Kabar6-Sebanyak 4 orang tersangka berinisial AM mantan kades Cikupa, SH mantan Sekda Cikupa, FI mantan kepala urusan desa perencanaan, MSE mantan kepala urusan desa keuangan diduga kuat melakukan pengutan liar PTSL tahun 2020-2021.

“Kalo satu mantan kades Cikupa diduga memperankan memimpin terkait dengan dugaan pungli PTSL ini, ketiga orang itu membantu,” ungkap Kapolresta Tangerang, Kombes Raden Rhomdon Natakusuma di Tigaraksa, Selasa (5/7/2022).

Ia mengatakan, modus tersangka melakukan pungutan di luar ketentuan, untuk biaya administrasi kepengurusan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

“Satu orang masyarakat itu bisa bervariasi. Masyarakat dalam hal PTSL ini dimintai uang sebanyak Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta,” kata Romdhon.

Kini terus dilakukan monitoring ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Romdhon berharap masyarakat yang ada di desa terkait dengan PTSL jangan ragu untuk laporan ke polisi jika ada praktek pungli.

“Sementara hanya empat orang ini saja, nantinya akan dikembangkan siapa tau ada tersangka baru atau di desa lain terkait PTSL,” terangnya.

**Baca juga: Empat Bekas Pejabat Kantor Desa Cikupa Jadi Tersangka Pungli PTSL

Romdhon menyebutkan, keempat tersangka melanggar pasal 12 huruf E Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomer 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun, paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah,” tegasnya.(Rez)

Kabar6-Polisi menetapkan empat orang tersangka pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pungli itu terjadi sejak 2020-2021 lalu.

“Sebanyak empat orang tersangka satu di antaranya mantan kades Cikupa,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Romdhon Natakusuma di Tigaraksa, Selasa (5/7/2022).

Ia menerangkan, jumlah warga korban pungli sebanyak 1.319 orang. Adapun total kerugian mencapai kisaran Rp 2 miliar. Keempat tersangka bekas pejabat kantor desa di Cikupa.

Romdhon sebutkan, keempat tersangka antara lain AM selaku mantan kades, SH berkas sekdes, FI mantan kepala urusan desa perencanaan, MSE mantan kepala urusan desa keuangan.

“Sejauh ini melakukan lidik di bulan Januari sampai bulan Juli baru dilakukan penetapan tersangka terhadap empat orang,” jelasnya.

**Baca juga: BOS di SMAN 18 Dilaporkan ke Kejari Kabupaten Tangerang

Romdhon bilang, penyidik Polresta Tangerang juga mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp 1,150 miliar, kwitansi, flashdisk, buku tabungan, kartu tanda pengenal dan dokumen yang lain terkiat dengan perkara ini.

“Tentu ada sebagi ahli akan di mintai keterangan tentang masalah perkara ini, karana PTSL ini erogram pemerintah pusat yang harus kita tindaklanjuti bersama,” katanya. (Rez)

Kabar6-Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 14 WNI yang akan melakukan ibadah haji tanpa visa yang sah. Tercatat 6 orang menggunakan pesawat Qatar Airways (QR 957), 7 orang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airways (SV 819), dan 1 orang menggunangan pesawat Thai Airways (TG 433).

“Setelah dilakukan pendalaman, calon jamaah haji ini tidak memiliki visa haji yang sah, namun mengantongi Visa Amil dan Visa Turis. Keempat belas calon jamaah haji tersebut dicegah keberangkatannya setelah Imigrasi memeriksa visa serta boarding pass yang telah tercetak,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/7/2022).

Ia mengatakan penyalahgunaan visa tersebut dapat teridentifikasi saat menggunakan visa tempel bertuliskan Turis maupun Amil. Pengenalan penumpang menjadi sulit ketika penumpang menggunakan Visa Haji online, mengingat hingga saat ini Imigrasi Indonesia tidak memiliki akses untuk memeriksa validitas Visa Haji Online.

