemui di Mapolda Banten, Rabu (21/08/2019).

Pelaku juga mengakui kalau niat awalnya mencuri handphone milik korban, karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Karena ketahuan saat mencuri oleh pemilik rumah, Samin secara spontan menghabisi nyawa satu keluarga di Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten.

Barang hasil curian itu rencananya akan dijual Samin, untuk membayar cicilan hutangnya di bank dan dibelikan kebutuhan dapur rumah tangganya.

“Karena kebutuhan ekonomi yang enggak pernah cukup. (Handphone) mau saya jual buat bayar (hutang) bank, buat nebus surat kehilangan buku tabungan anak saya,” terangnya.

Usai membunuh, Samin yang tinggal di Kampung Maruga, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten, pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Umbul Banten, Desa Sungai Nibung, Kecanatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Pengakuan Samin, hanya untuk bertemu bertemu dengan kedua orangtuanya dan pamitan jika tertangkap polisi usai membunuh, bukan melarikan diri.

“Saya ngaku sama istri saya (telah membunuh). Karena saya ingin tahu orangtua saya dulu, kalau udah ketemu orang tua pasrah sama petugas. (Saat ditangkap) tidak melawan sama sekali karena saya sudah pasrah. Menyesal, saya mau minta maaf kepada keluarga korban atas kesalah saya, saya akan menebus kepada korban kesalah saya,” jelasnya.**Baca juga: LPSK Lindungi Korban Selamat Pembantaian Satu Keluarga.

Guna kepentingan penyidikan, satu buah balok kayu, patok kayu, handphone merek Asus, pakaian yang dipakai pelaku saat membunuh dan sepeda motor Vega ZR dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian.(Dhi)

Kabar6-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyesalkan batalnya rapat paripurna DPRD Banten tentang pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Banten 2019.

Agenda tersebut dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran anggota DPRD alias tidak kuorum. “Prinsipnya jangan sampai pelayanan kepada masyarakat tehambat,” kata Andika saat ditemui usai paripurna, Selasa (20/8/2019).

Meski demikian, Andika berharap DPRD dapat dengan segera melakukan pembahasan APBD perubahan hingga disetujui menjadi Perda. Dan hal ini dapat selesai tepat waktu, mengingatkan pelaksanaan APBD-P kan hanya 3 bulan di akhir tahun.

Rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan perubahan APBD 2019, di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (20/8/2019), tidak kuorum atau memenuhi syarat minmal keterhadiran anggota yakni 50 persen plus 1 atau 45 dari 85 angota DPRD Banten.

**Baca juga: Diduga, Ibu Bunuh Bayinya Kemudian Bunuh Diri.

Wakil DPRD Banten Adde Rosi Khoerunissa yang memimpin jalannya rapat langsung menskor lantaran jumlah anggota DRPD yang hadir belum memenuhi syarat atau kuoarum. Informasi yang diperoleh jumlah anggota DPRD pada rapat paripurna tersebut hanya ada 28 orang atau kurang 17 orang lagi agar kuorum.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Banten, Suparman Usman meminta agar paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan perubahan APBD 2019 dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarag (Banmus). (Den)

Kabar6-Tragedi berdarah kembali terjadi di Banten, kali ini seorang ibu berinisial DS (29), tega membunuh bayi laki-lakinya, T (7 bulan).

Lokasi memilukan itu terjadi di Kampung Bentola, Kelurahaan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, sekitar pukul 10.00 wib. Bayi lucu itu tewas dikamar mandi rumah neneknya.

“Jadi pas dipanggil-panggil sama nenek dan kakeknya, ibu dan anak ini tidak ada suara di kamarnya. Pas dilihat, anaknya sudah tidak bernyawa,” kata Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Zamrul Aini, disela-sela olah TKP, Selasa (20/08/2019).

Saat ditemukan oleh kakek dan nenek bayi T sudah tidak bernyawa. Sedangkan ibunya, DS mengalami luka sayatan di urat nadi tangan kirinya. Jenazah korban dibawa ke RSUD Serang untuk dilakukan otopsi. Sedangkan ibunya, DS, dibawa ke RS Krakatau Medika (KM) untuk mendapatkan perawatan.

“Motif pembunuhan (bayi), kita masih dalami. Karena masih oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara). Begitu juga kita masih mencoba menyimpulkan alat-alat bukti yang berada di TKP. Untuk keluarga juga belum bisa diminta keterangan,” terangnya.

