Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2020-2024 di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2019). Menurutnya acara tersebut penting untuk terintegrasinya pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

“Dari sinilah pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahun berikutnya yang berintegrasi dengan program pemerintah pusat,” kata Irna.

Irna mengatakan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah Pusat akan fokus mengerjakan infrastruktur untuk lima tahun kedepan. Menurutnya, dengan digelarnya Musrenbangnas, Pemerintah daerah akan tahu apa saja program maupun rencana kerja yang dianggarkan oleh pemerintah pusat.

**Baca juga: Pekerjakan ABG Jadi Pemandu Lagu, Mami Lulu Ditahan Polres Pandeglang.

“Oleh karena itu saya berharap melalui musrenbangnas ini Kabupaten Pandeglang bisa mendapat periotas dalam program-program pusat di 2020-2024 mendatang,” katanya.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 secara resmi di buka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta dihadiri para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementeriani, para Gubernur se Indonesia, Bupati/Walikota serta para pejabat pemerintahan lainya.(Aep)

Kabar6-Ketua Kelompok Swadaya Masyarkat (KSM) Kampung Buaran Ahmad Sahroni melalui pesan singkatnya mengatakan urusan sudah selesai dan itu cuma ulah warga yang merasa tidak senang aja.

“Sudah clear urusannya dan masyarakatpun sudah ke rumah ketua BKM, itu anak-anak (warga) kalau di hormati malah pada ngelunjak,” ketus Ahmad Sahroni, Minggu (15/12/2019).

Sementara, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Adil Sejahtera Kelurahan Kelapa Indah H.Madi mengatakan pekerjaan yang dikerjakan di Kampung Buaran para pekerjanya sedang pulang kampung dan berjanji akan melakukan perbaikan secepatnya.

**Baca juga: Warga Kelapa Indah Tangerang Keluhkan Pembangunan Drainese.

“Saat ini pekerja yang mengerjakan drainase di kampung buaran sedang pulang kampung, dan kami berjanji jika para pekerja sudah kembali kami akan melakukan perbaikan kembali terkait drainase yang di keluhkan oleh warga,” tandas Madi melalu pesan Whatsappnya.

Dijelaskannya juga bahwa dirinya belum bisa menemui awak media untuk konfirmasi masalah keluhan warga Kampung Buaran dikarenakan sedang ada kegiatan ke Taman Matahari bersama rekan-rekan Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS)

“Mohon maaf saya belum bisa ketemu dengan rekan-rekan, saya masih ada kegiatan dengan rekan FKTS,” jawabnya. (Jic)

Kabar6-Warga RT 001 RW 06 Kampung Buaran, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang keluhkan buruknya pembangunan drainase oleh pihak kelurahan.

Ali Anwar (25) warga Kampung Buaran mengungkapkan rasa kekecewaannya terkait pekerjaan drainase yang di kerjakan oleh pihak Kelurahan Kelapa Indah yang terkesan asal jadi.

“Kami warga merasa sangat kecewa terhadap pembangunan drainase yang terkesan asal jadi oleh pemborong yang di tunjuk oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kelapa Indah, betapa tidak air yang masuk kedalam drainase tidak mengalir dan malah membuat genangan air dimana-mana sehingga jalanan banjir di saat hujan dan menjadikan sarang nyamuk untuk berkembang biak,” keluhnya, Minggu (15/12/2019).

Saat dirinya dan beberapa masyarakat Kampung Buaran menegur ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Buaran agar menegur ketua BKM, tapi malah melempar lagi ke masyarakat agar langsung ke BKM saja karena pekerjaan tersebut langsung di kerjakan oleh BKM.

“Kami minta ke KSM Kampung buaran agar menegur Ketua BKM supaya proyek drainase dari kelurahan segera di perbaiki, malah kami di suruh langsung sampaikan ke BKM Kelurahan Kelapa Indah,” tambahnya.

**Baca juga: YPTD Tegaskan Sertifikat Kadaluarsa Calon Dirum PDAM TB Diperpanjang.

Hal senada di sampaikan oleh Muhammad Isro (24) dirinya sangat menyesalkan penerimaan yang kurang elok dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun Badan Swadaya Masyarakat (BKM) terkait keluhan warga.

“Seharusnya KSM maupun BKM keluhan warga itu merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab serta harus di tindak lanjuti, bukti mereka di bentuk sebagai pelayan masyarakat, bukan malah balik mengatakan warga yang kurang elok di dengar di kuping,” cetusnya.(Jic)

Kabar6-Acara peletakan batu pertama pembangunan Polres Metro Tangerang Kota di lakukan oleh Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang.

Dalam acara peletakan batu pertama turut di hadiri langsung oleh Walikota Tangerang Arif R. Wismansyah bersama Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Sekda Kabupaten Tangerang Muhammad Maesal Rasyid, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar dan Dandim 0506/Tangerang Wisnu Kurniawan.

