Kabar6- Penjabat (Pj) Gubernur Banten  mendukung program reforma agraria yang tengah fokus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Tim reforma agraria di Provinsi Banten, bisa benar-benar fokus dalam penyelesaian lahan-lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang belum dioptimalkan agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, seperti yang berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang,” kata Al di Serang,  dilansir Antara Jumat (31/5/2024).

**Baca Juga:Polda Banten Tangkap Agen Travel Penjual Alat Bantu Seks dan Obat Kuat

Dengan program tersebut menurutnya, aset-aset lahan negara bisa dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi serta investasi di Provinsi Banten.

Tim reforma agraria di Provinsi Banten juga diharapkan bisa benar-benar fokus dalam penyelesaian lahan-lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang belum dioptimalkan agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya sudah tiga kali menandatangani tim gugus tugas ini, karena saya ingin keberadaan tim ini bisa benar-benar produktif dan kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam beberapa perkembangan telah melakukan review dan pemetaan terkait dengan persoalan reforma agraria di Provinsi Banten. Ke depan Al mengaku, akan menjadikan lahan-lahan eks HGU itu bisa juga dimanfaatkan semacam food estate.

“Pengelolaannya bisa melalui BUMD atau Pemprov langsung melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Nanti disana bisa dimanfaatkan untuk penanaman holtikultura atau jenis lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten Sudaryanto, menegaskan jika tujuan dari reforma agraria yang dilakukannya tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengoptimalan lahan-lahan aset pemerintah.

“Jangan sampai tanah itu kemudian dijual. Tetapi itu harus dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, reforma agraria itu merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, sekaligus menata aset dan membuka akses tanah, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.(red)

Kabar6-Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar hadir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2024. Ia datang bukan untuk ikut demo bersama ribuan buruh lainnya di Patung Kuda, Jakarta.

Al Muktabar bersama buruh mengikuti beragam kegiatan. Acara bertemakan ‘Family Gathering’ di Lubang Sengkol, Kecamatan Setu, itu diduga untuk mengalihkan demo buruh ke Jakarta.

“Mancing bersama, lomba nyanyi dan senam,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Endang saat dikonfirmasi kabar6.com, Rabu (30/4/2024).

Ia mengaku jumlah peserta family gathering acara May Day 2024 antara 1.000 hingga 1.500 orang. Endang bilang tidak mengetahui ada atau tidak buruh di Tangsel yang demo ke Jakarta.

**Baca Juga: Kemeriahan Hari Buruh di Kawasan Industri Cikande, Ada Makan Siang Gratis

Sementara itu terpisah, Koordinator Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangsel, Sugiyanto menyatakan ada sekitar 2.000 buruh berangkat ke Patung Kuda.

Jumlah tersebut merupakan gabungan pekerja yang tercatat berada dibawah naungan 7 organisasi serikat buruh yang ada di Kota Tangsel.

“Perwakilan dari organisasi sudah melakukan konsolidasi dan mempersiapkan teknis keberangkatan kemarin,” ungkapnya.

Buruh dari Tangsel sendiri direncanakan akan bergerak dari Tangsel menuju Jakarta pada pagi hari dengan konvoi menggunakan sepeda motor.

“Teknis keberangkatan kumpul di pabrik masing-masing dan langsung menuju ke Istana, intinya titik kumpul di Istana siangnya baru ke GBK. Rencananya berangkat jam 08.00 konvoi menggunakan motor,” klaim Sugiyanto.(yud)

Kabar6-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan bahwa kondisi Bank Banten saat ini dalam performa yang baik dan sehat. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten jangan ada keraguan untuk ikut membangun serta membesarkan Bank Banten, salah satunya dengan menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.

“Saya yakin Bank Banten itu tidak ada negatifnya bagi masyarakat, pasti positif. Tinggal kita kelola dengan baik. Pengelolaannya sedang kita arahkan kepada instrument yang lebih kuat, sehingga pada tahun 2023 Bank Banten sudah mendapatkan laba bersih sebesar Rp26,59 miliar,” kata Al Muktabar, dikutip dari website Pemprov Banten, Selasa (23/4/2024).

