Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar kenaikan retribusi tidak memberatkan masyarakat.

Pimpinan Fraksi PDIP DPRD Lebak, Enden Mahyudin, mengatakan, kenaikan retribusi harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat yang saat ini dalam pemulihan ekonomi imbas pandemi.

“Mau tidak mau sasaran retribusi dan pajak kan masyarakat. Tapi kami harap kenaikannya diselaraskan, dihitung lah kelayakan kenaikannya, jangan sampai memberatkan masyarakat,” kata Enden kepada Kabar6.com, di Rangkasbitung, Senin (8/8/2022).

Ia tidak mempermasalahkan rencana pemerintah daerah untuk menaikkan tarif retribusi sebagai upaya dalam meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) dari berbagai sektor.

“Memang perlu untuk meningkatkan pendapatan karena kondisi keuangan kita agak sulit. Sepanjang selaras dengan aturan yang ada, enggak ada masalah ya,” ujarnya.

Satu lagi hal penting yang harus jadi perhatian pemerintah daerah, sambung Enden, adalah upaya mencegah bocornya pendapatan dari retribusi yang ditarik.

“Sistemnya harus dibuat non tunai, digitalisasi ya, ini yang bagus dan tidak akan kecolongan. Sepanjang masih dilakukan tunai potensi (Bocor) akan besar,” kata Enden

Sebagai informasi, Pemkab Lebak sedang melakukan penyesuaian tarif retribusi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan daerah. Regulasinya masih digodok oleh pemerintah daerah.

Dengan penyesuaian yang dilakukan maka akan ada sejumlah tarif retribusi yang mengalami kenaikan, di antaranya retribusi pelayanan pasar (Salar) dan sampah.

“Bukan cuma pasar tapi keseluruhan di OPD pengampu retribusi, hampir semuanya melakukan penyesuaian,” kata Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lebak, Ajis Suhendi, kepada Kabar6.com, di Rangkasbitung, Selasa (26/7/2022).

**Baca juga: DPRD Puji Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Lebak

Ajis menjelaskan, kenaikan retribusi menjadi keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang dituntut dalam kemandirian fiskal.

“Karena beban APBD kemudian dana transfer relatif tidak mengalami kenaikan yang signifikan yang akhirnya kita harus mengoptimalkan sumber-sumber PAD (Pendapatan asli daerah) kita,” terang Ajis.(Nda)

Kabar6 – DPD PDI Perjuangan mengecam pernyataan Asep Abdullah Busro, pengacara Gubernur Banten yang menyatakan bahwa pelaporan buruh ke Polda Banten hasil konsultasi ke Presiden Jokowi dan koordinasi dengan Kapolri.

PDI Perjuangan menyatakan hal itu sebagai bentuk lempar tanggung jawab seorang Wahidin Halim ke kaum buru. PDI Perjuangan meminta Asep Abdullah Busro tidak menarik-narik Jokowi dalam pusaran konflik Wahidin Halim dengan buruh.

“Wahidin Halim itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Gubernur dan pengacara enggak usah bawa-bawa nama presiden dalam permasalahan polemik dengan buruh,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten, Asep Rakhmatullah, melalui pesan elektroniknya, Kamis (30/12/2021).

Asep meyakini bahwa Jokowi tidak mendapatkan laporan utuh atas penggerudukkan ruang kerjanya. Jika melapor, seharusnya Wahidin Halim menceritakan seluruhnya ke Presiden Jokowi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Banten itu mendesak Wahidin Halim tidak membawa nama Presiden dan Kapolri, untuk menutupi rasa malunya yang tidak bisa memimpin di Banten.

“Saya rasa presiden tidak di beri laporan utuh terhadap kejadian buruh sampai bisa merangsek ke ruangan gubernur. Jangan untuk menutupi rasa malu dan ketidak mampuan beliau dalam memipin daerah, beliau harus bawa nama presiden dalam hal pelaporan ke polisi, kan lucu,” terangnya.

Jabatan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten akan habis dalam beberapa bulan kedepan. Seharusnya dia mengakhiri masa jabatannya dengan baik, arif dan bijaksana. Sehingga lebih baik mencabut laporan buruh ke Polda Banten.

**Baca juga: Sat Resnarkoba Polres Serkot Tangani Penyelundupan Narkoba Ke Lapas Kelas IIA Serang

Jika tidak di cabut, dikhawatirkan bisa terjadi kegaduhan di masyarakat dan kalangan buruh. Terlebih, akan ada catatan buruk dalam karir politiknya yang mempolisikan buruh.