Dalam sambutannya Walikota Tangerang mengatakan untuk pembangunan gedung kantor baru Polres Metro Tangerang akan di konsep Smart Office agar kenyamanan dan melayani masyarakat semakin baik dan terlayani dengan baik.

“Pembangunan dengan konsep Smart Office dan dengan kecanggihan yang akan di buat tentunya temen-temen Polri yang bertugas nantinya akan merasa nyaman sehingga kinerjanya semakin baik dalam melayani masyarakat, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk mendoakan yang terbaik agar pembangunan kantor Mapolres Metro Tangerang bisa berjalan lancar,” ucapnya, Selasa (10/12/2019)

Dalam pembangunan Polres Metro Tangerang Arif menambahkan Pemkot Tangerang akan memberikan bantuan 50 miliar rupiah dengan luar lahan 16.653 meter persegi.

“Kita tau peran dan kontribusi Polri terhadap kondusifnya sebuah daerah serta harmonisasi dinamika di masyarakat, untuk itu Pemkot Tangerang memberi dukungan dengan bantuan sebesar 50 miliar rupiah,” tambahnya.

Harapan yang sama juga di sampaikan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono, bahwa dengan anggaran dana pembangunan yang berasal dari masyarakat, anggota kepolisian bisa lebih menyatu dan dapat memberikan manfaat lebih baik bagi masyarakat

“Dengan anggaran besar yang di berikan oleh Pemkot Tangerang saya berharap anggota kepolisian bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mengayomi dan memelihara serta menjaga keamanan,” jelasnya.

**Baca juga: Beri Dukungan Timnas Indonesia, Pemkot Tangerang Gelar Nobar.

Senada Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Addul Karim menjelaskan bahwa pembangunan kantor baru menyangkut aspek pelayanan kepada masyarakat dan juga pelayanan kapasitas kantor bagi personil.

“Dengan mengusung konsep Smart Office, ramah lingkungan dan Eco Green saya berharap pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, pembangunan akan di mualai akhir tahun ini dan di targetkan selesai awal 2021,” terangnya.

Kapolres berharap dalam pembangunan Mapolres berjalan lancar dan semoga menjadi langkah baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. (Jic)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten konsen terhadap pembangunan berbasis gender. Hal ini sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009.

Demikian diungkap Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy saat menghadiri Peringatan Hari Ibu tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug Kota Serang (Selasa, 10/11/2019).

“Ini merupakan komitmen yang jelas dari Pemprov Banten untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berbasis gender, baik itu dalam program maupun dalam penganggaran program ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten,” tambahnya.

Perempuan Banten usia 15 tahun ke atas, lanjut Wagub Andika melansir data BPS, 47 persennya berkontribusi aktif terhadap pembangunan di Provinsi Banten.

“Kontribusi aktif tersebut tidak hanya mereka bekerja. Tetapi bagaimana mereka merawat keluarga dan anak-anaknya untuk tumbuh menjadi anak dan keluarga yang sehat. Hal itu berpengaruh kepada pembangunan Provinsi Banten,” papar Wagub Andika.

Lanjut Andika, Pemprov Banten juga memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan kemudahan aksesbilitas untuk dapat diberikan kepada masyarakat.

Dijelaskannya, pada tahun 2020 Pemprov Banten merancang program bagaimana masyarakat Banten yang tidak mampu dapat menerima pelayanan kesehatan dengan gratis bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Sosialisasi selfcare yang diselenggarakan PPI (Pita Putih Indonesia) membantu Pemrpov Banten untuk dapat memberikan fasilitas pembangunan kesehatan terhadap masyarakat Banten. Sosialisasi ìni harus sampai ke pelosok desa agar masyarakat yang ada di Banten terinformasikan dan mengetahuinya,” ungkap Wagub Andika.

**Baca juga: Gerindra Banten Tak Libatkan Mahasiswa Interview Wakil Cakada 2020.

Ketua PPI Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa menjelaskan, sosialisai selfcare meningkatkan pengetahuan, kesadaran, maupun keterampilan ibu-ibu supaya tetap sehat. mengajarkan cara-cara mengambil keputusan dan langkah-langkah segera yang harus diambil dalam kondisi kritis.

“Ketika perempuan sehat maka anak-anak, keluarga, komunitas, dan negara juga akan sehat,” pungkasnya.(Den)

Kabar6-Target pembangunan jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2019 meleset dari target perencanaan sebelumnya yang direncanakan.

Pasalnya, pada lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2019 kemarin, ada ruas jalan milik Pemprov Banten gagal dilelangkan, dan terpaksa dilelang ulang, yakni ruas jalan Mengger-Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, memuat kontruksi fisik pembangunan jalan milik Provinsi Banten tahun ini meleset dari target yang sebelumnya pernah direncanakan karena mengalami pengurangan volume sepanang 3 kilometer.