Meski demikian, dalam meminimalisir resiko pemberangkatan haji tanpa visa sah, Imigrasi Soekarno-Hatta
selanjutnya melakukan pengawasan dengan Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan
Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kementerian Agama RI, serta berkoordinasi aktif dengan seluruh maskapai penerbangan di Bandara Soeakrno-Hatta.

Atas hasil koordinasi tersebut, Tito mengungkapkan bahwa pihak maskapai Qatar Airways telah
mencegah keberangkatan calon jamaah haji pada 4 Juli 2022.

**Baca juga: Guru di Kota Tangerang Dituntut Mengikuti Perkembangan Zaman

“Kami meminta pihak maskapai untuk tidak mencetak boarding pass calon jamaah haji yang ditemukan indikasi penyalahgunaan visa,” ungkapnya.

Total terdapat 17 calon jamaah haji dengan status cancel oleh pihak maskapai Qatar Airways dengan rincian sebagai berikut: 5 penumpang pesawat QR 959 dengan pemberangkatan pukul 09.10 WIB, 11 penumpang pesawat QR 957 dengan pemberangkatan pukul 18:25 WIB dan 1 penumpang QR 955 pemberangkatan pukul 01:10 WIB). (Oke)

Kabar6-Demokrat Banten meminta bimbingan dan arahan dari Bawaslu agar kontestasi politik di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar, termasuk menghindari politik identitas yang bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia yang sudah baik.

Bimbingan dan arahan dari Bawaslu juga bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum, saat pemilu 2024 nanti.

“Kami Partai Demokrat mengharapkan bimbingan, arahan dari Bawaslu. Agar kontestasi politik di 2024 juga berjalan aman dan tidak ada permasalahan, apalagi permasalahan hukum terkait pelanggaran,” kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, dalam rilisnya, Selasa (05/07/2022).

Iti mengaku Partai Demokrat siap bekerjasama dengan semua lembaga, termasuk penyelenggara pemilu, agar pesta demokrasi serentak di tahun 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil.

“Partai Demokrat siap bekerjasama, saling menjaga agar tidak ada permasalahan di kontestasi 2024, baik pileg, pilkada, pilpres,” ucapnya.

Bawaslu Banten yang di wakili oleh Nuryati Solahpari menerangkan, pihak pengawas pemilu kini tengah bersilaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemilu 2024, mulai dari partai politik (parpol) hingga penegak hukum.

**Baca juga: Dua Ribuan Hewan Ternak di Banten Terjangkit PMK Jelang Idul Adha

Pihaknya menerangkan bahwa, Bawaslu membuka Program Bawaslu Mendengar dikantornya. Progam ini sengaja dibuka untuk menerima aspirasi, konsultasi dan dialog dengan berbagai pihak.

“Tujuan Bawaslu adalah menjalin silaturahmi, menampung aspirasi, memulai koordinasi dan konsolidasi terhadap semua stakeholder, baik aparat penegak hukum, pemerintahan maupun partai politik. kami ingin membuka ruang diakusi agar kedepan, di pileg, meminimalisir pelanggaran, dan rambu-rambunya juga kami sosialisasikan,” kata Komisioner Bawaslu Banten, Nuryati Solahpari, dalam rilis yang sama, Selasa (05/07/2022).(Dhi)

Kabar6-Sebanyak 2.057 ekor hewan ternak terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Banten, jelang Idul Adha 2022. Mayoritas berada di Tangerang Raya.

Kenaikan itu disebabkan oleh meningkatnya lalu lintas pengiriman hewan ternak di wilayah Banten. Pemerintah menerangkan tengah menggenjot vaksinasi bagi hewan ternak, terutama yang terjangkit PMK.

“Mayoritas akibat mobilitas ternak menjelang Idul Adha. Untuk tingkat kesembuhan mencapai 36 persen sampai 42 persen, kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, melalui rilis resminya, Selasa (05/07/2022).

Pj Gubernur Banten menjelaskan pemprov sudah menerima 1.100 dosis vaksin PMK dan akan meminta lagi ke Kementrian Pertanian dengan jumlah yang sama untuk dibagikan ke peternak.

Mantan Sekda Banten itu menerangkan, Indonesia kembali menerima vaksin PMK dari Prancis dengan merk Aftopor, sebanyak 94 ribu dosis pada Senin, 04 Juli 2022.