Menurut keterangan tetangga, T sempat dimandikan oleh neneknya. Sang ibu melihat anaknya dimandikan oleh nenek bayi. Entah karena alasan apa, DS memandikan ulang bayinya. Tetanhha korban pun kaget dengan peristiwa tersebut, lantaran tidak terdengar keributan besar dari dalam rumah.**Baca juga: Jelang Pilkada, Bupati Irna Ngadu Ke Gubernur Minta Bantuan.

“Baik-baik aja (keluarga) mereka. Enggak pernah dengar ada ribu-ribut. Kalau suaminya kerjanya jadi tukang bengkel. Sementara kalau istrinya, ibu rumah tangga,” kata tetangga korban, Munawaroh (50), ditemui ditempat yang sama, Selasa (20/08/2019).(dhi)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Pandeglang Irna Narulita di ruang rapat Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (20/8/2019).

Agenda rapat permohonan tambahan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada Kabupaten Pandeglang itu membahas sejumlah program-program pelayanan masyarakat yang terkendala karena akan dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Atas hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa bantuan keuangan akan diberikannya kepada seluruh kabupaten/kota termasuk Pandeglang asalkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Persoalannya memang pengelolaan atau manajemen keuangan, pemerintah harus faham soal skala priorotas. Mana program yang mau dilaksanakan terlebih dulu, nah itu dimaksimalkan, beri kualitas pada program itu. Dan tentu harus didukung manajemen keuangan yang optimal, terstruktur dengan jelas,” terang WH.

Menurutnya, besaran bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Banten kepada kabupaten/kota tidak didasarkan pada status tertinggal atau tidak tertinggal, melainkan pada fokus rencana program strategis daerah setempat untuk menunjang program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Selain itu juga disesuaikan dengan potensi daerah setempat yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tinggalkan dikotomi antara utara dan selatan, sudah tidak ada disparitas karena daerah itu lahir dengan segala potensinya. Struktur dan kultur masing-masing berbeda, jangan merasa karena bukan daerah industri terus tertinggal, tapi justru mempertahankan kultur daerahnya. Tidak ada yang tertinggal antara Banten selatan dan utara, tinggal bagaimana mengelolanya,” paparnya.

Untuk permohonan bantuan, Gubernur menyatakan bahwa komitmennya untuk membangun semua wilayah di Banten tidak terbatas apakah hal tersebut diminta atau tidak karena merupakan suatu kewajiban.

Saat ini, tinggal menyerasikan hubungan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dalam hal ini Pandeglang agar pelakaanaan program pembangunan bisa sejalan.**Baca juga: Bupati Irna Enggan Sebut Permohonan Bankeu Dari Provinsi, Takut Gubernur WH Ngambek.

“Besaran bantuan nanti dilihat kemampuan anggaran, termasuk memaksimalkan program-program Pemprov yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang. Nanti lakukan rapat teknis antara tim TAPD Provinsi dengan Pandeglang, kalau saya sejauh itu tujuannya untuk masyarakat saya dukung. Termasuk kaitannya dengan pelayanan kesehatan, perkebunan, pariwisata, penanggulangan bencana, pertambangan, aksesibilitas transportasi masyarakat, dan terutama pertanian yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Pandeglang,”imbuhnya.(Den)

Kabar6-Bupati Pandeglang, Irna Nurulita meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim, agar bisa lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat Banten Selatan, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kedepan yang lebih baik lagi secara bersama-sama dalam mewujudkan pemerataan pembanguan daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.

Meski begitu, kata Irna, penambahan Bankeu dari Pemprov Banten kepada Kabupaten Pandeglang, saat ini tidak lagi bicara soal pengentasan maupun urusan ketertinggalan. Namun agar bisa lebih bangkit lagi.

Demikian hal itu terungkap saat kunjungan Bupati Pandeglang bersama rombongannya ke kantor Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (20/8/2019).

Lanjut Irna, hal itu menyusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang saat ini yang hanya berkisar pada angka Rp220 miliar saja.

Dimana, Rp150 miliarnya, sudah dipastikan untuk membiayai pos anggaran kesehatan masyarakat, barulah Rp90 miliarnya lagi untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang lain, sehingga dengan begitu, kata dia, banyak terjadi kekurang disana-sini dari segi ketersedian anggaran.

