Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang membuat inovasi baru untuk mempermudah akses masyarakat atau Wajib Pajak (WP) dalam mendapatkan pelayanan terkait kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Terobosan berbasis elektronik yang diberi nama iPBB atau Sistem Aplikasi Informasi Tagihan PBB Kabupaten Tangerang, diyakini dapat membantu para WP dalam menunaikan kewajiban membayar pajak tanpa meninggalkan aktivitas rutinnya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Daerah Wilayah I Tigaraksa Asta Rangga Jiwo mengatakan, pihaknya meyakini dengan diluncurkannya aplikasi iPBB ini pelayanan akan lebih mudah dan cepat.

Dimana, WP hanya melakukan pengecekan data dan memasukkan Nomor Obyek Pajak (NOP) melalui ponsel atau komputer dengan menggunakan aplikasi tersebut.

“Aplikasi iPBB ini sangat efektif dan efisien. Bagi para WP cukup mengunduh aplikasi iPBB melalui google play store atau scan IT (barcode) di gadgetnya, setelah itu akan muncul iPBB dan WP tinggal memasukkan NOP pada kolom iPBB, maka akan diketahui informasi tentang tagihan PBB nya,” ungkap Angga, sapaan karibnya, kepada Kabar6.com, Selasa (9/10/2018).

Menurut Angga, setelah mengisi NOP di aplikasi iPBB dan melalukan pengecekan tagihan PBB, para WP bisa langsung membayar pajak secara tunai maupun sistem transfer melalui Bank BJB.

“Jadi, para WP enggak perlu ribet lagi datang mengecek tagihan PBB ke kantor Bapenda, cukup gunakan aplikasi iPBB saja biar lebih gampang dan hemat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menjelaskan, aplikasi iPBB ini rencananya akan diluncurkan tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2018 mendatang.

Peluncuruan aplikasi iPBB ini merupakan bagian dari inovasi Bapenda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diera digitalisasi.

“InsyaAllah aplikasi iPBB ini akan dilaunching pada HUT Kabupaten Tangerang. Nanti, ada sejumlah terobosan berbasis IT juga akan kami luncurkan, tentunya ini dilakukan sesuai dengan keinginan dan permintaan Pak Bupati Zaki,” katanya.(ADV)

Kabar6-Sudah tidak asing lagi, bahwa saat ini Sinar Mas Land selaku pengembang kota mandiri BSD City sedang gencar menghadirkan fasilitas dan infrastruktur berbasis teknologi di kota satelit tersebut.

Hal ini ditujukan untuk merealisasikan rencana perusahaan yang ingin menjadikan BSD City sebagai ‘The First Integrated Smart Digital City’ yang didukung dengan sistem, fasilitas, serta infrastruktur teknologi dan digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Kehadiran Techpolitan dinilai menjadi sarana yang mendukung program pengembangan ekosistem digital di BSD City.

”Saat ini Sinar Mas Land yang tengah menggarap proyek Digital Hub di BSD City, sebagai wadah berkumpulnya komunitas digital dan teknologi. Visi yang diusung Techpolitan adalah mempersiapkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam menciptakan perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui inovasi teknologi digital. Besarnya potensi digital yang dimiliki Indonesia tentunya akan mendongkrak kemajuan negara baik dari ekonomi maupun ilmu pengetahuan apabila dimanfaatkan secara tepat dan efisien,” ujar Irvan Yasni, CEO Technology Business Sinar Mas Land, saat dikonfirmasi kabar6, Sabtu (6/10/2018).

Sebagai kanal berkreasi teknologi digital bagi generasi muda Indonesia, Sinar Mas Land memiliki komitmen yang kuat membangun BSD City sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia.**Baca juga: Ini Yang Unik di Bumi Sampireun.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Sinar Mas Land telah memulai pembangunan Digital Hub sebagai kawasan yang didedikasikan sebagai ‘Silicon Valey’ Indonesia. Selain itu, Sinar Mas Land juga menyediakan kanal bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk menyalurkan semangat, passion, dan bakat mereka dalam dunia teknologi digital melalui Techpolitan.(Res)

Kabar6-Proyek pembangunan gedung Menara Pandang di pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang dikerjakan.

Bangunan setinggi 70 meter itu berada persis di sebelah Masjid Al-I’thisom, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat.

Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dendi Pryandana, mengatakan, menara pandang itu merupakan titik nol Tangsel. Masyarakat sekitar dapat melihat Kota Tangsel dari ketinggian bangunan atas menara.

“Tujuannya rencananya jadi seperti titik nol Tangsel lah. Nanti kita buat view ke mana-mana,” kata Dendi ditemui wartawan di Balaikota Tangsel, Selasa (9/10/2018)

Ruang-ruang yang ada di bangunan Menara Pandang, menurutnya, juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang pameran.

“Jadi di situ ada ruang display pameran kalau kita mau pameran-pameran, bangunan itu bisa dipakai gitu,” ujarnya.

Menara pandang kelak akan menjadi salah satu objek wisata di Kota Tangsel. “Ya bisa kita gunakan fungsinya untuk pariwisata,” ujarnya.**Baca juga: Urgensi Menara Pandang Rp 29,98 Miliar di Tangsel Disorot.

Pembangunan menara tersebut sudah dimulai sejak tahun lalu. Dendi menyebut pembangunan fisik akan rampung tahun ini. “Tahun ini selesai tapi interiornya mungkin tahun depan. Tahun ini fisik sampai kubahnya,” terang Dendi.(yud)

Kabar6-Sekolah Anti Korupsi (Sakti) Tangerang juga menyoroti proyek pembangunan gedung Menara Pandang. Bangunan yang masih terletak di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) atau sebelah Masjid A-I’thisom, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat.

Koordinator alumni Sakti, Aan Widya Juniato mengatakan, bangunan Menara Pandang dianggap tidak berguna. Alasannya karena dalam satu dekade pascapemekaran daerah ini masih banyak bangunan sekolah yang kondisinya tidak representatif.

“Proyek itu menghabiskan total Rp 29,98 miliar, urgensinya untuk apa?. Miris sementara masih banyak gedung SD mirip kandang ayam,” katanya kepada kabar6.com, Selasa (9/10/2018).

Ia menyebutkan, rincian catatan dari LPSE Tangsel pembangunan Menara Pandang ini dibagi dalam empat paket pekerjaan. Yakni, dua paket tahap pembangunan dan dua tahap pengawasan.

Aan bilang, pembangunan dan pengawasan tahap pertama dilaksanakan pada 2017 menghabiskan Rp 10,37 Milyar dan 279 juta rupiah. Sedangkan untuk pembangunan dan pengawasan tahap kedua nilainya meningkat menjadi Rp 18,95 miliar dan Rp 383 juta.

“Selain itu kenapa memerlukan dua tahap pembangunan?, karena diduga proses pengerjaannya lambat,” ujarnya.

Pemerintah daerah, terang Aan, juga harus memperhatikan prioritas pembangunan. Mementingkan pelayanan masyarakat dan dampak signifikannya terhadap perekonomian.

“Coba saja anggaran sebesar itu dialihkan untuk biaya oprasional sekolah. Tentu saja tidak akan ada pungli dan alasan dari pihak sekolah yang mengaku kekurangan dana,” terang Aan.

Bisa juga dialihkan untuk pemberdayaan usaha kecil menengah, meningkakan kualitas pelayanan kesehatan atau membangun infrastruktur lainnya. Seperti jalan dan tempat pengelolaan sampah dari pada membangun Menara Pandang yang masih tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat.**Baca juga: Begini Aksi Relawan Tagana Banten Bantu Korban Gempa di Sulteng.

“Walikota Tangerang Selatan harus menjelaskan apa urgensinya membangun menara pandang itu?. Dan kami sebagai masyarakat mendesak Kejari Tangerang Selatan untuk turun melakukan penyelidikan dan penyidikan di proyek ini. Bahwa kami sebagai masyarakat menunggu gebrakan dari Kejari yang kemarin belum lama dirikan. Jangan Cuma diem-diem bae,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Provinsi Banten, telah dua tahun memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten. Bank BJB pun diminta segera menghilangkan nama ‘Banten’ di perusahaan perbankan milik Pemprov Jabar tersebut.

“Kita meminta BJB menanggalkan nama Banten di Bank BJB, sesuai rekomendasi dari OJK,” kata Kemal Idris, Direktori Perseoran Bank Banten, saat ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) dan Public Expose 2018, di Kota Serang, Banten, Selasa (9/10/2018).

