1

Wajib Pajak Diminta Bayar PBB Sebelum Jatuh Tempo, Lewat Kena Denda 2 Persen

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajak bumi bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2023.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa mengatakan wajib pajak jangan sampai membayar PBB melewati jatuh tempo karena akan kena denda sebesar dua persen.

“Guna mendorong wajib pajak segera membayar PBB, Bapenda hingga saat ini masih menggelar Loket Pembayaran di 104 kelurahan secara bergilir. Yakni, menghadirkan layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat selain memasimalkan layanan online,” ujar Kiki dikutip, Selasa (19/9/2023).

Kiki mengatakan pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Yaitu, dapat diakses melalui aplikasi BJB Digi, Bukalapak, QRIS, Tokopedia, Blibli, OVO, Gopay dan LinkAja. Selain itu, di gerai kelurahan, dan juga bisa dilakukan di seluruh konter Bank BJB, Kantor Pos, Alfamart atau pun Indomaret.

**Baca Juga: Kata Walikota Cilegon Soal Temuan LHP Inspektorat Banten

“Ayo segera bayarkan pajak Anda, sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang. Pasalnya, jika wajib pajak melewati jatuh tempo akan dikenakan denda 2 persen disetiap bulannya,” katanya.

Kiki menyampaikan apresiasi pada seluruh wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya. Dengan ini, Pemkot Tangerang menyampaikan sangat mendalam ucapan terimakasih kepada seluruh wajib pajak, atas partisipasinya.

“Sehingga kontribusi pajak yang dibayarkan bisa maksimal dan dapat dirasakan keseluruh masyarakat Kota Tangerang yang lebih luas lagi,” tandasnya. (Oke)




DPRD ke Pemkab Lebak soal Bayar Parkir Hanya Sekali di Pasar Rangkasbitung: Jangan Beri Celah Oknum

Kabar6-Akses masuk ke Pasar Rangkasbitung bakal satu pintu melalui Jalan Sunan Kalijaga ketika perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa ditutup secara permanen oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Ditjen Perkeretaapian (DJKA).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan, bahwa masyarakat yang masuk ke pasar dikenakan pungutan retribusi parkir hanya satu kali di pintu masuk dibuktikan dengan selembar karcis yang diberikan petugas.

Jika di area parkir ada yang kembali meminta uang, maka masyarakat jangan lagi membayar karena pungutan tersebut tidak resmi.

“Pemkab harus tegas soal ini, penataan  dan penertiban yang dilakukan bertujuan membuat nyaman dan aman kondisi pasar,” kata Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, Rabu (16/8/2023).

Politisi PDI Perjuangan ini berharap ketegasan pemerintah daerah agar tidak ada celah bagi oknum untuk menarik pungutan tidak resmi kepada masyarakat.

“Kondisi pasar harus tertib, jangan beri celah dan ruang bagi oknum,” harap Enden.

**Baca Juga: Catat! Bayar Parkir di Pasar Rangkasbitung Hanya Satu Kali

Sebelumnya, Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lebak Ajis Suhendi mengatakan, petugas hanya memungut tarif parkir kepada pengunjung di pintu masuk melalui pasar baru dan keluar melalui Jalan Tirtayasa (Toko Sukasari).

“Pungutan parkir hanya satu kali pada saat pengunjung masuk dibuktikan dengan lembar karcis masuk,” kata Ajis dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Ajis menegaskan, tidak ada pungutan parkir lain selain pungutan oleh petugas di titik tersebut. Pengunjung diminta tidak membayar jika ada yang kembali meminta.

“Tunjukkan karcis masuk yang sudah diberikan petugas, karena pungutan tersebut tidak resmi bukan dari pemerintah. Untuk yang karyawan di area pasar itu disiapkan abonemen,” jelas Ajis.(Nda)




Catat! Bayar Parkir di Pasar Rangkasbitung Hanya Satu Kali

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan pungutan parkir di area Pasar Rangkasbitung hanya dipungut satu kali kepada pengunjung.

Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lebak Ajis Suhendi mengatakan, petugas hanya memungut tarif parkir kepada pengunjung di pintu masuk melalui pasar baru dan keluar melalui Jalan Tirtayasa (Toko Sukasari).

“Pungutan parkir hanya satu kali pada saat pengunjung masuk dibuktikan dengan lembar karcis masuk,” kata Ajis dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Ajis menegaskan, tidak ada pungutan parkir lain selain pungutan oleh petugas di titik tersebut. Pengunjung diminta tidak membayar jika ada yang kembali meminta.

**Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Bijaksana soal Penutupan Akses Jalan Menuju Pasar Rangkasbitung Ditolak Pedagang

“Tunjukkan karcis masuk yang sudah diberikan petugas, karena pungutan tersebut tidak resmi bukan dari pemerintah. Untuk yang karyawan di area pasar itu disiapkan abonemen,” jelas Ajis.

Ajis menyampaikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap pungutan-pungutan tidak resmi alias pungli tersebut.

“Kami minta teman-teman media juga ikut membantu menginformasikan hal ini,” tutup dia.(Nda)




Mulai Hari Ini, Masuk Museum Multatuli Harus Bayar

Kabar6-Masyarakat yang ingin masuk ke dalam Museum Multatuli Kabupaten Lebak per hari ini tak lagi gratis. Seiring dengan pemberlakukan tarif retribusi, setiap pengunjung bakal dikenakan tarif tiket masuk.

“Betul per hari ini sudah dilaksanakan, karena kami baru menerima tiketnya dari dinas kemarin. Sudah ada tadi beberapa yang masuk dari Cileles dan Tangerang Selatan, dan tadi Pak Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten jadi orang pertama masuk dengan tiket,” kata Kepala Museum Multatuli, Ubaidillah Muchtar kepada Kabar6.com, Rabu (26/10/2022).

Pemberlakukan tiket masuk, sebagaimana diatur dalam Perbup Lebak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha.

Tiket masuk dibagi menjadi 3 kategori, yakni untuk siswa dikenakan tarif Rp1.000/orang, mahasiswa dan umum Rp2.000/orang dan turis mancanegara Rp15.000/0rang.

**Baca Juga: Satu Desa di Lebak Terancam Batal Ikut Pilkades Serentak 2022

Ubai mengatakan, tidak ada perubahan dalam ketentuan masuk bagi pengunjung maupun jam operasional museum anti-kolonial pertama di Indonesia tersebut. Museum buka dari hari Selasa sampai Minggu yakni mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, kecuali hari Sabtu dan Minggu tutup lebih awal yakni pukul 15.00 WIB.

“Dalam konteks layanan kami tetap mengutamakan pengunjung, seperti yang sudah-sudah pemandu kami selalu standby, lalu kami juga tidak membatasi kemudahan kunjungan jadi yang rombongan silahkan bersurat dulu, tapi sekarang kami sampaikan bahwa sekarang ada retribusi sebagai tanggung jawab pengunjung,” terang Ubai.

Survei kecil-kecilan, kata Ubai, sudah dilakukan kepada pengunjung bagaimana respon dengan penerapan tiket masuk Museum Multatuli.

“Misalnya pengunjung dari Tangerang Selatan kami tanya bagaimana dengan tarif ini, menurut mereka itu masih masuk akal masih worth it masuk museum dua ribu rupiah. Saya berharap pengunjung lain juga demikian, karena ini tidak semata-untuk membebani tapi bagaimana punya tanggung jawab bersama,” jelas Ubai.(Nda)

 




Bayar SPP Pakai GoPay, Kadisdik Kabupaten Tangerang: Belum Tahu Tuh

Kabar6.com

Kabar6-Kebijakan transaksi pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay melalui aplikasi GoJek disambut baik oleh para wali murid di Kabupaten Tangerang.

Erni (36), salah satu wali murid di salah satu Sekolah Dasar swasta di Kabupaten Tangerang mengatakan, ia mendukung penuh penggunaan GoPay untuk pembayaran SPP karena dinilai lebih praktis dan aman.

