Kabar6- Sebanyak 73 Pejabat Administrator eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dilantik Jumat (26/8), melaksanakan serah terima jabatan Sertijab) di Oproom Sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Senin (29/8/2022).

Serah terima jabatan pejabat administrator eselon III tersebut, disaksikan langsung oleh Pj.Sekda Pandeglang Taufik Hidayat didampingi asisten pemkesra Utuy Setiadi, asisten Ekbang Kurnia Satriawan, asisten administrasi umum Ramadani.

Pj.Sekda Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan mutasi dan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa di dalam pemerintahan.

“Bagi para pejabat yang telah dilantik dan hari ini melakukan sertijab tentu saja harus bisa menunjukan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan jabatan yang diamanahkan, “katanya.

Menurutnya, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, Pemerintah daerah sangat membutuhkan pemimpin visioner, dimana para pejabat ini diharapkan mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Pandeglang, “tuturnya.

**Baca juga: Apdesi “Kekeuh” Dorong Awab Dampingi Putra Bupati Pandeglang di Pilkada 2024

“Kami berharap kepada pejabat eselon III yang menduduki jabatan baru ini, bisa menjadi pemimpin yang hebat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, “harapnya.

Ia menekankan kepada para pejabat yang telah melakukan serah terima jabatan, agar segera melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) terhadap jabatan yang diembanya,”supaya roda pemerintahan terus berjalan dan tidak terganggu, “ujarnya.(aep)

Kabar6- Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pandeglang ‘kekeuh’ bakal dorong pengusaha Cilegon Awab untuk mendampingi putra Bupati Pandeglang Rizki Natakusumah di Pilkada 2025.

Keseriusan Apdesi usung Awab tak main-main, mereka hingga membuat surat pernyataan yang sepakati pengurus Apdesi tiap kecamatan di Pandeglang. Apdesi bersikukuh mendorong Awab mendampingi Rizki pada Pilkada 2024 mendatang.

“Untuk saat ini Apdesi bersikukuh bagaimana H. Awab ini bisa mendampingi Rizki nanti karena salah satu yang ideal,” kata Ketua Apdesi Kecamatan Sukaresmi Karsidi saat dikonfirmasi, Jumat (26/8/2022).

Alasan Apdesi memilih Awah mendampingi putra Bupati, Karsidi mengatakan, Awab adalah putra daerah yang dekat dengan para investor.

Sebab sejak ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dari 2011 hingga 2031 yang akan membuka kawasan industri di Pandeglang, sehingga dibutuhkan sosok seperti Awab tersebut yang dibutuhkan.

“Perlu kiranya ada pemimpin yang dekat dengan investor yang bisa dibawa ke Pandeglang. Apalagi H. Awab adalah pengusaha yang sukses di Cilegon,”ujarnya.

Saat ditanya jika nanti Awab yang juga Ketua DPC Demokrat Kota Cilegon tidak dipinang oleh Rizki. Pihaknya akan membahas di internet Apdesi. “Mungkin kita akan rapat internal lagi kaitan itu untuk mengambil langkah baiknya seperti apa,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Sekretaris APDESI Kabupaten Pandeglang, Dedi Rivaldi membenarkan, sebelum Muscab APDESI pihaknya telah melakukan silaturahmi dengan Awab.

**Baca juga: Laskar Berkah Pandeglang Sebut RT/RW Pendukung Sepeda Listrik Lakukan Tindakan Melawan Hukum

Bahkan katanya lagi, pasca Muscab APDESI ada sebanyak 32 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) setuju H. Awab pulang kampung untuk dicalonkan.

“Usai Muscab kami rapat, kami sepakat secara tertulis. Apdesi H. Awab, di calonkan sebagai Wakil Bupati disandingkan dengan Rizki Natakusumah. Itu kronologisnya,” kata Kades Karyasari, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang.(aep)

Kabar6- Aksi demo dukungan pembelian sepeda listrik oleh RT/RW dari tiga kecamatan di Pandeglang mendapatkan kecaman dari Ketua Laskar Berkah Pandeglang, Udin Saprudin. Udin menilai demo yang dilakukannya itu tegas dia, telah melibatkan politik praktis.

