Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka pada tahun 2020 ini program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kembangkan menjadi program sembako dengan skema non tunai atau dengan menggunakan kartu elektronik.

Menurutnya, pada tahun 2020 jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pandeglang yang memperoleh bantuan program sembako berjumlah 109.133. Jumlah nominalnya juga berubah, tahun 2019 nilai bantuan program sembako tersebut sebesar Rp 110 ribu dan sekarang menjadi Rp 150 ribu per KPM.

Ia menambahkan selain nominalnya yang berubah, bantuan program sembako ini juga ada penambahan bahan pangan yang bisa di belanjakan selain sumber protein, karbohidrat, bantuan sembako ini juga ada dua penambahan item yakni vitamin dan mineral seperti buah buahan dan sayur sayuran.

“Jadi bantuan sembako ini ada penambahan terkait asupan gizi bagi keluarga penerima manfaat, adapun teknis penukarannya telah tersedia E- Warong sebanyak 230 unit yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang,”kata Nuriah, Minggu (9/2/2020).

Sekretaris daerah (Sekda) Pandeglang Fery Hasanuddin meminta program bantuan sembako bagi masyarakat kategori miskin harus tepat jumlah dan tepat sasaran yang menerima bantuan program sembako ini harus betul – betul masyarakat yang sangat membutuhkan.

**Baca juga: Mal Pelayanan Publik Pandeglang Ditargetkan Beroperasi Juni 2020.

Menurutnya, pemerintah memiliki banyak program bantuan sosial, dimana bantuan tersebut di salurkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

“Ada beberapa unsur yang harus di perhatikan dalam penyaluran program sembako diantaranya harus tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat jumlah dan waktu serta harus tepat administrasi,” kata Sekda. (Aep)

Kabar6-Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ida Novaida menargetkan Mal Pelayanan Publik di wilayah itu beroperasi Juni 2020 mendatang. “Kami sudah menargetkan MPP harus dapat diselesaikan pada bulan Juni nanti,” ujarnya Minggu 9/2/2020.

Ida berharap pelaksanaan pembangunannya tak ada kendala apapun dan hasilnya berkualitas.

Menurut Ida, sambil menunggu MPP dioperasikan Juni mendatang pihaknya saat menyelesaikan renacana aksi yang lainnya. Saat ini, kata Ida, progres pembuatan MPP di Pandeglang dari 49 rencana aksi, sudah 31 yang dikerjakan. Dan untuk sisanya 18 lagi sedang berjalan.

“Intinya kami kebut, supaya cepat selesai dan dapat segera dinikmati masyarakat Pandeglang,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang menargetkan pengerjaan fisik Mal Pelayanan Publik akan dimulai bulan Februari ini dengan anggaran Rp 6,35 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan pembangunan MPP ini sesuai dengan instruksi Bupati Pandeglang agar dipercepat.

**Baca juga: Pandeglang Siapkan Rp 6,35 Miliar untuk Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

tidak lama lagi pembangunan bakal dilaksanakan di bulan Februari ini. Karena ada instruksi percepatan pembangunan dari Bupati. “Bakal menghabisakan anggaran sekitar Rp6,35 miliar,” ujarnya Minggu 9/2/2020.

Menurut Asep, dua paket proyek ini telah proses tender dan pemenangnya adalah CV Bongbong Makmur dan CV Kartiyasa. (Aep)

Kabar6- Pemerintah Kabupaten Pandeglang menargetkan pengerjaan fisik Mal Pelayanan Publik akan dimulai bulan Februari ini dengan anggaran Rp 6,35 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan pembangunan MPP ini sesuai dengan instruksi Bupati Pandeglang agar dipercepat.

tidak lama lagi pembangunan bakal dilaksanakan di bulan Februari ini. Karena ada instruksi percepatan pembangunan dari Bupati. “Bakal menghabisakan anggaran sekitar Rp6,35 miliar,” ujarnya Minggu 9/2/2020.

Menurut Asep, dua paket proyek ini telah proses tender dan pemenangnya adalah CV Bongbong Makmur dan CV Kartiyasa.

Menurut Asep, jenis proyek yang akan dikerjakan terbagi dalam dua tahap yaitu penataan halaman dan di menangkan CV. Bongbong Makmur dengan harga penawaran Rp2,3 miliar, dan penataan interior dimenangkan CV. Kartiyasa dengan harga penawaran Rp2,2 miliar.

**Baca juga: Reaktivasi Jalur Kereta Rangkasbitung-Pandeglang Mundur ke Tahun 2021.

Bahkan saat ini ungkap dia, beberapa lelang proyek sudah ada pemenang diantaranya pembangunan MPP, dan saat ini MPP memasuki masa sanggah yang berakhirnya senin besok.