“Saya rasa untuk tidak berkepanjangan, cabut laporan, minta maaf pada buruh, lakukan islah, biar Gubernur bisa mengerjakan tugas yang lainya sebagai kepala daerah. Sisa masa jabatan beliau tinggal 4 bulan,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Vaksinasi untuk masyarakat terus digencarkan. Kali ini, DPD PDI Perjuangan Banten dan DPD Taruna Merah Putih (TMP) Banten yang bekerjasama dengan Yayasan Satu Hati Berbakti (Sahati) dan Kementerian Kesehatan.

Sebanyak 1.300 warga mendapatkan dosis vaksinasi kedua di Lapangan Balai Warga, Perumahan Warga Sentosa Sejati RW 05, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Sabtu 11 September 2021.

Wakil Ketua DPD Taruna Merah Putih Banten, Suparmi mengatakan, pihaknya melakukan vaksin dosis kedua, lanjutan dari dosis satu. Vaksin yang diberikan tersebut berjenis Sinovac.

“Sebanyak 1.300 vaksin yang sudah kita siapkan,” ujar Suparmi.

“Jadi, memang target kami saat ini menyelesaikan dosis kedua dulu, baru nanti mulai lagi dosis pertama ke wilayah yang lain,” tambahnya.

Suparmi menjelaskan, saat ini tercatat sudah 6.000 dosis vaksin yang difasilitasinya telah disuntikan kepada warga Tangerang agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

“Kami ingin Indonesia cepat pulih dari Covid-19 ini. Maka, kami keliling di Banten, di Tangerang sudah beberapa kali gelar vaksin,” jelasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Lisiawati Lase menambahkan, penyelenggaraan vaksinasi dari DPD PDI Banten dan stakeholder lainnya digelar di Pasar Kemis ini sangat membantu percepatan vaksinasi.

“Terima kasih kami ucapkan untuk DPD PDI Banten, TMP Banten, Yayasan Sahati yang sudah membantu program pemerintah, yaitu percepatan vaksinasi Covid-19 ini. Dan kami di sini sudah ada peningkatan untuk vaksinasi sekitar 30 persen,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan, semoga ada pihak-pihak lain yang turut membantu program percepatan Covid-19 di Kabupaten Tangerang. Sebab, pada akhir tahun 2021 ini Kabupaten Tangerang menargetkan 40 persen warganya bisa tervaksin. Sehingga bisa memutus mata rantai Covid-19.

“Dan kami juga mengimbau, kepada warga meski sudah divaksin dosis kedua untuk tetap menaati protokol kesehatan, karena tanpa itu sia-sia,” terangnya.

**Baca juga: Gerindra Banten Gelar Vaksinasi Dosis 2 Serentak di 24 Titik

Ketua RW 05 Kelurahan Kuta Jaya, Arief Fadilah, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena warganya telah divaksinasi Covid-19.

“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan mensukseskan vaksinasi. Kami sangat terbantu dan tertolong. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita semua, yaitu kesehatan pulih Indonesia bangkit,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kasus dugaan penggelapan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kembali bergulir di Kota Tangerang. Warga Kelurahan Batusari yang tidak pernah mendaftarkan atau memberikan data kependudukannya kepada petugas pekerja sosial masyarakat (PSM) namun terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak Tahun 2018.

Anggota DPRD Kota Tangerang Anggraini Jatmika Ningsih mengatakan, dua orang warga Keluarga Batusari yakni Sukilah (49) dan Ita Puspisari (31) melalui kuasa hukumnya Darwin Silaban mengadukan ke DPRD terkait penggelapan dana PKH tersebut.

“Mereka kesini mengadukan adanya dugaan penggelapan dana PKH milik warga Kelurahan Batusari,” ujar Mika sapaan akrabnya, Senin (28/6/2021).

Politisi dari PDIP ini menjelaskan, dugaan penggelapan dana PKH itu disampaikan oleh kedua korban yang didampingi kuasanya hukumnya. Awalnya, adanya informasi dari koordinator pendamping, Muaz yang menyampaikan bahwa Sukilah dan Ita Puspitasari telah terdaftar sebagai penerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH) sejak Tahun 2018. Baca Juga: Wali Kota Tangerang Intruksikan Mikro Lockdown di Tingkat RW-RT

Meski demikian, kata Mika, keduanya sejak dinyatakan aktif penerima manfaat dari PKH baik bantuan pangan nontunai (BPNT) maupun yang tunai dari pemerintah sampai tahun 2021, keduanya tidak pernah mendapatkan haknya.

