Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengakui jika pengelolaan Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Banten belum optimal.

“Saat ini kita belum optimal untuk CSR, karena tim CSR ya belum optimal kita perankan,” kata pejabat Sekda Banten Virgojanti, Selasa (5/9/2023).

Sebenarnya, menurut Virgojanti, kedepannya pengelolaan dana CSR bisa diperankan untuk mendukung program pembangunan di provinsi Banten.

**Baca Juga: Cerita Kronologi Geng Juru Parkir Aniaya Pelanggan Alfamidi di Bintaro

“Insyaallah dana-dana CSR kita bisa jadikan untuk memperkuat dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di wilayah Banten,”ujarnya.

Lantaran pengelolaannya belum optimal, sehingga pengelolaan dana CSR belum menyentuh ke pembangunan infrastruktur. Sebab sejauh ini sejumlah perusahaan lebih memilih menyalurkan sendiri ke daerah-daerah di Banten.

“Jadi belum ada CSR ke infrastruktur, karena mereka juga terjun langsung ke kabupaten kota, misal ya membangun jembatan itu langsung mereka membantu,”tandasnya.(Aep)

Kabar6- Pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang ditugasi mengurus aset-aset yang telah diserahkan oleh obligor dan yang telah disita oleh Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus bekerja extra cepat dan cermat dalam mengoptimalkan aset menjadi keuntungan ekonomi berujung pada penerimaan negara.

Kata Adib, saat negara lagi sulit ditambah momentum recovery ekonomi, sangatlah membantu pendapatan negara, ketika aset BLBI dikelola dengan baik berbasis bukan hanya keuntungan tetapi peningkatan ekonomi bagi masyrakat luas.

“Banyak aset BLBI yang masih terlantar dan belum dikelola secara profesional.

Nah ini momentum LMAN dalam mengoptimalkan aset sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apalagi ini saat ekonomi sulit pasca pandemi,” ujar Adib kepada Wartawan Senin 5 September 2022 di Tangerang, Banten.

Pria yang juga Dosen UNIS Tangerang itu juga menambahkan, dorongan optimalisasi aset negara melalui beragam aksi, ide yang kreatif dan inovatif sangat penting ketika LMAN bisa berkolaborasi dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola yang tepat.

“Saya ambil contoh seperti aset BLBI ex punya Lippo di Taman Sari Karawaci itu. Aset disitu seolah-olah tak ada yang urus. Padahal strategis. Nah ketika LMAN bisa tunjuk pengelola yang tepat, bisa melibatkan model-model koperasi atau semacamnya, niscaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu menjelaskan, pengelola yang ditunjuk  LMAN juga jangan melupakan kearifan lokal pelaku ekonomi daerah, yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena melalui UMKM itulah sektor riil bergeraknya ekonomi kerakyatan.

“Maka penting sekali screaning pengusaha yang bakal mengelola aset ini jangan sampai salah. UMKM harus menjadi perhatian khusus juga,” tandasnya.

**Baca juga: Kejaksaan Kawal Eksekusi BTT Pengendalian Inflasi Daerah

Adib juga mengatakan, LMAN juga dituntut kerja cepat, sebab aset yang disita satgas BLBI butuh pengelolaan segera. Tambahnya, jangan sampai ada kesan, aset sudah disita banyak, tetapi ujungnya pengelolaannya lambat dan terlantar.

Diketahui, LMAN per Juli 2022 telah mengumpulkan PNBP sebesar Rp 928 miliar dari target tahun ini Rp 1,4 triliun.(Tim K6)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Darurat Jawa – Bali saat pandemi Covid-19 ini belum optimal.

“Saya bersama para menteri akan terus bekerja keras memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan,” katanya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Diakuinya, PPKM Darurat berdampak perekonomian rakyat kecil semakin terpuruk. Mal atau pusat perbelanjaan harus tutup dan pabrik harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Restoran hanya bisa melayani pesan antar (take away).

“Tentunya akan mengurangi pendapatan harian para pedagang kecil,” ujar Luhut. Baginya bukan perkara mudah untuk menyeimbangkan kebijakan.