**Baca Juga:Pertandingan Siber Pussansiad, Tunjukan Kopassus Terampil dalam Perang Siber

Selain itu, dengan menempatkan RKUD di Bank Banten, maka asas kemanfaatannya akan dimaksimalkan untuk masyarakat Banten, salah satu contohnya yang akan didorong adalah bagaimana Bank Banten bisa berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan daerah.

“Itu bisa kita lakukan karena Pemprov mempunyai saham mayoritas di Bank Banten, sehingga berbagai kebijakan bisa kita arahkan untuk kepentingan masyarakat Banten secara luas. Termasuk jika ada usulan dari Pemda, itu bisa lebih mudah,” jelasnya.

Kemudian, secara peraturan perundangan, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.13.2/1736/SJ, tanggal 17 April 2024, Perihal Penempatan RKUD pada BPD Banten (Perseroda) Tbk, yang ditandatangani langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, dan itu bisa menjadi koridor aturan dasar untuk menempatkan RKUD di Bank Banten.

Juga ada amanah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang harus dijalani bersama.(red)

Kabar6-Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim, Kepala ASDP Merak Suharto melakukan rapat koordinasi dan evaluasi proses penyebrangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni dalam rangka memberikan pelayanan mudik tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Sosoro Terminal Eksekutif Merak, Minggu (7/4/2024).

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan berdasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan penyebrangan sampai saat ini masih lancar dan berjalan dengan baik.

“Dari hasil evaluasi proses penyeberangan dari Pelabuhan Merak maupun sebaiknya masih berjalan dengan baik dan lancar tidak ada kendala saya sebagai koordinator yang di perintahkan Presdien mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan unsur lainya yang telah membantu,” ujar Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kebijakan lihat perkembangan nanti kapal dari Pelabuhan Merak hanya membawa penumpang.

**Baca Juga: Hingga H-3 Lebaran, 86 Ribu Penumpang Turun di Stasiun Rangkasbitung

“Bahwa kami nanti akan melakukan kebijakan untuk kapal yang dari Pelabuhan Merak hanya akan membawa penumpang ke Pelabuhan Bakauheni dan selesai menurunkan langsung kembali tidak mengangkut penumbang dari Bakauheni,” ujar Muhadjir Effendy.

Kebijakan ini dilakukan karena melihat situasi dan data kenaikan penumpang yang sangat tinggi yaitu 65% dibandingkan tahun lalu.

“Kebijakan ini diambil karena melihat situasi dilapangan sudah terjadi kepadatan serta melihat data perbandingan yang naik sebanyak 65% dibandingan tahun 2023,” ucap Muhadjir Effendy.

Sedangkan untuk bongkar muat penumpang itu hanya dilakukan oleh Pelabuhan Ciwandan.

“Untuk proses bongkar dan muat penumpang hanya dilakukan oleh Pelabuhan Ciwandan dan untuk Pelabuhan Merak hanya untuk membawa penumpang saja tidak membawa penumpang dari Pelabuhan Bakauheni,” lanjut Muhadjir Effendy.

Sementara, Kapolda Banten mengimbau kepada pemudik agar membeli tiket terlebih dahulu sebelum menuju pelabuhan Merak.

“Kepada para pemudik yang masih dirumah dan belum melakukan perjalanan ke merak hari ini serta belum memiliki tiket sebaiknya jangan dulu ke pelabuhan merak sebelum mendapatkan tiket,” ujar Karim. (Oke)

Kabar6-Pemerintah daerah harus mampu melayani pemudik dengan baik, nyaman, aman dan ceria. Termasuk penerangan jalan umum yang memadai.

Jalanan yang terang dan nyaman, bisa menekan angka kecelakaan dan tindak kejahatan. Jika masyarakat merasa tidak aman dan nyaman saat melintas jalur tertentu selama arus mudik, balik dan wisata, bisa mendatangi anggota Polri dan meminta bantuan.

