Kabar6- Akses jalan buruk Asmi janda tua di Kampung Lebak Gedong, Kecamatan Sindangresmi terpaksa harus di tandu menggunakan sarung menuju Puskesmas Sindangresmi pada Rabu (26/5/2021).

Penyebabnya lantaran kondisi infrastruktur yang buruk karena tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Kasus ditandu juga sebelumnya terjadi. Hal itu dialami oleh Enah seorang ibu hamil.

Sebelum ditandu Asmi dibawa menggunakan motor dari kampungnya ke kampung lain yang berjarak satu kilometer.

“Dijemput lah pake motor, kemudian transit dulu di kampung ibu Enah,” kata Muhtadin warga setempat. Kamis (27/5/2021).

Sesampai di Kampung Enah dan melihat kondisi Asmi yang tidak memungkinkan dibawa menggunakan motor karena akses jalan setapak berupa tanah yang masih dipenuhi akar pepohonan. Lalu warga pun menawarkan untuk di tandu.

Setelah ditawari, Asmi bersedia ditandu menggunakan sarung sejauh 3 kilometer. Muhtadin mengungkapkan, jalan yang dilakukan saat Asmi di tandu adalah jalan Ki Markusen, kondisinya masih hutan, jalan itu juga yang digunakan warga untuk menandu Enah.

“Setelah lihat kondisi kayanya gak sanggup naik motor, katanya takut terus di jalanya juga banyak akar. Kalau mau di gendong juga berat. Akhirnya terpaksa ditandu lagi,”ujarnya.

**Baca juga: Miris, Perairan Laut di Pandeglang Tercemar Sampah Plastik

Muhtadin mengatakan, Asmi menderita penyakit maag dan darah tinggi yang sudah dialaminya dua tahun lalu, sejak itu Nenek tersebut hanya menggunakan obat-obatan tradisional dan berobat ke mantri untuk melawan penyakitnya.

“Penyakitnya maag sama darah tinggi, katanya sudah dua tahun. Paling pake obat tradisional saja. Kebetulan dia tinggal sama anaknya yang juga sakit seperti lambung dan lainnya, jadi kalau jalan agak kewalahan kalau jauh,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Miris, Perairan laut dan Pantai di wilayah Kabupaten Pandeglang tercemar sampah, hal mengancam kelangsungan hayati biota laut dan manusia. Parahnya lagi sebagai pesisir pantai abrasi.

Mngantisipasi pencemaran air laut dan abrasi pantai dan penyelamatan biota laut, pihak Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutun dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM), bersama Dinas Perikanan Pandeglang, dan pihak terkait lainnya melakukan reboisasi dan bersih-bersih pantai di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Rabu 26 Mei 2021.

Kepala SKIPM Merak M Hanif mengatakan upaya penyelamatan kelangsungan hidup biota laut, kegiatan ini juga sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan laut. Diharapkannya, kepedulian masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian laut lebih meningkat lagi.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke bantaran sungai dan laut, karena pencemaran ini jadi ancaman bagi biota laut,” katanya.

Saat ditanya kenapa lokasi kegiatan itu dilakukan di wilayah Pandeglang, apakah karena kondisi laut Pandeglang sudah banyak tercemari sampah dan abrasi. Ia mengaku, setelah hasil survey yang dilakukan pihaknya, lokasi ini tepatnya dilakukan di wilayah sini (Teluk, Labuan). Karena kata dia, banyak kawasan pantai yang sudah terkena abrasi dan pencemaran sampah.

“Kami lihat juga kawasan pantai banyak dicemari sampah plastik, artinya kami melihat kesadaran masyarakatnya masih kurang. Makanya kita dorong melalui kegiatan Bulan Mutu Karantina ini,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Pandeglang, Suaedi Kurdiatna mengaku, sangat mendukung langkah yang dilakukan pihak SKIPM Merah terhadap kondisi laut di Pandeglang. Sebab kata dia, pencemaran sampah dan abrasi pantai laut Pandeglang sudah cukup parah.

“Ini penyelamatan biota laut dan daratan pantai, karena kondisi patai sekarang ini banyak yang terkena abrasi. Sehingga jadi ancaman besar bagi ekosistem laut,” tuturnya.

**Baca juga: Sukses Tangani ODGJ, Pandeglang Sabet Penghargaan dari Kemenkes

Pihaknya juga menyarankan, masyarakat jangan terlena dengan kondisi pantai yang terkena abrasi dan pencemaran sampah. Ia menginginkan semua kalangan masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap lingkungan laut.