“RT dan RW kan digaji oleh uang Negara, harusnya jangan berprilaku ke ranah politik praktis. Jelas mereka yang demo kemarin melakukan tindakan yang tak etis bahkan salah karena telah melakukan penghasutan agar benci terhadap partai yang menolak program sepeda listrik,” kata H. Udin saat diwawancara wartawan, Kamis (25/8/2022).

Padahal kan yang empat Partai Politik (Parpol) telah memperjuangkan soal insetif dibanding adanya pengadaan sepeda listrik. Harusnya katanya, RT dan RW itu bersyukur terhadap perjuangan para wakil rakyat tersebut, bukan malah memprovokasi dan mengancam.

“Di DPRD itu sifatnya kolektif kolegial, hal itu yang mestinya dimengerti oleh para RT dan RW yang kemarin (Rabu) demo. Ini malah melakukan penghasutan agar tak memilih mereka yang tak sepakat dengan program sepeda listrik,” katanya.

Menurutnya, kalau didalami yang demo kemarin bisa diproses secara hukum karena diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan penghasutan sesuai pasal 160 yang tertuang dalam KHUAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

“Dengan menulis dan berucap agar tak memilih empat Parpol ditahun 2024 sewaktu mereka demo, saya rasa itu tindakan penghasutan dan apalagi dimuka disampaikan dimuka umum. Jelas itu masuk tindakan melawan hukum sesuai pasal 160 di KHUAP,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan RT RW dari Kecamatan Pandeglang, Majasari dan Karangtanjung demo di kantor DPRD. Mereka mendukung rencana bupati Pandeglang untuk pembelian sepeda listrik untuk mereka.

Saat demo mereka membawa pengeras suara dan perangkat aksi demo lainnya, mereka melakukan orasi di depan Gedung Legislatif tersebut. Mereka meminta semua fraksi di DPRD untuk menyetujui rencana tersebut.

**Baca juga: Lurah Sukaratu Pandeglang Bantah Arahkan RT/RW Demo Dukung Pembelian Sepeda Listrik

Bahkan para RT RW yang demo itu membawa poster ancaman akan memboikot empat Partai Politik yang menolak program sepeda listrik bertuliskan “Golkar, Gerindra, PPP, PKB jangan kasih suara di 2024”

“Karena mereka dari keempat partai itu mengatakan sudah menolak dan tidak mendukung kami, untuk realisasi program sepeda listrik,” ungkap Salah seorang Ketua RW 06 dari Maja Pasirkacapi, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Holil Albantani.(aep)

Kabar6- Salah satu ketua RT di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang memberikan pengakuan jika aksi demo di depan DPRD Pandeglang untuk dukung pengadaan sepeda listrik atas suruhan pegawai kelurahan.

Namun informasi tersebut dibantah oleh Lurah Sukaratu Mahpudin. Mahpudin mengklaim tak tahu-menahu soal kegiatan aksi demo para RT/RW diwilayahnya. Menurutnya aksi tersebut murni atas aspirasi RT/RW.

“Itu tidak benar ya, kita juga gak tahu mereka kumpulkan karena itu program forum (RT/RW),” kata Mahpudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (25/8/2022).

Pihaknya juga membantah terkait ajakan demo kepada RT/RW melalui WhatsApp Grup (WAG). Untuk itu dirinya meminta bukti soal ajakan demo di WAG tersebut.

“Saya tidak pernah dan belum pernah di WA itu, buktikan saja siapa yang buat dari staf atau siapa. Saya mah cuman ngintip-ngintip aja gak jawab apa-apa, soalnya kita mah PNS gak boleh ikut campur urusan itu,”terangnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Forum RT/RW Kelurahan Sukaratu Holil Albantani. Pihaknya membantah ada pihak yang mengarahkan.