“Penerangan jalan yang tadi disampaikan, potensial sering terjadi kecelakaan tentunya ini kita minta ditambahkan rambu-rambu, kemudian juga informasi, sosialisasi, sehingga masyarakat betul-betul merasakan mudik yang lancar, aman dan selamat sampai tujuan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, di Dermaga Eksekutif Merak, Cilegon, Banten, Senin, (01/04/2024).

**Baca Juga: Mesin Scan Tiket Pejalan Kaki Dermaga Eksekutif Error Sebelum Arus Mudik Idul Fitri 2024

Pemprov Banten mengaku tidak tahu pasti kapan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayahnya bisa menyala terang, sebelum arus mudik, balik dan wisata Idul Fitri 2024. Disisi lain, puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, diprediksi terjadi pada 06 April 2024. Selanjutnya, disambung arus wisata dan arus balik.

“Menyangkut kawasan yang menjadi tujuan wisata, kita terus proses penyelesaiannya, begitu juga dengan PJU,” ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, di lokasi yang sama, Senin, (01/04/2024).

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan kewenangan perbaikan PJU dan pelayanan arus mudik, balik hingga wisata telah dibagi ke setiap kabupaten dan kota. Sedangkan dirinya hanya mengurusi yang menjadi kewenangan Provinsi Banten saja.

“Bahwa kita telah membagi kewenangan untuk kesenangan provinsi sedang kita persiapkan secara terus menerus secara intensifkan, begitu juga pak walikota, bupati,” terangnya.(dhi)

Kabar6 Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang pada Rabu (13/3/2024) untuk memantau ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

“Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bapok bagi masyarakat,” ujar Al Muktabar.

Al Muktabar mengecek langsung harga beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi di PIR. Ia juga membeli beberapa komoditas tersebut dan membagikannya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil sidak, Al Muktabar menyatakan bahwa stok bapok di Banten cukup aman untuk Ramadan.

“Secara umum, stok bapok di Banten aman. Harga beberapa komoditas memang ada yang naik, seperti cabai, namun masih dalam batas wajar,” terangnya.

**Baca Juga: Ketua Komisi VIII DPR RI Puji Kesiapan Penyelenggaraan Haji Kota Tangerang

Al Muktabar mengatakan bahwa Pemprov Banten akan terus memantau harga bapok di pasaran.

“Pemerintah akan melakukan intervensi jika harga bapok melonjak tinggi,” tegasnya.

Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dan panic buying. Stok bapok aman dan pemerintah akan terus memantau harga di pasaran,” imbuhnya.

Al Muktabar menjelaskan bahwa Pemprov Banten telah mengambil beberapa langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok antara, melakukan operasi pasar murah.

“Pemerintah akan terus berupaya agar harga bapok stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan ruas Jalan Sumur-Taman Jaya sepanjang 12,27 kilometer. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, hasil pertanian, pariwisata, dan kelautan di wilayah tersebut.

Groundbreaking pembangunan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada Selasa (5/3/2024) di Kampung Cipunaga, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, pembangunan jalan ini baru terealisasi pada tahun 2024 karena pengalihan status jalan dari kewenangan Kabupaten Pandeglang menjadi kewenangan Provinsi Banten baru dilakukan pada tahun 2023.

**Baca Juga: Patah Tulang, Tujuh Warga Tangsel Korban Bus Terbalik Masih Dirawat di Cirebon

“Tahun 2023 kemarin, setelah pengalihan status, kami langsung melakukan perencanaan pembangunan jalan,” ungkap Arlan.

Pembangunan jalan ini ditargetkan selesai dalam waktu 10 bulan dengan anggaran senilai Rp 87,865 miliar. Jalan ini akan dibangun dengan konstruksi beton FS 4,5 Mpa dan dilengkapi dengan 6 jembatan dengan konstruksi voided slab.

Arlan menambahkan, pihaknya sedang mengusulkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memastikan pembangunan jalan ini berjalan dengan baik dan akuntabel.