“Dengan menjaga lingkungan laut dan pantai untuk tidak membuang sampah sembarang, maka kita sudah melakukan penyelamatan terhadap kelangsungan biota laut. Jaga laut kita dari hulu sampai hilir,” tandasnya.(aep)

Kabar6 – Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Pandeglang terbilang sukses. Hasilnya Pandeglang sabet penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan Provinsi Banten.

Hal tersebut diberikan karena Kabupaten Pandeglang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Jiwa (SPMKESWA) lebih dari 100%

“SPM KESWA kita mencapai 130%, kita mendapat penghargaan dari Kemenkes dan dari Provinsi Banten karena memberikan pelayanan terbaik ODGJ tingkat Provinsi Banten,” kata Samsudin Kasi PTM KESWA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan Samsudin, dengan penghargaan tersebut Dinkes Pandeglang diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Banten melakukan persentasi di Kemenkes.

“Kemarin mewakilii Provinsi Banten untuk persentasi ke Kemenkes tentang kegiatan inovasi pelayanan kesehatan jiwa,” ujarnya.

Samsudin menyampaikan, penghargaan itu tidak serta merta diberikan kepada Pandeglang tanpa sebuah pencapaian dalam pelayanan kesehatan jiwa.

“Dari 2018-2021 tercatat 2.405 ODGJ berat sekarang sudah menjadi odgj ringan bahkan dinyatakan sembuh terkontrol, dan sudah mendapatkan pelayanan di Puskesmas masing – masing,” jelasnya.

“Untuk ODGJ Pasung dari 111 orang tinggal 2 orang, semua ini berkat dukungan dari Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat yang sangat mendukung program kesehatan jiwa terutama Pandeglang bebas pasung 2021 ,” sambungnya.

Lanjut Samsudin yang sudah dinyatakan sembuh ini tetap terkontrol dengan baik walaupun sudah berbaur dengan masyarakat. Sebab kata Samsudin, akan tetap tercatat sebagai ODGJ, dan akan terus akan mendapatkan pengobatan seumur hidup.

“Yang sudah kembali bejerja baik sebagai istri atau suami, bahkan odgj yg baru menikah tetap dipantau,” imbuhnya.

**Baca juga: Lakukan Pengeroyokan, Enam Remaja di Pandeglang Digelandang ke Kantor Polisi

Samsudin mengatakan, ODGJ yang dinyatakan sembuh mendapatkan bantuan permodalan masing – masing 5 juta dari Dinsos Provinsi dan Kabupaten.

“ODGJ pasung mendapat bantuan berbentuk sembako, pupuk, bibit tanaman untuk dijual kembali dan sekarang alhamdulillah berkembang usahanya,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Enam remaja harus berurusan dengan polisi setempat melakukan pengeroyokan. Keenam remaja tersebut A (24), YH (23), DH (23), ZA (16), CAR (17), dan CS (17).

Kasus pengeroyokan yang dilakukan enam remaja tersebut korban yang berinisial FB tempat kejadian di Pertigaan Pangakalan Sumur Kampung Masjid, Desa KertaJaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Selasa (25/05/2021).

“Para pelaku ini kami amankan di Polsek Sumur untuk kita mintai keterangan,” ungkap Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kapolsek Sumur AKP Bambang Sunaryo.

**Baca juga: Koalisi Rakyat Duga ada Monopoli Proyek di Pandeglang

Kapolsek menambahkan bahwa kejadian ini terjadi malam hari, dan para petugas Polsek Sumur berhasil mengamankan para pelaku pengoroyokan di TKP pukul 23.30 WIB.

“Untuk situasi saat ini masih aman dan kondusif, serta tidak ada perlawanan para pelaku terhadap petugas kami,” pungkasnya.(aep)

Kabar6- Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan menyebut ada upaya permufakatan jahat dalam penentuan pemenang lelang pada proyek dilingkungan Pemkab Pandeglang.

Mereka juga menuding Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang merekayasa saat melakukan seleksi terhadap perusahaan. Massa juga menduga ada monopoli proyek di Pandeglang.

“ULP Pandeglang dalam melakukan tugasnya menyeleksi perusahaan peserta lelang diduga penuh dengan rekayasa,” kata korlap aksi Ucu Fahmi saat menggelar aksi demo, Selasa (25/5/2021).

Massa aksi menuding Pokja ULP dan Kepala ULP tidak profesional dan bermental koruptif saat melakukan tugasnya, karena mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan.

