Kabar6-Naiknya anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dalam APBD tahun 2020 kembali mendapat sorotan.

Maklum saja, kenaikan anggaran untuk para wakil rakyat tersebut dilakukan saat defisit APBD yang diproyeksi mencapai Rp150 miliar, hingga pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh OPD.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lebak saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati menilai, kenaikan anggaran tersebut mencerminkan DPRD yang tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat.

“Dalam KUA PPAS hasil evaluasi, anggaran untuk DPRD hanya Rp20 miliar dari sebelumnya Rp27 miliar. Tapi, karena wakil rakyat yang terhormat ingin anggaran kunjungan kerja meningkat maka anggaran dinaikkan menjadi Rp34 miliar. Jadi, untuk siapa efisiensi dan rasionalisasi APBD 2020 yang dilakukan,” ungkap koordinator aksi Yusuf Permana.

Seharusnya, DPRD sebagai representsi rakyat lebih prihatin di tengah masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Contohnya saja, kata Yusuf, kehidupan pasangan suami istri di Desa Cisangu, Suherman dan Sueni yang tinggal di pos ronda karena rumahnya ambruk dan rumah Samlawi warga Pasirkupa yang nyaris ambruk.

HMI juga mengkritik lemahnya fungsi DPRD dalam persoalan pengawasan dan pembentukan Perda.**Baca juga: BI Banten Kawal Transaksi Non Tunai.

“Kami mendesak agar dilakukan evaluasi kenaikan anggaran DPRD Lebak sebesar Rp34 miliar, karena penambahan anggaran kunjungan kerja tdak memberikan dampak positif terhadap masyarakat,” tudingnya.(Nda)

Kabar6-Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak menyesalkan intimidasi terhadap jurnalis Kabar.com, Eka Huda Rizky saat meliput demonstrasi Forum Betawi Rempug (FBR), di Balaikota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Sangat menyesalkan karena intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan masih saja terjadi,” kata Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, Mastur Huda, Rabu (4/12/2019).

Seharusnya, intimidasi dan kekerasan tak boleh terjadi pada awak media, apalagi saat menjalankan tugas peliputan yang memang dilindungi Undang-undang Pers.

Mastur mendukung intimidasi maupun kekerasan yang dialami Eka dilaporkan ke polisi.**Baca juga: Kapolda Irjen Gatot: Tindak Tegas Premanisme Ganggu Investasi.

“Karena sangat tidak dibenarkan intimidasi apalagi kekerasan terhadap wartawan yang sedang meliput. Kami sangat mendukung laporan itu dan berharap Polres Tangsel memprosesnya sampai tuntas,” ujar Mastur.

Intimidasi yang dialami Eka terjadi pada Selasa, 3 Desember 2019. Saat itu, Eka yang hendak memfoto jalannya demo FBR. Melihat Eka hendak mengambil gambar, salah seorang pria yang mengenakan atribut FBR meneriakinya.

**Baca juga: PWI Kota Tangerang Kutuk Intimidasi & Kekerasan Kepada Wartawan.

“Woy, ngapain lu foto-foto,” kata Eka menirukan ucapan pria tersebut.

Sejumlah pria tersebut tak menghiraukan meski kartu tanda pengenal sudah digantungkan Eka ke leher dan menuding Eka merupakan anggota Satpol PP.

**Baca juga: AJI dan PWHTS Kecam Oknum FBR Intimidasi Wartawan Kabar6.com.

Anggota FBR lainnya kemudian memegang tangan Eka dan memelintirnya. Seorang wanita bersama dua orang rekannya mencoba melerai. Ketiga anggota FBR itu membawa Eka ke tempat yang aman.

Namun kata Eka, ia tetap dikejar sejumlah orang dan mencoba menarik tangannya hingga terdapat bekas luka cakaran.(Nda)

Kabar6-Puluhan narapidana (Napi) Rutan Rangkasbitung mengikuti Voluntary Conseling Test (VCT) yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak dan Puskesmas Rangkasbitung, Rabu (4/12/2019).

VCT terhadap para narapidana bertujuan mencegah penyebaran HIV/AIDS dan memberikan pemahaman tentang manfaat VCT.

“Kami berikan sosialisasi dulu selanjutnya dilakukan pra konseling, warga binaan melakukan face to face diwawancara history kehidupan dan kesehatanya,” ujar dokter Rutan Klas IIB Rangkasbitung, dr. Nurcholida.

Kemudian dilakukan pengambilan sampel darah untuk menjalani tes HIV/AIDS.

