Kabar6-Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang, Junadi meminta dinas terkait untuk mengevaluasi kembali perizinan yang telah dikeluarkan untuk pembangunan RS Hermina di Kecamatan Periuk.

“Sore ini, kami rekomendasikan sesuai kesepakatan bersama kepada satpol PP untuk menyetop pembangunan sementara. Sambil menunggu evaluasi dari dinas terkait,” tegas Junadi dihadapan warga dan Kepala Dinas di Gedung DPRD Kota Tangerang, Jumat (6/3/2020).

Pernyataan Junadi ini disampaikan menyikapi penolakan sejumlah warga Periuk yang mendatangi DPRD Kota Tangerang.

Politisi dari Partai Gerindra itu, meminta Pemerintah Kota Tangerang dengan serius menindak lanjuti penolakan dari warga.

**Baca juga: Warga Periuk Tolak Pembangunan RS Hermina, Ini Alasannya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Agus Hendra mengatakan tidak mempermasalahkan atas rekomendasi dari legislatif itu. Namun pihaknya harus melaporkan terlebih dahulu rekomendasi itu ke Walikota Tangerang yang nantinya akan dilakukan kajian dasar hukum dan dilakukan penindakan.

‘Pada dasarnya silakan saja pak dewan merekomendasikan ke Walikota, kami akan kaji dasar hukumnya untuk dilakukan penindakan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Sejumlah warga Kampung Nagrak RT 04 RW 06 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang mendatangi DPRD Kota Tangerang.

Kedatangan tersebut untuk mengadu dan menyatakan menolak pembangunan RS Hermina diwilayah tersebut.

“Kami warga RT 04 RW 06 Nagrak Periuk sekitarnya menolak pembangunan RS Hermina karena hanya 1 meter dari rumah dan itu cukup mengganggu warga,” ujar juru bicara warga Hery Hidayat saat dalam rapat bersama DPRD bersama Dinas terkait Kota Tangerang, Jumat (6/3/2020).

Warga lainnya, Mastur mengatakan saat ini dirinya langsung dari dampak proyek pembangunan rumah sakit tersebut yang sangat meresahkan masyarakat setempat.

“Saya sendiri yang merasakan dampak, satu kebisingan, keberisikan, kebanjiran waktu itu sebelumnya tidak pernah terjadi dari saya kecil hingga saya besar punya anak dua. Sebelumnya gak pernah banjir,” katanya.

Selain itu, kata Mastur, saluran air masuk kedalam proyek, namun setelah proyek pembangunan itu berjalan saluran air tertutup. Meski demikian, pihaknya juga mempermasalahkan tidak adanya sosialisasi kepada warga atas pembangunan itu.

Ia mengatakan sejumlah warga diberikan uang sebesar Rp100 ribu oleh pihak proyek sebagai uang ganti kebisingan dengan total uang sebesar Rp40 juta yang dibagikan sebanyak 65 orang namun pihaknya menolak atas uang itu.

“Dari awal saya pribadi tidak mengetahui akan dibangun rs disitu, biasanya proyek besar seperti itu ada basa-basi ke lingkungan. Tapi yang dibagikan ke warga 65 orang, saya menolak berarti jumlah uang Rp6,4 juta. Berarti sisanya kemana itu,” katanya

**Baca juga: Revitalisasi Lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang Telan Biaya Rp 6 Milyar.

Sumarti warga lainya menambahkan pembangunan RS Hermina tersebut tidak adanya sosialisasi. Baik dari Dinas terkait bahkan pihak RS Hermina. Bahkan dirinya sangat mengkhawatirkan dampak dari pembangunan RS tersebut karena berdekatan langsung dengan permukiman warga.

“Saya tidak bisa membayangkan masalah dampak ini,” katanya

“Lalu kepentingan masyarakat yang mana?Saya sangat menyayangkan karena diwilayah perkampungan itu Tangerang yang seharusnya perizinan RS yang tentunya ada, tiba-tiba bisnis RS ini muncul,” tandasnya. (Oke)

Kabar6 – Pemerintah Kecamatan Solear menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan periode anggaran 2021 di aula Kantor Camat Solear, Kabupaten Tangerang, Kamis (13/2/2020)

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Bappeda, unsur Muspika Kecamatan Solear, anggota DPRD Kabupaten Tangerang di dapil satu, Danramil Cisoka, perwakilan Polsek Cisoka, Kades seKecamatan Solear dan tokoh masyarakat.

