Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) meliris program baru bernama Petamaya yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV. Program tersebut memotret realita yang ada di dunia digital, kemudian dikonfrontasikan dengan dunia realita dan dibahas oleh narasumber kompeten.

Pada pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Sistem Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah Proporsional Terbuka.

Di media daring dan media sosial, perbincangan dan polemik telah berlangsung lama, berbulan-bulan ke belakang. Para politisi, petinggi partai politik, pemerintah dan legislatif memperdebatkannya. Ada yang pro dan kontra.

Partai Gelora melalui Petamaya berusaha memetakan lanskap dunia maya untuk membaca semua itu, apakah data di dunia maya dengan pelaku para warganet itu relevan dengan suara dan opini masyarakat.

“Bekerjasama dengan lembaga riset digital CAKRADATA, kami menyajikan program menarik yang akan membuat kita memahami secara utuh perbincangan dan tema yang sedang hangat di dunia maya,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (26/06/2023).

Menurut Endy yang bertindak sebagai host, dalam pembahasan topik seputar putusan MK ini, Petamaya mengamil tema ‘Menyakapi Pemilu Terbuka Antara #Petamaya dan Realita Publik’. Topik ini dibahas secara mendalam oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

“Dalam tema perdana ini, kita mengangkap tema tentang Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 juni lalu yang hangat dibicarakan, karena terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya. ]

Dalam temuan Petamaya, ungkap Endy, isu soal sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup ternyata hanya menjadi isu di kalangan elite nasional atau partai politik saja, termasuk para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024

“Jadi triggernya soal ini sudah muncul pada awal Januari dengan munculnya pernyataan para ketua partai politik, dan makin kebelakang intens ada 8 partai politik mendukung Pemilu terbuka, serta pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap ada kebocoran putusan MK” katanya.

Sebaliknya realita di lapangan, di kalangan bawah hal ini justru tidak menjadi pembicaraan publik masyarakat bawah secara serius, berbeda ketika ada pembicaraan soal pembatalan Piala Dunia U-20 beberapa lalu.

“Dimana kita mendengarkan langsung dari masyarakat apakah pengaruh terbuka dan tertutup ini terhadap akurasi politik mereka sebagai penyaluran aspirasi mereka dan masa depan mereka, kurang dapat perhatian. Tetapi prinsipnya mereka juga menginginkan Pemilu Terbuka,” katanya.

Head of Lembaga Riset digital CAKRADATA Muhammad Nurdiansyah mengatakan, riset dilakukan pada 14-19 Juni 2023 dengan melibatkan berbagai sumber di media darling, akun media sosial seperti Twitter, Facebook, Instragram dan YouTube, serta sumber-sumber di pemerintahan.

**Baca Juga: API Gelora Kota Tangerang, Fahri Hamzah: Ajang Menyiapkan Caleg Berkualitas

“Jadi topik ini, kita temukan ada penggiringan opini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik sejak Januari 2023 hingga Juni menjelang putusan MK. Momen krusialnya adalah soal pernyataan mantan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan ada chaos politik, serta tuduhan soal kebocoran yang disampaikan Denny Indrayana,” kata Muhammad Nurdiansyah.

Dadan, saapaan Muhammad Nurdiansyah mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MK Anwar Usman sebelum putusan MK, juga menjadi running soritan, selain pernyataan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah terkait putusan MK ini sebagai kemenangan demokrasi.

“Uniknya Kanal-nakal YouTube juga menjadi sorotan seperti Kanal Official Rocky Gerung Jokowi kepada Megawati. Lalu, akun Official Refly Harun dikatakan MK Totak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup, Denny Benar, MK Benar! Kok Bisa? karena dianggap unsur utama dalam menekan putusan MK,” katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Pemilu Terbuka akan mendorong partisipasi rakyat untuk membesarkan Indonesia.

