Kabar6-Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin menyayangkan adanya sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di wilayah itu yang diduga telah rapat komite terkait besaran biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang akan ditanggung oleh siswa.
Rapat terkait SPP itu, seiring dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA sederajat di Kota Tangerang kepada Provinsi Banten, yang secara tidak langsung menghentikan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa jenjang SMA sederajat diwilayahnya.
“Ya, harusnya pihak sekolah tidak mendahului dalam mengambil kebijakan. Karena Pemprov masih mengkaji besaran BOP yang akan diberikan ke SMA di kabupaten dan kota,” ungkap Jamaluddin kepada kabar6.com, Rabu (21/12/2016).**Baca juga: LKP Bakal Kawal Kinerja Plt Direktur PDAM TB.
Menurutnya, jika nantinya BOP yang dikeluarkan Pemprov sama dengan BOP Kota Tangerang, sementara pihak sekolah sudah memungut SPP dari anak didik, maka pungutan itu akan terindikasi sebagai pungutan liar (pungli).**Baca juga: Disnakertrans Banten Verifikasi Penangguhan UMK Dari 78 Perusahaan.
“Nantinya akan terjadi tumpang tindih anggaran dan bisa terindikasi pungli. Oleh karenanya, saya sangat menyayangkan sikap beberapa sekolah yang telah mendahului dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.(tia)
