Kabar6-Hingar- bingar pemilihan Walikota Tangerang Selatan yang bakal digelar tahun ini terus berjalan.

Saat ini, partai politik pemilik mandat terus melakukan penjaringan bakal calon Walikota yang bisa diusung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul mengemukakan, pihaknya melihat fenomena yang sedikit bias dari arah politik dan pembangunan untuk melihat Tangerang Selatan.

Hal ini terlihat dalam pemaparan visi misi yang disampaikan Sekertaris Daerah Muhamad, saat dihadapan panitia seleksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Adib, apa yang disampaikan oleh Muhamad selaku bakal calon nyaris tidak melihat terobosan berarti dalam melihat Tangsel untuk lima tahun mendatang.

Padahal, sebagai petahana dirinya bisa mengeksplore lebih dalam tentang pencapaian dan apa yg menjadi kelemahan.

“Muhamad seperti tidak mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Tangsel, dimana retorik normatif semata yang disampaikannya di hadapan penguji PSI, tidak ada argumentasi baru dan terbarukan,” ungkap Adib kepada Kabar6.com, Minggu (18/1/20).

Contohnya, kata dia, masalah sosial kemasyarakatan seperti perekonomian dan banjir diakui Adib, tidak bisa diurai dengan baik oleh sekertaris sehingga terlihat gamang dan kurang meyakinkan dalam menyampaikan argumentasinya.

“Harusnya, sebagai orang nomor tiga dilingkungan pemeritahan, dia (Muhamad) bisa menjelaskan detail masalah dan langkah apa yang akan diperbuatnya baik saat peristiwa kejadian maupun ketika menjabat sebagai walikota mendatang,” jelasnya.

Adib menambahkan, Retorik semacam itu sangat bisa diterima bila yang menyampaikan adalah kontestan dari luar pemerintahan.

“Sebagai orang dalam pemerintahan, saya sangat tidak bisa memahami argumentasi yang disampaikan tersebut,” terang dosen komunikasi politik ini.

Diakuinya, sebagai sekda dan juga Ketua Tim Penyusunan Anggaran, Muhamad harusnya bisa dan jeli bagaimana melihat dan menata Tangsel dimasa mendatang.

**Baca juga: Esa Unggul CitraRaya Gelar Pelatihan dan Pendampingan UMKM.

“Inikan langkah dan arah pembangunan rutinitas yang harus bisa diurai dan diselesaikan dengan baik oleh seorang Sekda tidak terkesan gagap kaya begini kelihatannya,” paparnya.

Tetapi, Adib menilai wajar, jika Muhamad tak menyampaikan kelemahan dan persoalan Tangsel. Karena alasan takut untuk ‘Dikuliti’ kelemahannya, karena Dia adalah bagian dari pemkot Tangsel saat ini.

“Masih sungkan istilahnya. Bagaimanapun Dia adalah ASN, anak buah Walikota saat ini. Ketika Dia menyalahkan sebuah kebijakan misalnya, maka maknanya Dia menyalahkan dirinya sendiri. Ada rasa tak pantas jika mengkritik Bosnya begitu,” tutupnya.(Tim K6)

Kabar6 -Gubernur Provinsi Banten H Wahidin Halim buka acara rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2020, di ruang rapat lantai II Bappeda Kabupaten Tangerang. Kamis (16/01/2020).

Hadir acara tersebut Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, Bupati Kabupaten Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya, Wakil Walikota Tangerang Drs. H. Sachrudin dan beberapa kepala OPD Kabupaten Tangerang.

Gubernur Provinsi Banten H Wahidin Halim mengatakan, Rangkaian kebijakan yang dimulai dengan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi merupakai rangkaian dari tahapan mewujudkan pembangunan berkadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut banyak pembahasan mengenai potensi potensi Banten dan juga kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lebak, ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah Provinsi Banten karna itu merupakan daerah rawan Bencana Alam yang perlu perhatian khusus APBD di tahun 2020 ini.

“Kami berharap pertemuan ini dapat dijadikan sarana untuk berbagi pengalaman untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten, sehingga manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ucap Wahidin

Tempat yang sama Bupati Tangerang A Zaki Iskandar mengatakan, Rapat koordinasi ini merupakan upaya untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPD dan juga proyeksi untuk anggaran 2020 yang tahun ini baru berjalan di Kabupaten Tangerang.