“Tidak ada pengarahan ke sana. Mending kiye bae lah mending diademkeun bae RT RW tara kikituanan. (Udah gini saja mending didinginkan saja, RT/RW jangan kaya begitu. Udah dibuat adem saja Sukaratu,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratusan RT RW dari Kecamatan Pandeglang, Majasari dan Karangtanjung melakukan aksi demo di kantor DPRD Pandeglang, Rabu (24/8/2022). Mereka mendukung rencana pengadaan sepeda listrik yang dilakukan RT/RW yang direncanakan Pemkab Pandeglang.

Namun Ketua RT dari Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, yang namanya disamarkan, mengaku dirinya ikut unjuk rasa lantaran disuruh ikut oleh pegawai kelurahan. Intruksi tersebut disebar oleh pegawai kelurahan melalui group WhatsApp.

“Demo juga disuruh sama orang kelurahan, sebelumnya kita diberitatahu di grup WA untuk demo,” ujar sumber tersebut saat diwawancarai wartawan.

**Baca juga:Demo RT/RW Dukung Sepeda Listrik di Pandeglang Diwarnai Boikot Parpol Hingga Disuruh Pegawai Kelurahan

Dirinya pun mengatakan bahwa semua ketua RT dan RW yang ikut aksi ke Gedung DPRD Pandeglang diminta kumpul terlebih dahulu di Kantor Kelurahan Sukaratu.

“Sebelum demo kita kumpul dulu di kantor kelurahan, sambil nunggu yang lain. Disuruh orang kelurahan kumpul di kantor kelurahan,” tambahnya.

Hal senada pun dikatakan Ketua RT dari Kelurahan Karataon, ia membenarkan jika untuk unjuk rasa yang berlangsung tersebut ada yang mengarahkan.

“Iya ada yang nyuruh,” ujar salah satu Ketua RT di Kelurahan Karaton, tanpa menjelaskan lebih jauh siapa pihak yang menyuruh.(Aep)

Kabar6- Kandidat bakal calon Bupati Pandeglang pada Pilkada 2022 mulai bermunculan ke publik. Salah satunya mantan calon wakil wali Kota Cilegon Awab yang mengaku siap mencalonkan diri jika ada kesempatan baik sebagai Bupati maupun Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024 mendatang.

Pria asal Pandeglang yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Cilegon siap pulang kampung agar bisa membantu masyarakat Pandeglang, supaya kedepan Pandeglang makin kuat. Kuat dalam segala hal baik secara infrastruktur, ekonomi, budaya, sosial, dan tentunya kuat segala bidang.

“Saya ingin daerah saya menjadi daerah yang kuat dari semua aspek dan hari ini alhamdulilah saya bisa silaturahmi dengan para wartawan Pandeglang dan mari bersama-sama kita buat Pandeglang kuat,” kata Awab di salah satu rumah makan di Kadubanen, Rabu (24/8/2022).

Bahkan dia mengklaim, telah diminta pulang kampung atas dorongan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, bukan hanya sebatas ucapan saja, akan tetapi ada surat pernyataan yang tertulis dari APDESI Pandeglang.

“Ada surat pernyataannya juga. Amanat diberikan oleh para Kepala Desa, intinya dengan dari dukungan dari APDESI presentasenya ada,” klaimnya.

Dia menilai, di tahun 2024 mendatang telah memberikan kesempatan ke siapapun baik dari Pandeglang maupun luar Pandeglang, untuk bertarung di Pilkada 2024 mendatang.

“Saya ingin daerah saya menjadi daerah yang kuat dari semua aspek. Pandeglang banyak memiliki potensi untuk bisa dijadikan wilayah industri agar bisa banyak menciptakan peluang kerja bagi warga Pandeglang,” tandasnya.

Sementara, mantan Sekretaris APDESI Kabupaten Pandeglang, Dedi Rivaldi membenarkan, sebelum Muscab APDESI pihaknya telah melakukan silaturahmi dengan Awab.