Atas kondisi itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten agar bisa ikut ambil bagian dalam memajukan wilayah Banten Selatan, tidak hanya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan saja.

Namun, lebih dari itu, kata dia, hingga upaya penelolaan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang, melihat potensi yang dimiliki dan cukup menjanjikan, agar bisa dikelola bersama menjadi sumber PAD bagi daerah setelah dibangun nantinya.

“Kami meminta kepada Bapak Gubernur untuk memperbesar porsinya bantuan keuangan ini. Dari kakak-kakak kami (Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten,red),” kata Irna.

Menurut Irna, tahun 2019 ini, Kabupaten Pandeglang memperoleh Rp50 miliar dari Bankeu Provinsi Banten. Dimana, jumlah tersebut setelah digabungkan dengan APBD Kabupaten Pandeglang, masih belum juga cukup untuk membiayai semua kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Kabuapten Pandeglang.

Meski begitu, pihaknya mengaku tidak bisa menentukannya berapa nilai yang harus diberikan oleh Pemprov Banten, karena menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Gubernur dalam mengelola dan menentukan porsi anggaran sebelum diberikan kepada Kabulaten dan Kota lainnya yang membutuhkan.

“Kalau memang anggarannya terbatas, adakah program-program strategis di OPD Pemprov Banten agar bisa dilokuskan ke Kabupaten pandeglang,” katanya.

Irna mencontohkan, seperti pembangunan jalan, pasar tradisonal, sarana kesehatan oleh OPD dilingkungan Pemprov Banten agar bisa dibangun di Kabupaten Pandeglang, agar pertumbuhan ekonomi Banten Selatan menjadi lebih cepat.

“Apalagi kemarin pasca tsunami, pasca gempa. Kami bangkit kembali, pulih kembali. Tapi kalu tidak dibantu oleh pemerintah Pusat dan Provinsi akan lamban sekali untuk kembali sehat,” katanya.

Menurutnya, keburuhan dasar Kabupaten Pandeglang masih seputar urusan jalan, jembatan, rumah tidak layak huni (rutilahu), sanitasinair bersih, sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas, khususunya di sekitar zona merah terdampak gempa, pendidikan, sektor pertanian, perikan dan kelautan, dan masih banyak lagi yang lain yang membutuhkan kucuran dana dari pusat maupun Provinsi Banten.

“Bahwa ada 51 pulau, sementara urusan kelautan ada di Pemprov Banten, akan mau dibawa kemana ini? nasib mereka yang tinggal dipulau-pulau. Selain panjang pantai Banten ini setengahnya ada di Pandeglang. Begitupun lumbung pertanian, Provinsi Banten juga ada di Pandeglang,” papar Irna.

Dirinya juga menyebutkan, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 lalu memperoleh Rp90 miliar dari Pemprov Banten. Namun terus menurun hingga tahun ini.**Baca juga: Demi Pajak Kabupaten, Bapenda Gandeng Kejari dan KPK Pasang Penyadap Teller.

“Dulu, tahun 2017 pernah Rp 90 miliar, tapi turun lagi Rp65 miliar, turun lagi Rp50,” aku Irna.(Den)

Kabar6-Demi mengejar peningkatan pajak daerah dari sektor hotel dan restoran Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten bakal pasang Tapping Server terhadap wajib pajak yang tersebar di Kabupaten Tangerang.

Sebagai tahap sosialisasi ratusan wajib pajak dari pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha restoran dan hotel di wilayah Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, memperoleh sosialisasi pemasangan Tapping server di mesin teller mereka.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemasangan alat penyadap transaksi atau Tapping Server ini sebagai upaya meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun oknum pegawainya.

“Semua dilakukan secara online sehingga tidak ada transaksi uang cash dalam pembayaran pajak Hotel dan restoran ini, jika masih ada oknum pegawai yang bermain-main dalam ranah pajak hotel restoran maka laporkan,” terang Bupati. Selasa ( 20/08), usai menghadiri pembukaan sosialisasi di Aula Kecamatan Kelapa Dua.

Zaki mengakui, bila pajak hotel restoran masih menjadi idola pemerintah daerah setelah pajak bumi dan bangunan serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, sehingga jika potensi pajak restoran dan hotel dimaksimalkan akan sangat membantu pembangunan Kabupaten Tangerang.