“Kami banyak menemukan kejanggalan pada proses seleksi perusahaan pemenang lelang kami menduga telah terjadi kongkalikong atau kemufakatan jahat antara pengusaha dan pihak ULP Pandeglang,” ujarnya.

Pada prosesnya mereka mensinyalir bahwa sebelum ada evaluasi, pemenang lelang sudah ditentukan ada pemenangnya.

**Baca juga: Sidak Penyaluran BPNT di Koroncong, Kadinsos Banten Temukan Mesin ECD Rusak

Sehingga hal itu tidak mengacu pada peraturan yang ada tentang pengadaan barang dan jasa. Bahkan mereka menduga terjadi adanya monopoli proyek di Pandeglang.

“Tak hanya itu kami juga menduga telah terjadinya monopoli proyek serta proses lelang di ULP sudah di kondisikan sejak awal sebab ada indikasi prosedur yang dilewati dengan langsung menyampaikan undangan pembuktian kepada perusahaan calon pemenang,”tutupnya.(aep)

Kabar6- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Banten, Nurhanah menemukan permasalahan pada mesin EDC yang sering bermasalah saat digunakan pada penyaluran BPNT di Kecamatan Koroncong, Pandeglang.

Oleh karena itu dia mengaku akan membahas masalah tersebut dengan pihak bank agar kedepannya ada perbaikan.

“Kalau agen kan bentukan bank biasanya bermasalah di mesin EDC tadi ternyata 120 (mesinnya) sudah berhenti harus istirahat dulu 2 jam dan nanti di lanjut lagi,” kata Nurhanah saat melakukan sidak di kecamatan Koroncong, Selasa (25/5/2021).

Untuk itu, Nurhanah menegaskan, persoalan mesin EDC harus dibahas di forum sebab jika hal itu terus terulang, bisa saja mengganggu penyaluran.

“Nanti harus dibahas di forum bahwa bisa tidak masyarakat ini tidak terlalu menunggu,”ujarnya.

Sidak yang dilakukan Nurhanah untuk memastikan kualitas komoditi BPNT dan peran pendamping saat penyaluran. Sidak tersebut dilakukan di agen E-Waroeng milik Badru yang berada di Kampung Sangku, Desa Awilega, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil Sidak di lapangan, Kadinsos tidak menemukan komoditas yang kualitasnya buruk.

“Tadi saran saya masyarakat harus diberikan pilihan karena ini program meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan gizi anak balita,”ujarnya.

“Jadi mereka harus diberikan pilihan kaya bulan ini misalnya telur dan buah-buahan, terus bulan depan misalnya KPM ingin sayur sup jadi mereka boleh memilih,” sambungnya.

**Baca juga: Bernilai Rp 47 Miliar, Kementerian PUPR Hibahkan BMN ke Pemkab Pandeglang

Di tempat yang sama, pemilik agen, Badru mengungkapkan bahwa penyaluran kali ini disekaliguskan dengan bulan depan, jadi jatah BPNT untuk bulan depan diambil sekarang.

Dia juga menyampaikan bahwa kualitas komoditi BPNT yang saat ini disalurkan sudah baik dan sesuai yang diharapkan. Kata dia, agen miliknya menaungi 3 desa yakni Desa Awilega, Sukajaya dan Desa Gerendong dengan jumlah KPM sebanyak 242 KPM.(aep)

Kabar6– Pemkab Pandeglang menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Penyerahan hibah BMN dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Pandeglang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Kasi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPW) di Ruang Garuda Pendopo, Selasa (25/5/2021).

Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Rusliana Pandjaitan mengatakan untuk tahap ini jumlah BMN yang hibahkan kepada Pemkab Pandeglang ada sekitar 22 berupa Infrastruktur dengan total anggaran kurang lebih 47 miliar.

“Barang Milik Negara yang dihibahkan kepada Pemkab Pandeglang dari Kementerian PUPR terdiri dari penataan kawasan permukiman, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, “terangnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan terima kasih dan apresiasi Kepada Kemeneterian PUPR yang telah bersinergi dengan Pemerintah daerah.

**Baca juga: Pasien Tak Mampu Diangkut Mobil Pikap ke RS, Begini Penjelasan Puskesmas Munjul Pandeglang

Diserahkannya BMN kepada Pemkab Pandeglang tentu saja Pemerintah daerah akan merawat BMN ini dengan baik dan akan melakukan pembahasan beserta seluruh instansi terkait untuk menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah.

