Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melakukan pemetaan dan analisis situasi program Stunting.

Langkah itu menindaklanjuti bimbingan teknis pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan Stunting terintegrasi tahun 2022 yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Banten, pada (9/3/2022) lalu.

“Dinas Kesehatan melalui puskesmas selaku salah satu garda terdepan dalam pengendalian Stunting diharapkan meningkatkan cakupan layanan program yang menunjang di dalam penurunan dan pencegahan, sehingga berdampak terhadap penurunan prevalensi Stunting pada wilayah kerjanya,” kata Sekda Lebak Budi Santoso, di Rangkasbitung, Selasa (7/6/2022).

Budi meminta desa yang menjadi lokus penanganan Stunting dapat membuat program-program yang inovatif dalam mengatasi Stunting di wilayahnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan keuangan yang ada.

Desa juga diminta bersinergi dengan puskesmas dan berkoordinasi dengan OPD terkait data anak yang mengalami Stunting, serta dengan dinas lainnya seperti Dinas Ketahanan Pangan, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, bersama dengan PKK dengan memperhatikan permasalahan utama yang dapat mempengaruhi dalam percepatan dan penurunan Stunting di desa tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lebak Triatno Supiyono, pemerintah daerah menentukan lokasi program prioritas di lokus Stunting dan perbaikan manajemen pelayanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif.

**Baca juga: Jemaah Calon Haji Asal Lebak Dilepas Jumat Depan

“Program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kebersamaan, persatuan, dan gotong royong semua pihak, semua kegiatan yang sudah kita laksanakan harus didukung oleh data-data yang mendukung pada prevalensi dan sebarannya di seluruh desa sampai dengan tingkat kabupaten sehingga kabupaten dapat menyusun keputusan desa Lokus tahun 2023,” tutur Triatno.

Untuk diketahui, Stunting merupakan kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, yaitu mulai dari masa 1.000 hari pertama kehidupan, yang tidak hanya menyebabkan hambatan pada pertumbuhan fisik, akan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar di masa akan datang, dengan terhambatnya perkembangan yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktifitas.(Nda)

Kabar6-Rumah yang dihuni ratusan kepala keluarga di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, terendam banjir. Ketinggian debit air antara 60-70 sentimeter.

Adapun bangunan rumah yang terendam tersebar di Kampung Cirumpak RT 03 RW 07, dan di Kampung Beting RT 14,15,16/08, Desa Tanjung Burung.

“Banjir kiriman dari hulu Bogor meluap,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir, Selasa (7/6/2022).

Munir menerangkan, meluapnya debit air Kali Cisadane yang masuk ke perkampungan warga. Sehingga menyebabkan ribuan rumah terendam banjir.

Korban yang terdampak dengan jumlah jiwa di RT 013/07, 312 Jiwa, RT 014/08 427 Jiwa, RT 015/08 475 Jiwa, dan RT 016/08 = 490 Jiwa.

Jumlah yang warga yang terdampak di RT 013/07 ada 120 KK, RT 014/08 sebanyak 150 KK, RT 015/08 mencapai 150 KK, RT 016/08 capai 100 KK.

**Baca juga: 5 Rumah Terdampak Puting Beliung di Teluknaga Tangerang Direnovasi

Jumlah rumah di Kampung Cirumpak RT 013/07 ada 100 rumah, Beting RT 014/08 sebanyak 120 rumah, RT 015/08 mencapai 135 rumah, RT 016/08 ada 137 rumah.

“Situasi saat ini banjir masih menggenang di dua Kampung, dalam insiden ini tidak mengakibatkan korban jiwa,” singkatnya.(Rez)

Kabar6-Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tangerang, Moch Yusuf pastikan segera merenovasi rumah yang terdampak bencana angin puting beliung. Tercatat ada 29 rumah di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, rusak.

“Dari 29 itu baru masuk 5 yang akan ditangani segera. Sisanya kami masih menunggu surat dari BPBD bahwa benar disana terjadi bencana, setelah adanya surat itu baru kita identifikasi pasca bencananya,” ungkapnya kepada kabar6.com di Tigaraksa, Selasa, (7/6/2022).