“Seperti yang kita lakukan di tahun 2023 kemarin, Alhamdulillah dengan adanya program pengawalan pengamanan dari pihak Kejaksaan, seratus persen pekerjaan PUPR terlaksana dengan baik,” tutup Arlan.(Aep)

Kabar6- Sepanjang perhelatan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Tangerang saat ini mencatat ada sebanyak empat (4) orang tokoh atau pejabat publik yang telah dipanggil dalam rangka pemeriksaan atau klarifikasi.

Ya, keempat tokoh atau pejabat tersebut, terpaksa ‘Disemprit’ pihak Bawaslu Kota Tangerang atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat.

Diantaranya, mulai dari laporan dugaan pelanggaran kampanye sampai dugaan ketidaknetralan sebagai pejabat publik atau ASN.

Bahkan, teranyar ada juga yang dilaporkan atas dugaan money politik (politik uang). Laporan dugaan money politik itu diduga menerpa seorang Caleg incumbent DPRD Kota Tangerang yang kembali maju di Pemilu 2024 tahun ini.

Meski demikian, dua laporan yang masuk kini telah dihentikan.

Yang statusnya telah dihentikan itu diantaranya adalah, terlapor Arief R Wismansyah (Mantan Walikota Tangerang) atas persoalan gambar pada reklame/billboard, saat masih menjabat.

Kemudian, kasus dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah oleh Jazuli Abdilah, seorang Caleg DPRD incumbent asal Partai Demokrat, yang belakangan tengah ramai pun kini telah dihentikan.

Sedangkan dua laporan lainnya masih berproses. Yaitu, laporan terhadap Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, terkait dugaan ketidaknetralan sebagai ASN.

**Baca Juga: Suara Ibu Pelajar Binus School Tangsel Korban Pengeroyokan

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dilaporkan masyarakat karena diduga tengah berpose yang mengarahkan kepada calon tertentu di media sosial instagram.

Sedangkan, satu lainnya yang masih berproses adalah laporan atas dugaan money politik terhadap seorang Caleg incumbent DPRD Kota Tangerang.

Bahkan, pihak Bawaslu menyebut bila laporan dugaan money politik ini cukup kuat karena pihak pelapor menyertai banyak bukti.

“Ada empat. Pertama Arief (Mantan Walikota Tangerang). Lalu, Jazuli dulu baru Pj Gubernur. Kalau Arief itu udah (selesai) lama bang, sebelum masa kampanye. Kalau Jazuli baru hari ini, hasil dari Gakkumdu. Kalau (Pj Gubernur) belum, masih proses,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, saat diwawancarai di kantornya, kemarin.

Ia menjelaskan, perihal laporan terhadap Pj Gubernur Banten itu adalah terkait gambar pada laman media sosial instagram.

“Kalau Pj terkait pose bang di instagram, kalau gak salah di Kadin Banten. Jadi ada warga Kota Tangerang yang melihat di instagram. Di capture lah, katanya kan dia Pj kok bisa seperti itu, katanya. Kan ada (peraturan) SKB, PNS kan gak boleh berpose ya. Prosesnya sudah di Gakkumdu dan sudah di panggil kemarin, hari senin,” jelasnya.

Dalam keterangan yang diperoleh saat penggilan pertama, kata Komarullah, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar telah menyatakan siap hadir kembali bila dirasa perlu diminta klarifikasi lanjutan.

Ditanya terkait kasus lainnya yang masih berproses, Komarullah menyebut satu nama Caleg incumbent DPRD Kota Tangerang. Caleg itu berasal dari Dapil 2, yang dilaporkan atas dugaan money politik.

“Ada, dapil dua. Sudah di registrasi, Caleg kota. Saksi-saksi juga sudah di panggil. Iya, incumbent. Dari Demokrat,” pungkasnya. (Gus)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-31 Kota Tangerang, Rabu (28/2/2024).

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, Rapat Paripurna tersebut dihadiri seluruh lapisan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Tangerang bersama Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, secara langsung.