Masih dalam rilis yang sama, tertulis Indonesia telah menerima 3,1 juta dosis vaksin PMK yang telah datang pada 12 Juni sekitar 10 ribu dosis dan 16 Juni 2022 sekitar 3 juta dosis.

**Baca juga: Polisi Tangkap Gadis Terduga Pembuang Bayi di Serang

Dosis PMK itu tersimpan di gudang pendingin terminal Kargo 520 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Nantinya, vaksin itu akan disebar oleh Kementrian Pertanian ke daerah yang membutuhkan.

“Vaksin akan didistribusikan ke daerah sesuai prioritas penyebaran untuk digunakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar diketahui bermukim di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Selama ini ia dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah terhadap warga lingkungan sekitar.

Sujana, petugas keamanan perumahan Cendana Residence, mengetahui Lili Pintauli Siregar penghuni di Blok F7/5 bertugas di lembaga antirasuah. Bahkan di komplek perumahan Lili juga pernah menduduki jabatan strategis.

“Jadi dia juga sempet jadi ketua keamanan,” katanya kepada kabar6.com ditemui di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Selasa (5/7/2022).

Meski demikian, terang Sujana, posisi ketua keamanan komplek yang dijabat Lili tidak lama. Ia mengira Lili sengaja melepas karena kesibukan tugas-tugasnya di KPK.

Selama ini, lanjutnya, Lili juga aktif mengikuti rapat pertemuan dengan pengurus lingkungan perumahan. “Kadang suka duduk di sini ngobrol sama sekuriti,” terang Sujana.

Bahkan, menurutnya, Lili Pintauli Siregar suka berbagi makanan kepada petugas keamanan yang sedang piket jaga. “Orangnya ramah,” tambah Sujana.

**Baca juga: Lili Pintauli Siregar Komisioner KPK Bermukim di Tangsel Dikenal Ramah

Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika. Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Hari ini Lili Pintauli dijadwalkan menjalani sidang etik.(yud)

Kabar6-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyalurkan set top box (STB) TV digital gratis kepada rumah tangga yang berhak menerima.

Alat ini punya peran penting untuk memudahkan TV analog menerima siaran sinyal TV digital karena sudah memiliki Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial (DVB-T2).

Terkait dengan penyaluran STB gratis, Pemerintah Kabupaten Lebak kini sedang melakukan pendataan terhadap rumah tangga calon penerima.

“Iya hari ini sesuai arahan kementerian, Pemkab Lebak mulai mendata keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan STB,” kata Kepala Dinas Kominfo Statistik & Persandian Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, Selasa (5/7/2022).

Pendataan calon penerima mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Calon penerima STB juga harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan pemerintah.

“Tentu calon penerima itu memiliki televisi yang analog ya, bukan digital. Lalu, calon penerima itu berada pada jangkauan TV digital, bersedia menandatangani pemanfaatan STB, dan satu rumah tangga hanya mendapat satu STB,” papar Doddy.

Proses pendataan masih dilakukan oleh Dinas Kominfo hingga akhir Juli 2020. Untuk sinkronisasi data, prosesnya bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial.

“Jumlah berapa yang akan kita dapat persisnya belum tahu, karena sekarang kami masih mendata untuk diusulkan dan beberapa syarat yang harus disampaikan,” terang Doddy.

Sosialisasi penerapan TV digital terus dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui masing-masing pemerintah desa.

**Baca juga: Pemkab Lebak Hitung Alokasi Anggaran untuk Penanganan PMK

“Sudah, kami sudah undang pemerintah desa dan kecamatan untuk menyampaikan rencana penghentian saluran TV analog. Terkait dengan bantuan, nanti secara berjenjang,” ujar Doddy.

“Secara nasional rencana siara TV analog akan dihentikan pada tanggal 2 November 2022,” sambung dia.(Nda)

Kabar6-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyalurkan set top box (STB) TV digital gratis kepada rumah tangga yang berhak menerima.

