Kabar6-Perolehan nilai hasil evaluasi yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2016, kiranya masih kurang memuaskan.
Sedianya, penilaian dalam kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu, diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk seluruh daerah kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam penilaian tersebut, Pemkot Tangsel sendiri mendapatkan nilai rata-rata sebesar 49,87. Jumlah itu meningkat dari hasil periode 2015 yang hanya memperoleh nilai 46,92.
Sistem penilaian yang dibagi dalam tiga zona, Kota Tangsel yang masuk dalam regional I mewakili Provinsi Banten, Jawa Barat dan Sumatera.
“Sebanyak 425 kabupaten dan kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten dan kota masih mendapat nilai di bawah B,” ungkap Menteri PAN dan RB, Asman Abnur, Rabu (25/1/2017).
Ia mengatakan, bahwa hasil evaluasi mengalami peningkatan. Namun secara rata-rata implementasi kota dan kabupaten di wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat terhadap SAKIP masih rendah.
“Saya mengharapkan bupati, walikota, dan sekretaris daerah untuk lebih serius lagi untuk memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” kata Asman.
Rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten dan kota, lanjutnya, dikarenakan empat permasalahan utama. Yakni, tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil. Ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur.
Ketiga, program atau kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
Selanjutnya, Asman juga berharap kepada seluruh pemerintah kota/kabupaten agar mengoptimalkan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.**Baca juga: Foto Presiden dan Wapres Berlatar Merah Dicopot dari Dindik Cilegon.
“Kepada pemerintah kota dan kabupaten yang belum dapat hasil maksimal agar mengoptimalkan impelementasi SAKIP,” harap Asman.**Baca juga: Gara-gara Asap, Buruh Dua Pabrik di Cikupa Ricuh.
Dari hasil evaluasi ini, satu pemerintah kota mendapatkan predikat A dan tiga pemerintah kota dan kabupaten mendapatkan predikat BB, 17 pemerintah kabupaten dan kota mendapatkan predikat B, 81 pemerintah kabupaten dan kota berpredikat CC, 69 pemerintah kabupaten dan kota berpredikat CC, dan satu pemerintah kabupaten berpredikat D.(yud)
