Kabar6-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut keberhasilan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan akan berpengaruh ke wilayah sekitarnya.

Hal itu diungkapkannya dalam berpidato saat menggelar jumpa pers di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Puspemkot Tangsel), Ciputat, Selasa 27 Juli 2021.

“Jadi keberhasilan penanganan di sini akan mempengaruhi sekitarnya. Sebaliknya kalau ada masalah di sini dia akan berpengarug ke yang lain. Kenapa? Karena saling ping-pong ping-pongan,” ujarnya.

Maka dari itu, Tito menyebutkan bahwa kunjungan ke Kota Tangsel ini sangat penting, karen Kota Tangsel ini merupakan salah satu kota satelit untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

“Pusat politik dan pusat ekonomi jakarta. Apa yang terjadi di Tangerang Selatan bisa berpengaruh ke Jakarta, berpengaruh ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Depok, Kabupaten Bogor, karena bagian dari aglomerasi,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu karena terjadinya interaksi mobilitas masyarakat karena tidak ada batas alam, yang ada adalah batas administrasi di peta.

**Baca juga: 302 Ribu Warga Tangsel Tervaksinasi, Mendagri Minta Provinsi Percepat Suplai

Oleh karena itu, Tito mengarakan, pihaknya ingin ada keserempakan semua, baik di DKI Jakarta, maupun daerah sekitarnya bisa dikendalikan.

“Itu harapan kita. Dan kita melihat bahwa dari laporan bapak wali kota, memang meskipun angka positif ratenya naik turun,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepada Provinsi Banten untuk menyuplai vaksin yang cukup kepada Kota Tangerang Selatan.

Hal itu menurutnya, agar Pemerintah Kota Tangsel beserta jajaran sangat siap untuk mempercepat program vaksinasi diwilayahnya.

“Tentunya kita harapkan pemda melakukan adanya suplai vaksin yang cukup untuk Kota Tangerang Selatan, sehingga bisa dipercepat program vaksinasi. Sehingga Pemda dan jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, red) pada prinsipnya sangat siap untuk melakukan itu,” ujarnya di Puspemkot Tangsel, Selasa (27/7/2021).

Pria yang akrab disapa Tito ini menjelaskan, dirinya melihat antusiasme masyarakat di Kota Tangsel ini sangat tinggi untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Selain masyarakat, Tito menjelaskan, Wali Kota Tangsel, Kepala Kejaksaan Negeri Tangsel, Dandim, serta Kapolres Tangsel sudah sangat semangat melakukan vaksinasi.

**Baca juga: DPRD Tangsel Minta Dinkes Menyinkronkan Data Covid Dengan BPBD

“Pak Wali Kota pun dengan Kajari, Dandim, Kapolres sangat semangat untuk melakukan vaksinasi. Sudah lebih kurang 302 ribu yang divaksinasi pertama, 133 ribu lebih vaksinasi kedua,” ungkapnya.

Tito mengatakan, meskipun begitu, Kota Tangsel belum memenuhi target herd immunity, karena penduduk Kota Tangsel hampir 2 juta jiwa, maka jika 70 persen berarti 1,4 juta, dan jika 60 persen berarti 1,2 juta. “(Pemerintah Kota Tangsel, red) Perlu kerja keras lagi,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta agar Dinas Kesehatan Tangsel perlu menyingkronkan angka Covid-19 dengan data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangsel Mulyanah Anwar kepada wartawan, Selasa 27 Juli 2021.

Menurutnya, data Dinkes Tangsel dan BPBD harus disingkronkan sebelum memberikannya ke Provinsi Banten.

“Sampai saati ini Komisi 2 DPRD Tangsel tetap mengawasi, cuman tetap sinkronisasi antara BPBD, karena BPBD juga mendata, BPBD dan Dinkes ini kurang sinkron. Jadi ke sinkronan RT/RW, Dinkes dan BPBD harus di satuin lagi,” ujarnya.

Mulyanah seorang politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan, data yang masuk ke Provinsi Banten adalah data dari BPBD Tangsel. Dirinya mengatakan, beberapa waktu lalu pernah terjadi ketidak sinktonan data dari Provinsi Banten dan Kota Tangsel.

“Jadi perlu diperbaiki terlebih dahulu. Karena data yang kemarin masuk adalah BPBD, kemarin kita rapat dengan BPBD, jadi data yang betul data BPBD, yang masuk ke Provinsi,” ungkapnya.