Camat Solear Samsu mengatakan, musrenbang kecamatan merupakan musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan atau prioritas pembangunan di wilayah kecamatan, berdasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Desa.

“Musrenbang Kecamatan dilakukan setiap tahun guna membuat Rencana pembangunan di Kecamatan serta masukan untuk rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkap Samsu Camat Solear pada sambutannya

Menurutnya, masukan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD pada tahun berikutnya.

**Baca juga: Dua Tahanan Rutan Jambe Terindikasi Positif HIV.

Sementara itu Soni Karsan mengatakan, setelah nanti dirinya resmi menjabat sebagai Camat Solear, ia berjanji akan menindak lanjuti semua program yang belum terselesaikan di wilayah Kecamatan Solear.

” Secepatnya saya akan menindaklanjuti semua pekerjaan yang belum terselesaikan disini, terkait permasalahan sampah, sarana kesehatan, fasos fasum, yang terpenting saya diterima dulu disini, ayo kita kerja sama untuk menyelesaikannya, kita cari solusinya bersama sama,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6- Badan Nasional Penangguhan Bencana (BNPB) meminta Pemkab Pandeglang untuk segera mempercepat proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Proses pembangunannya kemungkinan bakal dilelang dengan pelaksanaan lebih cepat, sebab BNPB berharap pekerjaannya bisa dilaksanakan sebelum bulan ramadhan.

” Saya ingin sampaikan tetap ada beberapa toleransi dan dispensasi kemungkinan ada percepatan khusus untuk (Pembangunan Huntap) 706 ini,” kata Deputi Rekontruksi dan Rehabilitasi BNPB Rifai di Pandeglang, Rabu (12/2/2020).

Hampir setahun lebih ratusan korban tsunami selat Sunda menempati di Hunian Sementara (Huntara).

Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran tersebut ke Pemkab Pandeglang pada akhir Desember lalu sebesar Rp 75 miliar untuk Huntap ini.

Rifai mengatakan, Pemkab Pandeglang jangan sampai terkendala dengan persoalan administrasi. Mengingat hal ini terkait dengan kebencanaan. Untuk itu, BNPB menyarankan kepada jajaran Pemkab Pandeglang untuk segera berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) terkait proses lelang tersebut.

“Tapi paling tidak bupati memperkuat percepatan pembangunan untuk Huntap untuk segara,” katanya.**Baca juga: Kebakaran, Warga Pandeglang ini Kehilangan Rumah dan Uang untuk Berobat.

Rifai berharap pembangunan Huntap bisa dilaksanakan sebelum bulan ramadhan, mengingat ratusan jiwa korban tsunami sudah hampir satu tahun lebih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) dengan berbagai resiko kesehatan.

“Mengingat mereka sudah satu tahun lebih di Huntara tentu berbagai resiko penyakit,”ujarnya. (Aep)

Kabar6-Pembangunan peternakan ayam di Kampung Babakan Laban, Desa Ciakar, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak dihentikan unsur Muspika setempat.

Penghentian pembangunan peternakan yang kabarnya dibangun oleh investor asal Bekasi tersebut setelah banyak warga yang menolak karena khawatir lingkungan tercemar.

“Kami apresiasi pihak kecamatan, polsek dan koramil yang menghentikan pembangunan kandang ayam. Harapan kami, ini penghentian selamanya,” kata Juli, salah seorang warga, Jum’at (31/1/2020).

Menurut Juli, penghentian tersebut sudah tepat karena berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tata ruang, Gunungkencana bukan termasuk kawasan peternakan.

“Kalau pembangunan kandang ayam itu mendapat IMB jelas menyalahi aturan dan akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat,” ujar Juli.

**Baca juga: Detik-detik Kanopi Indomaret di Lebak Ambruk Timpa 2 Orang dan 4 Motor.

Camat Gunungkencana, Rahmat, membenarkan dihentikannya pembangunan peternakan tak berizin tersebut.