Bahkan katanya lagi, pasca Muscab APDESI ada sebanyak 32 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) setuju H. Awab pulang kampung untuk dicalonkan.

**Baca juga: Sampel Diduga Suspek Cacar Monyet Dikirim Ke Litbangkes Kemenkes Jakarta

“Usai Muscab kami rapat, kami sepakat secara tertulis. Apdesi H. Awab, di calonkan sebagai Wakil Bupati disandingkan dengan Rizki Natakusumah. Itu kronologisnya,” kata Kades Karyasari, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang.

Dalam Pilkada Kota Cilegon, Awab sebagai wakil wali kota Cilegon berpasangan dengan Iye Iman Rohiman. Dalam Pilkada Cilegon 2020 ada empat kandidat dan dimenangkan oleh Pasangan Helldy – Sanuji yang diusung Partai Berkarya dan PKS itu memperoleh sebanyak 75.449 suara, sedangkan pasangan calon Iye Iman Rohiman – Awab mendapatkan 31.496 suara.(aep)

Kabar6- Fraksi PKB di DPRD Pandeglang jawab soal ancaman boikot dari RT/RW di Kecamatan Karangtanjung, Majasari dan Pandeglang ke partainya di Pemilu 2024 mendatang lantaran PKB tak mendukung pembelian sepeda listrik.

Menurutnya, ancaman boikot dilakukan oleh ratusan RT/RW di tiga kecamatan tersebut hal yang wajar dan sah-sah saja.

Namun Ade meluruskan terkait keberpihakan fraksi PKB ke RT/RW di Pandeglang. PKB sejak awal mengaku fokus untuk memperjuangkan kesejahteraan melalui kenaikan insentif RT/RW bukan sepeda listrik.

Ade menegaskan, jika insentif RT/RW dinaikan hal itu bisa dirasakan dengan jangka panjang. Sedangkan jika sepeda pihaknya belum mengetahui secara pasti kekuatan dan asas manfaatnya.

“Yang perlu diluruskan oleh kami dari PKB dan empat partai lainnya, kita ingin memperjuangkan kesejahteraan RT/RW tapi bukan sepeda tapi insentif. Kalau insentif itu melekat tiap bulan, tiap tahun kalau sepeda kekuatannya berapa tahun lah. Tapi kalau insentif kan biasa tiap bulan hingga seterusnya,”tegas Ade, Rabu (24/8/2022).

Ade mengakui jika RT/RW memiliki tugas dan beban kerja yang berat di masyarakat. Alasan itu pihaknya lebih mendorong kenaikan insentif bukan pemberian sepeda.

“Kita akui RT/RW adalah pelayan garda di tingkat bawah, warga yang sakit dan yang melahirkan gak mungkin datang ke bupati atau camat, pasti datang ke RT/RW. Kita juga apresiasi, namun apresiasi kita berbeda bukan sepeda tapi kenaikan insentif,”tegasnya.

Kengototan PKB untuk menolak pembelian sepeda listrik tersebut, dikatakan Ade lantaran ia khawatir porsi anggaran pembangunan fisik terganggu. Padahal PKB sangat mengapresiasi program Bupati Pandeglang lewat Jakamantul.

“Karena apa, karena hal itu kendala di Pandeglang yang harus di intervensi oleh Jakamantul. Tapi Bu Irna ngotot beli sepeda walaupun katanya Jakamantul juga gak bakal terusik. Padahal kita khawatir terusik anggarannya,”jelasnya.

Sebab dalam Rencana Kebijakan Umum Anggran Proritas dan Platfrom Anggran Sementara (RKUA PPAS) tahun 2022 untuk 2023 baru muncul Rp 120 miliar untuk pembangunan. Padahal tahun 2022 Pemkab Pandeglang menggelontorkan sebesar Rp. 220 miliar untuk program Jakamantul ke 85 ruas jalan.

“Kalau ini dilihat dari angka RKUA PPAS berarti menurun porsi pembangunan sebesar Rp 100 miliar,”tandasnya.

