Kabar6- Sebanyak 11 orang perwakilan warga perumahan Bukit Cikasungka dan Perumahan Taman Adiyasa,Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Kamis 19/9/2019.

“Kedatangan kami ke DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi warga terkait penolakan rencana pembangunan gereja,” ujar salah seorang perwakilan warga, Madi Angkoso.

Madi mengatakan 11 orang yang datang kali ini adalah perwakilan tim 25 yang dibentuk warga atas penolakan rencana pembangunan gereja dengan luas tl 3.388 meterpersegi itu.

“Kami datang untuk meminta saran dan pendapat anggota Dewan terkait adanya rencana pembangunan Gereja di kampung Cibayana RT 13 RW 03 Desa Cikasungka,” kata Madi.

Menurut Madi, surat penolakan warga telah direspon oleh anggota dewan dari fraksi PKS yang berjanji secepatnya akan memanggil dan memfasilitasi pertemuan warga dan pihak pembangunan gereja.

Hasil audensi bersama anggota dewan dari PKS itu, kata Madi, warga disarankan untuk membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang agar difasilitasi pertemuan kedua belah pihak dan semua yang terlibat baik warga, Kades, Camat dan instansi terkait.

**Baca juga: Persita Ditekuk 2-1, Ricuh Suporter Kembali Terjadi di Stadion Sport Center.

Anggota DPRD Tangerang dari PKS, Sapri mengatakan aspirasi warga ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas melalui komisi yang berkaitan dengan perizinan, hasil pembahasan itulah yang akan menjadi rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Menurut Sapri, pemerintah harus mengkaji ulang perizinan rumah ibadah yang dipersoalkan warga tersebut. “Segala bentuk surat menyurat yang telah dikeluarkan sampai muncul rekomendasi periiznan di DPMPTSP ini juga harus dibuktikan kebenarannya” ujarnya.(N2P)

Kabar6-Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Firzada Mahalli menegaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap kepala bidang yang membidangi pembangunan USB SMPN 3 Rajeg.

“Segera akan saya tindaklanjuti terkait pembangunan USB SMPN 3 Rajeg. Saya akan panggil kabid yang membidangi pembangunan sekolah tersebut,” jelas Firzada kepada Kabar6.com, Kamis (5/9/2019).

**Baca juga: Lelang Diduga Bermasalah, Pembangunan USB SMPN 3 Rajeg Tetap Berjalan.

Ia juga menjelaskan, pihaknya akan melakukan kroscek ke lapangan terkait pembangunan USB SMPN 3 Rajeg.

“Yang terpenting, saya akan kroscek langsung ke lapangan dan akan saya pertanyakan ke ULP maupun kabid yang membidangi, secepatnya,” tegasnya.(Jic)

Kabar6-Lembaga Swadaya Masyarakat LipanHam mengatakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Rajeg dengan kontrak pembangunan Rp.3.852.629.000 tak sesuai spesifikasi RAB.

Menurut Sekjen LipanHam, Darussamin, dilihat dari permasalahan tanah yang dipakai buat menimbun (ngurug) adalah tanah merah, bukan tanah sawah (boncos).

“Karena kalau menggunakan tanah sawah, kekuatan tanah tak dapat menahan beban bangunan. Bisa amblas perlahan,” jelas Darus kepada Kabar6.com, Rabu (4/9/2019).

Selain tanah, Darus juga mempertanyakan sumuran pada pembangunan USB SMPN 3 Rajeg itu harus diganti.

“Karena buis beton di tambah cakar ayam tak sesuai spesifikasi yang ada di RAB,” ungkap Darus.**Baca juga: Lelang Diduga Bermasalah, Pembangunan USB SMPN 3 Rajeg Tetap Berjalan.

Dalam pekerjaan proyek tersebut juga, Darus tak melihat adanya pengawas, baik dari konsultan maupun dari dinas terkait.**Baca juga: Lelang SMPN 3 Rajeg, PPKO: Pokja 4 Ngeles.