Karena Kabupaten Tangerang sendiri juga merasakan dampak dari meluapnya sungai cisasane, cimanceri, cidurian, ciujung itu mengakibatkan bajir di sekitaran wilayah Kabupaten tangerang untuk itu perlu adanya normalisasi untuk sungai tersebut

Zaki juga mengatakan, Kita juga sedang merencanakan pambangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Tigaraksa yang nanti bisa menjadi RSUD tipe B, Pemerintah Provinsi Banten juga sangat mendukung akan adanya pelayanan kesehatan yang berada di wilayah tigaraksa tersebut.

**Baca juga: Pemkab Tangerang Serahkan 50 Unit Rumah Layak Huni di Kronjo.

Karena dapat membantu masyarakat di sekitaran Tigaraksa dapat ke RSUD karna wilayahnya berdekatan dengan Lebak Serang dan bagiam barat Kabupaten Bogor.

“Semoga ini semua dapat segera terealisasi dengan cepat sehingga masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada di wilayah barat dapat memakai fasilitas kesehatan tersebut,” pungkasnya.(Vee)

Kabar6-Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak menyerahkan bantuan untuk pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Arsy, di Kampung Cibungur Lebak, Desa Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak.

Bantuan yang diinisiasi sejak beberapa minggu terakhir oleh para jurnalis menggugah hati pejabat pemerintah daerah, pengusaha dan dermawan lainnya untuk ikut membantu pembangunan ponpes yang sebagian santrinya merupakan anak yatim.

“Alhamdulillah bantuan yang terkumpul mencapai Rp10 juta dan sudah diserahkan langsung ke pimpinan ponpes kemarin,” ujar Ketua Pokja, Mastur Huda, Sabtu (11/1/2020).

Meski tak seberapa, Mastur berharap, bantuan bisa sedikit membantu Daarul Arsy memiliki bangunan tempat mengaji dan tinggal para santri yang layak.

“Semoga bermanfaat dan banyak lagi bantuan yang mengalir. Sehingga proses pembangunannya lebih cepat, agar aktivitas mengaji bisa kembali berjalan lancar,” harap Mastur.

**Baca juga: Distan Lebak Hitung Kerugian Sektor Pertanian akibat Banjir Bandang Capai Rp8 Miliar.

Ponpes yang memiliki 55 orang santri ini harus mencari lokasi baru lantaran tanah yang sebelumnya digunakan akan dibangun oleh pemiliknya.

“Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami. Tentu, ini akan dipergunakan dengan baik untuk kebutuhan pembangunan. Semoga apa yang diberikan menjadi ladang amal untuk kita semua,” kata Pimpinan Ponpes Daarul Arsy, Muhammad Afandi.(Nda)

Kabar6-Kepala Desa Pisangan Jaya harapkan adanya Pembangunan SDN Pisangan Jaya di Tahun 2020, karena SDN di desa tersebut terbilang kurang maksimal, karena hanya ada satu SDN yaitu SDN Sarakan.

Kepala Desa Pisangan Jaya, Muhammad Khotib mengatakan, dalam acara rapat kordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kecamatan Sepatan di Gedung UPT Pendidikan Kecamatan Sepatan, pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang membangun satu SDN lagi di Wilayah Desa Pisangan Jaya. Pasalnya, SDN diwilayah tersebut hanya ada satu, sehingga sangat kurang jika dibandingkan dengan penduduk yang sudah lumayan padat.

” Saat acara Rakor kemarin, pada Selasa (7/1/2020) kami sudah meminta atau mengusulkan untuk pembangunan SDN baru di Pisangan Jaya, soalnya disana hanya ada satu, jelas kurang, karena penduduknya sudah padat, ” kata Khotib kepada wartawan, Jumat (10/1/2020).

Menurut Khotib, pembanguna gedung SDN Pisangan Jaya membutuhkan lahan kurang lebih sekitar 4.000 Meter persegi. Dia berharap pembangunan SDN Pisangan Jaya bisa terlaksana di Tahun 2020, kata Khotib, karena pembanguna gedung pendidikan sesuai dengan visi misi Bupati Tangerang dalam menciptakan Kabupaten Tangerang yang religi, cerdas, sehat dan sejahtera.

**Baca juga: Warga Babakan Keluhkan Jalan Desa Sukanaga Rusak parah.

” Minimal 3000 meter, maksimal 4000 meter. Semoga pembangunan SDN Pisangan Jaya bisa direalisasikan di tahun ini, memang belum ada jawaban akan direalisasikan atay tidak, tetapi setidaknya kami sudah mengajukan. Pembangunan ini juga kan sesuai dengan visi misi Bupati Tangerang, ” katanya.(Vee)

Kabar6-Sebanyak 14 paket pembangunan jalan dan drainase milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten rencananya akan dilelangkan menjadi satu kesatuan. Hal itu sesuai pengajuan dari OPD selaku pengguna anggarannya.