“Artinya untuk membesarkan Indonesia tidak saja tanggung jawab segelintir orang atau pemimpin saja, tapi tanggung jawab semua orang,” kata Fahri Hamzah

Sistem Terbuka, kata Fahri, juga mendorong lahirnya pemimpin yang transparan dan terbuka, sehingga Indonesia akan lebih maju lagi. Hal ini tentu saja menjadi harapan dari Partai Gelora sebagai partai yang mengusung perubahan dan menjadikan Indonesia Superpower baru.

“Pada akhirnya kita bersyukiur, bahwa MK mendukung esensi negara demokrasi. Demokrasi itu intinya ya terbuka, bisa dilihat secara transparan siapa pemimpinnya. Kalau tertutup kita tidak tahu siapa pemimpinnya, kita juga tidak tahu bagaimana karakter dan track recordnya,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, sepengetahuan dia tidak ada pembicaraan politik untuk kembali ke Sistem Tertutup. Permasalahan yang dibahas dalam Sistem Pemilu di DPR adalah menyangkut Pemilu Terbuka atau Pemilu Distrik.

“Karena perdepatan mengenai penggunaan model Pemilu Distrik ini, kalah dari Pemilu Terbuka, maka tetap gunakan Sistem Terbuka. Jadi tidak ada pembicaraan sama sekali soal Pemilu Tertutup. Opsinya hanya dua ketika itu, Proporsional Terbuka dan Sistem Distrik,” katanya.

Dalam Sistem Pemilu Terbuka, Fahri menegaskan, negara sebagai Penyelenggara Pemilu akan membangun suatu Sistem Pemilu yang mengintegrasikan antara pemimpin atau yang mereka pilih dengan rakyat yang memilihnya.

“Sehingga akan mengembalikan hubungan yang luhur antara pemimpin dengan rakyatnya,” pungkas Fahri Hamzah.(Tim K6)

Oleh : Agnes Marcellina T.

Semua orang tentu tahu apa arti judul diatas tersebut yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Orang Yang Tepat di Posisi Yang Tepat. Jika saja segala sesuatu hal bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, rasa rasanya target target dapat dicapai secara maksimal.

Istilah tersebut berlaku dalam segala hal tetapi yang ingin saya bahas dalam tulisan ini adalah begitu banyaknya orang orang yang ditempatkan untuk mengelola negeri ini yang berada di tempat yang salah atau tidak tepat.

Beberapa menteri ditempatkan di kementerian yang bukan bidangnya, yang tidak begitu paham mengenai apa yang harus dia kelola, tidak memiliki baik pengetahuan maupun pengalaman di bidang tersebut. Seorang artis yang menjadi anggota DPR RI misalnya ditempatkan di Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup. Alih alih memberi masukkan kepada lembaga eksekutif atau membawa program program tersebut di dapilnya, jangan jangan yang bersangkutan tidak paham sama sekali pada saat rapat rapat legislatif dan membuat rancangan undang undang. Demikian juga dengan menteri yang berada di kementerian yang salah, alih alih melahirkan kinerja yang efektif dan inovatif malah akhirnya salah urus dan amburadul.

Saya acungkan jempol untuk Sandiaga Uno yang pada saat ditawari untuk menjabat sebagai menteri di sebuah kementerian, beliau menolak dengan alasan bahwa kementerian tersebut bukan bidangnya dan beliau sama sekali tidak paham sehingga untuk apa memimpin atas sesuatu yang tidak dikuasai. Beliau tidak haus jabatan dan lebih baik bekerja untuk masyarakat dengan caranya sendiri sampai akhirnya ditawari jabatan di Kementerian Parekraf yang tentunya sangat dikuasai sehingga pada saat amanah pimpinan itu diberikan beliau langsung bisa melesat dengan jam terbang yang tinggi dan menjadi salah satu menteri terpopuler dengan kinerja baik disamping Menhan Prabowo Subianto. Sayangnya tidak semua kementerian dipimpin oleh orang yang tepat.