**Baca juga: Hasil Antigen Mahasiswa Pendemo di Puspemkot Tangsel

Mulyanah menegaskan, Dinkes Tangsel perlu melibatkan elemen masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Menurutnya dari segi tenaga kesehatan saat di kota Tangsel masih kurang dan sedang kewalahan.

“Dinkes perlu melibatkan masyarakat di PPKM ini, jadi tidak mengandalkan dari Dinkes juga, karena tenaga juga kurang. Kita juga dalam hal ini Pemerintah Kota butuh melibatkan masyarakat, bukan nakes aja, untuk menjadi relawan dan juga butuh pelatihan juga untuk masyarakat,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel), Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin menegaskan, pihaknya mengamankan 30 orang mahasiswa. Mereka diamankan saat unjuk rasa ke Pusat Pemerintahan Kota Tangsel.

Sebelumnya aksi demo pihaknya juga sudah melarang mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa. Apalagi aksi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 itu tidak mengantongi izin.

“Sebelumnya kami sudah sampaikan siap fasilitasi dengan wali kota,” kata Iman di kantornya, Selasa (26/7/2021).

Alasan mahasiswa, lanjut Iman, ada beberapa aspirasi yang perlu disampaikan kepada wali kota Tangsel. Tetapi kelompok mahasiswa menolak tawaran polisi.

“Mereka tetap memaksa melakukan aksi,” terangnya. Petugas gabungan yang tergabung dalam Satgas Covid pun akhirnya mengambil langkah tegas.

**Baca juga: Pendemo di Puspemkot Tangsel Digiring ke TPU Jombang dan RLC

Seluruh mahasiswa yang digiring polisi pun satu persatu harus menjalani tes antigen. Hasilnya terdapat satu orang mahasiswa reaktif.(yud)

Kabar6-Lurah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Jayadih akui banyak warga yang isolasi mandiri (isoman) sembuh dari Covid-19.

Hal itu, menurutnya, karena sikap saling tolong-menolong warga atau gotong-royong antar warga sangat aktif diwilayahnya.

Saking banyaknya warga isoman yang sembuh, Jayadih mengatakan, pihaknya mengimbau kepada RT/RW untuk mengatur waktunya agar bergantian memberi makanan untuk warga yang sedang menjalani isoman.

“Kalau rata-rata disini yang isoman sembuh, cuma ada RT 6 dari 30 yang covid yang meninggal 1 itu pun karna penyakit bawaan yah. Makanya saya bilang ke pak RT, sekarang siapa yang gilir untuk makan warga yang isoman juga bergiliran membantu memeberi makan warga yang terkena isoman, saya sudah melakukan seperti itu ke warga, karena warga perlu makan setiap hari,” ujarnya kepada Kabar6.com, Senin (26/7/2021).

Jayadih menjelaskan, diwilayahnya terdapat 15 RW yang terus melaporkan angka Covid dilingkungannya. Pihaknya juga meminta rujukan ke Wisma Atlet, hotel dan sebagainya.

“Misalkan di rumah sakit penuh akhirnya mereka isoman di rumah arahan dari kita. Kalau dari kelurahan tadi ada bantuan-bantuan, paling kita mencari bantuan dari pihak lain, nah ini disini RW nya kereatif membantu warganya yang terpapar covid isoman di rumah,” ungkapnya.

Karena pihaknya tak memberikan bantuan, Jayadih menerangkan, pihaknya hanya mengimbau jika ada yang positif maka isolasi mandiri dirumah dan laporan ke RT/RW, dirinya juga mengimbau untuk terapkan 5M.

**Baca juga: Kesembuhan Isoman Tinggi, Camat Pondok Aren Akui Gotong-royong Warga Efektif

Jayadih menjelaskan, hingga saat ini yang memberikan bantuan untuk lurah dan warganya hanya dari Baznas dan Indomaret, sisanya gotong-royong. Untuk bantuan dari Dinas Kesehatan, pihaknya akui ada namun minim.