“Sudah baca di berita soal bayar SPP pakai GoPay. Dukung sekali dong karena bisa lebih praktis dan aman. Tidak perlu datang ke sekolah atau titip ke si anak,” katanya saat ditemui Kabar6.com, Rabu, (19/2/2020).

Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kandidik) Kabupten Tangerang, Saefulloh mengaku, belum mengetahui apakah sudah ada sekolah swasta yang sudah memanfaatkan aplikasi GoJek untuk bayar SPP menggunakan Gopay.

“Waduh lom tau tuh,” kata Saefulloh saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat Whatsapp.

Diketahui, Senior Vice President Sales GoPay, Arno Tse menjelaskan hadirnya layanan GoPay untuk keperluan pendidikan akan semakin memudahkan masyarakat. Kedepannya orang tua/wali murid yang tidak perlu lagi datang langsung sekolah untuk melakukan pembayaran.

**Baca juga: Polsek Sepatan Ungkap Pencurian dengan Modus COD.

“Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran,” jelasnya lewat siaran pers.(Vee)




Diduga Uang Honorer RS Malimping Sering Dibayar Molor, Jaspel Sejak Awal Tahun Juga Belum Dibayar

Kabar6.com

Kabar6-Kabar tak mengenakan datang dari kehidupan tenaga honorer Rumah Sakit (RS) Malimping milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pasalnya, terhitung hampir satu tahun ini uang jasa pelayanan (jaspel) kesehatan tenaga honorer RS malimping belum juga dibayarkan.

Kondisi serupa pada pembayaran uang honor TKS yang dibayarkan setiap bulannya juga tidak menentu tanggal pastinya.

“Kadang pertengahan, kadang akhir bulan (uang honor,red). Uang Jaspel sejak Januari hingga Oktober juga belum dibayar,” kata salah seorang tenaga honorer RS Malimping, kepada Kabar6.com, yang enggan disebutkan namanya itu, Senin (4/11/2019).

Menurutnya, belum ada aturan yang jelas kapan uang honor tenaga medis TKS RS Malimping, membuat pembayarannya menjadi tidak jelas.

Padahal, uang honor yang diterimanya bersama teman-teman sejawatnya yang lain itu, tidak seberapa jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya sehari yang harus dikeluarkan.

Namun harus ditambah lagi dengan sering terlambatnya pembayaran uang honor yang diterima setiap bulannya, menambah beban hidup yang dijalaninya. Semakin berat, karena untuk menutupi tagihanya bulannanya itu kini menjadi tidak jelas kapan bisa dibayarkan setiap bulannya.

“Kejadiannya sudah hampir setahun ini. Pak Danang (mantan Dirut RS Malimping,red) juga tahu,” katanya.

Ditambah lagi, saat ini posisi Direktur RS Malimping yang kosong, pasca dipindahkannya Danang Hamsah Nugroho Dirut RSUD Banten, yang sebelumnya sebagai Dirut RS Malimping. Membuat pucuk kepempinan RS Malimping saat ini posisinya diambil alih oleh Dinkes Banten langsung.

Setidaknya, kata dia, ada ratusan tenaga honorer di RS Malimping, yang terdiri dari tanga honor biasa, honorer BLUD dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Atas kondisi itu, pihaknya menuntut kejelasan dari pihak RS Banten agar bisa memastikan kapan tanggal pembayaran uang honor tenga TKS RS Malimping agar jelas.

“Karena ada yang mau bayar kreditan, bayar kos. Biar kitanya jelas kapan bisa bayarnya,” keluhnya.

Sementara itu, Dirut RS Banten, yang juga mantan Dirut RS Malimping, Danang Hamsah Nugroho mengakun pernah mendengar persoalan keterlambatan pembayaran uang honor tenaga kesehatan TKS di RS Malimping tersebut.

