Kabar6-Rencana Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang akan mengajukan uang sebesar Rp 4,1 Triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
ternyata belum mendapat restu dari DPRD Banten. “Persetujuan DPRD akan di dapatkan bilamana sudah ada pengajuan dari pemprov. Sampai dengan hari ini, pemprov belum menyampaikan pengajuan, karena masih menunggu resminya dari pusat,” kata Ketua DPRD Banten, Andra Soni, melalui sambungan selulernya, Kamis (06/08/2020).
Jika Pemprov Banten sudah mengajukan utang kepada PT SMI, kata Andra, maka harus segera berkirim surat ke DPRD Banten untuk mendapatkan ijin. Kemudian akan dibahas melalui mekanisme persetujuan peminjaman di lembaga legislatif.
DPRD Banten mengaku siap membantu Pemprov untuk memulihkan kondisi perekonomian karena diterjang covid-19.
“Kalau sudah masuk suratnya kepada kami, tentunya akan kita bahas sesuai mekanisme, sehingga akan di paripurnakan untuk persetujuan DPRD. Pada prinsipnya, kita mendukung pemulihan ekonomi nasional yang di canangkan oleh presiden. Namun semua aturan dan mekanismenya harus tetap kita tempuh,” terangnya.
Jika sudah disetujui, maka utang Rp 4,1 triliun itu akan masuk kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), “Dalam pembahasan KUA-PPAS memang disampaikan (rencana peminjaman), tapi belum muncul angka. Kalau mengacu dalam PP 56 harus melakui mekanisme persetujuan pinjaman ke DPRD dulu,” tegasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan Pemprov Banten mengajukan pinjaman Rp 4,1 Trilun ke pemerintah pusat, melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk memulihkan perekonomian dari dampak covid-19
Pinjaman sebesar Rp 4,1 triliun akan dikembalikan oleh Pemprov Banten selama 10 tahun, dengan massa tenggang 24 bulan. Realisasinya dimulai pada APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 mendatang.
**Baca juga: Dugaan Praktek Titipan di PPDB Kota Tangerang Melalui Jalur Adem.
Dana sebesar Rp 4,1 Triliun itu, menurut Wahidin Halim, sangat berguna untuk memulihkan ekonomi nasional dari Banten, yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli. (Dhi)
