Kabar6-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana penghapusan tenaga kerja honorer di tubuh pemerintah.

Seorang honorer disalah satu instansi di Kabupaten Pandeglang, Hafidz Hasan Ruki mengaku pasrah dengan wacana yang sedang digodok tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain harus mengikuti aturan pemerintah.

“Kalau dibilang adil atau tidak, saya rasa tidak adil. Apalagi yang berumah tangga memang agak kaget liat berita. Karena kalau dihapus tapi tidak ada kepastian, gimana penghasilan kami? Apalagi beberapa memang tidak punya pekerjaan sampingan. Yang pasti, saya dan rekan-rekan lainnya jangan sampai nganggur lah,”katanya, Selasa (21/1/2020).

Padahal dia merasa bersyukur sudah menjadi tenaga honorer meski belum memeroleh perhatian yang layak. Akan tetapi, kondisi saat ini dianggapnya lebih baik ketimbang harus menganggur.

“Perhatian dari pemerintah saat ini memang tidak cukup, sih. Tapi sudah kerja saja sudah bersyukur, rejeki setiap hari ada saja kalau kitanya ikhtiar dengan niat baik,” bebernya.

**Baca juga: Catut Nama, Polres Pandeglang Tunggu Laporan Wabup Tanto.

Hanya dia mengungkapkan, semestinya pemerintah mengangkat tenaga honorer saat ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, banyak honorer di Pandeglang yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.

“Pemerintah harusnya mengangkat PPPK kalaupun tidak bisa angkat sebagai PNS. Di Pandeglang banyak rekan honorer yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun bahkan ada yang sudah lebih dari 35 tahun,” keluh pria yang sudah tujuh tahun mengabdi sebagai honorer itu.(Aep)

Kabar6-Nama Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban di duga menjadi korban penipuan orang tak dikenal. Ia di catut namanya oleh OTK saat menghubungi pengusaha tambang di kecamatan Munjul.

Pengusaha tambang batu dari CV Menara Biru Resources Feri Iskandar menceritakan kejadian saat dirinya di hubungi orang yang mengatasnamakan Tanto pada hari Kamis lalu.

Menurutnya, hal itu bermula saat salah seorang anggota Satpol PP Ade menghubunginya jika ada orang yang hendak menelponnya terkait tambang yang ia kelola. Karena merasa tidak ada persoalan dengan tambangnya ia mempersilakan Ade memberikan nomor teleponnya.

Selang beberapa jam, oknum tersebut langsung menghubungi Feri. Awalnya ia menanyakan banyak hal terkait kondisi dunia pertambangan di Pandeglang. Menurutnya, oknum tersebut menyarankan untuk tak segan untuk menyampaikan jika ada masalah di lapangan.

“Kan saya nya ini dengan siapa, dia langsung jawab, masa gak kenal saya kan bapak haji. Kalau Feri gak tahu siapa-siapanya dia yang memperkenalkan diri (sebagai wakil Bupati),” terangnya, Senin (20/1/2020).

Lantaran belum mengenal suara Wakil Bupati Pandeglang, sehingga Feri tidak menaroh rasa curiga. Apalagi ia sempat mengatakan, jika ingin bertemu harus melalui proses protokoler. Kendati demikian, ia mengaku tetap berhati-hati, khawatir langkah yang diambil Tanto diluar kewenangannya.

“Cuman ya kita juga tetap hati-hati khawatirnya Feri datang ke situ dengan niatan ingin silaturahim, takut ada yang menyalahgunakan kebijakan,” terangnya.

Kecurigaan Feri muncul jika orang yang menghubunginya bukan Wakil Bupati, setelah ia bertanya ke salah satu pejabat di Pandeglang bernama Roni. Dari situlah ia menduga orang tersebut terindikasi hendak menipunya dengan mencatut nama wakil Bupati.

“Kalau masalah curiganya enggaknya saya kan belum kenal sama suara pak wakil. Cuman setelah nanya ke Pak Roni ternyata bukan, ini kayanya mau nipu, tapi indikasi nipunya seperti apa Feri gak tahu,” ujarnya.

Usai percakapan tersebut, orang tersebut sempat menghubungi Feri sebanyak tiga kali tetapi tidak direspon. Dalam percakapan itu, kata Feri tidak ada permintaan uang kepadanya hanya saja, ia diminta untuk menghadap ke Bupati atau wakil Bupati Pandeglang. Ia makin berhati-hati setelah orang tersebut begitu fulgar terkait pencalonan Bupati Incumbent Irna Narulita – Tanto Warsono Arban kembali maju.