“Kalau ada yang positif akan dilakukan pasca konseling. Tetapi alhamdulillah, hasilnya negatif,” ujar dokter yang akrab disapa Ida ini.

Ida mengapresiasi sinergitas tenaga medis dinkes dan puskesmas dalam melaksanakan VCT dan memberikan layanan kesehatan gratis bagi para napi.

“VCT mobile ini tepat dilakukan karena berbagai kasus yang dihadapi jadi sangat rentan/berisiko tinggi terjangkit, jadi sebelum terjangkit kami lakukan pencegahan dini dan pengawasan,” terang dr Maya dari Puskesmas Rangkasbitung.

VCT mobile memberikan banyak manfaat sebagai informasi kesehatan diri, mencegah penyebaran HIV/AIDS, dan menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS melalui pelayanan konseling.**Baca juga: 5.099 Warga Banten Terinveksi HIV, 403 Meninggal Karena AIDS.

“Sehingga warga binaan dapat mudah mencegah dari penularan HIV/AIDS,” imbuhnya.(Nda)

Kabar6-Berbagai permasalahan masih dihadapi Kabupaten Lebak yang telah berusia 191 tahun. Ironinya, permasalahan tersebut tak juga kunjung bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten.

“HUT Lebak jadi momentum mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut janji-janji pemerintah daerah yang tertuang dalam visi misi bupati dan wakil bupati,” kata korlap aksi HMI-MPO Cabang Lebak, Yusuf Permana di depan kantor bupati Lebak, Rabu (4/12/2019).

Aksi sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan polisi, bahkan nyaris adu jotos ketika petugas memadamkan api dari spanduk dan karton yang dibakar.

“Berbagai survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, tetapi faktanya banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya, kehidupan pasangan suami istri yang sudah seminggu tinggal di pos ronda, tetapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah,” ungkap Yusuf.

Di usia ke-191 tahun, pembangunan di kabupaten yang belum lama predikat daerah tertinggalnya dicabut ini dinilai belum merata.

“Faktanya, di beberapa wilayah, masyarakat berunjuk rasa menuntut pembangunan infrastruktur yang bukan tanpa alasan karena sudah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan,” sebut Yusuf.

**Baca juga: Ditanami Pohon Pisang Jelang HUT Lebak, Jalan Rusak Tak Jauh dari Kantor Bupati Diperbaiki.

“Kami menuntut pemerataan pembangunan di 28 kecamatan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan karena masih banyak warga yang hidup sengsara,” tegasnya.

Asda I Bidang Pemerintahan Setda Lebak, Al Kadri mengklaim, geliat pembangunan di Kabupaten Lebak mulai terjadi dalam 15 tahun terakhir.

“Kalau kita melihat pembangunan di Lebak baru 15 tahun ke sini kelihatan geliatnya. Sebelumnya memang lambat. Tapi dengan dukungan semua elemen masyarakat, insya Allah kami maksimalkan,” katanya.(Nda)

Kabar6-Tim putra dan putri Yahida Baseball Softball Club (YBSC) sukses ‘mengawinkan’ gelar juara di ajang Piala Bupati Cup 2019. Di penyisihan grup, tim putri mampu menyapu bersih setiap pertandingan hingga berakhir kemenangan di final.

“Saya ucapkan terima kasih kepada coach Andri Fauzi dan head coach Herlan Apendi yang telah sukses menjalankan program latihan sehingga mampu memberikan juara 1 baik tim putra dan putri,” kata Kepala Madrasah Aliyah (MA) Al-Hidayah Wantisari, Imam Mujaerimi Taftanjani, Rabu (4/12/2019).

Yayasan Al-Hidayah (Yahida) MA telah banyak melahirkan atlet-atlet softball dalam membantu program kerja Perbasasi Lebak dalam melahirkan atlet-atlet softball handal. Sejak Piala Bupati Lebak dihelat, YBSC selalu terlibat baik tingkat MTs/SMP maupun tingkat MA/SMA/SMK.

“Kami sebagai warga madrasah tentu bangga menjadi juara di piala bupati, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi madrasah lain di ajang berikutnya,” ujar Manajer YBSC, Asep Madhuri.

Keberhasilan tersebut diakui tidak lepas dari semangat dan kerja keras tim, baik sejak menjalankan program latihan sampai pada pelaksanaan kejuaraan.

**Baca juga: Ditanami Pohon Pisang Jelang HUT Lebak, Jalan Rusak Tak Jauh dari Kantor Bupati Diperbaiki.

“Terima kasih kepada pihak Al-Hidayah, mulai dari kepala, dewan guru dan juga siswa yang terus mensupport di setiap ajang Piala Bupati Lebak,” tutur Herlan.