“Saya berharap ada subsidi, emang yah sekarang ada BST rutin yah, saya benernya pengan bantuan yang nyata. Jadi misalnya gini ya mas kita nih ada aturan di sekarang level 4. Jangan hanya level 4 aja tapi bantuannya juga ada, tapi ini ga ada solusi nya. itu kan buat pencegahan yah,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Camat Pondok Aren, Makum Sagita akui warga yang isolasi mandiri lebih mudah sembuh dari paparan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Makum menjelaskan, saat warganya sedang isolasi mandiri Covid-19, itu sifat gotong-royong masyarakat timbul, sehingga makan dan kebutuhannya dijadwalkan oleh RT/RW setempat.

“Kalau Isoman hampir rata-rata sembuh, ada temen saya yang meninggal bukan karena Covid-19, tapi karena sakit. Isoman di rumah itu efektif. Untuk makan dijadwal sama RT/RW-nya. Tapi kalau ada warga dengan penyakit bawaan, kita langsung bawa ke rumah sakit,” ungkapnya, Senin (26/7/2021).

**Baca juga: Aksi Massa HMI Pamulang di Puspemkot Tangsel Diangkut Polisi

Makum menjelasjan, saat inu diwilayahnya, terdaoay 157 warga yang positif Covid-19, yang sebagian melakukan perawatan di Rumah Lawan Covid (RLC), lalu sebagian lagi isoman dirumah masing-masing.

“Nah yang Isoman itu dari 11 kelurahan, dalam satu kelurahan, rata-rata dua sampai tiga orang. Itu (warga Isoman, red) sudah dijamin oleh Ketua RT dan RW, lingkungan setempat. Ada juga donasi, dibantu warga. Karena RT/RW juga satuan tugas kita,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan dari Himpunan Mahasiswa Islam se-Pamulang diamankan aparat kepolisian. Mereka digiring naik mobil truk usai aksi unjuk rasa di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Para mahasiswa diajak melihat langsung kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jombang, Kecamatan Ciputat. Di area itu sudah penuh petak makam jenazah yang terkonfirmasi Covid-19.

“Coba lihat, ada ratusan dan bahkan ribuan keluarga yang menangis karena keluarganya meninggal karena covid,” kata Kabag Operasional Polres Tangsel, Ajun Komisaris Edy Purwanto, Selasa (26/7/2021).

Ia jelaskan aksi unjuk rasa mahasiswa berpotensi menimbulkan klaster baru penularan virus corona. Alasannya karena terjadi kerumunan.

“Mari kita doa bersama agar jenazah para almarhum dan almarhumah yang dimakamkan dapat diterima di sisi Allah SWT,” jelas Edy.

**Baca juga: Aksi Massa HMI Pamulang di Puspemkot Tangsel Diangkut Polisi

Selain digiring ke TPU Jombang para mahasiswa juga diajak melihat langsung Rumah Lawan Covid (RLC) di Tandon Ciater, Kecamatan Serpong. Di lokasi itu terdapat banyak warga yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19.(yud)

Kabar6-Aksi massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Pamulang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dibubarkan dan diangkut Polisi, Senin 26 Juli 2021.

Puluhan massa itu terlihat digiring kedalam satu lingkaran, lalu Polisi mengatakan, jangan ada kerumunan dalam aksi itu.

“Jangan berkerumun,” ujar salah seorang petugas kepolisian, Senin (26/7/2021).

Setelah ucapan tersebut, massa dibubarkan, dan sedikit terjadi bentrok antara petugas dan massa aksi. Dalam pantauan terlihat massa aksi diseret, digiring, dan diangkut kedalam bak Polisi.

Ini adalah tuntutan HMI Pamulang yang diterima wartawan:

1. Mendesak agar Walikota mengevaluasi penerapan PPKM Darurat di Kota Tangsel.
2. Mendesak walikota mencopot Kepala Satpol PP yang tidak becus mengurus bawahannya.
3. Mendesak Pemkot Tangsel mempublikasikan informasi perkembangan vaksinasi dan penyaluran bansos.
4. Mendesak walikota mencopot Camat Pamulang.

**Baca juga: 8 Pengunjung Panik Rayakan Ultah Dugem Digerebek Polres Tangsel

Saat ini puluhan massa tersebut dibawa ke Kepolisian Resort (Polres) Tangsel. Hingga berita ini diterbitkan tim Kabar6.com sedang mencoba menghuhungi Polres Tangsel untuk memberikan keterangan, namun belum dijawab, dan akan diinformasikan selanjutnya.(eka)

Kabar6-Polisi kembali menggerebek tempat hiburan malam di kawasan Kelaa Dua, Kabupaten Tangerang. Pengelola terbukti melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 saat angka kasus Covid-19 masih tinggi.

