Kabar6- Keberadaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang masih menjadi persoalan yang tak kunjung terentaskan pemerintah.
Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang mencatat ada sekitar 60 ribu rumah warga yang tak layak huni di Pandeglang. Sehingga Pemkab Pandeglang masih memiliki banyak bekerja rumah yang harus diselesaikan.
Disamping itu herannya Pemkab Pandeglang berencana akan melakukan pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW dengan anggaran Rp 38 Miliar. Rencana Pemkab kini menjadi pro dan kontra.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Pandeglang Iskandar usia menghadiri acara Lokakarya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Skala kawasan Teluk di Unma Banten, Selasa (23/8/2022).
“Waduh masih banyak kita, kalau gak salah masih 60 ribuan (RTLH) kita,” kata Iskandar.
Untuk menuntaskan rumah tak layak huni bakal dilakukan secara bertahap apalagi hal data tersebut tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang. Disisi lain ada beberapa hambatan dan syarat pengusulan bantuan tersebut diantaranya karena hambatan kepemilikan lahan.
“Memang syarat ada yang sulit, diantaranya kepemilikan tanah. Hambatannya itu,” ujar Iskandar.
Iskandar mengatakan, rencana pembangunan rumah tak layak huni yang akan dibangun tahun 2023 masih dalam pembahasan. Sedangkan tahun ini program RTLH terdiri BPS dari APBD sebanyak 200 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 229 unit dan APBN Reguler 67 unit.
**Baca juga:Berani Tolak Proyek Sepeda Listrik Rp 38 Miliar, Empat Fraksi di DPRD Pandeglang Dapat Pujian dari Relawan
Untuk diketahui, rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW sebelumnya telah disetujui dalam Rencana Kebijakan Umum Anggran Proritas dan Platfrom Anggran Sementara (RKUA PPAS) Tahun 2023 senilai Rp 38 Miliar.
“Kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD.
Dalam rapat paripurna tersebut, 4 fraksi menolak perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.
Sementara itu fraksi lainnya yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik yakni fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo.(Aep)