Piala Bupati Lebak tahun ini diikuti 10 tim softball putra dan 5 tim putri yang mulai berlangsung dari tanggal 8 November hingga 1 Desember 2019.(Nda)

Kabar6-Kerusakan jalan di Kampung Rangkasbitung Girang, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak segera diperbaiki.

Sebelumnya, warga melakukan aksi menanam pohon pisang dan memanen ikan di jalan rusak yang kondisinya tergenangi air.

Aksi yang dilakukan satu hari menjelang HUT ke-191 Kabupaten Lebak, 2 Desember 2019 tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga karena jalan yang jaraknya tidak jauh dengan kantor bupati itu tak juga diperbaiki.

Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lebak Irvan Suyatupika mengatakan, pihaknya diminta untuk membantu terkait perencanaan teknis.

“Kami diminta oleh kelurahan untuk membantu dari perencanaan dan pengawasan teknis, membantu untuk RABnya,” ujar Irvan, Selasa (3/12/2019).

**Baca Juga: Sambut HUT ke-191, Warga Lebak Panen Ikan dan Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak.

Irvan mengatakan, pagu anggaran yang berada di kelurahan untuk memperbaiki jalan sepanjang 800 meter tersebut Rp440 juta.

“Karena dikelola oleh KSM jadi tidak ada lelang. Belanja konstruksi nanti berdasarkan pecah bahan dari kami. Mudah-mudahan selesai ya bulan ini. Saya yakin selesai,” tutur Irvan.

Lurah Rangkasbitung Barat Yayan Mulyana menyebut, perbaikan jalan tersebut memang sudah urgent. Apalagi, jalan tersebut menjadi akses untuk menuju beberapa kampung.

“Sudah urgent dan jadi tuntutan masyarakat. Mulai besok mungkin sudah dimulai untuk materialnya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak mengusulkan sejumlah ruas ruas jalan berstatus jalan kabupaten sepanjang 97,545 Kilometer (Km) menjadi jalan provinsi.

“Penanganannya kami usulkan menjadi kewenangan provinsi. Ada enam titik yang menurut kami memenuhi kriteria menjadi jalan provinsi,” kata Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika, Selasa (3/12/2019).

Ruas jalan yang diusulkan itu adalah, ruas jalan Mandala-Kalanganyar-Leuwidamar-Bojongmanik-Cirinteun-Gunungkencana-Banjarsari sepanjang 66,045 Km, Bolang-Wanasalam 15 Km, Kolelet-Rangkasbitung 5,3 Km, Cibadak-Padasuka 6,1 Km, Bayah-Simpang 3,45 Km, dan RE Martadinata 1,65 Km.

Irvan mengatakan, Pemprov Banten meminta pemerintah kabupaten agar mengusulkan ruas jalan kabupaten yang kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Namun, belum ada kepastian ruas jalan mana saja yang statusnya akan dialihkan.

**Baca Juga: Bersurat ke Dishub, Dinas Bina Marga Lebak Minta Tindak Truk Over Tonase.

“Provinsi belum bisa mengakomodir usulan kami, karena saat diusulkan provinsi baru melakukan SK perubahan jalan. Kemarin kami terima surat, mereka akan mensurvei ruas jalan yang kami usulkan,” jelas Irvan.

Setelah dilakukan pengalihan status jalan, Irvan menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi apakah terdapat ruas jalan-jalan desa yang bisa menjadi jalan kabupaten.

“Tidak berarti panjang jalan kita 730 Km lalu kita serahkan kemudian jalan kita berkurang 97,545 Kilometer. Karena ada beberapa ruas pembangunan jalan yang dilaksanakan belum diakomodir ke SK jalan kabupaten,” kata Irvan.(Nda)

Kabar6-Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Lebak tahun 2020 dinilai mantan bupati Lebak yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten, Mulyadi Jayabaya (JB) masih dalam batas wajar.

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Banten, UMK Lebak kembali terendah yakni Rp2.710.654 atau naik Rp212.586 dari UMK tahun 2019.

“Masih wajar lah Rp2,7, kalau kenaikan UMK (terlalu tinggi) pabrik tidak akan ada,” kata JB saat menghadiri riung mungpulung HUT ke-191 Kabupaten Lebak, di Rangkasbitung, Senin (2/12/2019).

Dia kemudian membandingkan dengan upah minimum Kabupaten Serang yang sudah mencapai Rp4.152.887.

