Kabar6-Nenek Kami (72) yang hidup sebatangkara di Kampung Ceplak, RT 001/001 Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamuliya, Kabupaten Tangerang tidak dapat Bantuan Sosial (bansos) selama 8 bulan. Atau dari Maret Hingga Oktober 2020, Senin (19/10/2020).

Sebenarnya Ketua RT (rukun tetangga) telah meminta Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nenek Kami. “Surat KTP, KK, semua sudah saya kasih ke RT. Malah sampai 4 kali,” keluh Kami kepada kabar6.com, Senin (19/10/2020).

Sambil memelas nenek Kami menambahkan, “Saya nggak punya anak, enggak punya laki (suami), hidup sendirian sebatangkara tapi kok nggak dapat bansos.”

Nenek yang hidup sebatang kara tersebut hingga saat ini dirinya mencari makan sendiri, jika sodaranya memeberi makanan ia terima. “Yaa cari aja sendiri kalo makan mah, saya juga sering di kasih makan sama sodara-sodara gitu” ungkapnya.

Mak Haji, begitu masyarakat setempat memanggilnya, mengaku sangat sedih sekali di tengah wabah Covid-19 hingga mempengaruhi materinya. “Makanya mak haji mah sedih orang-orang pada dapet kok saya ga dapet yaa,” tuturnya.

**Baca juga: Penembakan di Viper Café Kelapa Dua, Polres Tangsel Masih Bungkam.

Kelapa Desa Caplak H. Dedi mengaakui sudah menerima laporan data yang diberikan Nenek Kami. Namun belum ada dana bantuannya. “Semua sudah di data sih pak antara lain Mak Haji Kami itu. Saya juga maunya merata semua, beberapa yang belum dapat sudah dibantu Bank BJB. Nanti tinggal menunggu konfirmasi di sana” terang Dedi saat dimintai keterangan kabar6.com melalui whatsapp (WA). (cr)

Kabar6-Beras bantuan sosial (BSB) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Lebak disebut tidak layak konsumsi. Bantuan beras bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Aktivis Gerakan Moral Penyelamat Anggaran Rakyat (Gampar) Agustian, mengatakan, beras tak layak konsumsi salah satunya diterima warga di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung.

“Berasnya kuning, bau dan warga mengakui kalau beras itu jelek. Warga tidak mau langsung memasak tetapi harus dicampur dulu dengan beras yang bagus agar bisa dikonsumsi,” kata Agustian, Senin (19/10/2020).

Beras tak layak konsumsi yang diterima KPM, dianggap Agustian sebagai cerminan ketidakmampuan Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang memilah dan memastikan beras yang disalurkan kepada warga merupakan beras yang layak dikonsumsi.

“Pemkab Lebak melalui Dinas Sosial punya fungsi pengawasan dan pengawalan serta koordinasi dengan Perum Bulog dalam program BSB pun tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Saya minta agar Bulog benar-benar mengevaluasi hal ini,” tegas Agustian.

Kepada Kabar6.com, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kabupaten Lebak-Pandeglang, Meita Novariani, memastikan, beras yang keluar dari gudang Bulog dan dikirim oleh transporter layak dikonsumsi

“Semua beras yang keluar dari gudang ada pemeriksa kualitasnya. Dan demi melayani lebih baik, beras tersebut kami lakukan proses kembali agar masyarakat menerima beras dalam keadaan baik dan layak, apalagi di Rangkasbitung, gudangnya di kantor kami, kami pastikan beras tersebut layak dimakan,” jelas Meita.

**Baca juga: Lebak Tawarkan Investasi Budidaya Teripang kepada Pengusaha Afsel.

Kata Meita, jika warga mengeluh karena kondisi beras, bisa menyampaikan ke pendamping untuk ditukar.

“Bila yang keluhkan berasnya oleh KPM tentu bisa KPM menyampaikan ke pendamping, dan akan kami tukar,” katanya.(Nda)

Kabar6-Sedikitnya lima keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) asal warga kampung Cibogo Dukuh RT 01/05 Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang mempertanyakan ihwal pencarian bantuan sosial PKH.

Pasalnya, KPM di Kecamatan Solear tidak menerima dana bantuan PKH itu selama tiga tahun ini. Warga menilai dana itu raib tanpa diketahui siapa yang mencairkannya.

Siti Hadijah (43) mengaku selama tiga tahun baru satu kali menerima pencairan dana PKH sebesar Rp 225.000 melalui kantor pos tahun 2017. Setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, baru ia dapatkan kembali tahun ini 2020.