Saya tidak bermaksud mengkritik menteri menteri karena pada dasarnya mereka semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi, orang-orang terbaik di negeri ini yang terpilih menjadi pendamping presiden dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutif. Yang ingin saya garisbawahi adalah mengapa seleksi tersebut tidak mempertimbangkan kinerja efektif agar pencapaian target target presiden bisa terlaksana dengan baik. Membagikan jatah menteri kepada partai partai politik tidak salah tetapi apa salahnya jika partai partai politik memilih wakil terbaiknya di bidang yang dikuasai oleh masing masing orang tersebut dan seharusnya hal ini bukanlah hal yang sulit untuk diputuskan presiden.

Pengalaman saya selama 21 tahun di bidang perikanan Indonesia memberikan kesempatan untuk mengenal atau mengevaluasi kinerja para menteri yang pernah menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari sejak menteri KKP yang pertama. Setiap menteri tentu berusaha bekerja sebaik mungkin dan membuat terobosan terobosan, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Persoalannya adalah selama 21 tahun yang saya amati, KKP ini seperti jalan di tempat saja, maju sedikit, mundur lebih banyak, maju lagi mundur lagi sehingga harapan dan cita cita bahwa Indonesia sebagai negara maritim yang harus jaya di laut belum sepenuhnya bisa tercapai dan mensejahterakan nelayan yang berada di garis marjinal secara ekonomi. Slogan menjadi poros maritim dunia terdengarnya sangat hebat, patriotik, penuh semangat tetapi benarkah? Jika tidak ada terobosan terobosan dari para pemimpinnya, bukankah itu hanya omong kosong belaka? Mari kita telaah setidaknya kebijakan yang belum lama ini yang berkaitan dengan KKP mengenai PNBP melalui PP no 85 tahun 2021.

Saya tidak ingin membawa pembaca dengan menyuguhkan data data yang njelimet karena itu bisa dicari sendiri dengan search engine bagi yang berminat dan membutuhkan tetapi saya hanya ingin menyampaikan inti sari dari kebijakan PNBP yang ditolak oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap bahkan mereka sampai melakukan demo untuk menentang kebijakan tersebut. Kalau nelayan sampai mendemo kebijakan tersebut lalu sesungguhnya Menteri bekerja untuk siapa? Bapak Hendra Sugandhi , Wakil Ketua Komite Perikanan Apindo ( Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengatakan : “ Nelayan Manyun Nelayan Belum Tersenyum”

Sebenarnya tragedi dimulai pada tahun 2015 pada saat Menteri KKP yang menjabat di tahun 2015 – 2019 mengajukan perubahan kebijakan di KKP yang salah satunya adalah menaikkan PNBP melalui PP no 75 / 2015 yang disahkan oleh Kemenkeu menggantikan PP no 19 /2006. Kenaikan tariff menjadi 5x lipat atau 500% untuk kapal berukuran kecil dan 10x. lipat atau 1.000% untuk kapal berukuran menengah dan besar. Saat inilah masa sengsara nelayan dan pelaku usaha perikanan dimulai karena selain kebijakan pnbp tersebut masih banyak kebijakan lainnya yang juga menyulitkan usaha di bidang perikanan. Buku Rapor Merah KKP 2015 – 2019 yang ditulis oleh Marwan Batubara menjelaskan secara rinci dan detail kebijakan kebijakan yang dinilai merah.

Pada pergantian menteri berikutnya masalah PP no 75 / 2015 dibahas tuntas oleh team Penasehat Menteri dan KP2 ( Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik) berserta DJPT ( Direktorat Jendral Perikanan Tangkap) dengan pokok bahasan untuk mengubah kebijakan pnbp tersebut agar direvisi untuk meringankan penderitaan nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam rangka justru untuk meningkatkan pnbp itu sendiri berdasarkan volume dan peningkatan usaha secara masif. Saya kebetulan berada dalam team tersebut bersama dengan penasehat menteri yang lainnya yaitu para guru besar dari universitas universitas di nusantara yang mempunyai fakutas perikanan.

Masukkan kami tidak bisa diterima oleh direktur terkait karena justru sudah ada perubahan PP no 75 / 2015 tersebut yang adalah sekarang menjadi PP no 85/2021 yang sudah direkomendasikan kepada Kemenkeu dan yang sangat mencengangkan adalah justu malah ada kenaikan pnpb lagi atas permintaan Menteri KKP tahun 2015-2019 tersebut.