Kabiro Administrasi Pembangunan, Mahdani mengaku, dari kesemua ruas jalan yang dibangunkan Pemprov Banten tahun ini, hanya pada ruas jalan Mengger-Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, yang kontruksi fisiknya dikurangi pembangunannya tahun ini.

Mahdani mengaku hal itu disebabkan oleh pelaksanan lelang sebelumnya yang sempat gagal, sehingga harus dilelang ulang. Namun, karena waktu semakin sempit, kontruksi fisiknya menjadi berkurang sepanjang 3 kilometer.

“Cuma Mengger-Mandalawangi, kurang tiga kilometer,” terang Mahdani, kepada Kabar6.com, Rabu (4/11/2019).

Disinggung mengenai pembangunan di ruas jalan Citorek-Warung Banten, Kabupaten Pandeglang, atau yang biasa dikenal jalan menuju negeri diatas awan, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan karena ada 1,5 kilometer lagi kontruksi pembangunan yang masih terus dikerjakan, sementara waktu pelaksanaanya semakin sempit, sehingga dikhawatirkan tidak akan rampung sesuai waktu yang sebelumnya ditetapkan.

Lanjut Mahdani, pernasalahan tersebut saat ini sudah berhasil diatasi, dengan kata lain, pekerjaan kontruksi ruas jalan Citorek-Warung Banten saat ini kondisinya sudah rampung semua.

“Gak, udah beres semuanya,” katanya.**Baca juga: Polres Serang Kota Dalami Dugaan Investasi Dan Arisan Bodong.

Terkait pembangunan jalan Provinsi Banten tahun ini yang pembangunannya dikurangi tadi, sambung Mahdani, rencananya pembanguan ruas jalan Mengger-Mandalawangi akan dikerjakan lagi tahun depan dengan ikut digabungkan pada pelaksanaan pembangunan jalan Provinsi Banten tahun depan yang masih tersisa 14 kilometer lagi.

“Akan dikerjakan tahun depan, untuk dilebarkan,” katanya.(Den)

Kabar6-Berbagai permasalahan masih dihadapi Kabupaten Lebak yang telah berusia 191 tahun. Ironinya, permasalahan tersebut tak juga kunjung bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten.

“HUT Lebak jadi momentum mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut janji-janji pemerintah daerah yang tertuang dalam visi misi bupati dan wakil bupati,” kata korlap aksi HMI-MPO Cabang Lebak, Yusuf Permana di depan kantor bupati Lebak, Rabu (4/12/2019).

Aksi sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan polisi, bahkan nyaris adu jotos ketika petugas memadamkan api dari spanduk dan karton yang dibakar.

“Berbagai survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, tetapi faktanya banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya, kehidupan pasangan suami istri yang sudah seminggu tinggal di pos ronda, tetapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah,” ungkap Yusuf.

Di usia ke-191 tahun, pembangunan di kabupaten yang belum lama predikat daerah tertinggalnya dicabut ini dinilai belum merata.

“Faktanya, di beberapa wilayah, masyarakat berunjuk rasa menuntut pembangunan infrastruktur yang bukan tanpa alasan karena sudah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan,” sebut Yusuf.

**Baca juga: Ditanami Pohon Pisang Jelang HUT Lebak, Jalan Rusak Tak Jauh dari Kantor Bupati Diperbaiki.

“Kami menuntut pemerataan pembangunan di 28 kecamatan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan karena masih banyak warga yang hidup sengsara,” tegasnya.

Asda I Bidang Pemerintahan Setda Lebak, Al Kadri mengklaim, geliat pembangunan di Kabupaten Lebak mulai terjadi dalam 15 tahun terakhir.

“Kalau kita melihat pembangunan di Lebak baru 15 tahun ke sini kelihatan geliatnya. Sebelumnya memang lambat. Tapi dengan dukungan semua elemen masyarakat, insya Allah kami maksimalkan,” katanya.(Nda)

Kabar6-Ada beberapa alasan yang membuat LSM Lipanham melakukan somasi terhadap pelaksana pembangunan betonisasi jalan masuk menuju Stadion Mini Pagedangan dengan nilai anggaran Rp4.850.000.000 dari anggaran APBD 2018.

Sekjen Lipanham, Darussamin menegaskan, pihaknya melihat beberapa kecurangan yang dilakukan pelaksana proyek dalam pembangunan stadion tersebut.

“Spesifikasi pembangunan tak sesuai RAB, tidak ada pagar heable di RAB sementara di lapangan ada. Pengurukan di RAB 6800 kubik sementara di lapangan tak sesuai. Dan ada beberapa kecurangan lainnya,” jelas Darus kepada Kabar6.com, Rabu (20/11/2019).

