Kabar6 – 5 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang menjadi pionir dalam sejarah BUMDes di Indonesia.

Kelima BUMDesma tersebut siap diaudit pengelolaan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tri Bowo Yulianti, menandakan langkah maju dalam akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMDes.

Langkah maju BUMDesma di Kabupaten Serang patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi BUMDes di seluruh Indonesia. Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, BUMDes dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PTT, Ivanocich Agusta, mengapresiasi langkah maju BUMDesma di Kabupaten Serang.

“Ini baru pertama di Indonesia dimulai dari Kabupaten Serang, 5 BUMDesma menyisihkan keuntungannya untuk di audit oleh Kantor Akuntan Publik,” kata Ivan.

**Baca Juga: Adde Rosi Maju di Pilkada Pandeglang? Ini Kata Golkar Banten

Proses audit ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan diikuti oleh BUMDes di Jawa Timur. Diharapkan, audit ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMDes, membuka peluang kerjasama dengan pihak lain, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Ivan menjelaskan, BUMDesma di Kabupaten Serang dipilih sebagai pilot project karena kesiapannya dalam audit. Kelima BUMDesma tersebut yaitu BUMDesma UPK Ciruas LKD, BUMDesma UPK Ciomas LKD, BUMDesma UPK Padarincang LKD, BUMDesma UPK Bojonegara LKD, dan BUMDesma UPK Mancak LKD.

Staf Ahli Bupati Serang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Sugi Hardono, berharap audit ini dapat mendorong kemajuan dan manfaat BUMDesma bagi masyarakat desa.

“Harapannya kelima BUMDesma dapat mengelola manajemen akuntansi keuangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi maju, bermanfaat, berkembang untuk pertumbuhan ekonomi di desa,” ujar Sugi.

Kepala DPMD Kabupaten Serang, Haryadi, berkomitmen untuk mendorong 21 BUMDesma lainnya di Kabupaten Serang agar siap diaudit.

“Dengan adanya audit dari kantor akuntan publik mereka akan percaya diri sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan. Di sisi lain setelah di audit akan dijadikan perbaikan oleh BUMDesma,” kata Haryadi.(Aep)

Kabar6-Berlokasi di Perumahan Koja, Kelurahan Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi NTT, berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi NTT.

“Penangkapan berlangsung sekitar pukul 19:30 WIB. Adapun identitas Terpidana yang diamankan, yaitu seorang wanita berinisial MJF. Jadi, DPO  ini berdomisili di Desa Cibubur Hilir, Bandung. Pekerjaan wiraswasta, ” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, Kamis (12/10/2023).

Berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 atas nama Tersangka MJF, dinyatakan terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuaban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016 s/d 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp430.857.149.

**Baca Juga: Proyek Tanggul Roboh di Tangsel, Pengamat Unpam: Polisi Harus Periksa Dinas SDA

Sebelumnya pada Selasa 10 Oktober 2023, Tersangka MJF sudah ditemukan di perumahan Cibiru Bandung. Tetapi, saat akan dilakukan eksekusi, Tersangka MJF meminta waktu untuk melakukan ibadah. Kemudian, Tersangka MJF justru melarikan diri ke Jakarta.

Saat diamankan hari ini, Tersangka MJF tidak bersikap kooperatif sehingga Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur membawanya dengan upaya paksa untuk segera diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap Buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum, dan pihaknya menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan.(Red)

Kabar6-Kepemilikan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas bukan membuat Pemerintah Kabupaten Serang untung tetapi malah buntung.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Serang yang bergerak di bidang jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat dilikuidasi atau dibubarkan karena tersandung masalah korupsi yang terjadi pada tahun 2021.

Tim Likuidasi dibentuk pasca para pemegang saham menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Tim Likuidator memiliki sejumlah tugas sesuai keputusan BA RUPS-LB, salah satunya untuk berkoordinasi dengan Pemkab Serang agar menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara yang sumber pembayarannya dibiayai APBD Kabupaten Serang, sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan pengesahaan BA RUPS-LB.

Untuk itu, Pemkab Serang harus menyelesaikan seluruh kewajiban kepada negara yang sumber pembayarannya dibiayai APBD Kabupaten Serang dengan total kewajiban senilai Rp 11.908.437.311.

