Kabar6- Rencana Pemkab Pandeglang melakukan pengadaan proyek sepeda listrik untuk RT/RW se Pandeglang sebesar Rp 38 miliar terus mendapat sorotan dan juga penolakan dari berbagai elemen masyarakat termasuk sejumlah fraksi di DPRD Pandeglang.
Ada empat fraksi yang melakukan penolakan, diantaranya Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sedangkan lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.
Para relawan kemanusiaan dari relawan kemanusiaan dari Fesbuk Banten News ( FBn) memuji sikap anggota DPRD Pandeglang dari empat fraksi tersebut. Para relawan mengalungkan bunga sebagai bentuk support kepada wakil rakyat karena dinilai pro terhadap kepentingan masyarakat.
“Dalam rangka memberikan apresiasi serta semangat untuk kepada empat Fraksi dan unsur Ketua DPRD Pandeglang yang telah menolak pengadaan sepeda listrik,” kata salah satu relawan Fbn Banten Fajar Pratama, Selasa (16/8/2022).
Fajar mengatakan, langkah yang diambil para relawan kemanusiaan menyampaikan apresiasi kepada keempat fraksi dan unsur pimpinan agar terus semangat untuk menyuarakan apa yang harus menjadi tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat.
Sebagai warga Pandeglang, Fajar tentu tahu kondisi Pandeglang yang sebenarnya dilapangkan, sehingga rencana pengadaan sepeda tersebut dirasakan belum begitu urgent, apalagi jika melihat kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan masih buruk.
“Ditengah fasilitas kesehatan yang masih buruk, infrastruktur yang masih belum merata ini Pemkab malah menganggarkan untuk pembelian sepeda, kenapa tidak membuat rumah singgah di Jakarta atau membangun sistem informasi dirumah sakit, agar kelak warga menjadi tau ketersediaan obat obatan, kamar dan lain-lainnya,”tegas Fajar.
Sebelumnya, Ketua DPRD Pandeglang Tb. Udi Juhdi menegaskan, ada beberapa perbedaan pandangan antara beberapa fraksi dengan rencana Pemkab. Udi mengatakan, fraksi Gerindra, PKB, PPP, dan Golkar lebih setuju terhadap penambahan insentif RT/RW bukan diberikan sepeda listrik.
“Kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan RT/RW dengan menambah insentif kepada mereka”. kata Tb. Udi Juhdi
Udi pun meminta agar pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW itu di tunda dulu karena belum saatnya, agar dikaji dulu secara efektifitas mutu dan kwalitasnya serta dilihat dari sisi geografisnya. Sebab masih banyak yang harus di prioritaskan dari sisi infrastruktur.
“Lebih baik kebijakan anggaran ini kita dorong untuk kebutuhan infrastruktur sesuai program prioritas bupati dengan Jakamantulnl-nya, pelayanan kesehatan yang memadai dan peningkatan mutu pendidikan yg lebih baik,”terang Udi.
**Baca juga: Nalar Pandeglang Gelar Lomba Foto Selfie di Jalan Hancur, Sindir Pengadaan Sepeda Listrik untuk RT/RW?
Politisi asal Gerindra ini menyampaikan bahwa DPRD adalah lembaga yang mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Kendati dirinya sebagai ketua menolak, tetapi tidak bisa di jadikan sebagai keputusan karena yang dipergunakan ialah keputusan bersama.
“Kami disini terdiri dari beberapa fraksi dan pada saat rapat RKUA RPPAS kita kalah voting, dan hasil votinglah yg dijadikan keputusan bersama semoga hal itu dapat di fahami oleh semua pihak,”tutupnya.(aep)