Selain itu, keduanya mengaku tidak pernah menerima ATM beserta buku rekening bank yang diperuntukan menerima bantuan tersebut. Kemudian Muaz mengarahkan kedua korban dugaan penggelapan dana PKH untuk membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian. Padahal Sukilah dan Ita Puspitasari tidak pernah menerima ataupun memiliki buku rekening beserta kartu ATM nya.

Sukilah dan Ita Puspitasari, lanjut Mika, kemudian melakukan print out buku rekening. Diketahui dalam buku rekening tersebut terdapat saldo terakhir atas nama Ita Puspitasari sebesar Rp7.542.398 sementara atas nama Sukilah senilai Rp6.163.116. keduanya pun merasa kaget bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai penerima manfaat PKH itu.

“Karena itu kita akan memanggil pihak bank yang mengeluarkan rekening atas nama kedua korban dugaan penggelapan dana PKH tersebut. Dan Dinas sosial. Kita akan meminta penjelasannya,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, kata Mika, pada tahun 2017 adanya oknum Dinsos menyampaikan memo kepada pihak bank agar buku rekening beserta kartu ATM penerima manfaat PKH tersebut diberikan kepadanya.

“Ada informasi yang masuk ke saya, katanya tahun 2017 lalu ada oknum Dinsos kasih memo meminta pihak bank agar buku rekening beserta kartu ATM penerima manfaat PKH tersebut diberikan kepadanya,” terangnya.

Mika menegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran terkait dugaan penggelapan dana PKH tersebut.

“Kita akan telusuri siapa sih yang megang buku rekening dan kartu ATM kedua penerima manfaat PKH ini,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD dari Partai Demokrat Dedi Fitriadi mendorong masyarakat Kota Tangerang yang memiliki kasus yang sama agar mengadukannya ke pihak DPRD. Karena kasus dugaan penggelapan dana PKH ini seringkali terjadi di Kota Tangerang bahkan di wilayah lain.

“Kita minta masyarakat yang merasa dirugikan terkait kasus yang sama agar tidak takut untuk mengadukan hal ini. Sebagai wakil rakyat, kita akan advokasi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Parjuangan Kota Tangerang Selatan (PDIP Tangsel) akan melaksanakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) pada tanggal 22 Mei 2021 mendatang.

Ketua Fraksi PDIP Tangsel, Putri Ayu Anisya menerangkan, Rakercab nanti akan mengangkat tema ‘Cetak Kuat Indonesia Maju dan Berdaulat’. Pada Rakercab ini akan membahas dan menyusun strategi keorganisadian, pemenangan, Pemilu 2024 dan program kerja.

Ayu menjelaskan, Rakercab nanti juga akan membahas mengenai evaluasi dari program yang telah dilakukan, pemaparan capaian bidang organisasi, pemaparan pemetaan Pemilu 2024 oleh bidang pemenangan pemilu, pemaparan program kerja PAC, Badan dan Sayap partai, pembahasan 3 Pilar partai.

“Serta akan menyusun point-point rekomendasi yang nantinya akan dibawa di Rakerda dan Rakernas mendatang,” ujarnya kepada Kabar6.com melalui press release, ditulis Rabu (19/5/2021).

Mengingat masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, Ayu mengatakan, Rakercab tahun ini akan dilaksanakan secara virtual dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah.

“Rakercab nanti akan diikuti secara daring oleh seluruh pengurus PAC dan Ranting dari kantor atau sekretariatnya masing-masing. Sedangkan untuk Pengurus DPC, Badan dan Sayap Partai akan berkumpul di kantor DPC PDI Tangsel. Rencananya, DPP dan DPD juga akan hadir secara Virtual untuk membuka dan memberikan arahan kepada seluruh peserta Rakercab,” terangnya.

**Baca juga: Soal Banjir di Kampung Bulak Pilar Panggil Jaya Real Property

Untuk teknis pelaksanaan Rakercabnya nanti, Ayu mengatakan, DPP sudah memberikan bantuan 61 unit komputer untuk dibagikan kepada 7 PAC dan 54 Ranting. Selain itu, Ayu menjelaskan, pihaknya juga telah memberikan keterampilan kepada seluruh kader dalam mengoperasikan komputer dan penggunaan internet.