PPKM Darurat tetap harus dilakukan untuk menekan angka kasus penyebaran virus varian Delta. Meski demikian pemerintah belum putuskan final perpanjangan karena masih harus menunggu hingga dua atau tiga hari ke depan

Luhut menyebutkan, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan sebesar Rp 39,19 triliun. Bantuan sosial akan disalurkan kepada rakyat yang terdampak PPKM Darurat.

Baginya dalam menghadapi ganasnya varian Delta tidak cukup hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter dan perawat. Hal itu hanya sementara.

Solusi permanen, lanjutnya, adalah tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Mempercepat program vaksinasi agar tercipta kekebalan kelompok (herd immunity).

**Baca juga: Menteri Luhut Sebut Covid-19 Varian Delta Tujuh Kali Lebih Ganas

Luhut meminta kerja sama seluruh komponen masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan selama PPKM Darurat berlangsung.

“Saya minta teman-teman di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk bahu membahu tempat lain di penjuru Tanah Air untuk melawan varian Delta ini,” harapnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengevaluasi sejauh ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai masih banyak masyarakat yang belum sadar dan paham atas kebijakan itu.

Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat membahas dengan jajaran Forkompinda. Arief mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum sadar dan paham, mengingat kondisi di Kota Tangerang sedang tidak baik.

Pihaknya pun sudah lakukan swab selama 4 hari. Dari hasil tersebut ditemukan 20 persen itu mereka antigennya positif. “Jadi dari 5 orang, 1 orang antigennya positif,” ujar Arief kepada wartawan, Senin (12/7/2021).

Arief mendapatkan laporan dari Kapolres Metro Tangerang Kota di Cibodas ditemukan miras. Akhirnya langsung ditindak sama pihak Polres.

Arief berharap tujuan PPKM Darurat ini benar-benar dapat menyelamatkan masyarakat. Selain itu, angka kematian dan angka kesakitan cukup tinggi. Dirinya meminta masyarakat mendukung kebijakan tersebut. “Tujuan PPKM darurat itu benar-benar untuk menyelamatkan masyarakat,” katanya.

**Baca juga: Meski Covid-19, Wali Kota Arief Minta Pendidikan Tetap Berkualitas

Sementara itu, tingkat keterisian RS di Kota Tangerang sudah hampir penuh. Sebanyak 92 persen tingkat hunian kapasitas sudah terisi. “RIT (Rumah Isolasi Terkonsentrasi) juga sama. Makanya sekarang kita lagi kejar yang untuk penambahan RIT di SMP 30,” tandasnya. (Oke)

Kabar6- Penularan dan penyebaran covid-19 di Provinsi Banten kembali meningkat, hal ini berdasarkan perubahan warna di delapan kabupaten dan kota di Banten. Seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dari zona orange kini menjadi merah. Padahal sebelumnya, kedua wilayah itu pernah menjadi zona merah. Hanya Kota Tangsel yang statusnya bertahan di zona orange.

Sedangkan enam wilayah lainnya, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, pada Selasa, 01 September 2020 masih kuning, kini menjadi orange.

“Berdasarkan hasil evaluasi penilaian 15 indikator Covid-19, terjadi perubahan zona delapan kabupaten dan kota di wilayah Banten yaitu dua zona merah, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Enam zona orange di enam kabupaten dan kota lainnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banten, Ati Pramudji Astuti, dalam pesan singkatnya, Jumat (4/9/2020).

Ati mengakui penyebab perubahan itu akibat tidak terkendalinya mobilisasi masyarakat di seluruh wilayah Banten. Ditambah, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan juga menurun.

Kemudian, perkantoran dan dunia industri mulai lemah menerapkan protokol kesehatan. Ati berharap, pelaku industri tetap mematuhi aturan itu, agar Corona tidak meningkat dan ekonomi dapat terselamatkan.

“Belum optimalnya pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan di berbagai sektor yaitu perkantoran, industri, dunia usaha dan pariwisata,” terangnya.

**Baca juga: Pasangan Pertama Daftar ke KPU Cilegon , Ati Marliyati-Sokhidin Pakai Kemeja Putih.

Pihaknya mengklaim Pemprov Banten semakin mengintensifkan screening dan swab kepada masyarakat, menjadi salah satu penyebab meningkatnya pasien positif Corona yang terdata di Bumi Jawara.

“Intensitas screening swab yang meningkat seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten,” jelasnya.(Dhi)