oleh

Penyaluran Program Sembako Dipermasalahkan, Kadinsos Pandeglang Bilang ini

Kabar6 – Penyaluran program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kini menjadi program sembako disoal oleh Solidaritas Gerakan Masyarakat (Sigma). Mereka menggelar aksi demo di depan Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (12/2/2020).

Massa aksi menyoal penyaluran program untuk warga miskin karena keterlambatan melakukan penyaluran pada bulan Januari ini, sehingga sampai saat ini bantuan tersebut belum bisa di cairkan.

Padahal berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nomor 54/4.4.3/BS/01/2020 tertanggal 10 Januari, dimana isinya bantuan itu dapat dilaksanakan atau di realisasikan Minggu ke empat bulan Januari. Mereka juga mendesak Dinas Sosial (Dinsos) tidak menjadi Bulog sebagai supplier. Karena menyebutkan Bulog tidak memiliki kwalitas yang baik.

“Tapi sampai Februari sekarang belum di realisasikan serta banyak lagi carut marut nya program BPNT,” terang korlap aksi Aris Doris saat menyampaikan orasinya di depan pendopo Bupati.

Aksi demo tersebut, bersamaan dengan kegiatan sosialisasi program sembako yang digelar Dinas Sosial (Dinsos). Kegiatan itu dihadiri ratusan agen dan calon supplier se Pandeglang. Acara tersebut tetap berjalan dan tidak terganggu dengan ada aksi demonstrasi, kendati pengeras suara pendemo begitu keras terdengar hingga kedalaman pendopo.

Kepala Dinsos Pandeglang Nuriah menjelaskan, dana Keluarga Pemerima Manfaat (KPM) tidak hilang kendali dicairkan pada bulan ini. Lagi pula di setiap daerah di Banten belum juga ada yang belum dicairkan. Nuriah heran jika keterlambatan pencairan tersebut dipersoalkan.

Nuriah mengatakan, Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako baru akhir bulan Desember 2019, sehingga dirinya perlu mempelajari dulu supaya tidak ada kesalahan. Termasuk mengecek berapa orang yang mendapatkan bantuan, apakah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

“Saya baca dulu Pedumnya, sampai hari ini Juklak Juknisnya belum ada. Tapi tuntutan sudah lain. Padahal program sembako awalnya penetapan KPM berapa jumlahnya di Kabupaten Pandeglang yang mendapatkan bantuan saya cek dulu semua ,” kata Nuriah saat menyampaikan sambutan.

Terkait penolakan jika Bulog menjadi penyalur Program Sembako, Nuriah juga kembali heran jika barang yang dimiliki Bulog dinilai kurang baik, padahal tahun lalu Bulog tidak ikut menjadi supplier. Apalagi kata dia, penetapan supplier Penyalur belum ditentukan.

“2019 kan Bulog gak ikut, terus jeleknya dimana ko belum apa sudah men-just saja. Kan kita baru mulai,”jelasnya.**Baca juga: Program Sembako Dipolitisasi, Bupati Pandeglang Murka.

Pada prinsipnya Nuriah memastikan penyalur akan menyalurkan bantuan dengan 6T, yakni tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat jumlah dan waktu serta tepat administrasi. Keenam unsur tersebut harus menjadi pedoman, sehingga penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak ada persoalan dikemudian hari.

Ada sebanyak 109,133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan yang semula bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Mereka akan mendapatkan uang sebesar Rp 150 ribu setiap bulan yang bisa ditukar dengan telur dan beras. (Aep)

Berita Terbaru