Kabar6-Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan dana Rp 55,5 miliar untuk pembangunan rumah korban banjir bandang di Kabupaten Lebak.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Banten, M. Yanuar mengatakan sebanyak 1.110 unit rumah korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak yang rusak akan diperbaiki.

“Untuk perbaikan rumah yang rusak berat tersebut nantinya akan ditangani semua oleh pusat melalui BNPB,” ujarnya Jum’at 31/1/2020.

**Baca juga: Kisah Ketua King Of The King Kota Serang Tertipu ‘Rajanya’.

BNPB, kata Yanuar, mengalokasikan anggaran untuk hunian tetap (huntap) masing-masing Rp50 juta per rumah.

Selama pembangunan huntap masih berjalan, kata dia, para korban rencananya akan mendapat bantuan biaya uang tunggu, setiap keluarga mendapatkan Rp 500 ribu perbulan.(Den)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan pelimpahan aset antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang yang sampai saat ini belum tuntas.

Karena, kata Nawa, posisi Gubernur Banten sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam mencarikan solusi atas persoalan pelimpahan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang ini harus segera diselesaikan. “Dengan mencarikan jalan keluarnya agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan tanggapan berbeda antara masing-masing pihak,” ujarnya kepada kabar6.com, Kamis (30/1/2020).

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan agar Gubernur Banten mencarikan tafsir hukum dari Mahkamah Agung terkait isi dari pasal 13 ayat 7 kitab Undang undang nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang yang menyebutkan, sebagian barang milik atau yang dikuasai baik yang bergerak dan tidak bergerak dan atau dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Serang yang berada didalam wilayah Kota Serang harus diserahkan.

” Pemkab dan Pemkot Serang sendiri sebagai lembaga pemerintahan yang berkepentingan atas kepemilikan aset yang diperebutkan adalah sama-sama lembaga yang bukan urusannya mengurusi persoalan tafsir hukum, sehingga perlu dicarikan masukan dari pendapat hukum MA, sesuai dengan bidangnya,”kata Nawa Said.

Menurut Nawa, pemahaman bersama mengenai isi dari pasal pelimpahan aset dalam aturan itu agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.

**Baca juga: Heboh Kerajaan King Of The King, Wakil Walikota Serang : Sudah Menyalahi.

Nawa menyebutkan, yang perlu ditafsirkan adalah penjelasan pasal 1 dan pasal 3. Karena disampaikan di ayat 7 aset dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 meliputi sebagain barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang berada didalam wilayah Kota Serang.” Ada istilah sebagain barang milik/dikuasai ini yang mungkin menjadi multi tafsir,” terang pria yang akrab dengan nama sapaan Cak Nawa itu. (Den)

Kabar6-Imigrasi Wilayah Banten melakukan pengawasan terhadap warga asing khususnya warga negara Cina dalam mengantisipasi dan pencegahan virus Corona.

Kepala Divisi Imigrasi Wilayah Banten Doni Karinda mengatakan Imigrasi akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus tersebut.

Dan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui dimana saja para WNA bekerja untuk dilakukan pengawasan.”Kita akan fokuskan ke daerah-daerah tersebut,”katanya di Pandeglang, Selasa (28/1/2020).

Berdasarkan data Imigrasi Wilayah Banten saat ini tercatat ada sekitar 7700 lebih warga negara asing (WNA) berada di Banten yang didominasi warga Cina. Hingga kini, Imigrasi belum mendapatkan laporan adanya WNA Cina yang dirawat di Banten karena suspek Corona. “Sampai saat ini menang belum dapat informasi warga RRC di Banten yang dirawat di rumah sakit,” kata.

**Baca juga: Diapresiasi Kemenpan, Begini Progres Mal Pelayanan Publik Pandeglang.

Doni juga menyebutkan, di Banten hanya ada pelabuhan yang berada di kota Cilegon yang menjadi tempat masuk para WNA. Sementara Bandara Soekarno Hatta bukan kewenangannya untuk melakukan pengawasan.

“Tempat keluar masuk WNA hanya Pelabuhan Cilegon saja. Karena Bandara Soekarno Hatta itu bukan wilayah kami. Namun demikian kami melihat ada peningkatan pengawasan baik di Bandara maupun di pelabuhan untuk mencegah virus Corona,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Komisi III DPRD Provinsi Banten mendorong agar Pemerintah Provinsi Banten mengelola ratusan bidang lahan yang belum terkelola bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apabila dikelola dengan baik aset aset itu bisa menjadi salah satu sumber PAD,” kata Ketua Komisi III R Sumedi, Selasa (28/1/2020).

