oleh

Merefleksikan Kebijakan WFH ASN DKI: Apakah Polusi Udara Bisa Teratasi?

image_pdfimage_print

Oleh: Achmad Nur Hidayat | Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN VETERAN JAKARTA, CEO NARASI INSTITUTE

Kabar6-Polusi udara di DKI Jakarta sudah menjadi sorotan utama yang mempengaruhi kesejahteraan warga. Penerapan kebijakan WFH bagi 50% ASN DKI dengan tujuan mengurangi polusi patut diapresiasi. Namun, dengan data bahwa sektor transportasi hanya berkontribusi 40% pada total polusi, pertanyaannya adalah seberapa efektifkah kebijakan ini?

Analisis Kebijakan WFH

Kebijakan WFH, meskipun memiliki niat baik, belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi polusi udara. Mengandalkan sektor transportasi saja tidak akan cukup. Memang, pengurangan lalu lintas dapat mengurangi polusi, namun tanpa adanya kedisiplinan yang tinggi dan pendekatan yang lebih menyeluruh, hasil yang diharapkan sulit dicapai.

Pelajaran Dari Kota Lain

Beberapa kota di dunia telah sukses mengatasi masalah polusi udara dengan berbagai strategi:

– Seoul, Korea Selatan: Peningkatan kualitas dan frekuensi transportasi publik mengurangi kepadatan lalu lintas.

– Mexico City: Penerapan jam kerja bergelombang mengurangi kemacetan.

– London: Kampanye edukasi dan promosi transportasi publik meningkatkan jumlah pengguna layanan tersebut.

– Copenhagen & Belanda: Pengembangan infrastruktur sepeda dan pejalan kaki yang komprehensif.

**Baca Juga: Anis Matta: Pilpres 2024 Tidak akan Luput dari Intervensi Asing

Rekomendasi untuk DKI Jakarta

Pertama, Peningkatan Kualitas Transportasi Publik:

Tidak hanya frekuensi, tapi juga kenyamanan dan aksesibilitas.

Kedua, Jam Kerja Bergelombang:

Diversifikasi jam masuk kerja untuk menghindari kemacetan di jam sibuk.

Ketiga, Edukasi dan Promosi Transportasi Publik:

Kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran publik.

Keempat, Infrastruktur Ramah Pejalan Kaki dan Sepeda:

Memperluas trotoar dan menyediakan jalur sepeda khusus.

Kelima, Subsidi Transportasi Publik:

Model Singapura bisa menjadi contoh, memberikan subsidi untuk meringankan beban komuter.

Pemerintah DKI Jakarta harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi polusi udara, bukan hanya melalui kebijakan WFH semata. Melalui kombinasi strategi dan adaptasi dari model kota-kota sukses lainnya, kita dapat menciptakan Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan.(*/Red)

Print Friendly, PDF & Email