Alat ini punya peran penting untuk memudahkan TV analog menerima siaran sinyal TV digital karena sudah memiliki Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial (DVB-T2).

Terkait dengan penyaluran STB gratis, Pemerintah Kabupaten Lebak kini sedang melakukan pendataan terhadap rumah tangga calon penerima.

**Baca juga: Pemkab Lebak Hitung Alokasi Anggaran untuk Penanganan PMK

“Iya hari ini sesuai arahan kementerian, Pemkab Lebak mulai mendata keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan STB,” kata Kepala Dinas Kominfo Statistik & Persandian Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, Selasa (5/7/2022).

Pendataan calon penerima mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Calon penerima STB juga harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan pemerintah.

“Tentu calon penerima itu memiliki televisi yang analog ya, bukan digital. Lalu, calon penerima itu berada pada jangkauan TV digital, bersedia menandatangani pemanfaatan STB, dan satu rumah tangga hanya mendapat satu STB,” papar Doddy.

Proses pendataan masih dilakukan oleh Dinas Kominfo hingga akhir Juli 2020. Untuk sinkronisasi data, prosesnya bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial.

“Jumlah berapa yang akan kita dapat persisnya belum tahu, karena sekarang kami masih mendata untuk diusulkan dan beberapa syarat yang harus disampaikan,” terang Doddy.

Sosialisasi penerapan TV digital terus dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui masing-masing pemerintah desa.

“Sudah, kami sudah undang pemerintah desa dan kecamatan untuk menyampaikan rencana penghentian saluran TV analog. Terkait dengan bantuan, nanti secara berjenjang,” ujar Doddy.

“Secara nasional rencana siara TV analog akan dihentikan pada tanggal 2 November 2022,” sambung dia.(Nda)

Kabar6-Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, gagalkan upaya penyelundupan ekspor Kalajengking. Binatang hidup beracun itu hendak dikirim melalui gudang ekspor PT Pos Indonesia dengan tujuan Korea Selatan.

“Seberat lima kilogram melalui ekspor umum,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Soekarno Hatta, Zaky Firmansyah, Selasa (5/7/2022).

Ia jelaskan saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap barang tersebut diketahui bahwa ekspor tersebut menggunakan dokumen EMS internasional dengan pemberitahuan kemasan makanan ringan (snack).

Petugas curigai kedapatan barang berupa binatang hidup kalajengking sejumlah 100 ekor. Sebanyak 82 ekor hidup dan sisanya mati.

**Baca juga: Bandara Pondok Cabe di Tangsel Segera Layani Penerbangan Domestik

“Dikemas dalam plastik bening dan pipa paralon tanpa dilengkapi izin instansi terkait berupa perizinan SATS-LN (CITES),” jelas Zaky.

Atas barang ekspor tersebut dilakukan penegahan dan sudah diserah terima kepada Karantina Hewan Bandara Soekarno Hatta untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.(yud)

Kabar6-Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dikenal baik oleh warga di Cendana Residence, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hari ini ia dijadwalkan menjalani sidang etik terkait dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika.

“Orangnya baik, ramah banget,” kata Ade, tetangga Lili di komplek perumahan ditemui kabar6.com, Selasa (5/7/2022).

Pantauan di lokasi, rumah Lili model cluster di Blok F7/5 tanpa pagar. Di depan rumah terpasang kamera pengintai atau CCTV.

Bangunan rumah dua lantai berwarna kombinasi putih, hitam dan cokelat pada bagian atas disulap menjadi rooftop. Hanya ada satu unit sepeda motor matik terparkir di garasi rumah.

Ade yang ditemui sedang sibuk merapikan jemuran pakaian menyebutkan Lili masih menjalani rutinitas seperti biasanya.

“Setiap hari masih ada. Pokoknya orangnya baik banget,” jelas Ade. Menurutnya, selama ini hubungan serta interaksi sosial Lili di lingkungan sekitar bagus.

**Baca juga: Semester Pertama, Serapan Anggaran Diskominfo Tangsel Capai 35,48 Persen

Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan tiket nonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zone A-Red serta penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Adapun pihak diduga mefasilitasi Lili adalah Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.(yud)