Hasil dari rekomendasi team Penasehat Menteri kami sampaikan kepada Menteri KKP 2019 – 2020 dan yang melegakan adalah saat itu beliau mengatakan “ Bagaimanapun kita harus berpihak kepada nelayan, untuk apa menaikkan pnbp tetapi target target lain tidak tercapai dan mematikan perikanan itu sendiri. Saya akan bicara dengan MenKeu dan pasti ada solusi”. Diluar dari kasus yang menimpa Menteri KKP 2019-2020 saya tetap mengapresiasi respon dari beliau karena artinya beliau memahami persoalan dan mau belajar serta mendalami permasalahan permasalahan yang ada.

Jika sekarang ternyata PP no 85/2021 dimana pnbp naik lagi menjadi 11x lipat atau 1.100% untuk kapal berukuran kecil dan 22x lipat atau 2.200% kapal menengah dan besar maka lengkap lah sudah penderitaan nelayan dan pelaku usaha tersebut. Tidak salah mereka berdemo dan mungkin akhirnya memilih untuk beralih pekerjaan dan usaha. Barangkali KKP sedang bermimpi untuk mencapai PNBP sebesar 12 Trillun Rupiah di tahun 2024 padahal saat ini hanya 600 milyar rupiah. Barangkali juga sedang bermimpi untuk menaikkan jumlah kapal tangkap dari sekitar 34.000 menjadi 570.000

Bapak Menteri KKP saat ini tentu adalah orang hebat, pengusaha hebat tetapi mungkin kebobolan dengan lahirnya PP no 85/ 2021 ini karena kebijakan ini tidak pro rakyat, tidak pro nelayan, tidak pro pengusaha padahal target yang ingin dicapai adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan dimana semua bersinergi dalam membangun Indonesia jaya di lautan dan menjadi poros maritim dunia. Jika seperti ini sudahlah…lupakan…karena kita hanya bermimpi terus…..

Menempatkan THE WRONG PEOPLE ON THE WRONG PLACE, ujung ujungnya adalah negara salah urus.

Tulisan ini saya buat setelah saya beristirahat menulis selama satu tahun. Selama setahun ini jari jemari saya sangat malas untuk mengetik kata kata malah tangan ini sibuk menanam dan merawat tanaman anggur yang ternyata bisa sangat subur di negri ini dan bisa menjadi sumber ekonomi pertanian baru di masa depan. Lahirnya PP no 85/2021 yang mengusik saya untuk mulai memainkan jari jemari ini di keyboard computer.

Tulisan ini bukan untuk mendiskreditkan siapapun tetapi saya hanya ingin menguak tabir bahwa jika negara betul betul ingin maju himbauan saya kepada presiden adalah please put the right man on the right place dan niscaya ungkapan negara salah urus tidak akan lagi terdengar. Penulis adalah Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan juga sebagai Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha.(***)

Salam Indonesia Raya

Kabar6-Generasi milenial adalah generasi yang dikatakan dekat dengan digital. Mereka setiap harinya bermain dengan gawai. Semua dijalankan dengan media sosial. Bersilaturahmi melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, telegram dan lain-lain.

Diminati oleh generasi milenial pada awalnya. Harga tidak harus bertemu mereka tidak harus melakukan perjalanan ke sekolah yang menurut mereka menghabiskan waktu. Seiring berjalannya waktu mereka pun jenuh, mereka pun bosan, ketika tidak mengerti mereka bingung harus kemana? Jawaban yang sering teedengar adalah ”tanya mbah Google aja”.

PJJ harusnya menjadi tempat yang tepat bagi orangtua menanamkan karakter yang baik. Seharusnya selama setahun mereka dapat ajarkan kebaikan untuk buah hatinya. Namun banyak kejadian orangtua tak sabar menemani belajar. Seperti tertuang dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya “Rumah adalah Sekolah Pertama bagi Anak-anak”.

Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sampai saat ini, sungguhlah sangat jauh dari kondisi ideal. Gerakan terbatas semua merasakan dampak yang disebabkan pandemi. Siswa kehilangan massa masnya terkungkung dalam jaringan aplikasi yang berkepanjangan. Entah sampai kapan?

Orang tua ,guru bahkan siswa kini bingung menghadapi ujian sekolah. Apakah mereka mampu melaksanakan itu . Karena selama setahun mereka berkutat dengan PJJ? Mereka sadar bahwa belajar haruslah total tidak setengah-setengah.

Di masa pandemi ini ada beberapa kalangan melakukan pembelajaran daring totalitas tak terlaksana dengan baik. Karena itulah mereka berpikir apakah ujian sekolah yang diadakan pada kali ini akan dapat dilalui dengan nilai yang memuaskan.

Siswa hanya bagai robot yang dimasukkan chip setelah itu fapat diperintah. Mereka menjadi kaku,tak bersosialisasi. Banyak guru kecewa hasil try out siswanya, sebelum mereka akan melaksanakan ujian yang sesungguhnya.

**Baca juga: Benarkah Netizen Indonesia tidak Sopan?

Apakah lulusan tahun ini akan menjadi generasi gemilang? Atau generasi tanpa bintang? Semoga ketika para siswa berlanjut di kelas berikutnya dapat menerima pelajaran di atasnya. Juga yang lulus SMA dapat melanjutkan berkarya tidak hilang kreatifitasnya,tidak hilang karakter bangsanya karena telah ditelan pandemi, Aamiin.(*/Oke)

Oleh Purnomo Hadi Kuncoro, S.Pd
Guru SDN larangan 11 kota Tangerang

Kabar6-Siapa yang tidak tahu jenis bunga yang satu ini? Yap… betul sekali ia merupakan bunga chamomile, ia termasuk kedalam golongan keluarga bunga matahari Asteraceae. Ia memiliki nama ilmiah Matricaria recutita L.

Selain memiliki bentuk dan warna nya yang indah dipandang mata, tanaman ini juga ternyata memiliki khasiat meredakan stress dan dapat juga mengatasi insomnia.

Siapa nih disini yang sulit sekali dalam mengatasi insomnia? Dimasa pandemi ini tuntutan bekerja, bersekolah, dan berkuliah dirumah saja membuat kita memiliki banyak waktu dirumah dan kerap sekali harus membagi waktu antara pekerjaan rumah dan kewajiban tugas yang lain agar terpenuhi.

Dan tidak jarang membuat gejala insomnia kerap terjadi. Sering sekali gejala ini juga dipergunakan kita untuk mencoba obat tidur yang bisa dibeli di apotik terdekat. Akan tetapi mengkonsumsi obat-obatan dan membantu cepat tidur akan berefek samping yang berkelanjutan. Disini saya akan membahas mengenai teh chamomile sebagai teh herbal yang bisa membantu anda mengatasi kesulitan tidur. Yuk disimak!

Tak heran teh chamomile ini bagus sekali sebagai pengantar tidur dan membantu kita menjadi lebih rileks lagi, dibandingkan jenis teh yang lainnya teh chamomile ini tidak mengandung kafein, aromanya sangat menenangkan dan benar-benar membantu pikiran kita jauh lebih rileks.

Lalu bagaimana ya proses teh chamomile ini benar-benar dapat mengatasi susah tidur?
Menurut Rachel Cheatham, PhD, founder dari Foodscape Group sekaligus adjunct assistant professor di Tufts University, chamomile merupakan tanaman yang kaya antioksidan dan ternyata ada lebih dari 120 elemen kimia yang ditemukan di dalamnya. Salah satunya, antioksi dan apigenin kandungan tersebut dapat membantu mengikat reseptor pencipta kantuk dan mengurangi insomnia. Itu sebabnya, teh chamomile bisa membuat kita merasa mengantuk.