“Baru sekali saya terima PKH. Waktu itu pengambilannya di kantor pos sebesar Rp225 ribu. Setelah itu nggak ada lagi. Kata pihak PKH sih udah nggak cair lagi dikarenakan saya punya kreditan motor,” ungkap Siti Hadijah kepada kabar6.com di kediamannya, Minggu (18/10/2020).

Tap yang bikin Hadijah heran, setelah diurus buku tabungan di bank BRI untuk program PKH ini, ditemukan jumlah saldo rekeningnya sebanyak Rp8.547.215. Ini berarti dicairkan orang lain sebesar Rp5.387.305.

“Setelah diurus sama Pak Rahmat selaku pendamping PKH, ternyata saldonya masih ada. Sekarang saya dapat pencairan Rp4 juta,” ucap Hadijah. Terkait persoalan itu, dirinya ingin mengetahui oknum yang merampas haknya dan ingin hak itu kembalikan.

Hal yang sama menimpa KPM Sadinah (55), Sawanah (50), dan Piah warga kampung Cibogo Dukuh RT 01/05 Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear. Mereka kecewa sama oknum yang menyalahgunakan haknya untuk kepentingan pribadi.

“Setiap ditanya ke pihak terkait, jawabnya mereka nggak cair-cair lagi. Sekarang ternyata duit itu ada dan itu harus dikembalikan karena itu hak orang,” ungkap Duriyat suami dari Sadinah KPM PKH.

Siti Aisah juga mengetahui saldo rekening miliknya tertera sebesar Rp8.641.834, tapi raib. Setelah ditanyakan ke pihak terkait dan dicarikan solusi bersama pendamping PKH, barulah Siti Aisah menerima pengembalian haknya dari pengurus PKH. Tapi itu pun tidak seutuhnya.

**Baca juga: Ingin Kembalikan ke Zona Hijau, KNPI Bersama Muspika Solear Gebrak Masker.

Ketua BPD Desa Pasanggrahan Tatang Sumarna angkat bicara terkait polemik di Desa Pasanggrahan ini. Tatang mengatakan akan meminta pendamping PKH untuk menyelesaikan persoala itu agar tidak berlarut.

“Terkait permasalahan PKH di Desa Pasanggrahan, kami BPD Pasanggrahan mohon kepada para pengelola PKH agar segera menyelesaikan urusan PKH tersebut jangan sampai terjadi polemik berkepanjangan,” ungkap Tatang lewat pesan singkat. (han)

Kabar6- Semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial beras diminta segera merespon kendala-kendala yang dihadapi saat proses penyaluran kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Bambang Sugeng mengatakan, ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi terkait pelaksanaan BSB di Provinsi Banten yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Hal itu setelah Bambang meninjau 2 lokasi gudang Bulog di Lebak dan Cikande Serang.

“Seringkali terjadi keterlambatan penyaluran. Untuk itu, kepada transporter agar segera menindaklanjuti dengan menambah armada,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2020).

Koordinasi jadwal penyaluran antara transporter dengan pendamping di lapangan sangat penting. Dia juga meminta kepada Bulog untuk memastikan secara keseluruhan beras yang disalurkan berkualitas baik.

“Dan segera diganti apabila ada beras yang berkualitas rendah,” ucap Bambang seraya mengingatkan agar penyaluran tahap 1 dan 2 bisa sesuai target, yaitu pada minggu pertama bulan Oktober.

Di gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang Bambang meninjau proses rebaging serta mencoba uji tanak beras kualitas medium. Gudang Induk Selaraja memiliki 2 unit penyimpanan dengan kapasitas 1.000 ton/per unit. Gudang ini berperan dalam penyaluran BSB di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

**Baca juga: Pemasangan Girder Tol Serang-Panimbang, Jalan Rangkasbitung-Pandeglang Ditutup Sementara.

Sementara Gudang Cikande memiliki 9 unit penyimpanan dengan kapasitas 10.000 ton/unit yang bertatus Gudang BULOG Modern (GBM). Realisasi gudang Cikande per 2 Oktober 2020 sudah mencapai 1.714 ton atau sekitar 43% untuk alokasi wilayah penyaluran Tangerang Raya.

Untuk wilayah Provinsi Banten, penyaluran BSB dari gudang Bulog ke KPM dilakukan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (BGR). “Keterlambatan penyaluran BSB di antaranya selain cuaca, adanya launching seremonial, serta medan yang berat. Sehingga menyulitkan distribusi bagi armada berkapasitas besar,” ungkap Direktur Komisaris PT BGR, Budi Susanto. (nda)

Kabar6- Anggota Komisi IV Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tangerang Burhan menyerahkan dua unit kendaraan operasional mobil siaga kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Solear.