Dia mengungkapkan, total keseluruhan anggaran untuk pembangun MPP itu sekitar Rp6,35 Miliar, terdiri dari pekerjaan kontruksi sebayak dua item yang saat ini sudah ada pemenangnya, ganset, mebeler, konsultan perencanaan, dan konsultan pengawasan. (Aep)

Kabar6- Sebanyak tujuh kepala keluarga di Kabupaten Pandeglang tinggal di rumah Tak Layak Huni lantaran mereka masuk dalam kategori miskin. Mereka yang tinggal tak jauh dari pusat pemerintahan ini masih belum mandiri untuk bangkit dari kemiskinan.

Ketujuh rumah itu terletak di RW 08, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari. Dari sekian banyak program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digulirkan pemerintah, ke 7 KK itu belum tersentuh hingga kini.

Menurutnya, salah satu warga yang hidup dalam keterbatasan adalah keluarga Ambu Sawi (58) dan Ny Kanol (60). Dikatakan Ambu Sawi, secara rinci ia tidak mengetahui secara rinci soal program RTLH tersebut.

Oleh karenanya, ia berharap kepada aparatur Kelurahan dan Kecamatan, kalaupun ada bantuan yang menjadi hak-nya. Diakuinya, sejauh ini ia ikhlas dan berusaha hidup dalam serba keterbatasan.

“Bukannya tidak butuh bantuan. Kalaupun ada, ya saya berharap bisa diperjuangkan oleh pak RT atau pak RW, pak Lurah ataupun pak Camat. Mudah – mudahan, ada bantuan dari dermawan atau pemerintah,” ungkapnya, Rabu (4/2/2020).

Ketua RW 08 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Entus Khunaeni mengungkapkan, dalam setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan, ia kerap mengusulkan agar warganya itu mendapat  bantuan dan perhatian dari pemerintah. Namun hingga kini usulannya tak kunjung terealisasi.

**Baca juga: Ini Alasan PKS Pandeglang Usung Irna Narulita di Pilkada 2020.

“Terhitung 3 kali lebih Musrenbang, belum juga terealisasi bantuan yang diharapkan itu,” kata Entus.

Padahal tujuh kepala keluarga itu hidup dalam serba keterbatasan, sehingga mereka butuh perhatian dari pemerintah, baik Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Pusat. (Aep)

Kabar6- Dewan Pimpinan Pusat  Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi mengusung Irna Narulita untuk Pilkada Pandeglang 2020. Penetapan tersebut, setelah surat keputusan dari DPP PKS keluar.

Ketua DPC PKS Tb Asep Rafudin membenarkan jika surat keputusan dari DPP PKS untuk Irna telah terbit. PKS mengaku awalnya akan mengusung kader internal dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Sementara, kata Asep ada pertimbangan lain terkait elektabilitas dan popularitas kader yang bakal diusung.

Menurut Asep berdasarkan hasil survei internal, pertimbangan mendukung Irna karena popularitas istri dari Anggota DPR RI Dimyati Natakusumah masih tinggi ditambah lagi, mantan polisitisi PPP itu, diakuinya sudah menjadi bagian keluarga PKS. Hal itu lah yang menjadi pertimbangan PKS untuk mengusung Irna.

“Semua harus berdasarkan survei, dengan hasil survei kemarin memang DPP setelah mendapatkan laporan, ya petahana masih besar dengan figur calon bupati 2020 ini dan Pak Dimyati ini menjadi keluarga besar PKS,” kata Asep, Rabu (5/2/2020).

**Baca juga: Pandeglang Dinobatkan Sebagai Daerah Berpartisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana.

Terkait pendamping Irna, PKS masih melakukan penjajakan dengan partai politik untuk membentuk koalisi. Asep berharap dalam waktu dekat, partai koalisi bisa terbentuk untuk mengusung petahana.

“Belum terbentuk (koalisinya), kita masih melakukan penjajakan dengan partai-partai,” katanya. (Aep)

Kabar6 – Kabupaten Pandeglang mendapatkan anugrah dari Bedan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai daerah yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana yang dipusatkan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Selasa (4/2/2020).

Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BNPB Letjen Pur Doni Monardo, Bupati Pandeglang Irna Narulita usai menerima penghargaan mengatakan penghargaan ini untuk seluruh lapisan yang ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

“Saya ucapkan kepada semua OPD terkait, TNI dan Polri serta seluruh relawan yang ikut membantu kami dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang,” ujar Irna.

