Kabar6-Persoalan sepele seringkali jadi pemicu masalah hingga bikin penggunanya kurang nyaman. Insiden kurang menyenangkan itupun pernah dialami sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Ya, para legislator yang jadi peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat dibikin senewen, karena kesulitan saat akan bertransaksi lantaran adanya gangguan jaringan komputer.
“Rupanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) peserta tidak cocok,” ungkap Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Ricky Herawan, Selasa (16/2/2016).
Menurutnya, setelah mendengar informasi itu, dirinya langsung menghubungi pihak kantor BPJS Kota Tangsel. Petugas terkait menerangkan, soal adanya ganggung sistem jaringan data yang dimiliki sejumlah Wakil Rakyat setempat.
“Ada jaringan yang tidak tersambung pada data NIK. Makanya, saat diinput nama peserta BPJS tidak muncul,” terang Ricky.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel membayar BPJS Kesehatan dengan memberikan subsidi kepada peserta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Angkanya sebulan sebesar tiga persen atau sekitar Rp7 juta untuk jumlah 50 peserta. Selain dapat subsidi, Dewan Tangsel juga mendapatkan potongan sebesar dua persen.
Uang yang dipotong oleh DPPKAD Kota Tangsel, lanjut Ricky, berasal dari penghasilan gaji legislator sebesar dua persen atau sekitar Rp4 juta.
Jika diakumulasi dari subsidi dan potongan gaji dengan total anggota 50 orang, setiap bulan pihaknya bayar premi BPJS Kesehatan sebesar Rp11 juta.
Ricky memastikan, alokasi dana pembayaran premi BPJS Kesehatan milik PNS sudah tercantum di Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) APBD tahun berjalan. Pembayaran setiap bulannya pun tepat waktu.
Namun ia mengaku selama ini kurang paham dengan sistem administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang dikelola oleh Sekretaris Dewan Tangsel. **Baca juga: Begini Keluhan Dewan Tangsel Akibat BPJS Non Aktif.
Alokasi dana premi pasti dikucurkan bila ada usulan dan termuat dalam DPA milik Satuan Kerja Perangkat Daerah. “Sedangkan untuk total subsidi dalam setahun Rp84 juta,” tambah Ricky.(yud)