“Denger-denger begitu,” katanya.**Baca juga: Pansel Lelang JPT Pratama Banten Diulang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramudji Hastuti belum bisa dimintai keterangannya, lantaran ditelpon belum angkat. Dihubungi melalui Pesan What App-nya belum menjawab.

Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengatakan, seharusnya uang honor tenaga medis TKS tersebut bisa dibayarkan secara tepat waktu. “Ya gak boleh telat lah, masa telat,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya membuka masukan dari pihak lain, sehingga pada saat hearing bersama pihaknya bisa menyampaikan semua permasalahan yang terjadi dilapangan agar bisa ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.(Den)




Tersangka Penipuan Unit Apartemen Mengaku Uang Hasil Kejahatan Dipakai Bayar Hutang

Kabar6.com

Kabar6-Polsek Serpong menangkap 3 orang pelaku penipuan beberapa hari lalu di Apartemen Sky View, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Pelaku tersebut berinisial AN (28), FS (30), dan DP (39) dengan modus penipuan sewa unit apartemen, kupon umroh dan penjualan handphone merek iPhone secara online.

Tersangka AN alias AN (28) mengatakan, sebelumnya dirinya biasa melihat orang yang sewa-sewa unit apartemen.

“Saya belajar dari melihat orang yang sewa-sewa apartemen saja, tidak ada orang dalam, kemudian saya sewa pribadi,” ujarnya saat ungkap kasus di Polsek Serpong, Kamis (5/9/2019).

Kemudian AN mengatakan, untuk voucher dirinya melihat yang dapat penghargaan saja, yang dapat reward.**Baca juga: Penipu Penyewaan Unit Apartemen di Serpong Lancarkan Aksi Lewat Media Sosial.

“Untuk apartemen transaksi di handphone saja dan di apartemen, kemudian untuk voucher kita ketemuan langsung sama yang dikenal aja,” tuturnya.

AN menjelaskan, hasil dari penipuan yang dilancarkannya digunakan untuk membayar hutang pribadi. “Uangnya saya bayarkan hutang pribadi, ya hutang pribadi,” tutupnya.(eka)




Tak Bisa Bayar Cicilan Mobil, Pria di Cukanggalih Gantung Diri

Kabar6.com

Kabar6-Warga Kampung Cukanggalih, RT 008 RW 05, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan penemuan sesosok pria tergantung dikediamannya, Senin (26/8/2019) siang.

Menurut warga sekitar, korban yang dikenal ramah tersebut nekat mengakhiri hidupnya karena faktor ekonomi yang sedang dihadapinya.

“Tidak tahu kapan persisnya gantung diri. Pas saya pulang jemput anak sekolah disini sudah ramai. Kata tetangga karena himpitan ekonomi,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kanit Reskrim Polsek Curug, Iptu Hitler Napitupulu membenarkan adanya peristiwa gantung diri di sebuah rumah kontrakan berwarna hijau muda tersebut.

**Baca juga: Kejari Kabupaten Tangerang Gelar Audensi Dengan LSM.

“Iya benar. Sudah ditangani anggota,” katanya saat dihubungi Kabar6.com melalui telepon, Senin (26/8/2019).

Menurut Hitler, korban yang diketahui bernama Matridy (31) tersebut nekat mengakhiri hidupnya lantaran putus asa tak dapat membayar cicilan mobil miliknya. “Malu karena tidak bisa bayar cicilan mobil,” ujarnya.(Vee)




Tak Perlu ke Samsat, Kini Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Minimarket

Kabar6.com

Kabar6-Kabar gembira bagi seluruh pengguna dan pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua (R2) dan empat (R4) di Provinsi Banten.

Kali ini, para pemilik kendaraan tidak perlu lagi repot-repot untuk mengantri di loket gerai Samsat, hanya untuk membayarkan pajak kendaraannya yang telah habis masa berlakunya.

Saat ini pengguna dan pemilik kendaraan sudah bisa langsung membayarkan pajak kendaraannya di minimarket-minimarket di sekitar rumahnya masing-masing.