“Kok bisa sih pengawas maupun konsultan tak ada di lapangan. Sampai permasalahan pengurugan tanah saja bisa kecolongan. Liatin noh, akibat tak ada pengawas dan konsultan, pengerjaan USB SMPN 3 Rajeg jadi asal jadi tuh,” ketus Darus.(Jic)

Kabar6-Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Lembaga Kajian Tangerang Selatan (LKTS) berdemonstrasi di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Aksi demonstrasi yang menyoal beberapa pembangunan jalan di Tangsel dianggap keliru oleh pihak DPU Tangsel saat audensi di DPU Tangsel.

Koordinator aksi, Musa menjelaskan, pihaknya menyoal adanya dugaan penyelewengan dalam pembangunan Jalan Serua dan Jalan Kertamukti.

“Kita pertanyakan Jalan Serua dan Kertamukti, diduga ada penyelewengan,” jelas Musa yang ditemani rekannya Tarlis (Obed) ke pihak DPU Tangsel, Jumat (30/8/2019).

Menanggapi pertanyaan itu, Plt Kepala Dinas DPU Tangsel, Aries Kurniawan menegaskan, pembangunan itu sudah selesai dan sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Itu sudah lama selesai, mungkin ada kekeliruan data dari teman teman. Malah sudah diperiksa BPK. Kita juga sudah diawasi oleh TP4D,” jawabnya.**Baca juga: Diduga Stress, Bakul Bacok Jaro di Cisoka.

Dalam kesempatan itu, Aries menyambut baik masukan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Karena menurut Aries, pada dasarnya kritik itu untuk membangun Kota Tangsel menjadi lebih baik.

“Terima kasih jika ada saran yang membangun. Dialog ini juga sebagai silaturahmi. Semoga kedepan dapat bersinergi membangun Tangsel jadi lebih baik,” pungkasnya.(fit)

Kabar6-Kepala Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Yusrini mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk forum pelaku pertunjukan media komunikasi tradisional diseluruh Kabupaten/Kota maupun Provinsi Banten.

Menurutnya, pemerintah harus terus melakukan inovasi dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan. Saluran komunikasi tradisional merupakan salah satu media yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dengan adanya forum komunikasi tradisional tersebut, kata dia, pemerintah bisa terus melakukan inovasi dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerahnya masing-masing.

Sebelumnya, Pemprov telah menggelar festival media komunikasi tradisional. Peserta kegiatan tersebut diikuti Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, minus Kota Cilegon.

Adapun pesertanya adalah Lenong betawi grup Cempaka Mekar Jaya Kota Tangerang Selatan, Ubrug 4 Petang Wewe Forum KIM Kota Serang, Lenong Tangerang KSBT Kota Tangerang, Ubrug Teater Agata SMAN 2 Pandeglang, Reog Padepokan Seni Gema Wirahma Kab. Tangerang, Ubrug Prabu Kian Santang Kab. Serang, Angklung Buhun KIM Saija Adinda Pager Kolot Kasepuhan Cisungsang Kab. Lebak.

Dimana, setiap pesertanya membawakan salah satu tema pendidikan gratis, kesehatan gratis dan infrastruktur mantap.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengatakan, sejauh ini Pemprov Banten telah menetapkan program prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Targetnya, dalam tahun ketiga kepemimpinan WH-Andika masyarakat Banten dapat menikmati pelayanan pendidikan secara gratis, kesehatan gratis dan infrastruktur mantap.

Program-program tersebut terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, salah satunya melalui saluran media komunikasi tradisional.

Dalam rangka hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten juga telah menyelenggarakan Festival Media Komunikasi Tradisional Tingkat Provinsi Banten, bebeberapa waktu lalu.

Komari menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk mensosialisasikan pembangunan dan pemberdayaan pelaku Pertunjukan Media Komunikasi Tradisional. Sementara tujuannya untuk mencari utusan Provinsi Banten untuk festival pertunjukan media komunikasi tradisional tingkat nasional 2019.

Adapun komponen penilaian adalah pesan-pesan pembangunan yang dibawakan, originalitas seni tradisional yang tumbuh dalam masyarakat Provinsi Banten, dan penampilan seperti kostum, kekompakan dan lain-lain.

Menurut Komari, pertunjukan media komunikasi tradisional ini dinilai masih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Pasalnya, media ini tumbuh dari dan dalam masyarakat.