Pembangunan jalan dan drainase tersebut dibiayai oleh APBD Provinsi Banten tahun 2020, dengan total pagu anggaran mencapai Rp 115, 160 miliar.

Ruas jalan dan drainase yang akan dilelangkan menjadi satu tersebut antaranya peningkatan jalan Pontang-Kronjo Rp 8, 450 miliar untuk sepanjang 1,3 kilometer, pelebaran jalan Pakupatan-Palima Rp 12 miliar untuk sepanjang 1 kilometer dan pelebaran jalan Pakupatan-Boru Rp 12 miliar untuk sepanjang 1 kilometer.

Pembangunan akses jalan jembatan kedaung Rp 2,25 miliar untuk 0,3 kilometer, Rehabilitasi jalan Citerang-Tigaraksa-Malangnengah Rp 8,224 miliar untuk sepanjang 1 kilometer, Rehabilitasi Parigi-Sukamanah Rp 7 miliar untuk sepanjang 1 kilometer.

Rehabilitasi jalan Raden Fatah (Ciledug) Rp 8,337 miliar untuk sepanjang 2 kilometer, Rehabilitasi Hasyim Ashari (Graha Raya) Rp 4,662 miliar untuk sepanjang 1 kilometer, Peningkatan Ciruas-Pontang Rp 25 miliar untuk sepanjang 3,85 kilometer, Pembangunan jalan Sempu-Dukung kawung (Segmen Bhayangkara-Myabon) Rp 9 miliar untuk sepanjang 0,5 kilometer.

Serta penataan jalan Sudirman (Kota Serang) Rp 3,106 miliar untuk sepanjang 1 kilometer, Pembangunan Drainase Cokroaminoto Rp 3,817 miliar untuk sepanjang 1 kilometer, Pelebaran Simpang Gondrong Rp 6,445 miliar untuk sepanjang 1 kilometer dan pelebaran simpang viktor Rp 4,837 miliar untuk sepanjang 1 kilometer.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni menyayangkan adanya informasi 14 paket dilingkup DPUPR Banten yang akan dilelangkan menjadi satu kesatuan tersebut dan tidak disampaikan kepada pihak dewan.

“Surat tersebut juga kami mendapatkannya dari teman-teman media dan kami DPRD tidak diberikan tembusan. Kedepan surat-surat yang menyangkut keputusan strategis pembangunan provinsi Banten agar kami diberikan tembusan. Karena kami juga memiliki kepentingan pengawasan agar seluruh kegiatan strategis pembangunan berjalan sesuai koridor,” tegas Andra, kepada Kabar6.com, Selasa (7/1/2020).

Lanjut Andra, terkait surat yang dilayangkan dan ditanda tangani oleh kepala biro administrasi pembangunan daerah kepada kadis PUPR provinsi Banten nomor 027/1100-Adpem/2019 terkait keputusan penggabungan 14 paket kegiatan peningkatan jalan diwilayah Utara sepanjang 16,95KM dalam 1 paket kegiatan dan penambahan pagu anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan ruas ciruas-pontang dan sempu-dukuh Kawung seharusnya melibatkan DPRD Provinsi Banten itu.

Kata dia, merupakan preseden buruk dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government dalam pemerintahan Provinsi Banten.

**Baca juga: Penanganan Banjir Banten Harus Terkelola dan Tepat Guna, Jangan Sempat Terbelit.

“saya meminta kepada Sekda sebagai pejabat yang didelegasikan oleh gubernur sebagai koordinator pengelola keuangan dan pembangunan daerah untuk menjelaskan kepada DPRD agar keputusan tersebut tidak mengundang polemik dan spekulasi negatif dari publik.dan diatas segalanya DPRD berharap OPD tidak hanya mengejar target serapan anggaran akan tetapi harus betul-betul dipastikan bahwa kegiatan yang dianggarkan tersebut harus betul-betul manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis DPUPR Banten, M. Tranggono dihubungu melalui HP nya sedang tidak aktif, senada Sekda Banten, Al Muktabar belum diangkat.(Den)

Kabar6-Pembangunan kawasan pergudangan kavling DPR di wilayah Cipondoh Kota Tangerang diduga menjadi sebagai pemicu banjir.

Pasalnya, warga Kelurahan Kenanga di dua lokasi yaitu di RT 02 dan RT 06 RW 01 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang harus merasakan banjir hingga lutut orang dewasa.