“PDIP Tangsel terus bertekad untuk terus bertransformasi menjadi partai modern, karena bertahan atau tidaknya sebuah organisasi, sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tangerang membagikan bantuan kepada salah satu warga di kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari yang hidupnya dalam kondisi cukup memperihatinkan, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut langsung diberikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang sekaligus Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo.

Gatot mengatakan, Kota Tangerang sebagai kota maju tidak boleh ada warganya hidup secara tidak layak, terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Bantuan telah banyak dialokasikan oleh pemerintah karena masyarakat pasti sangat membutuhkan.

“Kami dari PDI Perjuangan Kota Tangerang membagikan bantuan, agar masyarakat hidup secara layak baik sandang, pangan maupun papan. Tidak boleh ada di Kota Tangerang warganya hidup dibawah kemiskinan, bantuan telah banyak dialokasikan oleh pemerintah. Ingat pemimpin selain bertanggung jawab kepada rakyat juga kepada Tuhan YME, berdosa kita jika membiarkan,” kata Gatot kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan mengatakan, struktur Partai PAC dan Ranting turut bersama ikut membagikan karena ini adalah aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka di wilayah.

“Partai kami selalu mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, struktur partai kami harus selalu berada di tengah masyarakat, mendengar apa yang menjadi permasalahan warga” tegas Andri

Andri menjelaskan, bantuan yang diberikan berisi beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta kasur. Karena setelah ditinjau langsung ke lokasi warga kebutuhannya ternyata bukan hanya sandang melainkan juga sarana tempat tinggalnya.

“Bantuan yang dibagikan berupa segala jenis kebutuhan langsung, seperti beras, minyak gula dan sarana kasur. Kebutuhan ini kita telah sesuaikan dengan kondisi lapangan setelah kita tinjau lokasi,” jelasnya.

**Baca juga: Keren! Tanah Tinggi Punya Kampung Pink

PDI Perjuangan Kota Tangerang, Andri berharap masyarakat untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tetap membangun rasa saling gotong royong dan solidaritas sosial terhadap sesama. (Oke)

Kabar6-Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Drajat Sumarsono meminta Sekretariat Dewan (Sekwan) harus mengambil inisiatif melakukan swab test keseluruhan yang berada dikantor lembaga DPRD Kota Tangsel.

Hal itu dilakukan karena diketahui Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Ferdiansyah, dinyatakan positif Covid-19 dan sempat mengikuti rapat Paripurna dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Drajat mengatakan, swab test bukan hanya diperuntukan kepada anggota DPRD, melainkan juga kepada seluruh staf di gedung DPRD. ** Baca juga: Pasca Anggota DPRD Positif Covid, IDI Tangsel Sarankan Swab Massal

“Setelah diketahui itu bagaimana antisipasi dari DPRD, karena kita didalam satu ruangan Paripurna dan Bamus (Badan Musyawarah, red) maka semua anggota DPRD Swab Test saja untuk mengetahui hasil,” ujar Drajat saat dimintai tanggapan wartawan melalui WhatsApp, Jumat (8/1/2021).

Drajat menjelaskan, bagi yang tidak sempat maka Sekwan harus mengambil inisiatif dan antisipasi, hal itu dilakukan agar tidak ada yang tertular dan menularkan.

Drajat memaparkan, Sekwan bisa mengambil inisiatif menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Tangsel atau bekerja sama dengan salah satu Rumah Sakit di Kota Tangsel untuk melakukan swab test keseluruhan.

Drajat menyampaikan, dirinya mengapresiasi saat ini sudah ada tindak lanjut dengan penyemprotan seluruh Gedung DPRD. Hanya saja tinggal pribadi anggota dewan masing-masing termasuk staff dan Sekwan.

“Sekwan harus inisiatif, tadi didalam pimpinan AKD (Alat kelengkapan Dewan, red) juga sudah saya sampaikan Sekwan harus inisiatif mengambil Swab massal,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pasangan calon (paslon) Bupati – Wakil Bupati Pandeglang, Irna Narulita-Tanto Warsono Arbam resmi mengantongi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Penyerahan SK oleh Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi di Sekretariat DPD PDIP Banten, Kota Serang, Selasa (25/8/2020).

“Hari ini kita serahkan SK dari DPP PDIP, untuk selanjutnya Irna-Tanto melanjutkan pembangunan Kabupaten Pandeglang kedepan,” tegas Ade, kepada wartawan.

Menurut Ade, sejumlah partai lainnya juga telah sepakat untuk mendukung paslon Irna-Tanto pada Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 ini. Pasangan petahana ini juga didukung PAN, Golkar, PBB, PKS, Nasdem dan Demokrat.

