Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Jembatan di wilayah Tangerang, Banten yang saat ini tengah dalam proses pembangunan pada Selasa (27/08/2018).

Dalam sidaknya, WH meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten sebagai OPD terkait untuk mempercepat progres pembangunan termasuk pembebasan lahan agar tidak menghambat proses selanjutnya.

Didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, Gubernur mengelilingi seputar area pembangunan ketiga jembatan yakni Jembatan Tersaba Lontar, Jembatan Kronjo dan Jembatan Kedaung.

“Segera bebaskan lahan-lahan yang perlu dibebaskan, agar pembangunan tidak terhambat,” perintah WH kepada Kepala Dinas PUPR Banten, sambil menanyakan progres pembangunan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan.

Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Karena, menurutnya, jalan dan jembatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Baik itu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun hal lainnya.

“Harus dikebut pembangunannya agar masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunannya. Infrastruktur jalan dan jembatan juga mempengaruhi pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, jadi harus saling berkesinambungan,” katanya.

Jembatan Tersaba Lontar dibangun dengan dimensi jembatan panjang 50 meter dan lebar 11 meter berupa 9 badan jembatan dan 1 meter trotoar kanan dan 1 meter sebelah kiri.

Jembatan Tersaba tersebut menggunakan struktur bawah berupa Pondasi Borepile Kedalaman 34 mtr dan abutment beton bertulang, sementara struktur atas berupa balok grider precast dengan tipe segmental lengkap dengan opritan beserta bangunan pelengkap jembatan.

Waktu pelaksanaannya sendiri diperkirakan akan selesai awal Desember 2019 mendatang.

Selain ke Jembatan Tersaba, orang nomor satu di Provinsi Banten itu juga melakukan sidak ke pembangunan Jembatan Kronjo di lokasi Perbatasan Kecamatan Kemiri dan Jembatan Kedaung.

Sedangkan untuk Jembatan Kronjo, rencananya akan dibangun pada tahun 2020 dengan tipe jembatan kelas A standar provinsi dan konstruksi beton bertulang serta struktur atas balok precast grider. Jembatan akan dibangun dengan lebar 9 meter dan Panjang 40 meter.

Sementara, pembangunan Jembatan Kedaung akan dilakukan dengan tipe konstruksi struktur rangka baja pelengkung bentang 100 meter. Pada pembangunan Jembatan Kedaung, masih dibutuhkan proses pembebasan lahan untuk akses oprit sisi Kota Tangerang sekitar 150 meter.**Baca juga: Sedih, Pelajar Yatim SMAN 12 Tangsel Jadi Korban Jual Beli Buku.

Kondisi Jembatan Kedaung masih belum bisa dilalui oleh masyarakat sekitar karena masih dalam proses pembangunan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.(Den)

Kabar6-Menyikapi banyaknya rapat agenda dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, dengan menggunakan fasilitas hotel yang ada di luar daerah.

Tokoh masyarakat Banten, H. Mbai Mulya Syarif menilai, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh setiap daerah yang ada di Banten dalam menjaga perputaran rupiah di daerah.

Termasuk dalam membantu keberlangsungan para pelaku usaha dan pariwisata di Banten, khususnya daerah-daerah terdampak tsunami yang kondisinya saat ini kian parah, akibat jumlah okupasinya terjun bebas pasca kejadian tsunami dan gempa yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Banten beberapa waktu kemarin.

“Ya, saya sepakat, setiap kegiatan jangan keluar dari daerah, supaya uang itu berputar di daerah kita, jangan berputar di daerah orang lain,” kata Embay, Selasa (27/8/2019).

Sisi lain, Embay juga mengatakan, dengan diselenggarakannya rapat luar daerah tadi, akan berdampak pada cost anggaran yang harus dikeluarkan oleh daerah hanya untuk keperluan belanja sewa dan kebutuhan lainnya yang diyakini lebih mahal dibandikan jika pelaksanaannya dilakukan di daerah sendiri.

Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran, hanya untuk keperluan membayarkan biaya sewa hotel dan keperluan lainnya yang harus ditanggung daerah.

Sebelumnya, seperti dilakukan Pemkot Serang yang saat ini tengah menggelar rapat pembahasan Raperda tentang perubahan APBD TA. 2019 di The Media Hotel and towers, Jakarta Utara.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mengharapkan kesadaran dari masing-masing pihak dalam menjalan setiap programnya, termasuk dalam memikirkan kondisi di daerah.

Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar mengatakan, pariwisata terkena dampak tsunamin kemarin saat ini kondisinya kian memprihatinkan dan membutuhkan perhatian banyak pihak.

Menurutnya, pariwisata di daerah terdampak tsunami saat ini kondisinya mati suri, jangankan untuk membayarkan kewajiban pajaknya, pihak managemen juga saat ini kondisinya kesulitan untuk membayarkan gaji pegawainya masing-masing.

Bahkan, kata dia, ada yang satu semesater ini belum digaji, bahkan ada juga yang sampai didemo karena belum sanggup membayarkan gaji pegawainya.

Lumpuhnya priwisata di Banten tadi, kata dia, tidak hanya dirasakan pengelola perhotelan saja. Namun, hingga kepada pelaku usaha ikan yang memasok hasil tangkapannya kedalam hotel, petani sayur, ternak dan masih banyak lagi.

“Kalau pengunjung hotel sepi. Nelayan ikan, tukang sayur, tukang ayam juga itu kebingungan mau kirim kemana, akibat multi efek yang ditimbulkan,” katanya.

Menurut Ashok, sampai saat ini baru dari pihak Kabupaten Serang yang selalu intens dalam mengalokasikan kegiatannya ke daerah terdampak tsunami.

**Baca juga: PHRI Nilai Pemerintah Tidak Peka Atasi Pariwisata di Daerah Terdampak Tsunami.

“Kalau sendirian (Pemkab Serang,red), akan sangat sulit untuk bisa segera membangkitkannya kembali,” katanya.

Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Banten, Saiful Bahri mengatakan, meski larangan penggunaan sarana hotel untuk keperluan rapat Dinas telah cabut oleh KemenpanRB beberapa waktu lalu. Namun pada kenyataannya dilapangan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD masih dibatasi.(Den)

Kabar6-Ketua Ikatan Alumni Hamas (IKA Hamas) Kabupaten Serang, Agus Munandar dan Ketua Solideritas Serang Utara (Setara) Lutfi Nawawi menyatakan sikapnya agar Prof. DR. Lili Romli maju kedalam kancah politik di Kabupaten Serang 2020 mendatang sebagai calon bupati yang baru.

Demikian dikatakan keduanya usai menghadiri Seminar nasional dengan mengangkat tema ‘NKRI dan Pancasila harga mati’ di Kecamatan Ciruas, Selasa (27/8/2019).

Ketua IKA Hamas Kabupaten Serang, Agus Munandar mengatakan, jika melihat background dari Prof. DR. Lili Romli, sebagai guru besar LIPI, pihaknya meyakini Lili Romli bisa menghadirkan trobosan-trobosan baru dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi Kabupaten Serang kedepan.

Mulai dari masalah limbah, kekeringan, pertanian, pendidikan dan kesehatan yang masih mewarnai dan dialami warga Kabupaten Serang seperti saat ini agar bisa bisa lebih baik lagi.

“Saya rasa, pak Lili Romli adalah sosok yang palingtepat untuk mengisi kepala daerah di Kabupaten Serang kedepan,” kata Agus.

Menurutnya, meski saat ini Lili Romli belum memiliki parahu sendiri menghadapi gelaran Pilkada Kabupaten Serang 2020 yang akan datang, pihaknya optimis Lili Romli akan dipinang oleh salah satu partai besar yang ada di Banten. Hal itu melihat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Lili Romli, yang akan membuat parpol meliriknya.