Puluhan rumah warga harus merasakan banjir yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Hujan yang terus mengguyur merata di seluruh wilayah Kota Tangerang sejak malam tadi tidak membuat warga khawatir karena menurut warga di wilayah Kavling DPR Blok A tersebut setiap hujan besar tidak pernah kebanjiran.

“Kami sudah puluhan tahun tinggal disini (Kenanga), baru kali ini merasakan kebanjiran, ini karena pembangunan gudang yang tidak memperhatikan drainasenya,” ujar Husni warga yang terdampak banjir, Rabu (1/1/2019).

“Masa gudang sebasar itu drainasenya hanya sejengkal, asal – asalan,” tambahnya.

Kendati demikian, warga yang terlelap tidur tidak sempat menyelamatkan barang berharga miliknya untuk di evakuasi. Nampak peralatan rumah tangga milik warga mengapung diatas air.

Para warga berharap, pemerintah daerah dapat lebih serius musibah ini. Mereka khawatir curah hujan yang tinggi kejadian banjir merendam rumah akan kembali terjadi bila tidak ditemukan solusi.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu kawasan Kavling DPR ramai diberitakan terkait perizinan, saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto bersama anggota, puluhan gudang yang berada di Kavling DPR Blok B tidak dapat menunjukan Surat Izin Membangun (IMB) dan menyalahi aturan peruntukan, bahkan ada beberapa gudang didapati menyalahi aturan batas median jalan.

Atas musibah ini warga berharap anggota dewan yang sebelumnya sudah melakukan sidak di Blok B Kecamatan Pinang diminta untuk melakukan sidak pada Kavling Blok A yang berada di Kecamatan Cipondoh.

**Baca juga: DPRD Desak Pemkot Tangerang Serius Tangani Banjir.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan lebih jauh dalam penanganan persoalan banjir. Selain itu ia berjanji akan melakukan sidak di kavling DPR Blok A dalam waktu dekat.

“Jadi pemerintah daerah harus serius dalam penanganan banjir. Terkait saluran-saluran drainase dan turap serta para pengembang-pengembang punya kewajiban membuat saluran air yang memenuhi standar,” katanya. (Oke)

Kabar6-Suasana khidmat dan juga meriah, nampak menyelimuti ruang utama rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Hal itu tidak lain, merupakan rangkaian dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tangerang ke 76 tahun. Jumat, (27/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan. Bahwa di hari jadi ke 76, pembangunan yang selama ini dilaksanakan dan telah dirasakan pula oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, tentunya tidak terlepas dari peranan seluruh stakeholder seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspida dan Muspika. Yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

“Pada hari ulang tahun ini, tentunya kami ngucapkan, terimakasih banyak kepada seluruh perangkat daerah. Pak kapolres, kejari, dandim, pengadilan tinggi maupun agama, seluruh masyarakat, termasuk MUI, dan ormas serta sumua pihak yang ikut dalam melaksanakan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmed Zaki Iskandar pun berharap. Dengan didorong kekompakan oleh segenap pihak pula, tentunya kedepan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terus melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang di cita-citakan dalam RPJMD Kab. Tangerang.

“Tentunya kami beharap dan terus berupaya untuk melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten tangerang, agar kedepan nantinnya kabupaten tangerang menjadi daerah yang religius, sehat, cerdas dan sejahtera. Sekaligus menjadikan kabupaten tangerang ini semakin gemilang,” ungkapnya.

**Baca juga: Peringati Hari Jadi Kabupaten Tangerang, DPRD Gelar Paripurna.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Provinsi Banten Syamsir mengatakan, komitmen Pemkab Tangerang untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang patut diberikan apresiasi.

“Semoga di usia yang ke 76 ini segala bentuk harapan dan cita-cita bisa diwujudkan secara bersama-sama dengan semangat One Time One Spirit one goal menuju Tangerang yang semakin gemilang sesuai sengan motonya,” tutupnya.(Vee)

Kabar6-Dianggap gagal melakukan pembangunan Puskesmas Bojong, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang didemo dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK-PMII) Unversitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten,

Salah seorang orator, Sela Jelin mengatakan, begitu fantastis besaran anggaran yang digunakan untuk membangun Puskesmas Bojong, hingga mencapai Rp4,4 Miliar. Tapi pada realisasinya tegas dia, jauh dari harapan karena hasil pembangunannya amburadul.