“Jadi selama tata ruang wilayah belum berubah ya enggak bisa,” singkat Rahmat.(Nda)

Kabar6-Sekelompok aktivis mahasiswa tergabung dari Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang menggelar bantuan donasi untuk membangun tiga rumah di Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

Sekjen Rosyid Warisman menuturkan advokasi ni dilakukan kerana terketuk hati nurani melihat kondisi rumah tersebut hanya terbuat dari anyaman bambu.

Dalam rilis resmi yang beredar di medsos jika pihaknya menuding tidak ada peran negara dari tingkat terkecil hingga tingkat terbesar atas yang di alami mereka.

“karena kami sudah berkomunikasi sebelumnya dari instansi pemerintah desa sampai kepala daerah. Tapi memang tidak ada respon yang positif dari keduanya,” kata Rosyid dalam siaran rilis diterima kabar6.com, Sabtu (25/1/2020).

Terpisah, Ketua RW 03 Heru membenarkan jika ada tiga rumah di wilayahnya itu dalam kondisi yang masih tidak layak. Ia mencontohkan, keluarga Iyoh, tinggal di rumah gubuk yang hampir rubuh.

Heru memaparkan jika tiga rumah tersebut sudah di daftarkan kepemerintah setempat dan bulan april akan di renovasi. Melihat kondisi rumahnya yang harus segera diperbaiki, berinisiatif melakukan swadaya.

**Baca juga: 32 Tahun, Fasos Perumahan Duta Bandara Permai Belum Diserahkan Pengembang.

“kalo nunggu bulan April yang rumah Ibu Iyoh sudah tidak kuat. Makanya dilakukan swadaya sambil menunggu,” ujarnya.

Kendati demikian Heru menepis tudingan jika tidak ada respon dari pemerintah desa dan daerah.

“cuma rumah ini tidak dibongkar, hanya mau diperbaiki gentengnya saja. Berlebihan aja ini yang laporan,” tandasnya.(Jic)

Kabar6-Presiden Joko Widodo meresmikan landasan pacu (runway) 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. East Connection Taxiway (ECT) hingga Gedung VIP Bandara Soetta juga diresmikan.

Jokowi meminta PT Angkasa Pura II memperhatikan pengaturan manajemen take off dan landing pesawat setelah runway 3 beroperasi. Kapasitas Bandara Soetta semakin bertambah setelah memiliki tiga landasan pacu tersebut.

“Ini setelah Terminal 3 selesai, kemudian runway 3 juga selesai, kemudian east connection taxiway selesai, ditambah fasilitas VIP bandara juga selesai, kami harapkan semua layanan menjadi lebih baik,” ujar Jokowi usai meresmikan runway 3, Kamis (23/1/2020).

Jokowi menjelaskan pembangunan connection taxiway sempat terhenti selama 35 tahun. Padahal, pembangunan West Connection Taxiway (WCT) sudah rampung sejak 1985. Sementara itu, ECT tak langsung dibangun. Namun demikian, kini east connection taxiway sudah dapat digunakan.

“Semoga setelah ini kami akan melihat kapasitas bandara ini akan lebih meningkat lagi,” katanya.

Jokowi meminta Angkasa Pura II segera membangun Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Ia tak ingin pembangunan menunggu kapasitas penumpang penuh.

“Sebelum penuh itu harus disiapkan dulu sehingga masyarakat, rakyat terlayani oleh Bandara Soekarno-Hatta ini,” jelasnya.

Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin sudah menyampaikan desain bangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Jokowi meminta agar desain diselesaikan dan pembangunan segera dimulai.

“Diharapkan 2022 atau paling lambat awal 2023 sudah kami punya terminal yang ke-4,” katanya.

Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin dan Bupati Tangerang Ahmed Zaky Iskandar.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dioperasikannya Runway Ketiga didukung East Connection Taxiway membuat kapasitas Soekarno-Hatta meningkat dari dapat melayani 80 pergerakan pesawat per jam dan secara bertahap akan menjadi lebih dari 100 pergerakan per jam.