“Saya rasa, saat ini partai sudah pada cerdas dalam mencari calonnya yang akan diusung. Jadi otimis Pak Lili akan dilirik, partai nantinya,” tandasnya.

Senada dikatakan Ketua Setara Lutfi Nawawi, sosok yang dibutuhkan oleh warga saat ini adalah seorang pemimpin yang benar-benar faham atas persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk yang memiliki trobosan cepat dalam mengatasi persoalan di lapangan agar tidak terus berlarut-larut.

**Baca juga: Ketua PKB Pandeglang Bakal Maju di Pilkada Mendatang, Ini Jargonnya.

Seperti penanganan limbah disepanjang sungai Ciujung yang selama ini bergulir dan belum memiliki solusi jalan keluarnya.

“Sehingga diperlukan seorang pemimpin yang bisa.mengatasi persoalan lingkungan, sosial seperti selama ini terjadi,” katanya.(Den)

Kabar6-Ketua DPC PKB Kabupaten Pandeglang Thoni Fathoni Muskon terang-terangan akan maju dalam perhelatan Pilkada Pandeglang 2020 mendatang.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Banten dua periode ini telah menyiapkan jargon ‘Bupati baru Pandeglang maju’. Thoni mengaku belum mengambil langkah lebih jauh terkait rencananya itu.

Kendati demikian, rencana untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di kabupaten Pandeglang ini tidak akan main-main, karena dirinya menganggap mempunyai peluang dan kesempatan untuk maju dalam perhelatan yang digelar dalam lima tahun sekali ini.

Bahkan, pihaknya mengaku sudah mempunyai calon wakil bupati Pandeglang yang akan mendampinginya pada pilkada 2020 mendatang.

“Insya Allah sudah ada (wakilnya), tinggal kontrak politiknya seperti apa nantinya,” ujar Thoni, Selasa (27/8/2019). **Baca juga: Nyedot Air ‘Gila-gilaan’, Lurah Binong Segera Panggil Pengelola PT Tirtaamarta Nusa.

Masih kata Toni, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan internal PKB dan setelah itu pihaknya akan segera melakukan konsolidasi antar partai terkait niatnya itu.

“Tahapan belum jalan, tapi kalau secara resmi datang ke ketua-ketua partai saya belum lakukan. Tapi secara informal saya sudah sampaikan ke beberapa ketua partai,” imbuhnya.(Aep)

Kabar6-Pemkab Lebak menyetop aktivitas dua pertambangan pasir di kawasan Pasir Roko, Kecamatan Cimarga, Selasa (27/8/2019).

Penghentian sementara dua tambang pasir milik PT Agung Sari Persada dan Salim Pratama dilakukan karena dua tambang tersebut dinilai melanggar izin lingkungan.

“Sweeping dan teguran sudah beberapa kali kami lakukan tapi tidak diindahkan, maka kami berikan sanksi sementara, yang jika tidak juga didengar akan dikeluarkan rekomendasi pembekuan izin,” ujar Kabid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, Iwan Sutikno, Selasa (27/8/2019).

Iwan menjelaskan, setiap kegiatan atau usaha sebelum memperoleh izin lingkungan harus terlebih dahulu menyusun dokumen lingkungan.

“Di dalam dokumen lingkungan ini upaya pengeluaran dan pemantauan yamg dilakukan pengusaha. Tetapi tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan melanggar izin lingkungan,” kata Iwan.

“Taatlah dalam pengelolaan lingkungan. Pemkab Lebak tidak anti investasi tapi tolong taat juga pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” tambahnya.

**Baca juga: Bakar Sampah, Dua Kios Buah di Cikupa Terbakar.

Selain melanggar UU Lingkungan Hidup, penindakan juga dilakukan bersama Satpol PP lantaran ada pelanggaran Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang K3.