“Pembangunan yang sudah dilaksanakan tentu sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat Pandeglang dan hibahnya saat ini telah kami terima, itu berarti Barang Milik Negara sudah menjadi Barang Milik Daerah,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Nengsih (38) warga Kampung Pasanggrahan, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang dibawa menggunakan mobil pikap karena tidak mampu membayar biaya mobil ambulance dari Puskesmas ke rumah sakit.

Namun pihak Puskesmas Munjul, Kabupaten Pandeglang menjelaskan peristiwa itu terjadi. Pihak Puskesmas mengatakan, Nengsih dirawat di PKM Munjul, melainkan sempat dirawat di salah satu rumah Sakit di Kecamatan Panimbang.

“Pasien itu di rawat bukan di PKM, tapi di RS Alinda Panimbang,” ujar Kepala Puskesmas Munjul Mulyadi saat dikonfirmasi, Minggu (23/5/2021).

Menurutnya pasien tersebut datang ke pada hari Rabu (19/5) kurang lebih dua jam, selanjutnya pasien di rujukan ke RS Alinda di Panimbang.

“Dua jam di PKM Munjul pada hari Rabu pagi jam 9-30 di rujuk sekitar 11-30 langsung rujuk ke RS Alinda Panimbang dan setelah di rawat di Alinda pasen di saranin ke serang tetapi pasen pulang paksa tidak di rujuk ke Serang,”terangnya.

Hari berikutnya tepat pada Jumat malam, lanjut Mulyadi keluarga pasien hendak merujuk ke Serang. Lantaran sakit makin parah, akhirnya pasien tersebut transit terlebih dulu ke Puskesmas Munjul untuk meminta obat penenang dan anti nyeri.

” Setelah itu karena obatnya (gak ada) karena apotiknya tutup. Ditanya gimana ini, katanya mau di rujuk aja pake mobil ini (losbak),” kata Mulyadi mengulang cerita pegawainya saat itu.

Pegawainya sempat menanyakan kepada keluarga pasien apakah saat pasien di rujuk menggunakan mobil pikap. Waktu itu ada pun pembatasan antara pegawai dan pihak keluarga terkait penggunaan ambulance, hingga muncul biaya yang harus dikeluarkan keluarga pasien.

Sebab dikatakannya, pihak Puskesmas tidak tahu menahu jika pasien itu hendak menggunakan fasilitas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebab, pihak keluarga sempat mengutarakan, pengobatan Nengsih melalui jalur pasein umum.

“Kalau dia mengatakan menggunakan SKTM ya menang di Puskesmas tidak bisa mengklaim SKTM. Tapi saat itu pas ditanya dia pake BPJS atau pake umum, dia bilang pake umum,”bebernya.

Pegawainya saat itu, lanjut Mulyadi sempat memberikan penjelasan mekanisme penggunaan ambulance termasuk surat rujukan yang dibuat dokter untuk ke rumah sakit. Rujukan itu bisa dilakukan setelah ada konfirmasi dari pihak rumah sakit.

“Ini bisa di rujukan pakai ambulance nanti supirnya di telpon sambil membuat rujak. Rujukan itu dibuat dokter terus konfirmasi ke rumah sakit, nanti kalau kata rumah sakit okeh baru (bisa dirujuk,”ungkap Mulyadi menceritakan perbincangkan pegawainya dengan pihak keluarga pasien.

Mulyadi berdalih pegawai sempat menawarkan penggunaan ambulance tersebut, namun pihak keluarga Nengsih, kata dia, tetap berangkat menggunakannya mobil pikap. Mulyadi juga menyesalkan keluarga pasien tidak terbuka jika pengobatan Nengsih menggunakan fasilitas SKM.

“Saya orangnya terbuka kalau memang tidak punya uang ini itu, kalau ada yang menerangkan pake SKTM pegawai saya pasti telpon. Siapa sih yang gak dibantu. Ini mah seolah-olah orang tidak mampu mengeluarkan ongkos Rp 350 ribu naik losbak. Ssya sudah banyak membantu orang-orang seperti itu, tapi tidak terekspos, yang seperti ini di ekspos, tapi ya sah-sah saja,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengalaman pahit harus dialami Nengsih (38) warga Kampung Pasanggrahan, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.

Warga Bupati Pandeglang Irna Narulita itu harus dianggkut menggunakan mobil pikap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke RSUD Banten lantaran tak sanggup membayar ongkos mobil ambulance dari Puskesmas Munjul.