Saat ini, kata Sumedi, banyak aset milik Pemprov Banten, berupa lahan tidur dan situ belum dikelola dengan baik.

Menurutnya, dari total aset milik Pemprov Banten sebanyak 580 bidang, pada tahun 2018 kemarin, 90 aset sudah tersertifikat, disusul pada tahun 2019 sebanyak 91 bidang dan 125 bidangnya lagi sedang dalam proses pensertifikatan di BPN. Ada 300 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Sumedi mengatakan Banten bisa belajar dari wilayah lain yang sukses mengelola aset menjadi PAD. Dia mencontohkan DKI Jakarta yang seluruh aset tidak terpakainya bisa dikelola dengan baik dan menjadi salah satu sumber PAD. “Dengan cara di kerjasamakan dengan pihak ketiga dengan sistem sewa pakai untuk keperluan pembangunan hotel, tempat pariwisata, rekreasi dan masoh banyak lagi.”

Wakil ketua komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, akibat banyaknya aset Pemprov Banten yang dibiarkan tersebut, membuat keberadaannya tidak menghasilkan apa-apa bagi PAD Banten.

**Baca juga: Tak Punya Gedung KB, Kota Serang Gunakan Pengajian Untuk Penyuluhan.

“Dari sekian banyak itu, masa mau dibiarkan saja, gak jadi duit,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong kepada Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten agar kedepan nantinya bisa dimanfaatkan bagi PAD Banten.(Den)

Kabar6-Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian (Distanak) Provinsi Banten, Agus Tauchid meyakini proses pemulihan lahan sawah warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor kemarin bisa segera dilakukan secepatnya, meski tanpa peran serta dari pihak Badan Pernahan Nasional (BPN), akibat lahan sawah yang belum dicatatkan.

Melalui semangat gotong royong antara warga, dengan melibatkan peran serta pemerintahan di desa, proses pemulihan lahan sawah warga yang hilang akibat terendam lumpur tetap bisa dilakukan.

“Melalui semangat bertahan hidup, dengan dibantu aparat desa, proses pemulihan sawah yang terendam,yakin bisa dilakukan,” terang Agus, diruang kerjanya, Senin (20/1/2020).

Sebelumnya, lanjut Agus, sedikitnya ada 500 hektar sawah warga di Kabupaten Lebak terkena dampak banjir dan tanah longsor, dengan 439 lahan sawah diantaranya telah dinyatakan puso.

Untuk membantu proses pemulihannya, pihaknya mengaku telah mengintruksikan kepada para penyuluh dan pendampingan petani di Banten untuk ikut turut serta meringankan beban masyarakat, khususnya para petani yang sawahnya hilang akibat terendam lumpur pasca bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Provinsi Banten kemarin.

Sisi lain, pihaknya menghimbau kepada seluruh petani di Provinsi Banten untuk segera mengasuransikan lahan pertaniannya.

Dengan begitu, kata dia, apabila lahan gagal panen, kerugian yang dialami petani di Banten tidak semakin meluas.

“Biaya preminya hanya Rp36 ribu untuk satu hektar untuk setiap musimnya. Kegagalan akan diganti sebesar Rp 36 juta apabila gagal panen untuk tiap hektar dan tiap musimnya, ” tandasnya.

Kakanwil BPN Banten, Andi Tantri Abeng belum bisa dimintai keterangannya, pihaknya mempersilahkan kepada wartawan untuk menanyakannya kepada BPN Kabupaten Lebak.

“Langsung ke Kakan lebak saja, data dimereka mas. Saya hari ini masih full nanti gak kebagian waktu,” katanya.

**Baca juga: Pria di Serang Cabuli Tetangganya Hingga Hamil.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data milik BPN Banten, sedikitnya ada 200 ribu hektar lebih lahan di Kabupaten Lebak yang belum disertifikat.

Akibat belum tersertifikatnya lahan milik warga tersebut, menyulitkan pihaknya dalam melakukan pemulihan, karena datanya yang belum masuk.(Den)

Kabar6-Mulai awal pekan ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka penjaringan bakal calon (balon) Bupati dan Walikota untuk Pilkada serentak di Provinsi Banten tahun 2020.

“Penjaringan untuk Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada,” terang Ketua DPW PKB Banten, Ahmad Fauzi kepada wartawan, Minggu (12/1/2020).