Bahkan, Pemprov Banten telah berkirim surat ke Pemprov Jabar, untuk meminta penanggalan nama Banten di dalam penamaan BJB.

“Pemegang saham menyampaikan kepada BJB, Pemprov Banten sudah mengirimkan surat untjk menanggalkan nama Banten (di BJB),” jelasnya.

Kinerja Bank Banten sejak berdiri dua tahun lalu di anggap terus mengalami pertumbuhan, total aset nya meningkat sebesar 10,66 persen year on year dari Rp 7,36 triliun pada Juni 2017, menjadi Rp 8,15 triliun pada Juni 2018.

Pertumbuhan kredit pun meningkat dari Rp 4,01 triliun pada Juni 2017, menjadi Rp 5,75 persen pada Juni 2018. Perbaikan yang dialami oleh Bank Banten itu dianggap sebagai salahsatu alasan untuk melakukan divestasi saham dari BJB.**Baca Juga: Gedung DPRD Mundur, Kepala DBPR Tangsel: Saya Paling Enggak Bisa Tidur.

“Namanya mungkin boleh BJB, tapi bukan Bank Jabar Banten,” kata Fahmi Bagus Mahesa, Dirut Bank Banten, di tempat yang sama.(dhi)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Ramlie terlihat emosi saat menghadapi pengunjuk rasa. Ia marah lantaran dianggap cuek serta terlibat dalam konspirasi molornya proyek pembangunan gedung parlemen setempat.

“Dari dulu saya sudah kaya,” katanya di pelataran Gedung IFA, Jalan Raya Viktor, Buaran, Kecamatan Serpong, Senin (8/10/2018).

Ramlie berjanji bahwa pembangunan gedung parlemen yang terletak di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Setu, dapat dirampungkan sampai akhir tahun ini.

Gedung tersebut, lanjutnya, bakal dipakai pada acara Paripurna Istimewa bertepatan dengan Hari Jadi Kota Tangsel ke-10. Ia mengaku sudah tidak betah menempati kantor di gedung kontrakan.

“Saya tekan ke dinas yang tanggal 26 (November) ulang tahun ke-10 kita mau paripurna di situ. Udah enggak betah saya,” klaimnya.

Ramlie mengaku berani mempertaruhkan reputasi dan integritasnya kepada masyarakat Kota Tangsel. “Jangan dianggap neko-neko macem-macem. Silahkan, tidak ada satu pun kesalahan yang pernah saya perbuat,” ujarnya.**Baca juga: Satu Oknum Polisi Yang Dipecat Karena Pungli Rekrutmen Polisi.

Terkait dengan desakan pengunjuk rasa soal pencopotan pejabat Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. “Kalau saya yang jadi walikota udah saya copot kadisnya,” tambah Ramlie sambil tertawa.(yud)

Kabar6-Satu dari enam oknum polisi yang di pecat secara tidak hormat, yakni Aipti AK diketahui melakukan tindak pidana penipuan dengan kerugian mencapai Rp250 juta.

Pemecatan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif saat Apel Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di halaman Mapolresta Tangerang di Tigaraksa dan disaksikan para anggota, Senin (8/10/2018) pagi.

“Keputusan ini kami ambil melalui proses yang panjang, tidak serta merta, setelah melalui serangkaian sidang disiplin dan pembinaan. Namun keputusan ini yang akhirnya harus kami ambil,” tegas Kapolresta Tangerang

Sabilul menjelaskan, Aiptu AK melakukan tindak penipuan proses rekrutmen kepolisian pada tahun 2017 lalu.

“Korban satu orang dengan diiming-imingiingi masuk polisi dengan mudah. Namun ternyata calon tersebut juga tidak lulus,” jelas Sabilul.

Menurut Sabilul, Aiptu AK meminta uang kepada korbannya sebesar Rp250 juta. Padahal, untuk masuk Polri tidak dipungut uang sepeserpun.**Baca juga: Indisipliner, 6 Anggota Polresta Tangerang Dipecat.

“Keputusan diambil untuk menciptakan polisi yang profesional, modern dan juga terpercaya. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6-Pondok Pesantren Salafiyah Riyadul Jannah, Kampung Tangger, RT 01 RW 01, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangetang, Senin (8/10/2018) sekira pukul 20.00 WIB terbakar.