Irna juga mengungkapkan, pihak Pemda Pandeglang akan rapatkan barisan dengan instansi terkait, maupun lintas sektoral dan para relawan untuk terus memitigasi bencana.

“Pandeglang daerah rawan bencana, kami ingin bangun mintra relawan non pemerintah. Semakin banyak relawan akan mempermudah dalam evakuasi dan penanggulangan jika terjadi bencana,” ungkapnya.

**Baca juga: Sebulan, Kabupaten Pandeglang Tangani 15 Anak Korban kekerasan Seksual.

Masih kata Irna, mitigasi bencana akan terus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hala ini kata Irna agar masyarakat mengerti hal yang harus dilakukan jika terjadi bencana.

“Yang paling utama penyelamatan nyawa. Kita akan melakukan mitigasi agar masyarakat faham sehingga mengurangi resiko,” tandasnya. (Aep)

Kabar6- Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Eri Suheri menyebutkan ada lima kandidat bakal calon bupati Pandeglang yang disodorkan ke DPP untuk diusung pada Pilkada Pandeglang tahun 2020.

Mereka adalah Thoni Fathoni Mukson , Irna Narulita , Aap Aptadi, Oji Fahruroji dan Duriat. “Dari lima kandidat, satu orang yakni Duriat sebagai kader internal disodorkan sebagai wakil Bupati,” ujarnya Jumat (31/1/2020).

Dari sejumlah kandidat, satu orang yang dinyatakan mengundurkan diri karena tidak menyerahkan berkas saat mengikuti penjaringan. Dalam proses penjaringan PDI-P Pandeglang sudah melakukan berbagai tahapan, termasuk dilakukan survei terhadap para kandidat. Untuk bisa diusung ke PDI-P kini mereka tinggal menunggu restu dari Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri.

“Mereka sudah disampaikan ke DPP. Mudah-mudahan tidak waktu lama lagi PDIP siap mengusung,”kata Anggota DPRD Provinsi Banten asal Dapil Pandeglang ini.

Terkait survei yang lakukan oleh partai berlambang Banteng itu masih enggan membuka ke publik, kandidat mana yang memiliki popularitas yang tinggi. “Belum waktunya disampaikan,”singkat Eri.

**Baca juga: Panen Manggis di Pandeglang Menyusut, Ini Penyebabnya.

Sementara itu pada HUT ke 47 PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang yang digelar di kediaman Eri di Kecamatan Menes diselenggarakan kegiatan silaturahmi dengan kader di beberapa Dapil partai berlambang banteng untuk menyiapkan restrukturisasi kepengurusan PDI-P ditingkat bawah, hal itu guna memperkuat dan menyolidkan kader dalam menghadapi Pilkada Pandeglang.

Di acara HUT juga dilakukan pembagian kurang lebih 20 ribu bibit pohon untuk ditanam di masing-masing lahan para kadernya sebagai bentuk kepedulian PDI-P terhadap lingkungan. Bukan tanpa alasan, mereka juga terinspirasi dari sang ketua umum Megawati.

“Karena ibu sangat suka dengan menanam pohon,”ungkapnya. (Aep)

Kabar6-Sekretaris Dinas Pertanian Pandeglang Nasir, mengatakan bahwa hasil panen buah manggis yang dipasok petani sekitar menyusut. Hasil pertanian itu rutin diekspor ke negara tetangga.

“Kalau kita lihat di lapangan jumlah produksi, ada gangguan, karena begitu panjang musim kemarau kemarin,” katanya, Jumat (31/1/2020).

Nasir malah khawatir terhadap kualitas produksi manggis di Pandeglang. Pasalnya, tahun ini kualitas manggis kurang bagus akibat dampak dari kemarau panjang.

“Dan kualitas manggis juga sepertinya tidak terlalu baik karena dampak dari kekeringan,”

Biasanya panen manggis terjadi pada bulan Januari. Sedangkan tahun ini harus bergeser ke bulan Februari.

**Baca juga: Januari 2020, Polres Pandeglang Hanya Sita 78 Gram Sabu.

Adanya permintaan dari Kementerian Pertanian supaya jumlah ekspor lebih banyak dari sebelumnya. Dinas Pertanian bersama pengepul di lapangan tengah mengumpulkan hasil manggis yang berasal dari beberapa kecamatan di Pandeglang seperti Kecamatan Cisata, Bojong dan Carita.

“Dari beberapa wilayah tersebut nantinya, akan di kumpulkan oleh pengepul untuk dipilah kualitas manggis yang layak untuk diekspor,” papar Nasir.(aep)

Kabar6-Aryanti, warga Kampung Cilambungan, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandawangi, Kabupaten Pandeglang kebingungan ketika ayahnya ditolak RSUD Berkah Pandeglang saat berobat.