**Baca juga: 36 SBB di Kabupaten Tangerang Ikut Liga ASKAB di Cisauk.

Selain itu, pelaku-pelaku media tradisional adalah masyarakat itu sendiri sehingga memiliki ikatan emosional yang tinggi dengan masyarakat sekitar. “Sehingga, mereka bisa menjadi komunikator pembangunan,” kata Komari.

komari juga menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan even tahunan yang tempat pelaksanaannya akan bergilir pada kabupaten/kota. Pada tahun pertama kali ini dilaksanakan, bertindak sebagai tuan rumah adalah Kota Serang. Selanjutnya, lanjut Komari, ditentukan sesuai dengan kesediaan kabupaten/kota.(Den)

Kabar6-Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid Jami Al-Ikhlas di Kampung Cisereh Rt 03/06 Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Rabu (14/8/2019).

Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli mengatakan, membangun masjid merupakan kegiatan mulia. “Seperti hadist nabi yang saya kutip di atas, bahwa tiada ganjaran yang pantas selain surga,” kata Mad Romli.

Namun demikian, pada pelaksanaannya nanti tentu akan banyak cobaan yang akan mengganggu niat tulus panitia pembangunan dalam menjalankan tugas- tugasnya.

“Saya berharap kepada panitia pembangunan masjid untuk saling bekerja sama dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, jadikan kegiatan pembangunan masjid ini sebagai ladang amal dan catatan kebajikan saudara yang akan dihisab pada hari akhir nanti,” ucap Romli.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang saya sangat bersyukur atas prakarsa masyarakat muslim di Kampung Cisereh RT 03/06 Desa Kadujaya untuk membangun masjid,” tambahnya.

Dan tentu saja ada kepedulian dari seluruh warga masyarakat selama proses pembangunan masjid ini berlangsung. Mari bersama saling bahu membahu bergotong royong dalam membangun masjid Jami’ Al-Hikmah ini.

**Baca juga: Pengamat: Golkar di Tangsel Punya Pemilih Tradisional Loyal.

“Semoga dengan akan dibangunnya masjid Jami Al-Hikmah ini akan menjadi simbol kerukunan antar masyarakat dan tentu akan semakin meningkat pula kualitas ibadah kita” tegas Mad Romli.

Ketua Panitia pembangunan masjid ust Opang Mudhofar menambahkan, pihaknya sangat bersukur dan bangga dengan kehadiran Wakil Bupati Mad Romli untuk peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Al Hikmah.

“Semoga cita-cita warga cisereh mempunyai masjid yang megah dan bagus dapat terlaksana dengan baik dan cepat amin” tutup Opang.(fit/hms)

Kabar6-Sebuah pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di RT 01 RW 06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, diduga tak berizin.

Informasi itu disampaikan seorang masyarakat dari Poros Tangerang Solid (Portas). Mereka meminta kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, untuk segera menindaklanjutinya.

“Pembangunan tower yang ijinnya belum ada itu, sudah hampir selesai. Selain harus di stop pihak terkait harus merubuhkan bangunan liar tersebut,” ujar Hilman perwakilan dari Portas.

Hilman bahkan juga telah menyampaikan informasi tersebut ke aplikasi Laksa milik Pemkot Tangerang.

“Bangunan belum memiliki IMB bisa melaksanakan pembangunan bahkan sudah hampir selesai. Mohon Perda IMB di tegakan. Mohon di bongkar jangan hanya di Segel,” tulis dia.

Terpisah, Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) pada Satpol PP Kota Tangerang, Kaunang menegaskan, bila pihaknya telah terjun ke lokasi guna menindaklanjuti laporan itu.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga telah memberikan perintah secara lisan kepada penanggungjawab pembangunan BTS ini, untuk sementara menghentikan pembangunannya.

“Kita sudah suruh menghentikan pembangunan sementara, sambil kita akan menggelar rapat dengan dinas terkait, seperti dinas Infokom, Perijinan dan Tata rmRuang, nanti kita akan bahas bersama,” kata Kaunang, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (12/8/2019).