“Semua bisa dilaporkan sendiri oleh para wajib pajak, tanpa takut adanya kecurangan, yang jelas laporkan kalau ada oknum pegawai yang bermain api dalam pajak ini, pajak ini sangat dirasakan manfaatnya bagi pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Soma Atmaja mengatakan, sebagai tahap awal Tapping Server akan terpasang di 120 tenan hotel dan restoran di Kecamatan Kelapa Dua dan ke depan seluruh wajib pajak akan dipasangi Tapping Server ini.

“Kita pasang alat langsung melalui servernya, sehingga bisa mengetahui berapa penghasilan wajib pajak tiap bulannya dan berapa pajak yang harus dibayarkan ke kas daerah,” papar mantan Kadisporbudpar ini.

Soma menjelaskan, pemasangan Tapping Server bukan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pelaku usaha, namun lebih pada upaya pemerintah mengambil hak.

“Pajak hotel restoran ini milik pemerintah daerah yang dititipkan oleh para konsumen kepada pelaku usaha yang juga wajib pajak, karena uang yang masuk semuanya di bayarkan oleh konsumen dan dikelola oleh pemerintah daerah,” urainya.

Sementara itu, Rusfian Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK wilayah IV Banten mengatakan, sebagai tim monitoring dan evaluasi KPK apresiasi atas upaya Kabupaten Tangerang dalam peningkatan pendapatan ini.

“Sistem uang dibangun cukup bagus karena tidak ada peredaran uang cash disana, semua berbasis data elektronik,” jelasnya.

Rusfian mengaku kalau KPK akan melakukan pengawasan secara maksimal untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran ini.**Baca juga: Pelantikan DPRD Lebak Sempat Batal, WH : Dokumen LHKPN Belum Lengkap.

“Saya optimis peningkatan pendapatan bakal meningkat, jika ini dilakukan secara maksimal, tapi kali terjadi penurunan penurunan maka program ini dianggap gagal, karena terjadi ketidak jujuran,” tegasnya.(BL/Hms)

Kabar6-Walikota Serang, Syafrudin memastikan keamanan dan keuntungan bagi investor yang ingin menanamkan sahamnya di Kota Serang kedepan.

Dirinya juga memastikan, pengusaha yang telah masuk akan terus berkembang usahanya, sesuai potensi yang ada di Kota Serang sekarang, selain letak geografisnya yang strategis, sebagai jantung Ibukota Provisi Banten dan segala kelebihannya yang lain.

Menurutnya, saat ini penduduk asli Kota Serang berjumlah 700 ribu orang, angka itu terus bertambah seiring dengan terus berdatangannya dari penduduk luar daerah, sehingga jumlahnya menjadi satu juta lebih.

Atas populasi yang dimiliki oleh Kota Serang tersebut, kata Saftudin, pihaknya meyakini akan memberikan nilai ekonomis bagi siapaun yang ingin menanamkan investasinya di Kota Serang.

“Bagi yang ingin berinvestasi, saya pastikan perlindungan itu, agar investor yang ingin menanamkan sahamnya di Kota Serang menjadi untung,” kata Safrudin, dalam pidatonya saat menghadiri acara busines meeting investasi Kota Serang, sebagai potensi unggulan daerah yang berdaya saing, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, dengan terus bertambahnya investor di Kota Serang, tidak hanya akan membuahkan hasil bagi pengusaha sendiri. Namun, masyarakat kota Serang juga akan terkena dampak positifnya, salah satunya dalam penyediaan lapangan pekerjaan disekitarnya.

**Baca juga: Kali Cisadane Penuh Sampah, Arief: Itu Dari TPA di Tangsel.

“Penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan juga akan teratasi sebagai dampak positif yang ditimbulkan dari terus bermunculannya investor tadi,” katanya.

Dirinya juga mengaku, hadirnya pengusaha di Kota Serang, akan berdampak bagi Pembangunan Kota Serang melalui PAD yang didapat.

“Kita juga butuh peran dan masukan dari semua pihak dalam mengatasi semua persoalan yang ada, mulai dari pembanguan infrastruktur, persoalan sampah seperti selama ini menjadi pembicaraan orang banyak, dan masih banyak lagi,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amirudin menilai wacana pembatasan koalisi partai politik (parpol) untuk mencegah calon tunggal dalam Pilkada yang saat ini tengah digodok oleh KPU RI akan memberikan dampak positif kepada pemilih.