Ia mengatakan, nanti per bulannya harus dilakukan verivikasi oleh BPBD Kabupaten Tangerang. Jika BPBD menyatakan bahwa itu bencana maka rumah terdampak diperbaiki lewat program ‘Gebrak Pak Kumis’

“Sebenarnya kita ada kegiatan rumah tidak layak huni, bisa disebut Gebrak Pak Kumis dengan anggaran yang diterima sebesar Rp 40 miliar, kalo di tahun 2022, namanya juga bencana kita tidak ada yang mengetahuinya,” kata Yusuf.

Awal tahun ini, lanjutnya, sudah diverifikasi sebanyak 1200 rumah di Kabupaten Tangerang. Jika anggaran masih tersisa maka rumah lainnya yang terdampak angin puting beliung di Tanjung Pasir akan segera diperbaiki.

Program bupati Tangerang terkait Gebrak Pak Kumis 2022 ini baru ingin mulai vervikasi lanjut dengan sosialisasi mungkin awal Juli mendatang dimulai.

“Kelima itulah yang paling parah dan akan segara ditangani, kelima itu atas nama, Mamat, Dada, Maesyaroh, Marsim, dan Musada,” jelasnya.

Nantinya rumah yang tidak layak huni akan di data oleh ketua Unit Pengelolaan Keuangan Dan Kegiatan (UPKK), tidak bisa secara instan dikarenakan tahun 2022 ini sudah diterapkan di masing masing Kecamatan.

“Teluknaga sendiri total ada 55 ditambah dengan bencana jadi 5 total keseluruhannya itu ada 60 yang nantinya akan di bangun melalui anggaran pemerintah daerah,” terangnya.

**Baca juga: DPRD Kabupaten Tangerang Siap Dorong Pencairan Tunjangan Guru MDTA

Nantinya lokasinya yang akan akan dibangun program Gebrak Pak Kumis di Kecamatan Teluknaga. Pangkalan, Tanjung Burung dan Babakan Asem. Jumlah total Gebrak Pak Kumis nantinya ada 1222 dari 22 Kecamatan, yang tidak masuk itu Kelapa Dua, Cisauk, Pagedangan, Cikupa, dan Sepatan Induk.

“Yang tidak masuk ini lantaran kecamatan sudah masuk perkotaan. Kendala di Tanjung Pasir itu paling besar tanahnya lantaran bukan milik warga setempat maka tidak bisa terlaksana progam pengembangan Gebrak Pak Kumis, mereka banyak rumah yang tidak layak tapi dia berdiri bukan tanah milik pribadi,” jelas Yusuf.(Rez)

Kabar6-Sebanyak 290 jemaah calon haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kloter 25 akan dilepas, pada Jumat (17/6/2022).

Sebelum berangkat ke tanah suci Makkah, para jemaah akan terlebih dahulu masuk ke asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

“Insya Allah hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 akan dilepas oleh pemerintah daerah Lebak dan Pak Kanwil Kemenag Banten yang juga nanti akan diundang, tempatnya di pendopo,” kata Kepala Kemenag Lebak Badru Salam kepada Kabar6.com, Selasa (7/6/2022).

Kepada para jemaah, Badru Salam berpesan agar mengikuti seluruh aturan tentang pelaksanaan haji, terutama persiapan keberangkatan.

“Baik dari segi waktu, dan jangan lupa dokumen-dokumen yang diperlukan,” ujarnya.

Para jemaah juga diminta selalu menjaga kesehatan sebelum berangkat maupun selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.

“Saya harap bapak dan ibu jemaah selalu menjaga kesehatan, dan kegiatan-kegiatan di luar ibadah agar dilakukan seperlunya supaya selama pelaksanaan ibadah bisa berjalan lancar dan bisa melaksanakan semua syarat dan rukun haji,” kata dia.