**Baca juga: Jelang HUT RI, Dispora Sebut Paskibraka Kota Tangerang Siap.

Selanjutnya, tambah Kaunang, bila memang di ketemukan adanya pelanggaran dari kegiatan tersebut, maka pihaknya tak segan-segan melakukan tindakan eksekusi sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

“Dalam rapat bersama nanti kita lihat itu. Termasuk juga apakah titiknya diperbolehkan atau tidak untuk pembangunan BTS,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-Warga Kampung Galonggong Desa Taban Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang kecewa terhadap pemerintah desa karena pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang dilakukan terkesan asal-asalan.

“Proyek pembangunan MCK Terkesan asal-asalan, karena pembangunan MCK itu diduga mangkrak kurang lebih sekitar 1 tahun,” terang Ahmad Suhud salah seorang Warga, Rabu (7/8/2019).

Ahmad Suhud menjelaskan, proyek pembagunan yang menggunakan dana desa tersebut tidak maksimal dan bahkan hingga saat ini berhenti.

“Kami berharap Pemkab atau pihak Kecamatan cek ke lokasi pembangunan MCK tersebut, agar masyarakat sekitar secepatnya dapat menikmatinya,” tegasnya.

**Baca juga: Membangun Masyarakat Kota 5.0 Bersama Universitas Pembangunan Jaya.

Sementara itu, saat dihubungi lewat pesan whatshaapnya, Asbari, Pjs Kepala Desa Taban mengaku tak mengetahui tentang pembangunan MCK di desa tersebut.

“MCK itu dibangun tahun 2016, itu urusan kepala desa terdahulu, saya baru aja dilantik PJS tahun 2019,” ucap Asbari.(bam)

Kabar6-Pembangunan tol Serang-Panimbag terus dikebut agar rampung sesuai harapan. Percepatan pembangunan didukung faktor cuaca saat ini tengah kemarau, setelah sebelumnya musim penghujan yang cukup panjang mengguyur sejumlah daerah di Provinsi Banten, dan menghambat pembangunan tol.

Pemimpin proyek konstruksi PT. Wika Serang-Panimbang, Muhamad Ali mengatakan, progres pembangunan ruas jalan tol Serang-Panimbang untuk seksi satu saat ini sudah mencapai 66,64 persen dari total panjang 26 kilometer. Sedangkan untuk pembebasan lahannya sendiri pada seksi satu ini juga telah mencapai 99,14 persen.

Dengan begitu, pihaknya mengaku optimis tol Serang-Panimbang sudah bisa mulai dioperasikan untuk umum pada pertengahan 2020 mendatang untuk seksi satunya.

Secara perinci Ali menyebutkan, pembangunan fisik Tol Serang-Panimbang ini terbagi menjadi tiga bagian. Seksi pertama mulai dari Kecamatan Walantaka, Kota Serang Menuju Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, kemudian seksi dua mulai dari Rangkasbitung menuju Cileles dan terakhir Seksi tiga mulai dari Bojong hingga Panimbang.

Seperti diketahui, pengerjaan Tol Serpan dibagi dalam tiga seksi sepanjang 83,67 kilometer. Seksi 1 yaitu Serang hingga Rangkasbitung sekitar 26,5 kilometer. Seksi 2 dari Rangkasbitung hingga Cileles sepanjang 24,1 kilometer dan seksi 3 dari Cileles hingga Panimbang sepanjang 33 kilometer.

“Untuk seksi satu, pembanguanan fisik saat ini sudah mencapai 66,64 persen dari total panjang 26 kilometer. Pertengahan 2020 mudah-mudahn sudah bisa dibuka untuk umum setelah mendapatkan persetujuan. Total pekerjaan PT. WSP mencapai 50,67 kilometer dari total keseluruhan 80,67 kilometer,” kata Ali, kepada wartawan, diruang kerjanya, Rabu (7/8/2019).

Terait pembebasan lahannya sendri, lanjut Ali, untuk pengadaan lahan pembangun tol Serang-Panimbang seksi satu telah mencapai 99,14 persen dari total lahan yang dibutuhkan. Menurutnya pengadaannlahan seksi satu ini secara umum berjalan lancar, adapun hanya masih menyisakan beberapa titik saja yang belum dibebaskan.

“Sudah 99,14 persen, cuma sedikit lagi saja, masih berproses di pengadilan (konsinyasi, red),” katanya.