“Ada tiga perusahaan, dua ditutup sementara. Sementara, satu perusahaan kami beri peringatan, karena pengusaha berjanji akan memperbaiki drainase yang kemarin menyebabkan banjir ke jalan raya. Kami minta, pengusaha mentaati setiap aturan, jangan sampai aktivitas perusahaan mengganggu kenyamanan masyarakat,” tegas Kabid PPUD Satpol PP Lebak, Tati Suryati.(Nda)

Kabar6-Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pusat tidak peka dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para pelaku usaha pariwisata di Banten, khususnya di daerah terkena dampak tsunami kemarin.

Menurutnya, program yang digulirkan selama ini masih bersifat seremonial, belum sampai pada implementasinya agar lebih menjurus.

Meski sebelumnya juga pernah dilaksanakan rapat koordinasi antara pelaku usaha pariwisata, SKPD terkait dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar rapat-rapat agenda SKPD bisa diselenggarakan di hotel-hotel yang terkena dampak tsunami, hal itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dan pusat dalam mendongkrak geliat pariwisata di Banten. Namun hal itu, belum membuahkan hasil sesui harapan.

“Pemerintah Pemprov kita ini kurang peka. Kenapa saya bilang kurang peka?, buat apa waktu itu ada rapat koordinasi yang dilakukan Kementerian, dan moderatornya waktu itu Bu Eneng (Kadis Pariwisata Banten,red) di Marbela,” kata Ashok, kepada Kabar6.com, Selasa (27/8/2019).

Padahal, kata dia, kondisi pariwisata terkena dampak tsunamin kemarin saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian banyak pihak.

Pariwisata di daerah terdampak tsunami saat ini kondisinya mati suri, jangankan untuk membayarkan kewajiban pajaknya, pihak managemen juga saat ini kondisinya kesulitan untuk membayarkan gaji pegawainya masing-masing.
Bahkan, kata dia, ada yang satu semesater ini belum digajih, bahkan ada juga yang sampai didemo karena belum sanggup membayarkan gajih pegawainya.

Lumpuhnya priwisata di Banten khususnya di daerah terkena dampak tsunami tadi, kata dia, tidak hanya dirasakan pengelola perhotelan saja.

Namun, hingga kepada pelaku usaha ikan yang memasok hasil tangkapannya kedalam hotel, petani sayur, ternak dan masih banyak lagi.

“Kalau pengunjung hotel sepi. Nelayan ikan, tukang sayur, tukang ayam juga itu kebingungan mau kirim kemana, akibat multi efek yang ditimbulkan,” katanya.

Menurut Ashok, sampai saat ini baru dari pihak Kabupaten Serang yang selalu intens dalam mengalokasikan kegiatannya ke daerah terdampak tsunami.

“Kalau sendirian (Pemkab Serang,red), akan sangat sulit untuk bisa segera membangkitkannya kembali,” katanya.

Saat disinggung rapat-rapat kegiatan yang diselenggarakan di hotel selain di daerah terkena dampak tsunami, Ashok mengaku hanya bisa berharap agar pihak terkait bisa lebih memikirkannya lagi.

Lebih jauh Ashok mengatakan, pengalihan agenda rapat di dalam hotel di daerah terdampak tsunami, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Banten, Pemkab Serang, Pemkab Lebak dan Pandeglang saja.

Namun seharusnya pemerintah pusat juga turut andil dalam mengalihkan rapat-rapat kegiatannya di dalam hotel ke Banten.

“Padahal mah sekarang ini istilahnya wayahnya untuk dialihkan ke daerah terdampak,” katanya.

Sebelumnya, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Banten, Saiful Bahri mengatakan, meski larangan penggunaan sarana hotel untuk keperluan rapat Dinas telah cibut oleh KemenpanRB beberapa waktu lalu.

Namun pada kenyataannya dilapangan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD masih dibatasi.

