Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar Rapat Koordinasi Terbatas dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dirjen Pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Sedianya, Rakor tersebut membahas rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terbuka atau Open Camp di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.
Dalam rakor tersebut Pemkab Tangerang diwakili langsung oleh BUpati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, sedangkan Dirjen Pemasyarakatan diwakili oleh Ma’mun, selaku Plt Dirjen pemasyarakatan. Sedangkan Pemprov DKI diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta Ahmad Firdaus.
Plt Dirjen pemasyarakatan, Ma’mun mengatakan, bila Lapas Open Camp yang akan dibangun adalah Lapas yang ramah, nyaman dan tentunya Lapas yang memberikan pembinaan kepada penghuninya atau warga binaan.
“Karna kan nantinya warga binaan diamksud akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka bisa berguna dan sudah memiliki keahlian,” ujarnya.
Mamun juga menyampaikan terimakasih kepada Bupati Tangerang atas kerja sama ini dan berharap dalam pertemuan berikutnya sudah ada kejelasan, terkait rencana pembangunan Lapas Open Camp tersebut.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta Ahmad Firdaus mengatakan sabgat setuju dan mendukung penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.
“Pak Gubernur sangat support sekali. Bahkan sudah berkirim surat ke pada Kementrian Hukum dan Ham untuk menindaklanjuti proses selanjutnya,” ujar Firdaus.
Firdaus menyebut, bila sedianya lahan milik Pemprov DKI di Desa Ciangir ada 98 hektar. sedangkan rencananya yang akan digunakan untuk pembangunan Lapas Open Camp hanya 30 heltar.
“Ya nanti kita akan tentukan luas dan batasan, dengan meninjau langsung ke lapangan,” ujarnya.**Baca juga: Kasubdivre Bulog Tangerang Dirotasi.
Sementara, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bila Pemkab Tangerang twntunya akan selalu mendukung setia program dari Pemerintash Pusat. Terlbih lagi bila program dimaksud bermanfaat bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah.**Baca juga: JKN-KIS Dibuang di Kandang Kambing, Pemprov Banten Belum Tahu.
“Selama masih dalam zonasi dan surat resmi, kami menerima apabila lahan tersebut akan dibangun Lapas serta kami siap membantu perencanaan Pemprov DKI dan Kemenhumkam untuk merealisasikan rencana tersebut”, ujarnya.(BL/hms)