Peristiwa itu terjadi Jumat (20/5/2021) pukul 03:00 WIB dini hari. Warga miskin itu harus dibawa menggunakan mobil pikap dari Munjul yang jaraknya belasan kilometer hingga alun-alun Pandeglang dalam kondisi sakit parah. Dari situ baru lah Nengsih di bawa menggunakan mobil ambulance milik relawan.

Fajar Pratama Relawan Fbn Banten menceritakan peristiwa yang dialami Nengsih. Mulanya Nengsih dirawat di Puskesmas Munjul selama dua hari namun tidak ditangani, padahal penyakit usus buntu yang di deritanya harus segera ditangani.

**Baca juga: Dua Kali Selat Sunda Digoyang Gempa, Ditengah Kabar Hoaks OTT KPK di Pandeglang

Bahkan saat relawan hendak meminta rujukan pun sulit, alasan pihak Puskesmas di sana tidak ada dokter, sehingga belum ada diagnosa penyakit Nengsih.

“Di Puskesmas Munjul dua hari, tapi tidak ada penanganan. Terus relawan di sana saat minta rujukan sulit gak di kasih alasnya gak ada dokter sehingga belum ada diagnosa,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Sabtu (22/5/2021).(aep)

Kabar6- Selat Sunda tepatnya di Kecamatan Sumur Pandeglang digoyang gempabumi pada Minggu (23/5/2021) 10:50:51 wib. Beruntung gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Hasil info pendahuluan BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter awal gempa pertama M5,0 dan gempa kedua M5,4 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi M4,9 dan M5,2.

Episenter gempabumi pertama terletak pada koordinat 6,59 LS dan 105,45 BT , atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 17 km arah Barat Laut Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pada kedalaman 10 km.

Episenter gempabumi kedua terletak pada koordinat 6,64 LS dan 105,43 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 16 km arah Barat Laut Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pada kedalaman 10 km.

Guncangan gempabumi ini dirasakan di Kalapnunggal, Sukabumi, Labuan, Munjul, Rangkasbitung, Banjarsari, Cileles, Cirinten, dan Bayah II-III MMI. Gempa di rasakan dua kali oleh warga di Wanasalam.

“Gempa dua kali guncangan. Yang kedua lumayan besar guncangannya. Kerasa sampai ke wanasalm kabupaten lebak,” kata Samsul warga Wanasalam.

Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Bambang Seriyo Prayitno dalam keterangan tertulisnya.

Ditengah guncang gempa, Pandeglang terlebih dulu di isukan terkait adanya kabar orang terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek di salah satu Dinas di Pemkab Pandeglang.

Namun informasi tersebut dibantah keras Seorang pejabat di DPKPP Pandeglang, Zaenal Huri. Ia memastikan, tidak ada OTT KPK di tubuh Dinas Perkim. Dia memastikan kabar yang beredar tersebut adalah hoaks.

“Di Dinas Perkim (DPKPP) aman tidak ada OTT KPK. Saya pastikan kabar itu Perkim Hoaks,” kata Zaenal.

**Baca juga: Pejabat DPKPP Bantah Ada OTT KPK di Pandeglang: Jangan Terprovokasi Kabar Hoaks

Zaenal juga menghimbau agar warga tidak terprovokasi lalu menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya.

“Hati-hati soal kabar burung itu, jangan terprovokasi oleh hoaks,” tandasnya.(aep)

Kabar6 – Beredar kabar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pandeglang.

Dari Informasi, OTT KPK di Kabupaten Pandeglang, terjadi pada Minggu, 23 Mei 2021, dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB.

OTT itu dilakukan pada sejumlah orang yang terlibat proyek di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Namun informasi tersebut dibantah keras Seorang pejabat di DPKPP Pandeglang, Zaenal Huri. Ia memastikan, tidak ada OTT KPK di tubuh Dinas Perkim. Dia memastikan kabar yang beredar tersebut adalah hoaks.

“Di Dinas Perkim (DPKPP) aman tidak ada OTT KPK. Saya pastikan kabar itu Perkim Hoaks,” kata Zaenal.

**Baca juga: Warga Baduy Minta Pemkab Pandeglang Jaga Kelestarian Gunung Pulosari

Zaenal juga menghimbau agar warga tidak terprovokasi lalu menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya.

“Hati-hati soal kabar burung itu, jangan terprovokasi oleh hoaks,” tandasnya.(aep)