“Nikomas mau pindah ke Jawa Tengah. Daripada angka (UMK) besar hasilnya tidak ada mau ngapain. Di Jawa Tengah UMK nya cuma Rp1,8 juta, sekarang (Perusahaan) berbondong-bondong ke Jawa Tengah,” ungkapnya.

**Baca juga: JB Singgung Keinginan DPRD Lebak Beli Mobil Dinas Baru.

JB juga menyoroti persoalan kenyamanan investor di suatu daerah. Seperti halnya ujar dia kondisi di Karawang. Dari ratusan industri hanya tinggal beberapa persen saja yang tinggal.

“Karena apa? Demo terus. Pengusaha itu pengen nyaman, kalau tinggal enggak nyaman ya mening pindah daripada pusing-pusing,” tandasnya.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dinobatkan sebagai perempuan inspirasi kategori politisi oleh Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi).

Anugerah yang diterima putri Kadin Banten Mulyadi Jayabaya tersebut diberikan dalam penganugerahan Perempuan Inspirasi Indonesia 201 yang juga bertepatan dengan Hari Jadi ke-191 Kabupaten Lebak, Senin (2/12/2019).

Sertifikat penghargaan diserahkan Ketua Dekranasda NTB Niken Saptarini didampingi Ketua Umum Ipemi Inggrid Kansil kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lebak, Tajudin mewakili Iti Jayabaya, di Ballroom Garuda Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perempuan Indonesia yang berkiprah dan konsisten berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

“Kami melihat perempuan inspirasi Indonesia ini sangat beragam kiprahnya, ada yang konsisten memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat daerah bencana, memberikan bantuan kepada pelaku usaha, akademisi, seni, politisi, profesional,” terang Inggrid dalam siaran pers yang diterima.

**Baca juga: JB Singgung Keinginan DPRD Lebak Beli Mobil Dinas Baru.

Sementara, Wakil Ketua MPR RI Syarifudin Hasan yang hadir membuka acara mengatakan, salah satu prinsip yang harus ditekankan jika ingin Indonesia maju adalah dengan meningkatkan ekonomi rakyat.

Menurutnya, Ipema cukup jeli dalam menghadapi tantangan ke depan. Itu dapat dilihat dari kolaborasi Ipemi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM dan BKPM.

“Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dibutuhkan beberapa variabel, pertama investasi, kalau investasinya rendah maka akan sulit untuk meningkat ekonominya,” jelas Syarifudin.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar riung mungpulung Hari Jadi ke-191 Kabupaten Lebak, di pendopo bupati, Senin (2/12/2019).

Salah satu yang hadir dalam acara tersebut adalah tokoh masyarakat Lebak yang juga mantan bupati Lebak dua periode Mulyadi Jayabaya.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian ayahanda Bupati Iti Octavia Jayabaya ini diungkapkan. Mulai dari pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), kenaikan upah minimum kabupaten (UMK), hingga menyinggung keinginan DPRD Lebak yang ingin membeli mobil dinas baru untuk tiga wakil ketua.

“Saya tanya ke bupati kenapa APBD sedikit amat, menurun? ‘Pak (Untuk) BPJS Rp87 miliar, mana DPRD pengen beli mobil baru’,” kata pria yang akrab dikenal JB tersebut.

JB mengaku meminta langsung kepada DPRD agar keinginan tersebut dibatalkan.**Baca juga: Unjuk Rasa di HUT ke-191 Lebak Ricuh, Kumala Sebut Pemkab Gagal Selesaikan Masalah.

“Saya telepon, jangan (Beli mobil dinas baru), moal ceunah moal (Enggak katanya enggak). Ya bagus bagus, pakai yang ada aja dulu. Kasihan, ada sekolah yang rusak, ada jalan yang rusak, ada yang terkena banjir,” ujar dia.

Rencana pembelian mobil dinas bagi tiga wakil ketua DPRD Lebak terungkap saat anggota Fraksi Gerindra walk out saat sidang paripurna pengesahan APBD 2020, Kamis (21/11/2019).

Salah satu anggota Fraksi Gerindara Muhamad Agil Zulfikar, pembelian tiga mobil dinas tersebut memberatkan beban APBD yang mengalami defisit, serta tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran SKPD dengan rasionalisasi.

“Kita lakukan rasionalisasi terhadap OPD yang nominalnya sampai Rp17 miliar. Bayangkan, ada kegiatan OPD dirasionalisasi sampai Rp17 miliar, lalu kita gunakan sebagian dana itu untuk pembelian mobil dinas wakil ketua,” paparnya.(Nda)