“Kalau permintaan khusus gak ada, dia cuman minta saya ketemu dengan ibu bupati dan wakil bupati, kalau permintaan finansial gak sih. Karena mungkin dia nelpon ke Feri orang ya begini – begini kan. Cuman dia fulgar banget ngomongin masalah pencalonan. Itu yang membuat saya berhati-hati di sana,” tandasnya.

Mengetahui namanya dicatut diduga digunakan untuk penipuan, Wakil Bupati Tanto mengaku dirinya merasa dirugikan. Terkait peristiwa tersebut, Tanto akan melaporkan kasus tersebut ke Polres Pandeglang.

**Baca juga: Setelah Dibongkar, Ternyata Ini Penyebab Muncul Hawa Panas di Pandeglang.

“Adanya indikasi dugaan penipuan by phone, ini kan momen Pilkada. Insyaallah kita akan teruskan ke Polres Pandeglang melalui bagian hukum. Saya sangat dirugikan, tapi saya percaya, InsyaAllah polres bisa menindaklanjuti bisa menangkap oknum itu,”ungkap Tanto.

Langkah hukum diambil supaya tidak ada korban dari ulah oknum tersebut, apalagi saat ini menjelang penyelenggaraan Pilkada Pandeglang. Nantinya juga Pemkab Pandeglang akan menginstruksikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat.

“Nanti kita intrupsi langsung melalui sekda, bukan hanya wabup termasuk nanti bupati juga, karena ini momen kritis khawatir banyak dimanfaatkan hal-hal yang tidak baik oleh oknum supaya tidak ada korban,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Setelah di bongkar, hawa panas yang keluar dari rumah Maya (55) warga Kampung Nelayan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang baru diketahui penyebabnya. Ternyata hawa panas itu berasal dari arde listrik dari milik pemilik rumah.

Kapolsek Labuan Kompol Toto Hartono mengatakan, setelah dilakukan pembongkaran pada bagian lantai dan mematikan aliran listrik, hawa panas tersebut berangsur menghilangkan.

“bukan karena ada gasnya. Pas dibongkar dicoba matikan listriknya, hawa panasnya mulai hilang setelah dimatikan,”kata Toto, Senin (20/1/2020).**Baca juga: Heboh Hawa Panas di Pandeglang, Lantai Rumah Warga Dibongkar.

Setelah itu Toto pun meminta bantuan kepada pihak PLN untuk diperbaiki. Namun Toto tak mengetahui apakah ada kesalahan saat memasang arde tersebut, hanya saja saat di cek ada aliran listrik ke arde tersebut. Pemilik rumah, kata dia, tidak mengetahui jika arde listriknya bermasalah. Apalagi pemilik rumah tidak begitu paham soal kelistrikan karena terbilang sudah lanjut usia.

“Jadi salah masang atau apa itu, ada aliran listrik yang masuk ke arde. Karena ada setrumnya muncul hawa panas yang menguap ke lantai. Arde dari arde pemilik rumah yang ditempati, karena sudah lama gak dibuka. Apalagi udah tua ibu-ibu gak ngerti, tahunya nyalain listrik saja,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang mencatat, tahun 2019 lalu sebanyak 165 Kepala Keluarga (KK) dinyatakan lepas sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Ratusan KK yang graduasi itu, dianggap tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima PKH.

Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah menjelaskan, ratusan KK yang graduasi itu didapati setelah pihaknya melakukan survei terhadap penerima PKH.

“Mungkin dia pada saat disurvei ke lapangan, kriteria untuk mendapatkan PKH tidak ada. Contoh anak sekolah enggak ada, ibu hamil, menyusui, bayi balita tidak ada,” ujarnya saat ditemui di gedung Setda Pandeglang, Senin (20/1/2020).

Meski ada ratusan KK yang dianggap telah graduasi, namun Dinsos tidak bisa serta merta mengisinya dengan peserta yang baru. Padahal, ada sekitar 49 ribu warga miskin di Pandeglang dari total 113,344 jiwa yang terdata. Sebab, Dinsos harus evaluasi terlebih dahulu.

“Mereka yang graduasi, tidak bisa begitu saja diisi dengan yang baru. Kan data kemiskinan kita kan ada 113,344 jiwa. Yang baru menerima PKH 64,177. Jadi sisa masih banyak tuh yang belum mendapat PKH,” jelasnya.

**Baca juga: Percepatan Penetapan Geopark Butuh Dukungan Pemprov Banten.

Nuriah melanjutkan, 165 KK yang graduasi dari PKH itu akan tetap mendapat pendampingan dari pemerintah. Mereka yang merintis usaha kecil, akan diarahkan untuk mendapat bantuan lain semisal Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan begitu, keluarga bisa mandiri dan sejahtera dalam hal ekonomi.

