Kabar6- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang geruduk kantor DPRD dan Sekretariat Pemkab Pandeglang, Senin (11/4/2022). Mahasiswa itu menuntut DPRD menolak penundaan pemilu 2024.
Peserta aksi menilai bahwa bangsa Indonesia tengah baik-baik saja. Karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat membebani masyarakat dan juga membuat sistem demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
“Kesenjangan ekonomi semakin melebar, laju perekonomian menjadi stagnasi, sehingga harga BBM dan kebutuhan pokok mengalami kenaikan,” kata Korlap aksi Entis Sumantri.
Disisi lain mahasiswa menilai telah terjadinya polarisasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan juga sentimen RAS yang merupakan deretan persoalan yang kompleks di negeri ini.
“Dimana masyarakat hanya menjadi korban utama,”jelasnya.
Untuk itu, HMI Pandeglang mendesak DPRD Pandeglang membuat fakta integritas untuk menolak kenaikan harga BBM. Lalu menuntut DPRD Pandeglang untuk mendorong stabilitas kenaikan harga sembako terutama kenaikan harga minyak goreng.
“Tolak tarif PPN 11 persen, menuntut legislatif menolak penundaan pemilu 2024 sesuai dengan dengan UUD 1945,”tegasnya.
**Baca juga: Pemkab Pandeglang Bakal Sanksi Pengelola Sampah di Pasar Labuan
Tak cukup disitu, Mahasiswa juga menurut aparat hukum meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap Mafia minyak goreng yang terjadi di setiap wilayah.
“Tegakkan supermasi hukum tanpa pandang bulu,”tandasnya.(aep)