Sementara pada saat Paripurna, perwakilan Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III DPRD Pandeglang, Eneng Nurhayati telah mengatakan, bahwa hasil reses pihaknya bersama para Anggota Dewan lainnya dari Dapil III, mayoritas masyarakat meminta diperhatikan prihal pembangunan infrastruktur jalan.

“Pada saat kami reses, masyarakat mayoritas meminta pembangunan infrastruktur jalan agar menjadi prioritas,” kata Eneng saat menyampaikan hasil reses ke III Tahun Sidang 2021-2022.

Selain itu soal pendidikan, agama, pertanian, kesehatan dan sosial juga diungkapkannya, menjadi usulan masyarakat agar menjadi perhatian Pemkab Pandeglang.

“Itulah juga harus menjadi perhatian, namun tetap yang diminta prioritas oleh masyarakat adalah pembangunan infastruktur. Karena jalan masih banyak yang tanah dan rusak parah,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan RT RW dari Kecamatan Pandeglang, Majasari dan Karangtanjung demo di kantor DPRD. Mereka mendukung rencana bupati Pandeglang untuk pembelian sepeda listrik untuk mereka.

Saat demo mereka membawa pengeras suara dan perangkat aksi demo lainnya, mereka melakukan orasi di depan Gedung Legislatif tersebut. Mereka meminta semua fraksi di DPRD untuk menyetujui rencana tersebut.

**Baca juga: Demo RT/RW Dukung Sepeda Listrik di Pandeglang Diwarnai Boikot Parpol Hingga Disuruh Pegawai Kelurahan

Bahkan para RT RW yang demo itu membawa poster ancaman akan memboikot empat Partai Politik yang menolak program sepeda listrik bertuliskan “Golkar, Gerindra, PPP, PKB jangan kasih suara di 2024”

“Karena mereka dari keempat partai itu mengatakan sudah menolak dan tidak mendukung kami, untuk realisasi program sepeda listrik,” ungkap Salah seorang Ketua RW 06 dari Maja Pasirkacapi, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Holil Albantani.(aep)

Kabar6- Rencana Pemkab Pandeglang beli sepeda listrik untuk RT/RW menuai pro kontra baik di kalangan DPRD termasuk masyarakat. Namun ratusan RT RW dari Kecamatan Pandeglang, Majasari dan Karangtanjung mendukung rencana bupati Pandeglang tersebut.

Ratusan RT/RW yang mendukung hingga melakukan aksi demo di kantor DPRD Pandeglang, Rabu (24/8/2022). Para RT RW memadati sebagian badan Jalan Ahmad Yani tepat depan Gedung DPRD Pandeglang.

Dengan membawa pengeras suara dan perangkat aksi demo lainnya, mereka melakukan orasi di depan Gedung Legislatif tersebut. Mereka meminta semua fraksi di DPRD untuk menyetujui rencana tersebut.

Bahkan para RT RW yang demo itu membawa poster ancaman akan memboikot empat Partai Politik yang menolak program sepeda listrik bertuliskan “Golkar, Gerindra, PPP, PKB jangan kasih suara di 2024”

“Karena mereka dari keempat partai itu mengatakan sudah menolak dan tidak mendukung kami, untuk realisasi program sepeda listrik,” ungkap Salah seorang Ketua RW 06 dari Maja Pasirkacapi, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Mauasari, Pandeglang, Holil Albantani,

Diakuinya, para anggota DPRD dari ke empat Parpol itu pihaknya ikut berjuang, diantaranya pada Pileg tahun lalu.

“Dewan-dewan yang diusung oleh RT RW, baio dari Golkar, PPP, PKB. Tapi sangat kecewa, maka kita berkomitmen untuk wilayah Majasari ini, kalau tidak menyetujui hal ini maka akan memboikot mereka itu,” katanya.

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Ketua RT dari Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, yang namanya disamarkan, mengaku dirinya ikut unjuk rasa lantaran disuruh ikut oleh pegawai kelurahan. Intruksi tersebut disebar oleh pegawai kelurahan melalui group WhatsApp.