“Hal itu akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk tidak cenderung memaksakan satu calon yang muncul, karena parpol yang ada diborong oleh petahana seperti selama ini terjadi,” ujar Suwaib, kepada wartawan, Senin (19/8/2019).

Hal ini, kata Suwaib, juga memberikan pendidikan pada parpol agar tidak terjadi koalisi di atas 80 persen. “Makanya kita sambut positif wacana tersebut,” katanya.

Suwaib melanjutkan, wacana tersebut juga memberikan ruang bagi kader-kader terbaik parpol. “Jadi selain sebagai peringatan bagi parpol juga menjadi bagian dari proses kaderisasi calon-calon pemimpin,” katanya.

Pembatasan itu, kata Suwaib, bukan berarti melemahkan demokrasi. Justru dirinya menilai KPU memberikan pembelajaran pada parpol agar menjadi lembaga yang melahirkan calon pemimpin

“Kelemahan parpol selama ini yaitu tidak pernah percaya diri pada kader-kader terbaiknya untuk maju menjado calon kepala daerah,” katanya.

Dirinya melihat, kondisi parpol saat ini cenderung pragmatis pada calon-calon potensial.”Jadi ketimbang melahirkan calon internal, parpol lebih pragmatis. Sehingga akhirnya memunculkan calon tunggal,” ujarnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, selayaknya pesta demokrasi, pilkada dinilainya akan lebih baik jika calon kepala daerah yang dipilih lebih dari satu.

“Jangan sampai calon tunggal atau bumbung kosong atau calon tapi ada calon boneka. Menurut saya itu tidak membuat martabat demokrasi kita menjadi baik,” ujarnya.

Menurut Yandri, semakin banyak calon kepala daerah yang bermunculaan akan semakin baik karena memberikan banyak alternatif pilihan bagi pemilih.

Diketahui, pada 2020 mendatang setidaknya terdapat empat kabupaten/kota di Banten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak.

**Baca juga: Ketua DPRD Banten yang Baru Kemungkinan Tak Memiliki Ruangan Kerja Sendiri.

Keempat kabupaten/kota tersebut yakni, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon berharap, Pilkada Serentak 2020 di empat kabupaten/kota diikuti oleh banyak calon. “Harapan kita sih semakin banyak yang daftar dinamikanya semakin bagus,” katanya.

Menurutnya, partai politik perlu mendorong kader untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. “Harapan kita si yah, agar kaderisasi berjalan partai politik juga harus mendorong,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Jelang pergantian anggota DPRD Banten yang baru, sejumlah ruangan Ketua DPRD Banten saat ini tengah diperbaiki agar ditata lebih rapih.

Seperti renovasi di ruangan Ketua DPRD Banten, tempat biasa Asep Rahmatullah memimpin rekan seprofesinya yang lain.

Akibat kejadian itu, ketua DPRD Banten yang baru diperkirakan belum bisa memiliki ruangan kerja sendiri, sambil menunggu pekerjaan rampung dikerjakan.

Lamanyan pekerjaan, bisa lebih dari satu bulan, namun kurang dari tiga bulan lamanya.

Pantauan Kabar6.com, nampak sejumlah tukang sibuk wara-wiri memperbaiki tembok dan platfon ruangan ketua DPRD Banten, meninggalkan puing-puing bangunan yang berserakan dilantai akibat renovasi yang tengah dilakukan.

Sekertaris DPRD Banten, AE. Deni Hermawan memperkirakan, pekerjaan renovasi ruangan ketua DPRD Banten akan memakan waktu lebih dari satu bulan dari sekarang.

“Sedang diperbaiki. Lamanya lebih dari satu bulan, tapi kurang dari itu (tiga bulan,red),” kata Deni, kepada Kabar.com, Senin (19/8/2019).

Akibat kejadian itu, kata dia, Ketua DPRD Banten yang saat ini masih menjabat, Asep Rahmatullah juga terpaksa harus pindah ruangan saat ingin menyelesaikan pekerjaaannya selama akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa hari lagi.

Menurut Deni, Asep Rahmatullah terpaksa harus bekerja di ruangan Sekwan, sedangkan Sekwan sendiri harus pindah ke keruangan lain.**Baca juga: Mobil PLN Lindas Pemotor di Samping ITC BSD.

“Gak apalah, biar semakin dekat dengan pak Ketua,” kata Deni.(Den)