Pembelian dua unit kendaraan roda empat bemerek Toyota Avanza ini, kata Burhan, untuk kendaraan operasional mobil siaga yang bersumber dari dana hibah bantuan social (bansos) untuk KPM pada APBD 2020.

“Semoga dengan adanya mobil siaga ini bermanfaat bagi warga Desa Pasanggrahan khusus RW 08 Taman Kirana Surya, kendaraan ini harus dirawat dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan bersama-sama,” ungkap Burhan dihadapan warga RW 08 Perumahan Taman Kirana Surya Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear, Sabtu (3/10/2020) sekira pukul 20.00 WIB

Penyerahan unit mobil siaga kepada KPM di wilayah pemilihannya ini, kata dia, untuk memenuhi sebuah janji politik yang pernah ia ucapkan. “Ini sebagai bukti keseriusan saya untuk membangun wilayah khusus Kirana dan umumnya Kecamatan Solear, sesuai janji politik saya,” ujar Burhan yang juga sekretaris DPC PKB Kabupaten Tangerang.

Meskipun ini tidak ada lagi hubungannya dengan politik atau dengan pemilihan umum (pemilu) namun ini sebuah kolerasi politik. Akan tapi dirinya sampai saat ini masih menunggu tantangan dari RT/RW atau  warga perihal pengajuan apa yang dibutuhkan warga untuk saat ini selain infrastruktur jalan.

**Baca juga: Angka Kasus Covid-19 Meningkat, Akses Masuk Pemkab Tangerang Ditutup.

“Yang saya butuhkan di lingkungan saat ini adalah masukan bagaimana cara untuk meningkatkan mutu sumber daya lingkungan (SDL) dan peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di sini, ini yang paling penting,” kata Burhan.

Namun untuk kedepannya lanjut Burhan, telah memiliki program khusus generasi muda yaitu kelompok anak muda pegiat ekonomi. “Saya menunggu Desa atau RT RW mana yang cepat menangkap program itu,” pungkas Burhan (han)

Kabar6-Sebanyak 279 Keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang menerima bansos berupa bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama.

‘ Sebesar 600 ribu untuk 279 KPM yang tersebar di 69 RT dan 12 RW yang ada di Desa Pasanggrahan,” ungkap Kades Pasanggrahan Madrais SE, Minggu (7/6/2020)

Medrais mengatakan, bantuan sosial yang disalurkan untuk 279 KPM itu bersumber dari anggaran dana desa 2020 sebesar 30 persen dari total anggaran DD.

” 30 persen dari ADD untuk BLT dampak covid19, tahap pertama sebesar 167.400.000 untuk 297 KPM,” ungkapnya

Berikut rincian alokasi dana desa Pasanggrahan 2020 , Pendapatan :
Pendapatan transfer : Rp. 3.005.566.812,00
Dana Desa. : Rp. 1.487.703.000,00
Dana bagi hasil pajak & Retribusi : Rp. 983.113.000,00.
Alokasi Dana Desa : Rp. 534.740.812,00
Pendapatan lain-lain : Rp. 6.000.000,00

**Baca juga: Dugaan Korupsi di SMAN 21 Kabupaten Tangerang, Begini Modusnya.

Belanja :
– Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa : Rp. 1.366.151.864,00.
– Bidang pelaksanaan pembangunan : Rp. 1.027.513.000,00.
– Bidang pembinaan kemasyarakatan : Rp. 97.355.500,00
– Bidang pemberdayaan masyarakat : Rp. 20.000.000,00
– Bidang penaggulangan bencana, darurat dan mendesak desa : Rp. 552.200.200,00.

– Jumlah belanja : Rp. 3.052.220.364,00.
– Surplus defisit : Rp. 40.653.552,00.
– Silpa tahun sebelumnya : Rp. 40.653.552,00 (CR)

Kabar6-Tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak covid-19 dari Kemensos RI, mengeluhkan sikap salah satu oknum Ketua RT berinisial R yang memangkas BLT dampak covid-19 sebesar Rp300 ribu rupiah.

Ketiga KPM itu merupakan warga kampung Candu, RT 05/01, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

Saifudin (65) salah satu KPM BLT dampak covid-19 dari Kemensos RI mengatakan, Pembagian Bansos itu dilakukan di Kantor Desa Serdang Wetan pada bulan puasa lalu.