Terpisah, pihak pelaksana pembangunan Stadion Mini Pagedangan, Lili, mengakui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pihaknya memang tak sesuai RAB.

“Saya akui pekerjaan itu diluar RAB. Tapi sudah atas persetujuan orang DTRB. Nih contohnya, tadinya di RAB 6800 kubik, kita pasang 1800 kubik,” jelas Lili kepada Kabar6.com, Rabu (20/11/2019).

**Baca juga: Pembangunan Stadion Mini Sarat Korupsi, LSM LipanHam Layangkan Somasi ke Polres Tangsel.

Pihaknya mengaku tak mengambil keuntungan sama sekali dari pembangunan stadion itu. “Yang diuntungkan malah dinas terkait itu pak. Kalau sudah begini harusnya dinas jangan tinggal diam dong. Jangan biarkan pelaksana pembangunan yang menanggung risiko sendirian,” beber Lili.

Lebih jauh Lili menuturkan, pihaknya sengaja membuat klarifikasi ini karena menyangkut nama baik perusahaannya. “Harusnya disini DTRB Kabupaten Tangerang juga transparan dong terhadap media dan masyarakat dengan memberikan klarifikasi,” tuturnya.(Jic)

Kabar6–Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Banten, Trias Utami mengatakan pembangunan fisik stadion atau sport center Banten akan dimulai pada 2020 mendatang. “Masih proses lelang. Jadi yang akan dibuat pertama itu memang stadion yah,” katanya, Rabu 13/11/2019.

Saat ini, kata Trias, telah dilakukan konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Banten terkait konsep pembangunan bangunan pendukung sport center seperu venue dan fasilitas lainnya.

Pembangunan sport center yang berada di Kampung Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang ini akan dimulai dengan pembuatan stadion utama dengan anggaran sebesar Rp 900 miliar yang bersumber dari APBD Banten.

Nantinya, stadion utama yang akan dibangun sesuai dengan standar internasional dengna kapasitas sebanyak 30 ribu penonton.

Trias mengatakan sport center ini nanti bisa digunakan untuk event olahraga berskala nasional maupun internasional seperti Piala Dunia U-19, PON (Pekan Olahraga Nasional) 2020 di Papua, dan saya juga belum cek PON 2024 dimana, lalu 2028 dimana.”

Untuk itu, kata dia, soal pembiayaan masih dipertimbangkan bisa dari swasta atau pemerintah pusat sehingga nantinya tidak mengandalkan APBD Banten.

**Baca juga: Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris di Banten, Terkait Bom Medan?.

Trias juga mengaku hingga saat ini banyak pihak swasta yang juga berminat untuk membangun vanue-vanue pendukung. “Yang minat banyak, kaya dari Tiongkok juga ada. Tapi, kita harus yakin apakah bener mau bangun,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Trias, untuk pembangunan stadion utama sport center diperkirakan akan selesai pada 2021 mendatang. “Minta doanya semoga pembangunannya lancar,” ujarnya. (Den)

Kabar6–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten menggelar konferensi media, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (12/11/2019).

Kegiatan tersebut untuk memfasilitasi penyebaran informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur di lingkup Pemprov Banten.

Hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Kominfo Komari, Plt Kepala Dinas PUPR Robby Cahyadi, dan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tyas Utami Amalia.

Kegiatan konferensi media yang diikuti wartawan yang biasa meliput di lingkup Pemprov Banten bekerja sama dengan Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten.

Kepala Dinas Kominfo Komari mengatakan, kegiatan konferensi media dimaksudkan untuk menyebarkan informasi pembangunan di Pemprov Banten.

“Sesuai dengan tupoksi, Kominfo berkewajiban menyebarkan informasi pembangunan di Pemprov Banten. Baik melalui media massa maupun melalui media lain yang dinilai dapat menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat,” katanya.

Khusus pada konferensi media hari tersebut, kata Komari, Kominfo menggandeng Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kedua instansi tersebut difasilitasi untuk menyampaikan informasi pembangunan, baik yang sudah dan yang akan dilaksanakan.

Komari juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten sudah memiliki aplikasi Jawara E-Gov. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat mengakses kegiatan pembangunan di lingkup Pemprov Banten.

**Baca juga: Konfrensi Media Bersama Pemprov Banten Dihujani Keluhan Keterbukaan Informasi Publik.

Sarana tersebut, kata Komari, juga akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan.

“Salah satu media yang kami gunakan untuk menyosialisasikan pembangunan adalah Jawara E-Gov. Masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan melalui aplikasi tersebut,” ucapnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas PUPR Robby Cahyadi memaparkan capaian-capaian pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan dan rencana pembangunan tahun 2020. Begitupun Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang banyak membicarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.(Den)