“Itu artinya semuanya percaya terhadap kepemimpinan Irna.baik parpol maupun masyarakat (koalisi gemuk). Ketika infrastrktur membaik, disitu akan menumbuhkan kepercayaan rakyat,” katanya.

Sementara itu, calon Bupati Pandeglang, Irna Nurulita mengaku senang dengan semakin banyaknya parpol yang memberikan surat rekomendasinya dan SK-nya.

“Kalau semakin solid, maka akan semakin baik. akan banyak masukan juga dari partai pengusung yang lain setelah ikut bergabung. Terutama dalam mengembangan pandeglang kedepan nantinya bersama koalisi,” katanya.

Saat disinggung keinginan Irna sebelumnya yang sebetulnya tak ingin melawan kotak kosong, melihat hampir semua parpol diborong, dirinya mengaku tak kuasa menolak ajakan untuk berkoalisi bersama dengan parpol lain.

**Baca juga: Kepala Kanwil ATR/BPN Banten Gelar Rapid Tes Covid 19 bagi Seluruh Pegawainya.

Calon Wakil Bupati Pandeglang, Tanto W Arbam mengatakan, dengan banyaknya bergabung parpol, bukti kepercayaan partai kepada paslon Irna-Tanto untuk membawa Kabupaten Pandeglang kearah yang lebih baik lagi kedepan.

“Sebelum mereka (parpol) memberikan rekomnya ke kita, pastinya sudah berdasarkan survei dan penilaian. Jadi semua pasti ada dasarnya,” katanya.(Den)

Kabar6-Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel),Wanto Sugito meminta kepada seluruh kader hingga relawan langsung bergerak masif mendukung serta memenangkan pasangan calon Muhamad-Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel 2020.

“Saya ingin semuanya pasang foto Muhamad-Rahayu di profil WhatsApp,” katanya di Serpong, Selasa (11/8/2020).

Wanto juga berpesan para kader serta pendukungnya untuk mempublikasikan foto-foto Muhamad-Rahayu di akun media sosial masing-masing.

Para kader, relawan hingga simpatisan, lanjut Wanto, jangan sampai terbuai dengan bertenggernya ribuan alat peraga bergambar Muhamad-Rahayu. Sebab alat peraga yang berdiri di berbagai sudut jalan belum menjamin kemenangan pasangan calon kepala daerah yang dijagokan.

**Baca juga: Sah, PDI Perjuangan Usung Muhamad-Rahayu di Pilkada Tangsel 2020.

“Tapi bisa mencoblos sambil mengajak masyarakat pemilih di 2.965 TPS untuk memilih Muhamad-Rahayu,” jelas Klutuk, sapaan akrab Wanto Sugito.

Hingga saat ini pasangan calon Muhamad-Rahayu diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Keduanya punya dukungan masing-masing delapan kursi di parlemen Kota Tangsel.(yud)

Kabar6-Ditinggal Muhamad, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangssl) kembali melakukan komunikasi politik kepada semua partai, Selasa 21 Juli 2020.

Hal itu mengingat bahwa Muhamad telah mendapatkan restu dari Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk berpasangan dengan Rahayu Saraswati. Rahayu adalah politisi Gerindra dan juga keponakan Pravowo.

Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan, Andreas Arie R Nugroho menerangkan, surat tugas resmi dari DPP PSI pada tanggal 11 Juli 2020 bahwa akan mengusung Muhamad – Azmi telah kadaluarsa.

“Surat tugas itu menjadi batal secara hukum karena bapak Muhammad telah berpasangan dengan Ibu Rahayu Saraswati, sebagai pasangan yang diusung oleh PDIP dan Gerindra,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Kabar6.com, Selasa (21/7/2020).

Lanjut Andreas, pihaknya menyambut baik keputusan dari PDIP dan Gerindra sebagai kegembiraan demokrasi di Kota Tangsel.

**Baca juga: KPK Beri Tenggat 1 Bulan Pemda Selesaikan Inventarisir Aset.

“Dengan tidak berlakunya surat tugas PSI tersebut, maka PSI memiliki kebebasan untuk melakukan komunikasi politik dengan semua partai dan kandidat untuk mencari kemungkinan terbaik untuk kepentingan rakyat Kota Tangerang Selatan,” terangnya.

“Kami akan tetap melanjutkan tugas kami untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2020 di Kota Tangerang Selatan,” tutupnya.(eka)