Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Banten Diperpanjang

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Penetapan status tanggap darurat banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten Lebak, Provinsi Banten diperpanjang.

Demikian hal itu dikatan, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, jika pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor selama 14 hari ke depan.

Masa tanggap darurat pertama sebelumnya dikeluarkan pada 1 Januari 2020.

“Hasil konsultasi dan melihat kondisi di lapangan. Ini juga untuk memudahkan penanganan-penanganan, rehabilitasi dan recovery (Pasca bencana),” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Selasa (14/1/2020).

Sebumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan status tanggap darurat banjir provinsi yang berlangsung selama dua pekan atau 14 haru terhitung Rabu (1/1) hingga Selasa (14/1). Penetapan ini menyusul bencana banjir bandang di Lebak dan Tangerang yang terjadi akibat cuaca ekstrem sejam malam pergantian tahun baru.

Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 362/Kep.I-Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2020.

Serupa pada surat Keputusan Bupati Lebak sebelumnya, Nomor 366/Kep.1-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak

Plt BPBD Banten, Kusmayadi mengatakan, sedangkan untuk status tanggap darurat melalui SK Gubernur Banten tidak lagi diperpanjang.**Baca juga: Komisi V DPR Pertanyakan Program Pemulihan Pasca Banjir Bandang Lebak.

Menurutnya, SK Gubernur Banten, tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2020 hanya berlaku 1 Januari sampai 14 Januari 2020.

“Sudah berhenti, secara umum penangan bencana, meski masih ada, tidak dilanjutkan keperpanjangan, namun akan dilanjutkan proses pasca rehabilitasi rekontruksi (RR) normal, bukan RR tanggap darurat,” terang kusmayadi, kepada wartawan.(Den)

Warga Miskin di Lebak Bertambah, Dinsos Perkirakan Jumlahnya Capai 5.000 Jiwa

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Jumlah warga miskin di Kabupaten Lebak bertambah pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda enam kecamatan, pada Rabu (1/1/2020) lalu.

Dinas Sosial (Dinsos) Lebak memperkirakan, warga miskin baru akibat kehilangan tempat tinggal dan harta benda mencapai 5.000 jiwa. Sementara, jumlah warga miskin yang terdata Dinsos sebanyak 106.230 jiwa.

“Data pengungsi terus diperbaharui secara manual untuk diinput ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar bisa diusulkan tahun ini ke Kemensos,” kata Eka, Jum’at (10/1/2020).

Eka mengatakan, warga miskin baru ini harus mendapat intervensi dari pemerintah agar memastikan mendapatkan BPJS, BPNT, PKH dan program lainnya.

“Yang penting mereka masuk data kami. Contoh korban yang meninggal, ini sedang kami urus segala administrasinya agar mendapat santunan dari Kemensos,” terang Eka.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lebak Yayan Ridwan meminta, Dinsos mendata dengan cermat dan melibatkan pemerintah desa.

“Sehingga mendapat data yang akurat. Kami akan terus mengawal penanganan yang dilakukan dinas-dinas yang bersentuhan langsung terkait dengan penanganan pasca bencana,” kata Yayan Ridwan.(Nda)

Penanganan Bencana Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 10 Miliar, Untuk Banjir?

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk biaya tidak terduga (BTT) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Dana sebesar ini diperuntukan untuk penanganan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kegiatan tak terduga lainnya.

“2020 ini anggarannya sama dengan 2019 lalu yakni sebesar Rp 10 miliar,” kata Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat, Kamis 9/1/2020.

Hidayat memastikan alokasi dana itu cukup untuk mengcover potensi bencana dan kegiatan lainnya. Penilaiab itu, lanjut Ahmad, berpedoman pada 2019 lalu, dimana alokasi BTT hanya terserap sekitar Rp4 miliar dari Rp 10 miliar yang digunakan untuk membantu korban bencana angin puting beliung di sejumlah wilayah. Diantaranya di Kecamatan Jambe, Mauk, Mekar Baru.

Ahmad menjelaskan, sebetulnya alokasi BTT itu berbeda dengan anggaran bantuan yang dikhususkan untuk bencana. Karena untuk bantuan bencana, sudah dianggarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang.

Namun demikian, alokasi BTT itu bisa digunakan untuk penanganan bencana alam, bila kepala daerah menetapkan bencana itu sebagai status tanggap darurat bencana.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Bambang Sapto mengatakan, kendati BPKAD Kabupaten Tangerang sudah meyiapkan dana BTT yang bisa digunakan untuk membantu korban banjir. Pihaknya belum mengajukannya karena banjir yang terjadi beberapa hari lalu masih bisa ditangani oleh BPBD, Dinsos, pihak Kecamatan dibantu TNI, Polri, dan relawan.

“Banjir saat ini sudah surut total. Dampaknya, tidak separah seperti di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang. Mangkanya kami tidak mengajukan dana BTT, karena masih bisa ditangani BPBD, Dinsos, dan pihak kecamatan bersinergi dengan TNI, Polri dan relawan,” singkatnya. (Vee)

Banjir Surut, Kabupaten Tangerang Urung Tetapkan Tanggap Darurat Bencana

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6 – Pemerintah Kabupaten Tangerang memilih tak buru-buru untuk menetapkan status tanggap darurat bencana meski banjir merendam 15.599 Kepala Keluaraga di wilayah itu.

Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Bambang Sapto mengatakan salah satu alasannya belum mengajukan kondisi tanggap darurat ke Pemerintah Pusat karena banjir sudah mulai surut.” Sudah surut,” katanya Kamis 9/1/2020.

Menurut Bambang, meski terjadi banjir di sejumlah kawasan, namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa. Keadaan para pengungsi juga cukup baik. Berbagai kebutuhan dasar seperti makan, minum, obat serta hal-hal lainnya bisa terpenuhi.

“Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Tidak ada yang sakit akibat ngungsi, kalaupun sakit ya karena memang sakit sejak sebelum banjir. Tidak ada masalah pada para pengungsi, hanya mereka ingin segera surut dan pulang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu para pengungsi ini,” ungkapnya.

Ratusan personel gabungan BPBD, Dinsos, TNI dan Polri dan relawan terus disiagakan untuk membantu warga korban banjir di 13 Kecamatan. (Vee)

Ketua DRPD Banten Sebut BPBD Gagap Tangani Bencana

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-BPBD Banten di anggap gagap dalam menghadapi kebencanaan, hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Dia menjelaskan kalau penanganan bencana yang dilakukan belum maksimal dan tidak terkoordinir dengan baik. Lantaran, BPBD Banten tidak memiliki data stock logistik ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan.

“Saya menyebutnya gagap bencana, sekarang yang jadi Pelaksana Tugas (BPBD) nya kepala inspektorat. Kita harus perbaiki dan koordinasikan,” kata Ketua DPRD Banten, Andra Soni, ditemui di gedung BPBD Banten, disela-sela rapat penanganan kebencanaan Provinsi Banten, Rabu (08/01/2020).

BPBD Banten harus siap dan cepat masuk ke daerah terisolir dalam setiap kebencanaan. Sehingga tidak ada korban bencana yang kelaparan dan sakit karena lambannya penanganan. Lantaran, bencana alam tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.

Data korban bencana dan kerusakan pun harus diperoleh dengan cepat oleh BPBD sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam setiap kebencanaan. Sehingga penanganan korban bisa lebih cepat.

BPBD Banten yang dipimpin oleh Kusmayadi yang juga kepala Inspektorat, di anggap terlalu elitis dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan seluruh relawan yang ikut membantu penanganan korban banjir dan tanah longsor di Banten, baik di wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan terbaru di Kabupaten Lebak.

Termasuk penyaluran bantuan yang seharusnya dikoordinir oleh BPBD belum tersalurkan dengan baik, dengan menumpuknya bantuan disetiap posko.**Baca juga: Banjir Bandang di Lebak, Pengembangan Wisata Negeri di Atas Awan Diminta Dikaji Ulang.

1.087 Korban Bencana Banjir Lebak Banten di Trauma Healing

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Sebanyak 1087 warga Kabupaten Lebak diberikan layanan traumatik bencana alam pasca kejadian banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dengan trauma healing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Siti Ma’ani Nina mengatakan, trauma healing sengaja diberikan kepada korban bencana banjir agar korban terhindar dari gangguan stres pasca trauma akibat kejadian banjir bandang yang melanda.

Secara perinci Nina menyebutkan, dari 1087 warga yang ditrauma healing tersebut terdiri dari 285 KK, dengan rincian 555 adalah pria, sedangkan 532 adalah kaum wanita.

Sedangkan jika berdasarkan usia, pemberian trauma healing lanjut Nina, diberikan kepada anak-anak usia 0-11 bulan sebanyak 20 orang, usia 1-5 tahun sebanyak 124 orang, usia 6-12 tahun 151 orang.

Masih kata Nina, untuk remaja usia 13-15 tahun sebanyak 67 orang, 16-19 tahun sebanyak 100 orang. Dewasa 610 orang, lansia 13 orang, ibu-ibu hamil 11 orang.

Menurutnya, kegiatan trauma healing dipusatkan di posko gedung serbaguna Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, dengan melibatkan DP3AKB setempat.

“Trauma healing anak korban bencana dilokasi pengungsian bersama tim pendongeng dari Jakarta dan kepala Bappeda Lebak beserta tim,” kata Nina, kepada Kabar6.com, Senin (6/1/2020).(Den)

Bencana Banjir di Tanah Air, ini Kata DPP AMPI

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Banjir yang terjadi di sebagian daerah indonesia terutama di Jabodetabek dan sekitarnya menimbulkan banyak problem yang sangat harus di pikirkan solusinya, saat ini ada beberapa daerah yang sangat merugi karena adanya banjir.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), M. Yusuf Basnar mengatakan, banjir sendiri sudah menjadi langganan untuk ibu kota kita, Pemerintah sudah sangat memikirkan hal ini dari tahun ke tahun tapi belum ada solusi jitu untuk mengatasinya.