Kabag Kesra Pemkab Lebak Iyan Fitriyana, menyampaikan, pelepasan jemaah akan mulai dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Jemaah dijadwalkan akan berangkat menuju Pondok Gede pada pukul 15.00 WIB.

“Nanti istirahat di rest area Karang Tengah, dan insya Allah tiba di Pondok Gede sekitar pukul 18.00. Jemaah akan bergabung dengan jemaah asal Kota Tangerang Selatan sebanyak 96 orang,” kata Iyan.

**Baca juga: Dinkop Lebak Fasilitasi Pelaku UKM Kantongi Legalitas Produk

Di asrama Pondok Gede, jemaah akan menginap semalam, dan berangkat ke tanah suci keesokan harinya.

“Nanti ada bimbingan manasik sekali lagi di sana sebelum berangkat” ucapnya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) segera menyediakan Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) di wilayah Serpong yang ditargetkan selesai pada tahun ini.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan dalam acara ‘Workshop Kabupaten Kota (KaTa) Kreatif’ di Resto Kampoeng Anggrek, Serpong, Selasa 7 Juni 2022.

“Kami tahun ini InsyaAllah kami akan meresmikan 1 gedung ekonomi kreatif, kita sebut CreativeHub,” ujarnya.

Mendengar hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel, dalam menginisiasi menghadirkan CreativeHub.

“Kita selalu kesulitannya adalah kita diminta untuk mendukung menghadirkan CrativeTab. Tapi disini yang saya apresiasi terimakasih kepada pak wakil dan pelaku ekonomi kreatif, ternyata pemerintah dan masyarakat sudah berinisiasi untuk menghadirkan CreativeHub,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini yang disebut dengan KolaborAksi, yaitu bukan hanya kolaborasi saja, melainkan ada aksi yang telah dilakukan.

“Terima kasih, jadi ini yang disebut KolaborAksi, jadi bukan hanya kolaborasi saja, tetapi ada Aksi nya, aksi nya yaitu peresmian dari CreativeHub ini,” terangnya.

**Baca juga: Geger! Warga Temukan Mayat Bayi Perempuan di Pakujaya

Lanjut Sandiaga, biasanya para pelaku Industri Ekraf mengeluhkan tidak memiliki etalase, showcasr, dan pemasaran, maka hal itu sudah tidak ada lagi dengan adanya CreativeHub.

“Jadi kalau biasanya orang-orang sebut tidak punya tempat untuk etalase, gak punya tempat untuk showcase, tidak punya tempat untuk pemasaran, disini ada CreativeHub nanti kerjasama dengan Dekranasda oleh ibu Wakil,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Warga Pakujaya digegerkan dengan penemuan sosok mayat bayi perempuan dalam keadaan meninggal dunia, di Jalan Raya H Joan, RT 004 RW 01, Pakujaya, Serpong Utara, Selasa 7 Juni 2022.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Serpong, Kompol Evarmon Lubis menjelaskan, mayat bayi perempuan itu ditemukan oleh seorang warga tadi pagi, sekira pukul 09.30 WIB.

Saat itu, dijelaskan Evarmon, saksi bernama Benny melintas dengan berjalan kaki bertujuan akan membayar listrik. “Lalu Benny melihat ada sosok yang diduga boneka,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Lanjut Evarmon, saat itu Benny mendekati sosok yang diduga boneka tersebut. Sambungnya, Benny terkejut ternyata sosok yang dikira boneka tersebut merupakan bayi perempuan yang sudah dalam keadaan meninggal dunia.

**Baca juga: Mobil Hangus Terbakar di Pamulang Berawal dari Dashboard

Kemudian pada tubuh bayi tersebut masih ada tali pusar dan bercak darah,” jelasnya.

Sementara ini, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan penyebab meninggal dunianya bayi tersebut. “Masih menunggu hasil visum. Mayat bayi tersebut dibawa Ke RSUD Kabupaten Tangerang,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Satu unit mobil hangus terbakar di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pagi tadi. Mobil jenis Nissan Grand Livina bernopol B 1987 WYB itu terbakar saat diparkir di depan Gang Lurah, Jalan Raya Siliwangi, Pondok Benda.