“Setelah menerima BLT di Kantor Desa, kita digiring kerumah Ketua RT, sesampai dirumahnya BLT itu dipotong Rp300 ribu dengan alasan untuk warga lain yang kurang mampu,” ucap Saifudin kepada Kabar6.com dikediamannya, Rabu (3/6/2020).

Ia menyangkan sikap oknum ketua RT yang tidak jujur kepada warganya.

“Hal ini sudah dua kali dilakukannya, awal puasa itu BLT dipotong Rp300 ribu, yang kedua kalinya Bansos Provinsi itu dipotong Rp100 ribu pada 62 orang, tapi itu dikembalikan lagi karena ada yang lapor, ya kalau mau dibagi bagi, ya gimana penerimanya,” tuturnya.

Ditempat yang sama Nuriasih KPM BLT lainnya mengungkapkan, dana BLT senilai Rp600 ribu miliknya itu dipangkas Rp300 ribu untuk dibagikan ke KPM lain namun berupa sembako.

“300 ribu yang dipotong itu dijadikan sembako untuk KPM lainnya, jadi ada yang terima sembako berupa beras 2 kilogram, minyak 2 kilogram dan terigu,” ujar Nuriasih.

Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Serdang Wetan, O,Om mengaku belum menerima informasi terkait hal itu.

**Baca juga: Sebelum Rapid Test, Pegawai dan Staf Kecamatan Sepatan Dilarang Masuk.

“Saya belum dapat informasi itu, coba besok datang ke Kantor Desa temui pak Kades, saya takut salah menyampaikannya, namun yang jelas Kades telah menekankan kepada RT/RW jangan ada pemotongan,” kata O,Om saat ditemui awak media dikediamannya.

Sementaraitu, Bansos berupa BLT DD covid-19 untuk Desa Serdang Wetan besok 4/6/2020 akan dicairkan di 6 RW, 28 RT yang ada di Desa Serdang Wetan. (CR)

Kabar6-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memantau langsung penyaluran atau distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Rabu (22/4/2020). ““Ini salah satu bantuan pemerintah, berupa bantuan pangan non tunai. Yang harus dirasakan oleh elemen masyarakat di Provinsi Banten,” ujar Andika.

Andika ingin memastikan seluruh program pemerintah pusat dan daerah tepat sasaran. Andika mengatakan KKS merupakan program pemerintah pusat, dimana untuk tahun 2020, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Banten terdapat penambahan dari sebelumnya sebanyak 470.729 tahun ini menjadi 555.292 KPM. Sementara untuk Kabupaten Serang yang saat ini sedang dibagikan semula 55 ribu KPM, menjadi 65 ribu KPM.

Kisaran bantuan pun bertambah, semula sebesar Rp 150 ribu per KPM/bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM/bulan. Proses penyaluran dibantu oleh Bank Milik Pemerintah dan dibelanjakan melalui program e-warong.

Terkait bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemprov Banten, Andika menyatakan bahwa saat ini masih proses pendataan calon penerima di pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan pemerintah desa dan RT/RW.

“Dan akan segera direalisasikan serta didistribusikan. Apalagi saat ini kondisi kita sedang dalam pandemik Covid19. Ini untuk menambah bantuan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Karena pendataannya harus secara ril. Jangan sampai ada yang terlewat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, bantuan Pemprov Banten untuk warga terdampak Covid-19 di wilayang Tangerang Raya sebesar Rp 600.000 sama dengan wilayah Jabodektabek. Sementara itu untuk kabupaten/kota lainnya Rp 500.000. Direncanakan bantuan per kepala keluarga itu berlangsung selama tiga (3) bulan.

Lebih jauh, Wagub Andika mengimbau masyarakat di Provinsi Banten untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covod 19. “Sekarang semua orang kalau terpaksa keluar rumah wajib memakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak aman,” kata Wagub.

**Baca juga: DPRD Banten Sebut Metode Belajar Daring Tak Efektif, Sebab….

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang juga tengah mendata masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah covid-19. Mereka yang awalnya bekerja, menjadi tidak punya penghasilan.

Bupati Serang melaporkan, jika data sementara yang masuk, saat ini tinggal data dari empat kecamatan lagi yang belum masuk dan ditargetkan hari harus selesai, karena data calon penerima bantuan harus memuat nama, alamat, dan menyertakan kartu keluarga sehingga tidak terjadi keluarga yang mendapat bantuan ganda. (Den)

Kabar6- Sekretaris Daerah Pandeglang, Fery Hasanudin, mengancam akan mencopot supplier program sembako jika tidak memenuhi kebutuhan Keluarga Penerima manfaat (KPM). Sebab, sembako yang disediakan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan KPM tersebut.