Dari dokumen laporan Tim Likuidasi PT LKM Ciomas yang diperoleh kabar6.com, Di tahun 2022, Pemkab Serang telah melakukan pembayaran kewajiban kepadadeposan dan penabung sebesar Rp3.000.000.000 pada tanggal 3 November2022 dari APBD Perubahan 2022.

**Baca Juga: Ponpes di Lebak yang Pimpinannya Diduga Cabuli Santriwati Tidak Berizin

Dan juga telah melakukan pembayaran kewajiban kepada 49 Penabung sebesar Rp97.345.621 pada periode Juli 2021 sampai dengan Desember 2022 dari total kewajiban senilai Rp 11.908.437.311.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, menyatakan, laporan triwulan Tim Likuidasi diketahui bahwa sisa kewajiban Pemerintah Kabupaten Serang per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.908.438.311.

Dengan rincian sebagai berikut, Tunggakan pajak sebesar Rp534.901.165, Tabungan Masyarakat sebesar Rp2.146.625.637, Deposito Masyarakat sebesar Rp3.335.500.000, Pinjaman PT Bank BJB sebesar Rp809.912.131 dan Pinjaman PT BPR Serang Rp1.081.499.378.

Akibat peristiwa tersebut, BPK menyatakan, Pemkab Serang berpotensi kehilangan pendapatan investasi Pemerintah Kabupaten Serang.

“Kerugian daerah atas penyertaan modal daerah pada PT LKM Ciomas sebesar
Rp5.466.758.000,00,” demikan bunyi LHP BPK Perwakilan Banten tahun 2022 yang dikutip kabar6.com.

Kemudian, BPK RI Perwakilan Banten juga menyebut, penggantian dana nasabah sebesar Rp 3.000.000.000 tahun 2022 membebani keuangan daerah

Serta potensi beban keuangan daerah berupa sisa kewajiban yang timbul dari likuidasi PT LKM Ciomas sebesar Rp7.908.438.311.

Saat dikonfirmasi terkait penyelesaian kewajiban likuiditasi PT LKM Ciomas, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriatna mengaku Pemkab Serang sudah berupaya memperhatikan para nasabah dengan menggelontorkan anggaran Rp 3 miliar dari APBD tahun lalu.

“Ada kewajiban yang harus dipenuhi yang di-cover ke nasabah. Sudah kita perhatikan kewajibannya,” kata Nanang ditemui di Alun-alun Keramat Watu belum lama ini.

Nanang juga menyatakan, sudah menjadi resiko Pemkab Serang jika penyelesaian kewajiban likuiditasi LKM Ciomas membebani keuangan daerah.

“Ya itu kewajiban kita nasabah yang harus di perhatikan, resiko kita itu mah,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Dana bantuan parpol di Kota Cilegon, Banten, naik hampir dua kali lipat, jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Jika sebelumnya hanya Rp 4.624, kini jadi Rp 7 ribu per satu suara.

Kenaikan dana bantuan parpol itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya mengenai tertibnya laporan keuangan yang dilakukan partai.

“Laporan di Kota Cilegon ini secara keuangan dan pajaknya itu terarah dan tidak melanggar aturan dan tuntutan. Minimal naik dari tahun sebelumnya,” kata Helldy Agustian, Walikota Cilegon, dalam keterangan resminya, Selasa (16/05/2023).

**Baca Juga: Delapan Catatan Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Lebak Tahun 2022

Kemudian bagi parpol yang tidak lolos verifikasi pemilu 2024, bisa mengambil dana bantuan tersebut, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemkot Cilegon, seperti membawa Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku hingga struktur kepengurusan. Kemudian akan divalidasi oleh Kesbangpol Kota Cilegon.

“Persyaratannya diantaranya ada SK kepengurusan, jadi nanti waktu verifikasi kita akan lihat kepengurusannya. Itu yang paling krusial untuk mencairkan dana bantuan parpol,” ujar Nurfauziah, Kasubid Fasilitasi Parpol dan Pemilu Kesbangpol Cilegon, Selasa (16/05/2023).(Dhi)

Kabar6-PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Prima Sentosa menggelar literasi keuangan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Mahasiswa. Langkah tersebut sebagai upaya mendorong optimalisasi keuangan masyarakat di daerah Kelurahan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Literasi tersebut berlangsung di kantor kelurahan Balaraja, Sabtu (10/9/2022). Adapun kegiatan literasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi tentang Optimalisasi Keuangan Masyarakat dengan memanfaatkan Produk-produk Perbankan khsusunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Komisaris PT BPR Karya Prima Sontosa, Lena Erdawati, mengatakan dalam upaya memaksimalakan keuangan masyarakat, pihaknya juga harus memperhitungkan matang-matang kondisi keuangan.