“Jadi KUBE jangan mencari kelompok lain, beri pendampingan mereka yang mulai lepas dari kemsikinan supaya mandiri,” tandas mantan Camat Cimanuk itu.(Aep)

Kabar6-Bupati Pandeglang menerangkan, penetapan Geopark Ujung Kulon butuh dukungan administratif dari Provinsi Banten. Irna juga meyakini apabila Geopark Ujung Kolon ditetapkan, tentu akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pandeglang,

“Yang pastinya ini akan berdampak pada kemajuan daerah di Banten khususnya Banten Selatan, sehingga wilayah ini bisa setara dengan Kabupaten lainya yang ada di Banten Utara, jadi wajar kalo kami ingin segera Geopark ini ditetapkan,” kata Irna saat rapat pengembangan Geopark ujung kulon di Pendopo Pandeglang, Senin (20/1/2020).

Sementara, Pemprov Banten siap mendukung percepatan penetapan Geopark Ujung Kulon di Pandeglang. Sebagai wujud dukungan administratif, dikatakan Al Muktabar, pihak nya akan mempersiapkan hal yang dibutuhkan guna suksesnya Geopark Ujung Kulon.

“Karena Bupati menyampaikan bahwa untuk ditetapkannya Geopark Ujung Kulon butuh dukungan administratif dari Provinsi Banten, untuk itu kita berbagi tugas untuk mengerjakan sesuai kewenangan kami,” katanya.

**Baca juga: Heboh Hawa Panas di Pandeglang, Lantai Rumah Warga Dibongkar.

“Kita lihat sesuai segmentasi, mana yang sifanya teknis mana yang bisa dilakukan kapasitas antar wilayah,”sambungnya.

Lebih lanjut, Muktabar mengatakan jika penetapan geopark adalah salah satu upaya menjaga kelestarian alam. “Potensi yang dimiliki harus dilestarikan, seperti halnya di Pandeglang yang memiliki banyak sumber daya alam,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Warga akhirnya membongkar lantai setelah munculnya hawa panas di rumah Maya (55) di Kampung Nelayan 1, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Pembongkaran itu setelah saran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Banten setelah mengecek ke lokasi.

Kapolsek Labuan Kompol Nono Hartono mengatakan warga bersama Babinkamtibmas akan membongkar bagian lantai yang mengeluarkan hawa panas di rumah Maya tersebut. Hal itu berdasarkan saran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Banten setelah mengecek ke lokasi.

“Pertama dibuka dulu kramiknya yang menutupinya, listrik juga dimatikan dulu,” kata Nono, Minggu (19/1/2020).

Hawa panas tersebut dikhawatirkan berasal dari instalasi listrik yang terkelupas dan Septic tank. Namun jika tidak ada perubahan, kata dia, hal itu juga bakal ia laporkan kembali ke pihak Dinas ESDM.

**Baca juga: Heboh, Hawa Panas Muncul di Rumah Warga Pandeglang.

Terkait adanya bau gas yang dirasakan warga setempat menempelkan jarinya ke lubang bagian depan rumahnya Maya. Nono belum bisa memastikan, karena buahnya pun berubah-ubah, terkadang hawa panas itu mengeluarkan bau seperti air comberan.

“Karena dikhawatirkan ada aliran listrik yang terkelupas, atau arde atau bekas spiteng. Hari ini dibuka dulu, nanti dilihat, ada perubahan atau tidak, nanti kalau emang masih saja, saya akan laporkan kembali ke distamben, nanti Distamben, akan meneliti kembali. Langkah ya ini dibuka dulu untuk membuka lubangnya untuk lebih besar. Gak bau sih, kadang-kadang, ada bau comberan, belum bisa kelihatan ada gasnya. Kalau hawa panas ada sekitar 40 derajat Celcius,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-MAW (45) Oknum perangkat desa di Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang ditangkap polisi karena kasus narkotika jenis sabu. MAW ditangkap Satresnarkoba Polres Pandeglang kedapatan memiliki sabu sebanyak kurang lebih 0,43 gram sabu.

Kasatnarkoba Polres Pandeglang AKP David Adhi Kusuma menjelaskan, MAW ditangkap di pinggir jalan yang berlokasi di Kampung Bajeg, Desa Kolelet, Kecamatan Picung pada Sabtu (11/1/2020) kemarin. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapatkan barang haram tersebut plastik bening berisikan narkotika jenis sabu.

“Ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap MAW di temukan satu bungkus bekas kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di saku jaket sebelah kanan yang digunakan MAW,” kata David, Sabtu (18/1/2020).

Setelah dilakukan interogasi petugas, pelaku membenarkan jika barang haram tersebut miliknya yang dibeli pelaku dari R yang kini statusnya menjadi Daftar Pencarian orang (DPO).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) subsider Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

“Selanjutnya tersangka dan barang bukti di amankan ke Ruang Satresnarkoba Polres Pandeglang guna pemeriksaan lebih lanjut,” tutupnya.

Sementara, Camat Picung Ahmad Fathoni membenarkan, ada perangkat desa di Kecamatan Picung ditangkap polisi karena kasus sabu. Ia menghormati proses hukum terhadap MAW. Menurutnya, jika sudah ada ketetapan hukum, maka akan dilakukan pergantian.

**Baca juga: Lagi, Lumba-lumba Terdampar di Laut Pandeglang.

“Ya, ada benar. Diproses saja nanti juga diganti, kalau sudah ada ketetapan hukum diganti,” katanya.

Ditangkapnya MAW, dikatakannya tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Sebab kata dia, kinerja MAW dinilai tidak produktif selama bekerja di desa tersebut.

“Gak lah (mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa orangnya) kurang produktif. Sebagi staf biasa yang tukang disuruh-suruh,” tandasnya.(Aep)

Kabar6- Maya (55) pemilik rumah menceritakan asal mula rumahnya di Kampung Nelayan 1, Desa RT/RW 02/11, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang muncul hawa panas. Menurutnya, hal itu sudah terjadi sejak tiga bulan lalu, namun ia tak punya rasa khawatir dan tidak pernah menyampaikan ke warga lain.

Namun ia terkejut saat mengepel bagian depan rumahnya tiba-tiba airnya jadi panas, seperti hawa panas yang terjadi dibagian kamarnya. Awalnya ia mengira hanya bagian kamar yang mengeluarkan hawa panas, karena awalnya terdapat kursi. Baru diketahui setelah kursi tersebut diangkat untuk di bersihkan.

“Udah lama kejadian itu (saat ngepel lantai) disitu panas banget awalnya kan di dalam (kamar)” katanya, Jumat (17/1/2020).

Khawatir terjadi sesuatu ia akhirnya menyampaikan kejadian tersebut ke keponakannya Latif (45). Setelah itu akhirnya warga pada tahu dan penasaran ingin melihat kejadian aneh tersebut.

“(Kasih tahu) ke keponakan) akhirnya warga banyak yang datang ke sini,” katanya.

Sejak muncul hawa panas, dikatakan Maya, tidak tercium rasa bau yang keluar. Namun setelah warga penasaran memasukkan jarinya ke salah satu lubang kecil, kata dia muncul bau yang diduga seperti gas. Sementara di bagian kamar sebagian lantainya terasa panas.

“Gak (bau) cuman hawa panas. Cuman kalau bau kata orang-orang setelah melihat jarinya di masukan ke lubang itu, katanya bau gas,”ujarnya.

Awalnya, Maya mengira hawa panas itu disebabkan cuaca, Namun hawa panas itu tidak pernah berubah kendati lagi tengah hujan. Takut terjadi sesuatu, berdasarkan saran dari keponakannya dan warga lain kejadian tersebut untuk dilaporkan ke pihak desa.

“Hujan angin panasnya gitu saja, hujan gede kena air tetap panas. Tak gak takut (adanya hawa panas). Saya kira awalnya cuaca saja, akhirnya kata orang laporin saja,”terangnya.

**Baca juga: Wabup Pandeglang Tekankan ASN Harus Senantiasa Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

Setelah dilaporkan ke Latif yang merupakan keponakannya dan melaporkan ke warga lainnya hingga diketahui pihak desa Teluk, akhirnya kejadian tersebut jadi heboh banyak warga berdatangan untuk menyaksikan.

“Setelah saya laporkan ke Pak Mul, Sampai ke Pak Lurah, akhirnya meledak banyak warga berdatangan ke sini. Kalau saya gak bilang ke orang-orang gak pada tahu,” kata Latif ponakan Maya.(Aep)

Kabar6-Mandor dan para subkontraktor yang mengerjakan gedung baru Markas komando Polres Pandeglang menuntut pembayaran sisa pekerjaan mereka.

Mereka mendatangi Polres Pandeglang agar PT Bima Karya Mandiri Sejahtera (BKMS) yang mempekerjakan mereka untuk membayar sisa pekerjaan gedung yang telah rampung dan diresmikan Polda Banten pekan lalu.