“Dua tempat hiburan tersebut kami segel,” kata Kapolres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin, Minggu (25/7/2021).

Pengelola tempat hiburan sempat mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu penerangan di bagian luar. Aparat gabungan yang curiga pun akhirnya membuka paksa.

Kecurigaan aparat terbukti. Terdapat delapan orang pengunjung yang sedang merayakan ulang tahun dugem menikmati minuman keras di BLFY Massage and Lounge.

**Baca juga: Lahan Baru TPU Jombang Tampung 800 Peti Jenazah Covid-19

Mereka panik dan tak berkutik ketika sedang dugem digerebek. “Kami sangat sesalkan masih ada tempat hiburan yang buka,” terang Iman.

Menurutnya, kedelapan orang pengunjung langsung digiring ke Mapolres Tangsel menjalani tes urine. Kedua pengelola tempat hiburan pun dipanggil untuk dimintai keterangan.(yud)

Kabar6 – Ombudsman Banten menemukan posko penyekatan PPKM Darurat level 4 kosong dari petugas gabungan, di Gading Serpong dan Bintaro Sektoe 3. Dari pantauan petugas Ombudsman, hanya ada pembatas jalan yang bersiaga dilokasi tersebut.

Padahal pos penyekatan tersebut bisa mengurangi mobilitas masyarakat, guna mengurangi penularan virus covid-19, seperti tujuan dilaksanakannya PPKM Darurat.

“Kami mengunjungi Pos Penyekatan Gading Serpong pada pukul 21.42 WIB dan Pos Penyekatan Bintaro Sektor 3 pukul 22.24 WIB, hasilnya di dua tempat tersebut tidak ada petugas, hanya ada pembatas jalan di pos penyekatannya, itupun dalam keadaan terbuka” ujar Harri Widiarsa, Kepala Tim Ombudsman pengawasan PPKM di Kota Tangerang Selatan, Sabtu (24/07/2021).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Tim Ombudsman yang dipimpin Harri Widiarsa didampingi Rizal Nurjaman, terlihat bahwa masih terdapat rumah makan, toko kelontong dan beberapa cafe yang masih beroperasi melewati batas operasional yaitu pkl. 20.00 WIB.

Meskipun di lokasi yang berbeda Ombudsman saat melakukan turun ke lapangan, tim juga melihat iring-iringan mobil patroli kepolisian yang sedang melakukan himbauan kepada rumah makan yang masih buka, pada pukul 22.00 WIB. Dan terlihat juga iringan mobil Satpol PP yang sedang melintas.

Namun, pada saat mengunjungi Pos Penyekatan PPKM di wilayah hukum Polres Tangsel, Tim Ombudsman tidak melihat adanya satu petugas pun yang berjaga di Pos Penyekatan Gading Serpong dan Pos Penyekatan Bintaro Sektor 3.

Ombudsman fokus pada implementasi Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2021 serta SE Walikota Tangsel Nomor 443/2535/Huk mengenai penerapan PPKM level 4 di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Mengenai aturan PPKM Level 4 masih sama dengan yang sebelumnya, PPKM darurat, yang salah satunya mengatur jam operasional supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari serta warung, restoran, kafe, dan usaha sejenis hanya melayani pesanan tidak makan ditempat, dan juga pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Pada tanggal 23-24 Juli 2021, Ombudsman Provinsi Banten melakukan tinjauan lapangan untuk melihat pelaksanaan batas operasi rumah makan, toko kelontong, toko swalayan dan lainnya.

**Baca juga: Bawa Senpi Rakitan, Dua Pelaku Curanmor di Pagedangan Terancam 20 Tahun Penjara

“Kami memandang dengan diperpanjangnya PPKM Darurat oleh pemerintah pusat, itu berarti pelaksanaannya mungkin belum optimal sesuai rencana target sehingga perlu diperpanjang, dan juga Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik berkepentingan dan ikut bertanggung jawab sebagai upaya bersama seluruh elemen bangsa untuk menekan lonjakan kasus covid 19, khususnya di wilayah kerja kami yaitu Provinsi Banten”, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, Sabtu (24/07/2021).(Dhi)