“Keterangan pemilik bahwa di sekitar dashboard ada terjadi percikan api,” kata Kanit Reskrim Polsek Pamulang, AKP Erwin Subekti, Selasa (7/6/2022).

Mobil diketahui milik Opan Sofiyan, 36 tahun, warga Kampung Pondok Sentul, Kelurahan Ciater, Serpong, Kota Tangsel.

Akibat hubungan arus pendek kelistrikan mobil atau Korsleting picu kobaran api. Hanya dalam waktu singkat mobil hangus terbakar.

**Baca juga: Satu Calon Haji Termuda Asal Tangsel Berusia 20 Tahun

“Api dapat dipadamkan oleh petugas damkar Pemkot Tangsel,” jelas Erwin.

Arus lalu lintas kendaraan dari Bundaran Pamulang menuju Parakan sempat dijadikan dua arah. Kini bangkai mobil masih dipasangi garis polisi.(yud)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan akan memastikan 14 hari sebelum perayaan Idul Adha tidak ada lagi hewan kurban yang masuk ke Kota Tangerang. Hal tersebut guna meminimalisir terjadinya penularan Penyakit Mulut dan KuKu (PMK).

“Harapan saya hewan kurban bisa masuk sekarang-sekarang ini, jadi walaupun terindikasi PMK bisa langsung kami karantina dan diobati, penyembuhannya sekitar 10 sampai 12 hari, kami juga tetap meminta surat keterangan sehat dari dokter kota asal hewan tersebut,” ujar Arief saat hadir pada acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara, Menyikapi Isu Minyak Goreng dan PMK yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, Selasa (7/6/2022).

Arief juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan Call Center untuk semua hal gawat darurat bagi masyarakat Kota Tangerang.

“Kita sudah memiliki Call Center, masyarakat jangan sungkan untuk mengubungi kami ke 112 apabila ada ternaknya yang sakit, tim kesehatan untuk ternak atau hewan dari Dinas Ketahanan Pangan Insyallah sudah siap,” katanya.

Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Banten serta instansi – instansi terkait tersebut bertujuan selain mengindentifikasi permasalahan juga mencari solusi permasalahan terkait salah satunya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terlebih sebentar lagi umat Islam merayakan Idul Adha atau hari raya kurban pada bulan Juli mendatang.

“Pemkot Tangerang sudah membuat Tim penanganan PMK, dan terus kita road show ke peternak – peternak yang ada dilingkungan masyarakat kita sosialisasikan terkait PMK, Jadi agar mereka paham, ternaknya terkena PMK atau tidak. Kami juga sudah bekerja sama dengan seluruh Dokter hewan yang ada di Kota Tangerang,” jelasnya.

**Baca juga: Bawaslu Sowan ke Mantan Wali Kota Tangerang, Ini Masukkan yang Diberikan

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan dengan munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu adanya antisipasi kelangkaan obat bagi hewan ternak yang terjangkit PMK.

“Hal ini kami perlu mengecek, apakah terjadi kelangkaan obat atau tidak, kami akan membentuk tim khusus untuk hal tersebut sebagai langkah antisipasi,” pungkas Kajati Banten. (Oke)

Kabar6- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyatakan siap mendorong Pemerintah Daerah setempat agar segera merealisasikan tunjangan khusus guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) non pns.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan, pihaknya akan mengakomodir keluhan dari 2 ribuan guru Diniyah nonformal yang mengharapkan cairnya tunjangan itu. Bahkan, ia akan memanggil para pemangku kebijakan yang menangani masalah tersebut.

“Kami siap dorong Pemkab Tangerang agar segera merealisasikan tunjangan buat guru- guru Diniyah nonformal. Keluhan mereka akan kami akomodir dan bila perlu kami panggil pejabat dinas yang tangani masalah itu. Tapi, hal itu kita lakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada,” ungkap Kholid kepada Kabar6.com, Selasa (07/06/2022).