PKB, kata Ahmad, akan mendukung jika ada kader partai PKB yang ingin maju sebagai balon Bupati dan Walikota. “Selama kader PKB bisa memenuhi kecukupan kursi, kenapa tidak kita dorong. Sekali lagi, selama menurut kajian DPP, akan kita dukung,” katanya.

Menurutnya, kajian terhadap para kader internal partai yang ingin maju sebagai balon Bupati dan Walikota akan dilakukan langsung oleh pengurus DPP Partai PKB. Ini dilakukan sekaligus melihat peta politik di daerah yang akan menggelar Pilkada.

“Khususnya dari total perolehan kursi di dewan, pada daerah yang akan menggelar Pilkada, dalam menentukan arah koalisi selanjutnya dengan partai lain, semuanya masih masih terus dikalkulasikan oleh PKB,” kata Ahmad.

PKB, kata Ahmad, saat ini serius dalam membenahi partai, termasuk untuk memperluas jaringannya hingga kepengurus ranting tinggkat RT dan RW.

**Baca juga: Alumni Lintas Perguruan Tinggi se Indonesia Bantu Korban Banjir Bekasi.

Pembenahan juga dilakukan dengan menguatkan institusi partai, men media sosial. Dari sisi pengurusan, Ahmad melanjutkan, juga akan terus melakukan penataan di tingkat DPC, DPW dan tingkat PAC.

Dalam waktu 6 bulan ini, Ia menargetkan, 100 persen PAC harus terbentuk dan dalam waktu 8 bulan seluruh ranting isudah harus terbentuk se-Provinsi Banten. “Partai PKB tidak hanya fokus pada Pilkada serentak di Provinsi Banten saja. Namun, hingga persiapan Pilpres tahun 2024 yang akan datang,” ucap Ahmad. (Den)

Kabar6-Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) bersama organisasi alumni lintas Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Himpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (HIMPUNI) melakukan Bakti sosial dengan pemberian bantuan kepada para korban bencana banjir Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, Provinsi Jabar, Minggu (12/1/2020).

“Berbagai bantuan diberikan dari 650 paket sembako, 650 paket alat kebersihan hingga 100 paket keperluan balita,” ujar Asep Abdullah Busro dari IKA UNTIRTA.

Selain bantuan juga didirikan posko kesehatan, lengkap beserta tenaga medis dilokasi bencana di Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, Provinsi Jabar.

Hadir dalam acara baksos tersebut, Ketua Umum IA ITB, Ridwan Jamaludin, ketua IKA Universitas Brawijaya, Prof.Erani Yustika, Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahardian, Wakil Ketua Umum IKA UNDIP, Ahmad Muqowam selaku, termasuk para perwakilan dari pengurus KAGAMA UGM, HA IPB, IKA Unpad, IKA UT.

**Baca juga: Jelang Pilkada Serentak di Provinsi Banten, PKB Panaskan Mesin Partai.

Asep mengatakan hasil organisasi lintas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 270 juta yang kemudian kita salurkan kepada korban banjir di Kota Bekasi.

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya bersama HIMPUNI juga sengaja dengan mendatangkan alat berat berupa exvator atau belco dan truk untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembersihan dan relokasi lumpur dan sampah diareal lokasi pasca banjir yang melanda Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.(Den)

Kabar6-Pemprov Banten mengusulkan pembangunan ruas Tol Panimbang-Sukabumi ke pemerintah pusat.

Usulan tersebut dilayangkan sebagai upaya mengentaskan disparitas antaran wilayah Banten utara dan selatan. Agar bisa segera terealisasi, pempro berharap pembangunan tol itu bisa ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Iswandi mengatakan, saat ini pemerintah pusat sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMN) 2020-2024. Berkenaan hal tersebut, Pemprov mengusulkan adanya pembangunan Tol Panimbang-Sukabumi.

“Kemarin Pak Presiden sudah melaunching di Istana Negara untuk menyusun (program kerja) lima tahun kepemimpinan beliau. Karena kita ingin mengembangkan daerah selatan, kita mengupayakan, mengusulkan di RPJMN itu menjadi PSN,” ujarnya, kemarin.

Ia menjelaskan, keberadaan tol itu diyakini bisa menjadi stimulus penigkatan ekonomi. di Banten wilayah selatan. Usulan itu juga dinilai sebagai penyeimbang karena saat ini pembangunan jalan tol yang ada di Banten sebagian besar berada di Banten bagian utara.

“Kita mengusulkan dengan beberapa argumen, bahwa untuk mengembangkan daerah selatan. Sekarang konsentasi kita di Tol Serang-Panimbang karena memang yang diharapkan bisa memacu perekonomian. Kalau yang lain memang PSN di Tangerang banyaknya. Kenapa kami konsen ke Serang-Panimbang? Itu dengan harapan memotong disparitas antara utara dan selatan,” katanya.