Kebingunan wanita ini semakin menjadi setelah mengetahui penolakan tersebut terjadi lantaran kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) nya tidak terdaftar. “Itu kan BPJS-nya baru, baru di pakai kemarin pas si bapak masuk rumah sakit, terus masuk ke IGD suruh ngeberesin persyaratan. Dari situ kita tahu BPJS-nya enggak aktif. Dan itu BPJS dari pertama kali dikasih belum pernah di pakai,” katanya dengan nada heran.

Padahal, kata Aryanti, keluarganya baru menerima kartu kepesertaan JKN PBI dari pemerintah pada tahun lalu. Bahkan akhir tahun 2019, adiknya sempat memanfaatkan JKN PBI untuk berobat dan tidak ada masalah.

“Satu keluarga itu ada empat. Punya adik saya pernah dipakai di puskesmas dan bisa dipakai. Tapi punya mama sama adik saya yang bungsu tahu aktif atau tidak karena belum pernah dicek,” katanya.

Akibatnya, keluarga Aryanti harus menempuh cara lain agar orang tuanya yang diduga terjangkit DBD, mendapat perawatan di RSUD Berkah Pandeglang melalui layanan SKM dari Dinas Sosial.

“Enggak lewat puskesmas, karena bapak saya kejang-kejang, kami langsung ke IGD RSUD Pandeglang. Dan sekarang masih di rawat di rumah sakit.”

Mau tidak mau Aryanti akhirnya mengurus BPJS ayahnya.**Baca juga: 17 Kades Dilantik, Begini Pesan Khusus Kapolres Pandeglang.

Aryanti adalah satu dari 64.624 jiwa warga tidak mampu di Kabupaten Pandeglang yang, per 1 Januari 2020 tidak lagi mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Karena, mereka yang terdata di 53.393 Kepala Keluarga (KK) tersebut, dikeluarkan dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengaku belum mengetahui pasti alasan penonaktifan puluhan ribu PBI itu. Sebab, Dinkes baru akan melakukan rapat bersama Pemprov Banten dan BPJS hari ini.

“Mungkin ada kesalahan informasi dari Pemprov (Banten) dan BPJS. (Tapi) Saya mau rapat dulu di (Pemprov) Banten,” kata Dewi saat ditemui di Pendopo Bupati, Kamis (30/1/2020).

Namun dia menyebut, dikeluarkannya puluhan ribu PBI itu karena adanya NIK yang ganda dan tidak valid. Hal itu menyebabkan sistem tidak bisa menerima data tersebut.

“Info awal itu akibat dari NIK yang tidak valid, ada yang double, jadi ditolak oleh sistem,” jelasnya.

Sebagai gantinya lanjut Dewi, mereka yang tidak lagi aktif sebagai peserta JKN-KIS PBI, bisa memanfaatkan layanan Surat Keterangan Miskin (SKM). Akan tetapi, itu juga akan menjadi buah simalakama lantaran biaya penerima bantuan sosial tak direncanakan hanya dianggarkan tak lebih dari Rp2,5 miliar.

“Beban ini berupa (membengkaknya) dana tak terduga. Penggunaan SKM maksimal Rp5 juta, sementara kalau ada yang di operasi biayanya lebih dari Rp5 juta,” tuturnya. (Aep)

Kabar6-Sebanyak 17 kepala desa atau kades terpilih di Kabupaten Pandeglang telah resmi dilantik. Seluruh aparatur pamong wilayah yang mendapatkan mandat diingatkan supaya terus meningkatkan kegiatan gotong royong untuk menjaga kekompakan masyarakat desa.

“Para Kades yang baru bisa menjadi motor penggerak kemajuan desanya,” pesan Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto di Kantor Pendopo, Kamis (30/1/2020).

Menurutnya, sebagai motor penggerak wilayah ada banyak kegiatan yang bisa digarap kades. Ia ingin kades terpilih tak bosan memperhatikan warganya. Terutama edukasi menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

“Setiap minggu gotong royong bersih-bersih contohnya. Seperti tidak membuang sampah di sungai-sungai, supaya tidak terjadi bencana banjir,” kata Sofwan.

**Baca juga: RSUD Pandeglang Siapkan Ruang Isolasi Pasien Corona.

Ia juga berharap para kades bisa lebih aktif melakukan kegiatan silaturahmi dengan masyarakatnya untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan.

“Semoga bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan tidak semuanya mempunyai kesempatan seperti bapak-bapak saat ini,” terangnya.(aep)