“Kita harus membagi ke pos-pos dengan porsi-porsi yang sesuai seperti: 10% untuk tabungan, investasi dan proteksi, 45% untuk pengeluaran rumah tangga, 5% untuk keluarga atau sosial, 10% untuk pribadi dan 30% untuk cicilan/angsuran,” ujar Lena dalam keterangan, Senin (12/9/2022).

“Pembagian ini harus konsisten dijalankan, jangan sampai kita kelebihan penggunaan dalam dana, sehingga jatah dari masing-masing pos tidak sesuai. Kelihatan memang sepele, namun jika kita mampu menerapkan secara konsisten kuangan kita akan lebih stabil dan mapan,” tambah perempuan yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang ini.

Sementara, Pejabat Eksekutif Audit Internal, Imam Mujamil menuturkan tidak kita pungkiri bahwa peluang bisnis UMKM saat ini cukup menjanjikan dan memiliki potensi yang tidak terbatas.

Selain itu perlu sadari bahwa dana (modal) yang terbatas, sehingga butuh pihak lain untuk mendukung permodalan untuk upaya pengembangan usaha tersebut.

“Pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk-produk jasa yang ditawarkan oleh Bank seperti Simpanan (tabungan dan deposito) serta pinjaman atau Kredit. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah masyarakat harus paham akan manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajiban dari penggunaan produk tersebut. Pelaku UMKM tidak boleh tergiur dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan apalagi iming-iming keuntungan yang tidak wajar. Selain itu, kita juga harus paham bahwa pada saat meminjam dana kepada Bank harus sesuai dengan kebutuhan bukan dengan keinginan, karena keinginan tidak terbatas,” tutur Imam.

**Baca juga: Bertanding ke Depok SSB Revolution Soccer Butuh Dukungan Pemkab Tangerang

Lurah Balaraja Suryani mengucapkan terima kasih kepada perwakilan PT BPR Karya Prima Sentosa yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.

“Harapan kami, semoga pelaku UMKM di tempat kami Balaraja dapat berkembang dan mampu menjadi pengusaha yang sukses. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan PT BPR Karya Prima Sentosa yang telah hadir dan bebagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat kami, semoga bermanfaat bagi kita semua,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pentingnya mengenal kebiasaan positif sejak dini, salah satunya adalah menabung, BCA KCU Serang membukakan rekening Simpanan Pelajar (Simpel) di SMAN 3 Serang, Banten.

Kepala BCA KCU Serang, Kusjanto Widjaja mengatakan, pada kesempatan ini BCA melakukan pembukaan rekening Simpel (Simpanan Pelajar) BCA untuk siswa dan siswi SMAN 3 Serang dengan masing – masing saldo awal sebesar Rp20.000.

Kusjanto bilang, kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata dari salah satu pilar Bakti BCA sekaligus sebagai kontribusi BCA dalam mendukung literasi keuangan, agar masyarakat dibiasakan memiliki gambaran dan pengetahuan yang utuh tentang manfaat keuangan sejak dini.

**Baca juga: Generasi Muda Bijak Finansial, BCA Gelar Literasi Keuangan di Serang.

“Pembukaan rekening simpanan pelajar ini merupakan excitement para siswa dan implementasi edukasi literasi,” kata Kusjanto di laporan tertulisnya, Selasa (19/11/2019).

Oh iya, Kusjanto juga membeberkan, bagi masyarakat yang ingin melakukan pembukaan rekening SimPel dapat disampaikan bawah pembukaan rekening SimPel dapat dilayani di 11 Kantor Cabang Utama di Wilayah Jawa Barat.(fit)

Kabar6-PT Bank Central Asia Tkb (BCA) gelar edukasi literasi keuangan di SMAN 3 Serang, Banten, yang merupakan salah satu sekolah binaan Bakti BCA.