Para supplier harus mampu memenuhi jenis komoditas yang menjadi kebutuhan para penerima manfaat. Mulai dari beras, telur, daging dan komoditas lainnya. Jika tidak mampu kata Sekda, maka segera laporkan kepada dirinya dan ia akan mencopotnya dari penyedia kebutuhan pokok.

“Selain harus mampu menyediakan berbagai jenis sembako yang dibutuhkan KPM. Supplier juga tidak boleh mengurangi takaran, jika hal itu terjadi maka saya akan mencopotnya,” tegas Sekda di Kecamatan Pagelaran, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, para KPM juga harus mengetahui apa yang menjadi haknya dalam program tersebut, dan itu menjadi tanggungjawab TKSK yang harus menjelaskan kepada para KPM itu sendiri. Pihaknya juga menyarankan kepada masyarakat atau KPM, agar melaporkan kepada dirinya jika ada takaran yang kurang atau tidak terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan penerima manfaat.

**Baca juga: Berburu Babi, Jari Tangan Kades di Pandeglang Putus.

“Kalau mereka (supplier) tidak memenuhi komoditas yang dibutuhkan warga, saya cabut siapapun itu,” tegasnya lagi.

Sekda menambahkan, meskipun tidak ada payung hukumnya dalam pencabutan supplier yang tidak memenuhi komoditas yang sesuai dengan kebutuhan KPM, maka dirinya yang akan melakukan hal itu.

“Tidak hanya itu, kualitas beras dalam program sembako itu juga harus beras premium. Tidak boleh yang jelek,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Mauk mengadakan pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Pemerintah desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang diikuti empat Kecamatan, Kecamatan Mauk, Rajeg, Sindang Jaya dan Pasar Kemis, guna pencegahan (stunting) di desa, acara yang dilaksanakan diaula SMPN 1 Mauk, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Sabtu (10/8/2019).

“Dengan pelatihan ini akan ada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan kader-kader untuk untuk membangun desanya, terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Mereka diharapkan dapat menggali potensi desa agar menjadi desa yang lebih maju, mandiri dan berkarya,” kata Rustam.

Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut berupa penguatan sumber daya manusia, kader pembangunan manusia, pengorganisasian pencegahan stunting desa, pengorganisasian program implementasi dana desa, pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang, program implementasi dari dana desa tahun 2019, implementasi kader pembangunan manusia, implentasi pemberdayaan, serta manajerial tentang pemerintahan desa.

“Kami dari tim pelaksana inovasi desa Cluster 2 yang diantaranya, Kecamatan Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, bekerjasama diprogram desa salah satunya pembangunan kades manusia,” imbuhnya.

Menurutnya, pelatihan pengembangan SDM dan KPM ini merupakan hasil tindak lanjut dari inovasi desa yang telah dilaksanakan secara berjenjang. Untuk diketahui bahwa kegiatan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan kader pembangunan manusia diikuti oleh 70 orang dari unsur pemerintah desa, kader posyandu dan kader PKK.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama untuk pendamping lokal desa dan kader pemberdayaan desa dan pembangunan manusia untuk menguatkan pencegahan stunting.

“Selain itu juga sebagai wahana untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa (DD), dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan desa,” terangnya.

Berbekal pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan tersebut, peserta diharapkan dapat melaksanakan pembangunan yang lebih inovatif bagi desanya, sehingga arah pembangunan yang ada di desa tersebut sudah disesuaikan dan mengacu pada peraturan dalam RPJMDes serta tepat sasaran.

**Baca juga: Pemkab Tangerang Anjurkan Distribusi Daging Kurban Gunakan Daun Pisang.

“Mereka nanti dapat membantu memfasilitasi bersama kepala desa dalam berinovasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa maupun hal lain yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Sementara itu Tim Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (PED) Kabupaten Tangerang Dede Rohendi mengatakan, kegiatan ini merupakan program pengembangan sumber daya manusia (PSDM) dari program inovasi desa, yang bertujuan bagaimana meningkatkan kapasitas SDM, pasalnya bagaimana pengetahuan dan kapasitas mereka terkait dengan stunting pencegahan gizi buruk, rumah desa yang sehat dan pemberdayaan.

“Jadi kita kerjasama terhadap permasalahan stunting dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan desa dengan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat,” pungkasnya.(Vee)