Sebelumnya, lanjut Ali, progres pembangunan Tol Serang-Panimbang seksi satu seharusnya bisa rampung pada Februari 2020 mendatang. Namun, karena banyak masalah selama pekerjaannya, mulai dari faktor cuaca, penetapan penlok, perubahan kontruksi bangunan, menyebabkan terjadinya molor.

“Cuma kan diketahui kendala kemarin memanjang. Musim hujan harusnya Maret habis, April awal sudah kerja. Ternyata April awal masih hujan sampai Juni akhir. Jadi efektif awal Juli produksi baru bisa kencang,” katanya.

Setelah fisik selesai di April, kata dia, tol belum bisa dioperasionalkan. Ruas tol itu harus terlebih dahulu mengantongi sertifikat laik operasi diperkirakan baru bisa keluar dua sampai tiga bulan berikutnya. Dalam prosesnya, sudah bisa dilalui kendaraan tanpa tarif atau difungsionalkan.

“April masih fungsional. Ya mungkin Juli 2020 baru bisa sepenuhnya dioperasionalkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Ali, selain faktor cuaca, penyelesaian fisik seksi 1 juga sangat berpengaruh terhadap pembebasan lahan tambahan melalui penetapan lokasi (penlok) dua. Penlok dua diperkirakan keluar dalam waktu dekat ini dan pembebasannya diharapkan sudah bisa dilakukan pada Oktober 2019.

“Kita juga tergantung pada pembebasan penlok 2, yang kita usulkan total dari Serang hingga Panimbang itu 81,18 hektare. Penambahan untuk over pass, di ujungnya ada untuk timbunan tanah, kita perlu tambahan luas pembebasan,” tuturnya.

**Baca juga: Taruna Akmil Enzo Sempat Kesulitan Bahasa Indonesia.

Lebih jauh Ali mengatakan, untuk pengadaan lahan pada Seksi dua dan tiga saat ini telah mencapai 70,85 persen untuk seksi dua dan 61,20 persen untuk seksi tiga dari total kebutuhan lahan ditiap-tiap bagian.

Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, Tol Serpan merupakan salah satu bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Banten. Pempro Banten akan selalu siap untuk memberi dorongan agar seluruh program tersebut bisa terlaksana seluruhnya.

“Pemprov akan terus membantu pemerintah pusat untuk merealisasikannya. Secara berkala kami juga menggelar rapat koordinasi terkait progres capaiannya,” tuturnya.(Den)

Kabar6-Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan tak akan melanjutkan perbaikan gedung DPRD. Proyek pembangunan sarana dan prasarana dari APBD 2018 lalu telah menyedot Rp 18 miliar.

“Sudah off kita. Udah cukup,” ungkap Kepala Bidang Bangunan Pemerintahan, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR), Hendri Sumawijaya ditemui wartawan di Serpong, Rabu (17/7/2019).

Ia mengaku bila kembali melanjutkan perapihan sarana dan prasarana gedung DPRD Kota Tangsel akan menimbulkan friksi di tengah publik. Terkesan pembangunan belum selesai-selesai.

“Kalau kita lihat genset udah ada, air udah terpenuhi. Udah cukup lah. Tandon air ada di dalam,” jelas Hendri.

Ia mengaku dalam waktu dekat segera mengundang Sekretariat DPRD Kota Tangsel untuk membahas soal pemeliharaan. Hendri bilang karena untuk pemeliharaan itu enam bulan dari Januari sampai Juni.

“Kalau udah selesai diserahkan lagi ke OPD pengguna,” ujar Hendri. Menurutnya, pihak Sekretariat DPRD juga telah menyampaikan agar diperbaiki pintu gerbang yang sempat ditutupi seng.

**Baca juga: Habis Rp17 Miliar, Proyek Menara Pandang di Tangsel Mangkrak.

Pantauan kabar6.com di gedung DPRD Tangsel, pagar depan masih kusam. Huruf timbul pada sign board belum terpasang, masih penuh coretan vandalisme.

Sign Board adalah visual grafis yang di buat untuk menampilkan informasi kepada publik. Biasanya informasi yang di tampilkan adalah nama, alamat institusi dan dipasang di tepi jalan atau di luar bangunan.(yud)