Rapat Paripurna juga menjadi momentum apresiasi atas inovasi, kinerja, dan hasil pembangunan yang selama ini mengiringi kemajuan Kota Tangerang.

Hal ini sesuai dengan pidato yang disampaikan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, bahwa Kota Tangerang telah banyak mengukir prestasi yang membanggakan, khususnya di bidang pembangunan, ekonomi, dan inovasi pelayanan publik, bahkan mencapai 310 penghargaan dalam satu dekade terakhir ini.

“Alhamdulillah, secara umum pembangunan di Kota Tangerang sudah berjalan dengan sangat baik, terutama di bidang-bidang pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai infrastruktur,” ujar Gatot.

**Baca Juga: Besok, KPU Lebak Mulai Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024

Tidak hanya itu, Rapat Paripurna tersebut juga dilengkapi kegiatan seremonial berupa pemotongan tumpeng bersama-sama sebagai simbol persatuan, kerukunan, dan semangat gotong royong seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang.

“Kolaborasi dengan merangkul semua masyarakat akan terus kami jalankan, terutama mendukung Pemkot Tangerang agar dapat terus memaksimalkan pelayanan publik dalam menyambut usia barunya ini,” kata Politikus PDI Perjuangan.

Selain itu, Rapat Paripurna yang telah menjadi agenda rutin tahunan tersebut diharapkan mampu mendorong seluruh stakeholder untuk meningkatkan sinergitas kolaborasi, terutama dalam mengoptimalisasi pembangunan di usia baru Kota Tangerang.

“Semoga momentum usia baru ini dapat meningkatkan harmonisasi, keguyuban, dan gotong royong untuk bersama-sama mendorong kemajuan Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Sebagai upaya terus mewujudkan Kota yang berakhlakul karimah, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, berkomitmen menjaga kondusivitas, ketertiban dan keamanan Kota Tangerang dengan memberantas serta memusnahkan 2.588 minuman beralkohol yang didapatkan selama periode Maret 2023 hingga Januari 2024.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang.

Pemusnahan secara simbolis tersebut, dilakukan langsung oleh Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, serta turut dihadiri Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, beserta jajaran Forkopimda Kota Tangerang.

Pj Wali Kota Tangerang menyampaikan, pemusnahan ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-31 Kota Tangerang, dalam rangka menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Pemusnahan sebagai salah satu upaya dan konsistensi kota dalam mewujudkan Kota Tangerang yang berakhlakul karimah dan kondusif,” ujar Pj Wali Kota Tangerang, usai memusnahkan miras di halaman belakang Pusat Pemkot Tangerang, Rabu (28/2/2024).

Pasalnya, kata Nurdin, peredaran minuman beralkohol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan keamanan dan ketertiban, serta kesehatan masyarakat.

**Baca Juga: Polres Tangsel Lambat Tangani Kasus Bullying Binus School, KPAI Surati Kompolnas dan Kapolri

“Kami ingin memberikan hadiah terbaik bagi Kota Tangerang di usianya yang ke-31 ini, yaitu dengan menghadirkan kota yang bebas dari minuman beralkohol,” katanya.

Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri ini, berharap, masyarakat dapat mendukung upaya dan Perda ini dengan tidak memproduksi, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol di Kota Tangerang.

“Mari bersama-sama, berkolaborasi agar kota tercinta ini senantiasa kondusif, dengan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Mudah-mudahan penggunaan minuman beralkohol di Kota Tangerang terus berkurang dan tidak ada lagi. Mari Kita ciptakan Kota Tangerang yang berakhlakul karimah, aman, dan nyaman untuk ditinggali,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang dalam memberantas peredaran Minuman Keras (Miras) di wilayah.

“Perda di Kota Tangerang berjalan sangat baik. Esensi memusnahkan alkohol adalah bagian dari upaya kita dalam menciptakan dan membangun mental bagi segenap warga, khususnya di Kota Tangerang, dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ujar Al. (Oke)