“Apa yang menyebabkan pemerintah masih belum bisa mengatasinya dan merealisasikan kelapangan, apakah karena banyaknya korupsi atau masyarakat sendiri yang susah di aturnya”, ungkap M. Yusuf Basnar DPP AMPI lewat pesan WhatsAppnya, Jum’at (3/1/2020).

Dikatakannya, Inilah negeri kita, jangan katakan musibah kalau memang itu akibat dari perbuatan kita, menurutnya masyarakat harus sadar kenapa bisa banjir apa penyebabnya.

“Tidak Taat Aturankah atau Musibah. Kita harus bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat, agar di kemudian hari anak cucu kita tidak menikmati hal seperti ini,” ujar pria yang masih status Mahasiswa Universitas Esa Unggul ini.

Basnar melanjutkan, Gerakan-gerakan tentang lingkungkan sudah marak di mana mana, tetapi hal seperti ini masih terus terulang, mungkin di tahun 2020 awal ini kita bisa sangat solid untuk menjaga negeri ini dengan beberapa tindakan baru.

“Oleh karena itu kita harus introkpeksi diri bangaimana caranya kita sebagai masyarakat tidak membuang sampah sembarang, sampah yang mengakibatkan terjadinya banjir. Kita harus bergerak dari semua lapisan masyarakat, untuk membuat tindakan kecil agar mengurangi sampah supaya becana banjir tidak terjadi lagi,” ujar pria yang berdiam kawasan Cibadak Kecamatan Cikupa ini.

Ia berharap perketat dan perkuat dari seluruh lapisan aparatur negara maupun masyarakat, turun kejalan untuk mensosialisasikan bahaya membuang sampah sembarangan itu adalah indikator permasalah utama terjadinya banjir. (Ris)

Lebak Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menetapkan status tanggap darurat bencana penggulangan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda enam kecamatan.

“Selama empat belas hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. Bisa diperpanjang kalau selama 14 hari masih ada yang belum bisa tertangani,” kata Komandan Tanggap Darurat Kabupaten Lebak Budi Santoso, kepada Kabar.com, di Kantor BPBD Lebak, Kamis (2/1/2020).

Selama masa tanggap darurat, yang menjadi fokus adalah penyelamatan jiwa, kebutuhan logistik para pengungsi hingga pembukaan jalur-jalur yang masih tertutup akibat longsor.

“Siang ini kita rakor bersama BPBD provinsi, SAR Basarnas, BMKG, dan seluruh stakeholder terkait agar dalam penanganan yang dilakukan selama tanggap darurat menjadi lebih terkoordinir terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab, termasuk distribusi logistik,” papar Budi.(Nda)

Protap Penanggulangan Bencana perlu Dibentuk di Tiap Instansi di Lebak

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Memasuki musim penghujan yang intensitasnya semakin ditambah dengan kondisi geografis, wilayah Kabupaten Lebak berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan longsor.

Dibutuhkan upaya seluruh stakeholder dalam meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana tersebut.

“Saya kira kita perlu menyusun suatu protap penanggulangan bencana di masing- masing instansi, atau lebih jauh lagi berbentuk protap terpadu,” kata Dandim 0603/Lebak, Letkol Kav. Yudha Setiawan saat apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di lapangan Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, Ciuyah, Lebak, Selasa (31/12/2019).

Selain, perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat menimbulkan bencana dan yang harus dilakukan jika bencana terjadi.

“Kegiatan ini sebagai sarana untuk mengumpulkan kapasitas daerah, baik sarana dan prasarana logistik maupun personel dari berbagai unsur untuk menguji kemampuan dan
keterampilan dalam memobilisasi sumber dana, serta pengoperasian sarana dan prasarana penanggulangan bencana,” papar Yudha.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi yang hadir dan meninjau sarana dan fasilitas penanggulangan bencana dan simulasi penyelamatan korban bencana mengimbau, masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem.

“Tugas penanggulangan bencana bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, SAR atau instansi terkait, tapi panggilan kemanusiaan tanggung jawab kita semua masyarakat,” katanya.(Nda)

BPBD Lebak Minta Masyarakat Waspadai Bencana Hidrometeorologi

written by Redaksi | 14 Januari 2020

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak meminta masyarakat mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, hujan lebat disertai petir, banjir bandang, dan gelombang tinggi.

“Bencana hidrometeorologi yang terjadi karena peralihan cuaca. Kami berharap masyarakat meningkatkan budaya waspada,” kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Kaprawi, di Rangkasbitung, Senin (18/11/2019).

Untuk mewaspadai bencana tersebut, BPBD ujar Kaprawi menyiagakan 50 relawan yang siap siaga selama 24 jam dengan peralatan evakuasi penuh dan optimal, serta kesiapan logistik.**Baca Juga: Hujan Lebat dan Angin Kencang, 53 Rumah di Lebak Rusak.

“Arahan-arahan Ibu Bupati melakukan penyelamatan masyarakat dengan maksimal, pemenuhan kebutuhan dasar, penghitungan kerugian yang diakibatkan bencana, dan bekerja sama dengan RT/RW, desa, kecamatan plus muspika,” papar Kaprawi.(Nda)