Salah satu Subkon Bidang Barang, Gilang mengatakan, sebanyak 11 mandor dan subkon belum mendapatkan pelunasan pembayaran pekerjaan sesuai nilai kontrak, untuk total keseluruhan yang belum dibayar oleh pihak pelaksanan mencapai 1,2 miliar rupiah.

“Terakhir komunikasi dengan pihak kontraktor dua minggu yang lalu, mereka hanya menjanjikan hari ke hari dan sekarang sudah lose kontek ” ujar Gilang, saat ditemui di Mako Polres Pandeglang, Rabu 15 Januari 2020.

Lanjut Gilang, Adapun untuk biaya sehari-hari mereka terima dari teman dan pihak Polres Pandeglang yang memberikan makan dan tempat tinggal. Dan mereka berterima kasih kepada Kapolres Pandeglang dan jajar karena telah memproses kasus ini.

” Kita berterima kasih kepada Kapolres dan jajaranya karena telah merespon begitu cepat keluhan kami, jadi kami bisa tenang dan terbantu ” Ungkapnya.

Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto mengungkapkan, dari 11 mandor 2 diantarnya sudah meloporkan kepada Polres Pandeglang, dan 9 mandor lainnya dalam proses pembuatan laporan pengaduan. Dari 11 mandor itu mereka membawahi sekitar 180 pekerja dan belum mendapatkan bayaran dari pihak pelaksana.

“Selanjutnya 11 mandor tersebut akan dijadikan saksi dan korban oleh pihak Kepolisian, dan kita akan tangani kasus ini dengan serius ” Ungkap Sofwan.**Baca juga: Pemkab Pandeglang Didesak Tetapkan KLB Wabah DBD.

Ia menjelaskan bahwa pengawalan pembangunan Mako Polres Pandeglang tersebut sudah bekerjasama dengan beberapa pihak, bukan hanya dari pihak Polres saja tapi dari pihak pengawas dan komponen masyarakat. Ia pun menghimbau jika terdapat pihak yang menyimpang khususnya dari pihak Polres Pandeglang segera melaporkan.

” Pihak kami telah membayarkan sesuai dengan tahapan yang diajukan kepada pihak pelaksana. ia menegaskan bahwa dari pihak Polres Pandeglang tidak akan mempersulit justru mempermudah proses pembangunan, karena menurutnya gedung itu salah satu fasilitas progam pemerintah,”katanya. (Aep)

Kabar6- Wabah Demam Berdarah Dengue atau di Kabupaten Pandeglang terus bertambah. Jumlah tersebut terbanyak di Kecamatan Sumur hingga mencapai 56 orang satu diantaranya meninggal dunia. Dengan demikian, Pemkab Pandeglang didesak untuk menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU) Pandeglang Zaenal Abidin. Pernyataan itu terkait ada peningkatan kasus DBD.

“Menetapkan penyebaran wabah DBD sebagai Kondisi Luar Biasa (KLB) atau sekurang kurangnya masa tanggap darurat DBD sekaligus pemetaan wilayah dengan potensi terjangkit dengan pengoprasian tanggap darurat diseluruh puskesmas dan RSUD,” pinta Zaenal, Selasa (14/1/2020).

Zaenal juga meminta Pemkab memberikan pelayanan prima, karena pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar sekaligus wajah pelayanan pemerintah daerah dimata warganya. Termasuk membuka satu loket tambahan di RSUD Berkah Pandeglang khusus pasien rujukan terjangkit DBD sebagai bentuk penanganan cepat.

“Dengan pelayanan yang bersifat pengarus utamaan penanganan pasien lebih didahulukan, ketimbang yang bersifat administratif,”terangnya.

“Mendorong Dinas kesehatan untuk melakukan tindakan preventif baik berupa penanganan medis dan atau bentuk lain dalam penanganan wabah DBD dan atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait rawannya wabah DBD dimusim penghujan,”tutupnya.

**Baca juga: KPU Pandeglang Buka Rekrutmen PPK Pilkada 2020.

Terkait penetapan KLB wabah DBD, Bupati Pandeglang Irna Narulita masih menunggu informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pihak Puskesmas Sumur, jika harus menetap status Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebab ia juga belum mendapatkan laporan terkait kasus DBD di Kecamatan lain.

“KLB ini kalau sudah mengkhawatirkan, saya tunggu dari kepala Dinas Kesehatan dan kepada Puskesmas, kehati-hatian itu menang perlu terhadap tadi KLB,”tandasnya.(Aep)