Lalu apa efek sampingnya dan apakah setelah mengkonsumsi teh ini akan kebergantungan?
Untuk efek samping akan terjadi kepada sebagian orang saja entah akan merasa mual karena tidak terbiasa dengan rasa nya dan ada juga berekasi alergi, semua itu tergantung dari kondisi tubuh kita yang merespon minuman teh herbal ini.

Lalu karena teh ini terbuat dari bahan herbal maka efek kebergantungan akan sangat diminimalisir, jika diminum secara rutin teh ini akan membantu anda jauh lebih rileks dan merasa segar sepanjang hari, dan jika anda mengurangi pengkonsumsian maka efek teh ini tidak akan membuat anda memiliki rasa kantuk yang terus menerus.

Dalam pengkonsumsian nya apakah teh ini harus dimunum setiap hendak tertidur?
Meminum teh chamomile ini hendaknya dilakukan saat satu jam sebelum anda ingin tertidur karena tubuh anda memerlukan waktu yang renggang untuk memiliki rasa ketenangan dan meresapi efek dari teh chamomile ini.

Sebab, kebiasaan minum teh di malam hari sama halnya dengan mengonsumsi komponen menyehatkan di dalamnya, serta dapat memberikan sinyal pada tubuh bahwa waktu tidur sudah tiba. Dengan begitu, kita akan mendapatkan manfaat rileksasi dari teh chamomile dengan maksimal. Dan kita dapat menciptakan tidur yang lebih rileks dan segar saat bangun di pagi hari!

Nah, lalu bagiamana ya cara membuat teh herbal ini? Berikut langkah-langkah pembuatan teh chamomile si penghantar tidur lelap…

Yang pertama, Didihkan 240ml air untuk satu gelas minum (sesuaikan dengan yang akan anda minum)

Kedua,Ambil 2 sendok makan bunga chamomile yang sudah dikeringkan atau 4 sendok makan bunga chamomile segar untuk setiap satu gelas teh. (bubuk teh chamomile bisa dibeli di supermarket terdekat)

Ketiga,setelah air sudah terlihat mendidih, matikan api terlbeih dahulu. Lalu masukkan teh bunga chamomile dan tutup pot dan biarkan beberapa saat agar teh larut.

**Baca juga: Tingkatkan Perekonomian, Lippo Village Sediakan Area Pameran UMKM

Keempat,setelah terlihat larut maka teh chamomile siap untuk dinikmati. (anjuran tambahan gula sesuaikan dengan selera anda).

Mudah bukan? Selamat mencoba, rangkaian bacaan diatas semoga dapat membantu para pembaca yang memiliki gangguan dalam tidur dapat memiliki kebiasaan tidur yang jauh lebih baik. Semoga bermanfaat!(*)

Penulis:
Asri Ulfiya Rahmatillah
Mahasiswa Jurusan Biologi Fakultasn Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

#stayathome dan #stayhealty Semoga kita semua diberikan kesabaran dalam menghadapi pandemik ini. Aamiin.
#SalamLestari
#SalamKonservasi

Sumber Referensi :
Marintan Widi Lestari, 8 nov 2013. fimela.
Krisnawati, Inti. 2008. Teh Herbal Minuman Berkhasiat Pemulih Kesehatan. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.

Kabar6-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak tahun 2019.

Opini WTP ini menjadi yang kali kelima diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

“Terima kasih atas sinergitas yang kita bangun bersama, tahun ini kita dapat predikat wajar tanpa pengecualian yang kelima dan pendampingan kantor akuntan publik yang ke-3 tahun,” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Iti menargetkan, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Pemkab Lebak menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya.

“Kalau sekarang 87 persen semoga di tahun-tahun mendatang bisa menjadi 100 persen untuk membangun Lebak lebih baik lagi,” tutur Iti.

**Baca juga: Penumpang KRL di Stasiun Rangkasbitung Jalani Rapid Test Covid-19.

Ketua DPD Partai Demokrat Banten ini berharap, prestasi yang telah diraih Pemkab Lebak dapat dipertahankan dan berdampak pada semangat kerja jajaran aparatur.

“Lebih semangat dan giat dalam melaksanakan tugas yang kami emban,” katanya.(Nda)