Diketahui, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Tangerang, mempertanyakan proposal permohonan dana hibah dan bantuan sosial tunjangan khusus guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) non PNS yang dilayangkan pada 06 Agustus 2021 silam.

Pasalnya, proposal yang ditujukan langsung kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar tersebut hingga kini belum direspons atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Ketua FKDT Agus Trikarna mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang agar kegiatan belajar menjagar siswa dan guru berbasis agama ini bisa berjalan dengan baik.

Diutarakannya, ada sekitar 700 Diniyah nonformal yang memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama. Ratusan Diniyah ini tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Sementara jumlah ustadz dan ustadzah atau tenaga pengajar yang ada tercatat mencapai 2 ribuan orang. Dan, nasib mereka kini dinilai cukup memprihatinkan, karena para ustdaz dan ustadzah ini hanya mendapatkan honor sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribuan perbulan.

“Untuk itu, kami sangat berharap bantuan dari Pemda Kabupaten Tangerang. Proposal sudah kami kirim setahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ungkap Agus, kepada Kabar6.com, Jumat (03/06/2022).

Ditambahkan Agus, beban dan tanggungjawab para guru atau ustadz/ ustadzah dalam mengajarkan ilmu agama kepada siswa cukup tinggi.

Sedangkan, anggaran operasional yang mereka keluarkan setiap bulannya tak sebanding dengan honor yang diterima.

**Baca juga: 90 Ribu Industri di Kabupaten Tangerang Wajib Salurkan CSR

Padahal, Pemkab Tangerang sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliyah.

“Kita ingin ada perhatian dari pemda, karena dalam Perda Nomor 12/2011, Pasal 20 menyatakan bahwa Pemda berkewajiban membantu pendidikan Diniyah dalam BOP lembaga Diniyah dan Insentif guru atau ustadz Diniyah. Kami enggak bicara nominal, tapi kami menuntut Penda agar segera merealisasikan isi dari aturan tersebut,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6- Aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang menuding pembangunan jalan Barusatu-Koranji, Kecamatan Pulosari tidak berkualitas. Pasalnya jalan yang baru saja dibangun ternyata ditemukan rusak dibeberapa titik.

Pembangunan jalan Barusatu-Koranji yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp3,1 Miliar dan dikerjakan oleh CV Andalusia Palasan itu ditandai pilok oleh para aktivis karena ditemukan hasil proyeknya sudah mengalami kerusakan kembali atau sudah bolong.

Ketua GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, selama dua hari pihaknya telah melakukan pengawasan hasil pembangunan program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) yang digagas Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang.

Dari pengawasan mereka, ternyata selain jalan Kondangjaya-Pasirkoer di Kecamatan Cisata saja yang baru selesai dibangun sudah bolong, namun ditemukan juga jalan Barusatu-Koranji di Kecamatan Pulosari yang sudah bolong.

“Kami sangat menyangkan hasil pembangunan jalan Barusatu-Koranji sama seperti jalan Kondangjaya-Pasirkoer, ditemukan bolong-bolong. Dikira hanya di Cisata saja, ternyata di Pulosari juga tak berkualitas,” ungkap Apandi Selasa (7/6/2022).

Dia menilai, kondisi pengerjaan kedua ruas jalan yang menghabiskan miliaran uang negara itu dikerjakan asal-asalan atau tanpa memperhatikan mutu dan kualitas yang baik.

“Jelas ini ada indikasi pengerjaan secara asal-asalan dan dalam pengerjaannya mereka hanya mencari untung besar tanpa mempertimbangkan segi kualitas. Hal itu terbukti dari hasilnya sudah ada yang rusak,” katanya.

**Baca juga: Pemkab Didesak Tindak Tegas Bisnis Esek-esek di Pandeglang

Maka dari itu, pihaknya mendesak pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang mengerjakan pembangunan jalan tersebut.

“Ini tak boleh dibiarkan, harus segera diberikan sanksi tegas oleh DPUPR Pandeglang. Kami juga minta agar perusahaan tersebut di-blacklist saja,” tegasnya.(aep)