“Demo juga disuruh sama orang kelurahan, sebelumnya kita diberitatahu di grup WA untuk demo,” ujar sumber tersebut saat diwawancarai wartawan.

Dirinya pun mengatakan bahwa semua ketua RT dan RW yang ikut aksi ke Gedung DPRD Pandeglang diminta kumpul terlebih dahulu di Kantor Kelurahan Sukaratu.

“Sebelum demo kita kumpul dulu di kantor kelurahan, sambil nunggu yang lain. Disuruh orang kelurahan kumpul di kantor kelurahan,” tambahnya.

**Baca juga: Pasien BPJS di RSUD Berkah Pandeglang Diminta Beli Susu, Dirut Jawab Begini

Hal senada pun dikatakan Ketua RT dari Kelurahan Karataon, ia membenarkan jika untuk unjuk rasa yang berlangsung tersebut ada yang mengarahkan.

“Iya ada yang nyuruh,” ujar salah satu Ketua RT di Kelurahan Karaton, tanpa menjelaskan lebih jauh siapa pihak yang menyuruh.(aep)

Kabar6- Salah satu pasien di RSUD Berkah Pandeglang mengaku diminta untuk membeli susu oleh perawat di ruang nifas. Berdasarkan pengakuan keluarga pasien tersebut, ia diminta untuk membeli susu dengan alasan karena tidak dicover oleh BPJS.

Kasus tersebut dialami oleh suami pasien BPJS saat istrinya yang telah melakukan persalinan di rumah sakit plat merah tersebut sebelum ia di bolehkan pulang pada senin kemarin.

“Ya, saya di minta beli susu ini, katanya karena diluar BPJS makanya harus dibeli,” kata suami pasien yang namanya dirahasiakan kepada Kabar6.com, Rabu (24/8/2022).

Pihaknya diminta membayar Rp 260 ribu untuk membeli susu tersebut, namun dirinya merasa heran dimana ia dibawa ke ruangan kosong yang bersebelahan dengan ruangan jaga perawat.

“Tapi ko anehnya saya di bawa ke ruangan kosong, gak ada siapa-siapa ngomongnya,”terangnya.

Tanpa berpikir panjang, akhirnya ia membayar susu dengan merk Peptisol tersebut walaupun ia tidak diberikan bukti pembayaran alias kwitansi. Ia tak mengetahui secara pasti akan pembelian susu tersebut merupakan ketentuan dari pihak rumah sakit atau bukan.

“Saya juga kurang paham apa ini ketentuan rumah sakit atau tidak, tapi ya akhirnya karena suruh beli ya di beli saja,”tandasnya.

**Baca juga: BPPW Gandeng Unma Banten Kelola Program Kotaku di Teluk Pandeglang 

Sementara direktur RSUD Berkah Pandeglang Eniyati mengaku pihaknya sudah mengecek terkait kasus jual beli susu tersebut di ruang nifas. Eniyati menegaskan, hal itu juga bukan ketentuan dari pihak rumah sakit dan berjanji tidak akan terulang kembali.

“Sudah ibu cek, tidak ada ketentuan dari RS, insyaallah hal tersebut tidak terulang kembali,”singkat Eniyati melalui pesan WhatsApp.(aep)

Kabar6- Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gandeng pihak Kampus Universitas Matla’ul Anwar (UNMA) dalam pemanfaatan dan pemeliharaan skala kawasan Teluk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Kerjasama antara BPPW Banten dengan kampus terbesar di Pandeglang tersebut untuk pemanfaatan dan memelihara tempat skala kawasan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang.

Kerjasama itu juga termasuk melakukan vokasi training sebagai upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), setelah pembangunan fisik dilakukan.

