Kabar6-Perselisihan yang terjadi antara Walikota Tangerang dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masih bergulir.

Polemik itu bahkan, sempat sampai berdampak kurang baik terhadap keberlangsungan hidup para warga yang bermukim diatas lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang.

‘Ancaman Walikota’ melalui surat keberatan dan klarifikasi nya ke pihak Kemenkumham ternyata memang tidak main-main.

Sejumlah warga di Komplek Pengayoman, Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Tangerang pun sudah merasakan dampak tersebut.

Diinformasikan, bila sejak Sabtu malam kemarin, sebagian besar Penerangan Jalan Umum (PJU) dikawasan tersebut telah di matikan oleh pihak Pemkot Tangerang.

“Bukan cuma semalam deh kalau tidak salah. Disini mah sudah dari sabtu malam kemarin. Memangnya lagi ada apa sih,” ucap Ari, salah seorang warga penuh ketidaktahuan, Senin (15/7/2019).

**Baca juga: Bersiteru Dengan Menkumham, Walikota Tangerang Surati Mendagri.

Meski telah ramai, ia mengaku tak mengetahui persoalan ini secara detail. “Iya tahu cuma sepintas saja. Kok warga sih yang jadi kena getahnya,” keluh dia.

Namun, kata dia, saat ini PJU dekat rumah nya kini telah kembali nyala. “Sudah nyala, tuh lihat saja. Tapi yang di depan jalan raya belum kayanya,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-‘Ancaman Walikota’ Tangerang, Arief Wismansyah, hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat oleh sejumlah warga yang bermukim dikawasan Komplek Kehakiman, Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Tangerang.

Didengar dari sejumlah tempat, seperti di area Masjid Pengayoman, Pos RW, dan beberapa warung kopi dikawasan tersebut, banyak warga yang tengah antusias membicarakan persoalan tersebut.

“Gak bakal berani lah Walikota, takut di demo Pemkot sama warga,” kata seorang warga kepada warga lainnya.

**Baca juga: Fasilitas di Komplek Pengayoman Diaktifkan Kembali.

Kendati demikian, tak sedikit warga juga yang mengaku bila malam tadi, sudah sempat di padamkan.

“Mati itu pada mati semalam. Kalau nanti malam mah gak. Sudah mau di nyalain lagi katanya tadi,” ucap warga yang enggan disebutkan namanya.(ges)

Kabar6-Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak bertanggung jawab atas fasilitas layanan di Komplek Pengayoman dan Komplek Kehakiman.

Namun, setelah dilakukan pertemuan dengan sejumlah RT/RW, pelayanan sampah, drainase, perbaikan jalan, serta penerangan jalan umum di Komplek Pengayoman dan Komplek Kehakiman akan diaktifkan kembali.

Kendati, kata Arief, untuk kantor dibawah Kemenkumham tetap tidak akan diberikan fasilitas sebagai bentuk protes Pemkot Tangerang terhadap Kementrian tersebut.

“Mohon maaf pak kalau semalam gelap, hari ini akan dipasang kembali kecuali Kantor dibawah Kemenkumham,” ujar Arief saat melakukan jumpa pers, di Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Senin (15/7/2019).

Arief juga menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam mendapatkan serah terima aset tersebut. Hal itu juga untuk diperuntukan oleh warga Kota Tangerang.

Kendati, 2014 Pemerintah Kota Tangerang pernah mengajukan surat permohonan serah terima aset, 2016 juga pernah mengajukan surat permohonan yang serupa.

“2015-2016 sudah melakukan proses pengkuran tanah. Lanjut bulan Agustus 2016 menyampaikan ke Presiden tindak lanjut, bulan Desember ke Pak Menteri melalui Mensesneg,” terangnya.

**Baca juga: Mulai Besok, Pemkot Tangerang Hentikan Fasilitas di Kompleks Pengayoman.

“Semua sudah kita lakukan. Kenyataan ini 2019 belum tuntas juga. Jadi ini belum ada iktikad baik apa yang diinginkan, ini menjadi masalah. Jadi surat belasan itu belum ada arti. Makanya saya berani membuat surat tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yossana Laoly menyinggung Pemerintah Kota Tangerang.

Yang dianggap tidak ramah dan terkesan mencari gaga-gara saat peresmian Kampus Poltekip dan Poltekim di kawasan Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (9/7/2019) lalu.(Oke)