Padahal, 85 persen pelaku usaha pariwisata di Provinsi Banten bergantung dari kegiatan Pemeritah Daerah (Pemda).

Akibat adanya pembatasan penggunaan fasilitas hotel oleh OPD tersebut, membuat pelaku pariwisata di Banten kian menjerit dalam menutupi biaya operasionalnya sehari-hari, khususnya pasca kejadian tsunami kemarin.

Menurutnya, penggunaan fasilitas hotel oleh SKPD hanya bisa dilakukan apabila rapat yang diselenggarannya melibatkan banyak lapisan saja, mulai dari pemerintah Kabulaten/Kota, Provinsi dan pusat. Kurang dari itu, maka tidak diperkenankan.

“Memang sudah dicabut, tapi dibatasi. Harus melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat jika hendak menggunakan fasilitas hotel. Padahal, 85 persen bergantung dari kita (Pemda,red),” kata Saiful, di ruang kerjanya, kemarin.

Padahal, kata dia, ratusan kegiatan di lungkungan Pemprov Banten tiap tahunnya tersedia, belum lagi dari Kabupaten dan Kota lainnya se-Provinsi Banten yang mestinya bisa diselenggarakan dalam membantu pelaku periwisata di Provinsi Banten, khususnya pasca tsunami berapa waktu lalu.

“Kalau tidak turun pemerintah susah. Sebagaian hotel sudah ada yang bangkrut akan akan bangkrut,” katanya.**Baca juga: Kejar Target PBB-P2, Bapenda Kabupaten Tangerang Lakukan Ini.

Adapun penggunjung dari masyarakat biasa belum cukup untuk mencukupi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pelaku Pariwisata di Banten.(Den)

Kabar6-Ratna Simanjuntak, wanita renta ditemukan bersimbah darah pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Polres Cilegon melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Berbagai barang bukti pun telah dikumpulkan pihak kepolisian. Namun belum bisa disimpulkan penyebab kematian korban di dalam ruko dua lantai miliknya di Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI), Blok D 58, RT 2 RW 5, Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

“Kita baru olah TKP aja, semua alat bukti kita kumpulkan baru bisa kita simpulkan. Barang bukti kita bawa juga (ke Mapolres Cilegon),” kata Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Zamrul Aini, ditemui dilokasi kejadian usai olah TKP, Selasa (27/08/2019).

Pihaknya belum bisa menjelaskan korban mengalami luka dibagian tubuh mana saja, dan penyebab luka tersebut disebabkan oleh apa.

Namun berdasarkan foto yang beredar di group What’s App, korban bernama Ratna Simanjuntak mengalami luka seperti gorokan di leher bagian depan.

“(Luka dimana saja) saya belum tahu, saya belum ke rumah sakit. (Penyebab kematian) itu nanti biar dokter saja yang menjelaskan,” terangnya.

Zamrul mempersilahkan keluarga korban mengambil pakaian yang bagus, untuk dikenakan oleh jenazah Ratna di rumah sakit. Lantaran Ratna beragama Nasrani.

Pengambilan pakaian bagus untuk dikenakan korban, dikawal oleh pihak kepolisan dari Polres Cilegon.

Akses lalu lintas di depan ruko yang dijadikan tempat berjualan sembako dan salon kecantikan ini sempat macet, lantaran banyak warga yang berhenti untuk melihat lokasi kejadian.**Baca juga:  Wanita Paruh Baya Ditemukan Bersimbah Darah di Cilegon.

“Tadi pihak keluarga mengambil baju milik korban. Karena beliau beragama Nasrani, jadi harus menggunakan pakaian yang bagus,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Wanita paruh baya ditemukan bersimbah darah di dalam rumah toko (ruko) miliknya.

Ceceran darah bahkan sampai keluar ruko miliknya, di Perumahan Pondok Cilegon Indah (PCI), Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Kondisi korban belum diketahui apakah masih bernyawa atau sudah meninggal dunia. Lantaran pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan belum mendapatkan kabar dari tim medis, yang membawa wanita paruh baya itu ke rumah sakit terdekat.