Untuk pembangunan tol, kata dia, memang paling tepat diajukan ke pemeritah pusat. Sebab, pemerintah daerah dinilainya kesulitan untuk meralisasikannya karena keterbatasan anggaran.

“Kalau yang namanya PSN itu jadi Kepres (keputusan presiden), itu sudah target nasional. Semua kemeterian mau tidak mau kan harus ke situ. Kalau membuat jalan tol kan cukup tinggi juga biayanya,” ungkapnya.

**Baca juga: SA Di Gorok Temannya Sendiri Jelang Malam Tahun Baru.

Menurutnya, usulan pembangunan Tol Panimbang-Sukabumi diyakini akan membuat wilayah selatan Banten dan Jawa Barat terintegrasi. Sebab, saat ini Jawa Barat dilalui oleh akses Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). “Kita aksesnye ke situ. Terkoneksi,” tuturnya.

Iswandi juga memastikan, usulan pembangunan Tol Panimbang-Sukabumi telah disampaikan secara resmi ke pemeirntah pusat. Penyampaian dilakukan saat pembahasan RPJMN belum lama ini. “Kemarin posisi terakhir kita tematik sudah diterima di pusat,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Jelang pergantian tahun 2019 ke 2020, Sa (25) digorok lehernya oleh temannya sendiri yang berinisial Hj alias J (20) di rumah nya Sa.

Peristiwa berdarah itu terjadi pagi tadi, Selasa 31 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Kampung Simada Satu, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Beruntung korban tidak sampai meninggal dunia karena cepat diketahui oleh keluarganya dan dibawa ke RSUD Serang.

“Pada saat korban sedang tidur di ruang keluarga, datang pelaku membawa pisau dan langsung menggorok korban dengan pisau dapur,” kata Kasatreskrim Polres Serang Kota, AKP Indra Feradinata, melalui pesan singkatnya, Selasa (31/12/2019).

Pihak keluarga dan tetangga yang mengetahui kejadian tersebut, segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sehingga nyawa Sa dapat terselamatkan

Usai membawa korban ke rumah sakit, pihak keluarga dan perwakilan masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Satreskrim Polres Serang kota segera mendatangi lokasi kejadian dan menangkap pelaku penggorokan leher temannya itu.

“Korban mengalami luka di leher dan di bawa ke RSUD Serang. Pelaku langsung di bawa ke Polres Serang Kota untuk di proses lebih lanjut,” terangnya.

**Baca juga: Puluhan Supir di Terminal Pakupatan Serang Periksa Urine.

Setidaknya, ada dua saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Satreskrim Polres Serang Kota pun melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menyita beberapa barang bukti.

“Kita menyita satu belah oisauz kain sarung berlumur darah, baju korban, dan memeriksa pelaku,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Puluhan supir bus di Terminal Pakupatan, Kota Serang, Banten, dilakukan pemeriksaan urine nya. Hal ini untuk antisipasi para supir menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan ketika berkendara membawa penumpang.

“Sampai sekarang, kita baru periksa sekitar 25 an supir dan akan terus bertambah, hasilnya masih negatif,” kata Kasat Narkoba Polres Serang Kota, AKP Wahyu Diana, ditemui di sela-sela test urine, Selasa (31/12/2019).

Terminal Pakupatan setidaknya ada 50 Perusahaan Otobus (PO) yang melayani 38 trayek atau jurusan ke Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan, ada juga yang melayani rute dalam provinsi.

Tak hanya test narkoba dan miras saja, pihak kepolisian bersama Kementrian Perhubungan dan Dinkes Kota Serang juga mengecek kesehatan dan kebugaran para supir dan kondektur bus.

“Kita cek juga kesehatan dan kebugaran supir bus, bekerjasama dengan Dinkes Kota Serang dan Kementrian (Perhubungan) yakni BPTD Banten,” terangnya.

**Baca juga: Waspada, Gunung Anak Krakatau ‘Batuk’ Lagi.

Pengecekan urine dan kesehatan supir kerap dilakukan oleh Polres Serang Kota bersama Kemenhub dan Dinkes Kota Serang, dalam momen tertentu dan dilakukan secara random.

“Sebenarnya program tiap tahun, pemeriksaan urine para supir bus, terutama yang jarak jauh. Untuk pelayanan dan keselamatan penumpang, mengantisipasi yang tidak di inginkan oleh kita,” jelasnya.(Dhi)