Kabar6- Pemkab Pandeglang kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di samping Alun-alun Pandeglang tepatnya di Jalan Ahmad Satriawijaya nomor 1 Pandeglang. Peresmian MPP pertama di Banten dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo, Senin (31/8/2020).
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, MPP merupakan hasil tiruan dari daerah lain seperti Banyuwangi, Sumedang dan Bogor, yang lebih dulu memiliki pusat layanan tersebut yang digarap sejak tahun 2019. Irna mengklaim pendapatan daerah yang dimiliki Pandeglang terkecil di Banten, namun dirinya tetap berniat untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.
“Fiskal kami, APBD kami memang sangat kecil se provinsi Banten, tetapi niat baik untuk memberikan pelayanan rakyat dan masyarakat kami. Mal shopping memang belum ada, karena aksesibilitas belum ada, investor kurang banyak di sini. Tapi bagaimana niat kami pelayanan satu pintu yang juga jadi tujuan, visi misi tujuan bapak Jokowi,” kata Irna saat peresmian MPP Pandeglang, Senin (31/8/2020).
Lantaran pendapatan daerah kecil sehingga Pemkab belum bisa mendirikan gedung baru, hanya memanfaatkan eks gedung Setda yang disulap menjadi MPP. Keberadaan kata ini bakal memperpendek alur birokrasi. Sebab sejak dilakukan uji coba selama tiga minggu MPP didatangi 200 pemohon setiap harinya.
“Semoga pelayanan administrasi, perizinan, non perizinan bisa mempermudah dan memperpendek birokrasi, mempercepat pelayanan yang selama ini selalu banyak aduan dan kritikan masyarakat,”tandasnya.
MPP yang menempati eks gedung Setda Pandeglang, terdapat 23 instansi, dengan 233 layanan yang ada di dalam MPP ini dengan layanan unggulan perizinan berbasis online sistem, di antaranya anjungan Disduk mandiri, layanan pembuatan paspor, balai nikah dan layanan air siap minum.
“Mal pelayanan publik ini merupakan mal pertama di Provinsi Banten, semoga yang pertama di Pandeglang ini nanti akan merangsang semua daerah-daerah yang ada di tingkat dua di Banten,”ujar Tjahjo saat peresmian MPP Pandeglang.
Tjahjo mengatakan, walaupun PAD Pandeglang belum terkelola dengan maksimal, namun jika dengan seperti ini terus ditingkatkan dengan inovasi sehingga masyarakat merasa nyaman sekali datang bisa mengurus semua hal dengan cepat, baik dan transparan.
“Saya kira yang diinginkan oleh bapak Jokowi dengan reformasi birokrasi secara total yang intinya nanti kalau proses pelayanannya cepat perizinannya cepat investasi juga berkembang di Pandeglang ini. Maka pertumbuhan ekonomi yang ada di Pandeglang ini akan bisa berjalan dengan baik,”ujarnya.
Tjahjo menerangkan, sejak lima tahun terakhir Kemenpan RB terus mendampingi sejumlah daerah, kendati belum seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk memiliki mal pelayanan publik (MPP). Agar masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan, seperti mengurus KTP, akte kelahiran dan sebagainya.
Lebih lanjut, Reformasi birokrasi sangat penting, tetapi tidak hanya dalam lingkup tata kelola pemerintah tetapi di seluruh instansi baik TNI, kepolisian kejaksaan, instansi terkait yang lain termasuk swasta yang ada dan BUMN dan BUMD. Apalagi visi misi dengan 4 skala prioritas Presiden Jokowi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi reformasi birokrasi.
**Baca juga: 4 Rumah di Keroncong Pandeglang Terbakar, Dugaan Konsleting Listrik.
“Kedepan reformasi birokrasi yang intinya bagaimana birokrasi yang panjang untuk mengambil keputusan itu diambil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pola fikir struktural dirubah menjadi pola pikir fungsional. Ini yang ingin kita memberi kesempatan pada teman-teman ASN untuk terus berprestasi,”imbuhnya.(Aep)