**Baca juga: Sejak 2017 Ada 17 Kampung Tematik di Kota Tangerang.

“East Connection Taxiway juga membuat pergerakan pesawat dari runway utara ke runway selatan menjadi lebih cepat, dari sebelumnya 30 menit menjadi 7 menit,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan pengembangan terus dilakukan di Soekarno-Hatta termasuk Terminal 4. Perumusan desain terminal 4 sudah dilakukan pada Desember 2019 lalu. Sementara untuk kontruksi proyek akan dimulai pada Desember 2020

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Terminal 4 yang berkapasitas 40 juta penumpang per tahun sesuai dengan target pada 2023 sesuai arahan Bapak Presiden,” pungkasnya. (Oke)

Kabar6-Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang akan tanggapi serius terkait keluhan warga Kampung Empetan, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji terhadap pembangunan jembatan untuk pengurugan di saluran irigasi milik warga.

“Besok saya akan perintahkan tim Pol PP untuk lidik dan pulbaket ke lokasi, jika memang benar kita akan ambil tindakan, tapi kita akan liat besok dari hasil survey ke lapangan oleh team,” tegas Kasat Pol PP Kabuputen Tangerang Bambang Mardi Sentosa saat di mintai keterangan,Rabu (22/01/2020)

Lebih lanjut Bambang mengatakan pihaknya juga akan mengecek ijin terkait pembangunan jembatan yang di duga untuk akses menuju pembangunan pergudangan di wilayah Kampung Empetan, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji.

**Baca juga: Polresta Tangerang Tangkap Dua dari Lima Perampok di Jalan Tol.

Senada saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Tangerang mengatakan akan segera mengecek terkait pembangunan jembatan yang diduga bukan dari dinas yang dipimpinnya.

“Saya akan tanyakan ke pak sekdis, dan segera cek juga kelapangan terkait pembanguna jembatan di Kampung Empetan, Desa Kramat, Kacematan Pakuhaji,” tandasnya. (Vee)

Kabar6-Sekretaris Camat Pakuhaji mengaku tak tahu menahu perihal pembangunan jembatan di atas saluran air di Kampung Empetan tersebut.

Dikatakan Yandri Permana selaku Sekcam Pakuhaji, pihaknya tak pernah menerima pemberitahuan atau apapun terkait pembangunan jembatan itu.

“Gak pernah ada pemberitahuan ke kita.Jadi kita gak pernah tahu ada aktifitas pembangunan jembatan di atas saluran air,” paparnya, Rabu (22/1/2020).

Yandri meyakini bahwa proyek pembangunan itu menyalahi aturan tata ruang dan kuat dugaan proyek itu ilegal.

“Saya meyakini proyek itu diduga ilegal dan menyalahi aturan tata ruang,” jelas Sekcam Pakuhaji.

**Baca juga: Diduga Tak Berizin, Pembangunan Jembatan di Kampung Empetan Disoal Warga.

Dan, pihaknya akan segera menurunkan tim ke lokasi untuk memeriksa langsung lokasi pembangunan jembatan di atas saluran air tersebut.

“Kita akan pastikan, staf saya akan memeriksa kembali ke lokasi dan meminta keterangan lebih lanjut dari pihak pekerja proyek,” pungkasnya.(Vee)

Kabar6-Diduga tak kantongi izin, pembangunan jembatan di atas saluran air, Kampung Empetan, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji yang berdiri di lahan pengairan terus berjalan.

Kholis (45) warga Kampung Empetan saat di konfirmasi di kediamannya mengatakan dirinya sempat bersama warga Empatan sangat mengeluhkan adanya pembangunan jembatan untuk pengurugan di saluran irigasi milik warga.

“Berdasarkan informasi di lapangan jembatan itu di peruntukkan untuk kebutuhan akses jalan menuju aktifitas pengurugan pembangunan gudang,” ujarnya, Rabu (22/1/2020).

Senada muhammad (47) mengatakan pernah dirinya bersama warga mempertanyakan terkait pembangunan jembatan di saluran irigasi persawahan milik warga Empatan, tapi pihak proyek pekerjaan malah marah dan mengancam warga setempat.

**Baca juga: MKKS Kabupaten Tangerang Salurkan Bantuan Korban Banjir Lebak.

“Kami pernah mempertanyakan terkait pembangunan jembatan di saluran irgasi tersebut tapi pihak pembangunan jembatan tersebut mengatakan “tau apa kamu, saya ini mau buat akses jalan ke lahan saya,” begiti jawabnya. Padahal dari pemukiman warga cuma berjarak 100 meter dari pembangunan jembatan tersebut, itu bisa menyebabkan banjir,” tambahnya.(Vee)