“Pengerjaan Puskesmas Bojong dilaksanakan CV. Bulan Sabit, tidak sebanding lurus dengan anggaran yang dikeluarkan. Karena pada faktanya, selain pelaksanaan lambat, hasil pembangunannya amburadul dan bahkan kanopinya roboh,” teriak Sela dalam orasinya, Senin (23/12/2019).

Ia diduga ada permainan terselubung antara pihak kontraktor pelaksana dengan pihak Dinkes Pandeglang. Sebab, bukannya segera diputus kontrak atas insiden robohnya kanopi dan lambat pengerjaan, malah diberikan tambahan waktu.

Maka dari itulah tambah dia, pihaknya menuntut kepada para penegak hukum agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Puskesmas Bojong.

“Kami minta aparat penegak hukum segera turun tangan, jangan pura-pura buta dan tuli. Karena kami yang dirugikan atas kebiadaban mereka,” tandasnya.

Senada, orator lainnya, Fahru mendesak agar pembangunan itu seluruh kontruksinya diaudit, karena diduga bukan hanya kanopi yang spesifikasinya dikurangi, akan tetapi seluruh kontruksi dikurangi.

**Baca juga: Rumah Reot Lansia di Pandeglang Dirobohkan Kepala Desa.

“Kami minta semua pihak terkait turun tangan melakukan audit terhadap pembangunan Puskesmas Bojong, karena dengan robohnya coran kanopi telah membuktikan adanya pengurangan spesifikasi kontruksi,” jelasnya.

Dia juga meminta, agar Komisi IV DPRD Pandeglang kembali melakukan penelurusan atas insiden tersebut. “Komisi IV jangan berhenti sampai disini, akan tetapi harus terus lanjut mengawal kasus Puskesmas Bojong,” pintanya.(Aep)

Kabar6-Diam-diam, Polda Banten menyelidiki dugaan korupsi pembangunan Waduk Karian, yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Waduk Karian masuk ke dalam proyek strategis nasional bersama 48 bendungan lainnya di Indonesia. Luas genangan bendungan dirancang seluas 1.740 hektar dan dibuat untuk menampung air baku sebanyak 314,7 juta meter kubik. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan senilai Rp 2 triliun, yang berasal dari dua sumber pendanaan.

Pembiayaannya berasal dari Pemerintah Korsel sebesar Rp 1,2 Trilun untuk konstruksi, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 800 miliar guna pembebasan lahannya.

Pembangunannya dilakukan oleh Daelim yang berkongsi dengan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang di awasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bendungan waduk karian, kalau karian belum naik ke penyidikan, masih penyelidikan. Karena kita masih menetapkan kerugian negara ke BPKP dan BPK,” kata Dirkrimsus Polda Banten, Kombes Pol Rudi Hananto, ditemui di Mapolda Banten, Kamis (19/12/2019).

Tak hanya itu, Polda Bangen pun berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi lainnya, seperti pengadaan lahan PLN di Cikupa, Kabupaten Tangerang, hingga pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kota Cilegon dan sebagainya.

**Baca juga: Maret 2021, Tol Serang-Panimbang Banten Mulai Dioperasikan.

Sehingga, selama tahun 2019 ini saja, Dirkrimsus Polda Banten setidaknya berhasil menyelamatkan uang nehata dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 112 miliar.

“Korupsinya hampir sekitar Rp 112 miliar kerugian negara yang bisa kita selamatkan,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Pembangunan tempat pembangunan sampah terpadu ( TPST) Desa Bojong Menteng, Kabupaten Serang, Banten tahun depan terancam gagal.

Sekertaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Banten, Trias Utami mengatakan, menyusul adanya penolakan dari warga, terhadap pembangunan TPST Bojong Menteng, pihaknya memperkirakan pembangunan TPST Bojong Menteng tahun depan terancam batal dilanjutkan tahun depan.

“Sepertinya begitu (batal dilanjutkan,red),” terang Trias, kepada kabar6.com, Rabu (18/12/2019).

Padahal, draf pembangunan TPST Bojong menteng, lanjut Trias, telah selesai dibuatkan tahun ini. Namun, pembangunan fisiknya sepertinya batal dilanjutkan tahun depan.

**Baca juga: Tugu Puspemprov Banten Dibiarkan Rusak Hingga Tahun Depan.

Selain DED pembangunan TPST Bojong Menteng yang batal dilanjutkan pekerjaan kontruksi fisiknya, lanjut Trias, tahun 2019 kemarin, pembangunan akses jalan menuju TPST Bojong Menteng juga batal dikerjakan.

“Akses jalan menuju kedalam juga tidak dilanjutkan tahun ini. Jalan juga belum, kan ditolak,” katanya.(Den)