“Dapet kabar dari Pak Lurah, disuruh ngecek toko Budi. Namanya (korban) Ratna Simanjuntak,” kata Catur Suroso, staff Kelurahan Cibeber, ditemui dilokasi kejadian, Selasa (27/08/2019).

Catur bercerita, bila dirinya mendapatkan informasi awal itu sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian menghubungi pihak kepolisian. Tak lama, Tim Polres Cilegon sudah tiba dilokasi kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.**Baca juga: Minggu Kedua, DPRD Lebak Bahas AKD.

“Ada (tinggal sama) anaknya 2, Brian sama Veronica, ada juga adiknya, Arta Simanjuntak. Toko sembako, kerja sebagai rentenir (juga),” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) akan dibahas pada minggu kedua setelah 50 anggota DPRD Lebak periode 2019-2024 dilantik, Senin (26/8/2019).

“Alat kelengkapan dewan mulai dari komisi sampai badan kehormatan (BK), ini kami akan fokus di minggu kedua,” kata Ketua DPRD Lebak sementara, Bangbang SP, Selasa (27/8/2010).

Bangbang mengatakan, baru dibahasnya AKD pada minggu kedua pasca pengambilan sumpah lantaran saat ini masih dalam momen pelantikan.

“Di minggu pertama masih memberi waktu kepada teman-teman menikmatilah, jadi tidak langsung di hari kedua langsung bekerja. Menyesuaikan diri, karena mungkin anggota DPRD baru tidak tahu mau ngapain, ini ada waktu untuk bertanya-tanya,” ujar politisi Gerindara ini.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan hari ini mulai membahas terkait anggota yang akan ditempatkan di AKD.**Baca juga: Kasus Paman Gendong Ponakan, Kunjungan Pasien di Puskesmas Cikokol Masih Normal.

“Ada beberapa pembahasan, salah satunya terkait penempatan anggota di AKD. Memang belum kami bahas, karena rencana pembahasan dilakukan setelah pelantikan,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Enden Mahyudin.(Nda)

Kabar6-50 Anggota DPRD periode 2019-2024 Kabupaten Pandeglang telah resmi dilantik pada Senin (27/8/2019). Sebanyak 50 persen diisi oleh wajah baru yang diharapkan memiliki kinerja yang baik terutama dalam hal pengawasan.

Salah satu pendatang baru Tb. Agus Khatibul Umam, politisi Golkar ini mengatakan, bakal memaksimalkan fungsi DPRD seperti pengawasan, legislasi dan penganggaran, karena selama ini terlihat belum maksimal, terutama dalam hal pengawasan.

“Karena selama ini, seperti fungsi dewan sebagai pengawasan sepertinya belum begitu terlihat,” kata pria yang akrab disapa Agus Umam, Selasa (27/8/2019).

Agus sudah memilih duduk di komisi IV. Nantinya ia akan mendorong pemerintah supaya memiliki perhatian penuh pada pelayanan dasar, mulai dari pendidikan dan kesehatan bagi warga Pandegang.

“Jangan sampai pelayanan kesehatan masyarakat lemah. Untuk pendidikan juga kita harapkan pemerintah serius melakukan pelayanan yang baik yang nantinya dapat memperkuat SDM di Pandegang,” ujarnya.

Pimpinan Annizhomyah Labuan ini yakin bersama koleganya di parlemen dapat mengawal Pemerintah Pandeglang dengan baik terlebih separuh anggota dewan berlatarbelakang aktivitas hebat.**Baca juga: Cemburu Jadi Salah Satu Penyebab Wanita Gemar Berbelanja.

“Saya kira kedepamnya mereka tidak hanya mengikuti gerakan pemerintah tetapi bisa mengawasi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Mudah-mudahan kehadiran dewan sekarang lebih baik,” tandasnya.(Aep)