Demikian hal itu terungkap pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara tim pembina Samsat Provinsi Banten tahun 2019 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten, di aula Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Kamis (9/5/2019).

Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari mengatakan, kemudahan tersebut sengaja diberikan kepada para pengguna dan pemilik kendaraan di Provinsi Banten agar bisa lebih terjangkau dan bisa lebih cepat lagi dalam membayarkan pajak kendaraannya.

Tanpa harus repot mengantri, pemilik sudah bisa langsung membayarkan pajak kendaraanya di toko-toko swalayan terdekat di sekitar rumahnya masing-masing.

“Sudah bisa Indomaret dan Alfamart. Pembayaran juga tidak perlu menunjukan KTP, cukup menunjungan nomor polisi (nopol) kendaraan yang akan dibayarakan pajaknya, selanjutnya pemilik tadi bisa langsung ke Kantor Samsat terdekat untuk selanjutnya STNK-nya disahkan, senagai bukti telah bayar pajak,” terang Opar.

Meski begitu, kata Opar, kemudahan tersebut hanya berlaku bagi para pemilik kendaraan yang ada di wilayah Polda Banten, belum sampai ke wilayah Polda Metro Jaya.

“Masih sekitar wilayah hukum Polda Banten, belum sampai ke Polda Metro. Provinsi Banten kan ada dua Poldannya,” papar Opar.

Lanjut Opar, dengan semakin dimudahkannya para wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten itu, diharapkan nantinya dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Banten, melalui taat membayarkan kewajiban pajak kendaraannya.

“Kerena pembayarannya pun sudah bisa dilakukan disemua Indomaret dan Alfamart di seluruh Indonesia,”tandansya.

**Baca juga: Safari Ramadan ke Jiput, Bupati Pandeglang Minta Maaf.

Kepala Cabang Jasa Raharja Banten, Haryo Pamungkas mengatakan, dengan dibayarkannya pajak kendaraan, pengguna dan pemililik kendaraan tadi juga telah ikut dalam membantu penderitaan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan.

Wadir Lantas Polda Banten, AKBP Mahesa Sudiwo mengaku, telah berkoordinasi dengan petugas di seluruh gerai Samsat dan Polres di wilayah hukum Polda Banten, agar nantinya bisa disediakan loket tersendiri bagi para wajib pajak kendaraan yang telah membayarkan pajak kendaraannya secara online tadi. (Den)




Ace Aeon Mal BSD Tawarkan Promo Buy 1 Get 1 Bayar Harga Terendah

Kabar6.com

Kabar6-Saat Anda ingin traveling bersama keluarga tercinta, kebutuhan akan koper menjadi prioritas utama untuk menyimpan perlengkapan yang dibutuhkan dengan rapi dan aman. Pertanyaannya, dimana harus mencari koper berkualitas dengan harga terjangkau?

Nah kebetulan, Ace Aeon Mal BSD menawarkan promo buy 1 get 1 dengan membayar harga terendah. Artinya, membeli produk koper ukuran besar akan mendapatkan produk sejenis untuk ukuran yang sama atau lebih kecil.

“Bila membeli produk koper ukuran besar dan ukuran kecil, maka pelanggan cukup membayarkan harga dari koper ukuran kecil itu, menarik bukan,” ungkap Indah Asmarawati, Store Manager ACE Aeon Mal BSD, Sabtu (30/3/2019).

**Baca juga: Andi Achmad Dara Ajak Media Kawal Pemilu 2019.

Produk yang ditawarkan Ace Aeon Mal BSD adalah Luggage tough plus 20 Inch burgundy dibanderol dengan harga Rp999 ribu.

“Untuk Luggage tough plus 24 Inch burgundy dibanderol Rp1.199.000 dan yang ukuran 28 inch seharga Rp1.399.000. terjangkau dong,” papar Indah.

Nah kalau sudah tau, ayo buruan ke Ace Aeon Mal BSD, dan pilih koper sesuai kebutuhan Anda. Sebelum kehabisan lhoh,” jelasnya. (fit)