“Sekarang kita latih untuk unit-unit kelompok di masyarakat, dalam rangka memelihara kawasan. Setelah itu nanti ke depannya dapat diperluas maupun dikembangkan dengan infrastruktur lainnya di dalam program Kotaku itu,” ungkap PPK Pengembangan Kawasan Permukiman BPPW Banten, Yayat Wihadi usai melakukan Lokakarya pemanfaatan dan pemeliharaan skala kawasan di Kampus Unma, Selasa (23/8/2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang dikerjakan pada tahun 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 17.235.092.872 yang bersumber dari Islamic Development Bank.

Kontraktor pelaksana dalam program tersebut yaitu PT Pubagot Jaya Abadi KSO, PT Bintang Milenium Perkasa, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari.

Yayat mengaku, jika sisa-sisa pekerjaan yang menjadi kewajibannya, akan diselesaikan dimasa pemeliharaan. Tapi, jika pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan sisa-sisa kontruksi dari pekerjaan tersebut, maka akan dicairkan jaminannya dan akan dilalukan secara swakelola berdasarkan jaminan pemeliharaan tersebut.

“Tapi kita tidak sampai ke sana. Tapi kita harap pihak kontraktor dapat menyelesaikan utang-utang pekerjaannya itu. Adapun untuk dermaga yang rusak, kita belum tahu karena belum ada usulan,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unma Banten, Nenden Suciyati menuturkan, peran LPM dalam rangkaian kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan Teluk tersebut sebagai mitra pemerintah. Karena ada suatu kesamaan visi yaitu di bagian pengabdian.

**Baca juga: Rp 38 Miliar untuk Beli Sepeda Listrik, Tapi 60 Ribu RTLH di Pandeglang Belum Terentaskan

Terlebih wilayah Teluk, Labuan ini sudah menjadi sasaran nasional dalam pengembangan Kotaku. Sebab di sana sudah dibangun beberapa sarana dan fasilitas dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Maka melalui kegiatan Lokakarya ini, yang berisikan kesepakatan dan kesepahaman antara OPD, masyarakat dan pihak Kampus dalam menjaga, memanfaatkan dan memelihara sarana dan fasilitas yang sudah dibangun di Desa Teluk itu,” ujarnya.(aep)

Kabar6- Keberadaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang masih menjadi persoalan yang tak kunjung terentaskan pemerintah.

Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang mencatat ada sekitar 60 ribu rumah warga yang tak layak huni di Pandeglang. Sehingga Pemkab Pandeglang masih memiliki banyak bekerja rumah yang harus diselesaikan.

Disamping itu herannya Pemkab Pandeglang berencana akan melakukan pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW dengan anggaran Rp 38 Miliar. Rencana Pemkab kini menjadi pro dan kontra.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Pandeglang Iskandar usia menghadiri acara Lokakarya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Skala kawasan Teluk di Unma Banten, Selasa (23/8/2022).

“Waduh masih banyak kita, kalau gak salah masih 60 ribuan (RTLH) kita,” kata Iskandar.

Untuk menuntaskan rumah tak layak huni bakal dilakukan secara bertahap apalagi hal data tersebut tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang. Disisi lain ada beberapa hambatan dan syarat pengusulan bantuan tersebut diantaranya karena hambatan kepemilikan lahan.

“Memang syarat ada yang sulit, diantaranya kepemilikan tanah. Hambatannya itu,” ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan, rencana pembangunan rumah tak layak huni yang akan dibangun tahun 2023 masih dalam pembahasan. Sedangkan tahun ini program RTLH terdiri BPS dari APBD sebanyak 200 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 229 unit dan APBN Reguler 67 unit.

**Baca juga:Berani Tolak Proyek Sepeda Listrik Rp 38 Miliar, Empat Fraksi di DPRD Pandeglang Dapat Pujian dari Relawan

Untuk diketahui, rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW sebelumnya telah disetujui dalam Rencana Kebijakan Umum Anggran Proritas dan Platfrom Anggran Sementara (RKUA PPAS) Tahun 2023 senilai Rp 38 Miliar.

“Kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD.

Dalam rapat paripurna tersebut, 4 fraksi menolak perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

Sementara itu fraksi lainnya yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik yakni fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo.(Aep)