Kepala BCA KCU Serang, Kusjanto Widjaja mengatakan, program edukasi literasi yang dijalankan ini sesuai dengan program pemerintah yang ingin memberikan dasar pengelolaan keuangan sehingga tercapai inklusi keuangan di Indonesia.

Kata Kusjanto, salah satu pendidikan yang perlu diajarkan pada generasi muda saat ini adalah literasi finansial.

“Literasi finansial yang dimaksud adalah konsep tentang pengenalan pengelolaan keuangan dengan bijak,” jelas Kusjanto di laporan tertulisnya, Selasa (11/19/2019).

Dimulai dari lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan (Sekolah), dan dengan pemahaman keuangan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, inklusi keuangan dapat dicapai.

Dengan adanya literasi keuangan yang diberikan kepada generasi muda dalam hal ini kepada siswa-siswi SMAN 3 Serang, diharapkan dapat memilih dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami manfaat dan risiko produk dari layanan jasa keuangan, terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas atau resmi.

“Tentu saja kegiatan ini sangat positif bagi mereka, mengingat generasi muda merupakan generasi penerus bangsa,” paparnya.**Baca juga: Fasilitasi Raperda Penyertaan Modal Kota Serang Belum Juga Rampung.

Pihaknya berharap agar kedepannya mereka dapat memilih produk dan layanan jasa keuangan khususnya bank yang sesuai dengan kebutuhan.

“Setelah tahu, mereka juga paham akan risiko-risikonya sehingga mereka dapat terhindar dari aktivitas investasi yang tidak resmi,” tambah Kusjanto.

Hadir dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu Kepala KCU Serang Kusjanto Widjaja, Kepala Sekolah SMAN 3 Serang Nurdiana Salam.(fit)

Kabar6-Calon pimpinan Definitif DPRD Banten dari partai PKS periode 2019-2024 yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Badan angaran (Banggar) DPRD Banten 2014-2019, Budi Prajogo mengatakan, bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada delapan Kabupaten/Kota tahun 2020 masih sama dengan pengajuan awal Bankeu 2019.

Sebelumnya, pengajuan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Banten, delapan Kabupaten/Kota mendapatkan Bankeu Rp40 miliar untuk setiap daerahnya, dengan total mencapai Rp320 miliar.

Kemudian realisasinya mengalami kenaikan Rp265 miliar, dengan rinciannya Kabupaten Serang Rp60 miliar, Kabupaten Lebak Rp55 miliar dan Kabupaten Pandeglang 50 miliar. Sementara untuk kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon dibagi rata, masing-maisng Rp40 miliar.

“Pada prinsipnya yang diusulkan Pemprov sama dengan tahun sebelumnya,” kata Budi, kepada kabar6.com, Senin (23/9/2019).

Meski begitu, kata dia, angka tersebut belum final, mengingat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Banten belum terbentu.

“Itu masih perkiraan sementara, karena AKD-nya juga belum kebentuk,” terang Budi.

**Baca juga: Anggaran Pelatihan DPRD Banten Ditanggung Kemendagri.

Dirinya tidak menampik dalam beberapa tahun ini, anggaran Bankeu kepada Kabupaten/Kota se-Banten mengalami penurunan dari tahun 2017 lalu.

“Bantuan kan tidak harus bentuknya uang, bisa bantuan infrastruktur dan lokasinya juga kan ada di Kabupaten/Kota. Selain itu, dana perimbangan dari hasil penerimaan pajak juga terus meningkat,” katanya.(Den)

Kabar6-Wakil Bupati Tangerang Mad Romli serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

Penyerahan LKPD tersebut diterima langsung Hari Wiwoho, Kepala BPK RI Provinsi Banten, di Aula BPK, Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang, Jumat (29/3/2019).

Mad Romli berharap, pihaknya dapat menerima hasil terbaik dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

“Dan, apa yang diharapkan oleh seluruhnya untuk mendapatkan kembali WTP berturut-turut dapat diraih kembali,” jelas Wakil Bupati Tangerang.

**Baca juga: Sambangi Polresta Tangerang, Lipanham Pertanyakan Hasil Pemeriksaan Dugaan Korupsi DBMSDA.

Dalam kesempatan penyerahan LKPD tersebut, wakil Bupati Tangerang di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan beberapa Kepala OPD, seperti BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Tangerang. (fit/hms)