Informasi yang dapat dihimpun dilapangan, peristiwa kebakaran tersebut berasal dari pembakaran sampah di samping pondok. Api yang terlalu besar kemudian menjalar ke kandang bebek dan kemudian menyambar ke salah satu bangunan pesantren.

Akibatnya, sebanyak 16 lokal pesantren ludes dilahap dijago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta.

“Api berasal dari bakaran sampah kemudian langsung menyambar bangunan kobong yang terbuat dari bambu,” terang pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah Ustad Rojak.

Ustad Rojak mengatakan, karena lokasinya jauh, petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu agak lama untuk sampai ke TKP. Dengan peralatan seadanya warga berusaha bisa memadamkan api.

“Pada tahun yang lalu pondok pesantren ini pernah mengalami kebakaran, karena bangunan bambu rawan terjadinya kebakaran,” ucapnya.

Sementara Camat Kresek CR Inton langsung mengunjungi pondok pesantren Riyadul Jannah, Camat Kresek saat ini sedang mendata jumlah kerugian bersama Kapolsek Kresek.**Baca juga: Perampasan Kendaraan di Jalan, Begini Kata Ketua DPD KAI Banten.

“Api sudah padam, semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Kami meminta agar warga selalu waspada apalagi saat ini musim kemarau,” singkatnya.(Tim K6)

Kabar6-Pelaku penusukan Aswen (35) warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang yang pada saat itu sedang melaksanakan salat Magrib di Masjid Desa Sudah, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, dinyatakan pihak kepolisian memiliki gangguan kejiwaan.

Kapolsek Cisoka, AKP Uka Subakti mengatakan pada saat penyelidikan ternyata pelaku yang tidak diketahui identitasnya merupakan orang yang memiliki gangguan kejiwaan.

“Itu orang gila, kita sudah periksa para saksi dan orang tersebut pun berhasil melarikan diri. Kami juga masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,” katanya kepaka Kabar6.com, Senin, (8/10/2018).

Uka menambahkan, saat ini kondisi korban sudah membaik dan korban sudah dapat beraktivitas seperti biasanya.

“Kondisinya sudah pulih, hanya tinggal menunggu lukanya kering,” ujarnya.**Baca juga: Lagi Salat Magrib, Jamaah Masjid Ini Terkapar Ditusuk Orang Tak Dikenal.

Diberitaka sebelumnya seorang warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah, mendapat luka tusuk dibagian leher pada saat sedang melaksanakan salat magrib di masjid Desa Sudah, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Minggu, (30/9/2018).(Tim K6)

Kabar6-Sekolah Anti Korupsi (Sakti) Tangerang menyatakan bahwa seluruh legislator dan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi pejabat paling bertanggungjawab.

Mereka dianggap ikut dalam konspirasi molornya proyek pembangunan gedung DPRD setempat.

“Bapak ibu dewan ini kerjanya apa?. Hanya rapat koordinasi, rapat koordinasi doang,” kata Aan Widya Junianto, koordinator aksi demo di Gedung IFA, Buaran, Kecamatan Setu, Senin (8/10/2018).

Menurutnya, Wakil Rakyat di Kota Tangsel terkesan cuek meski hanya menempati gedung kontrakan senilai Rp 1,7 miliar per tahun. Padahal mereka punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, penganggaran dan legislasi.

Aan melihat para legislator di Kota Tangsel tidak punya taring untuk bertindak tegas. Termasuk sikap kepala daerah yang masih mempertahankan pejabat terkait meski proyek pembangunan sudah lama belum rampung.**Baca juga: DBPR Tangsel Akui Proyek Gedung DPRD Mundur 2 Tahun.

“Kami ingin melihat keberanian bapak dan ibu yang terhormat. Kalau kami selalu menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Anda semua, itu mata kuliah semester satu,” ujarnya.**Baca juga: Dishub Kabupaten Tangerang Data 80 Ribu Kendaraan Angkutan Barang.

Usai aksi unjuk rasa, lanjutnya, Sakti Tangerang segera melayangkan surat pengaduan kepada institusi penegak hukum. Harapannya dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyikapi adanua dugaan tindak pidana korupsi dalam proses proyek pembangunan gedung DPRD Tangsel.(yud)