Kabar6-Indonesia dikaruniai dengan beragam budaya di tiap daerahnya. Begitu juga dengan Kota Tangerang, kota dengan akulturasi budaya dari berbagai daerah.

Sebagai upaya melestarikan dan merayakan budaya di Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menggelar Festival Budaya yang dimulai sejak 10 November 2023. Pada, Sabtu (11/11/2023) Kirab Budaya menjadi rangkaian festival dengan berbagai penampilan.

Kirab Budaya dimulai dengan arak-arakan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah bersama Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Sekretaris Daerah, Herman Suwarman beserta Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo yang menaiki Kereta Kencana.

Kemudian, Upacara Kearyaan, dan penampilan dari Pura Agung Kertajaya, Paskibraka, LASQI, Reog Ponorogo, Tanjidor, Silat Be’si, Barongsai, 1000 Pendekar IPSI dan penampilan penari binaan Disbudpar.

Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Rizal Ridholloh mengatakan bahwa beragam budaya yang ada di Kota Tangerang telah ditampilkan. Tujuannya, untuk mempererat tali persaudaraan antar warga yang ada di Kota Tangerang. Selain itu, Kirab Budaya menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia.

“Kota Tangerang ini banyak sekali pendatang dengan beragam latar belakang. Tujuan adanya Kirab Budaya ini untuk memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Tangerang harus selalu rukun dan ingat bahwa kita semua adalah saudara. Selain itu, ini juga menjadi ajang hiburan bagi masyarakat yang hadir hari ini,” ujar Rizal seperti dikutip, Minggu (12/11/2023).

Rizal mengatakan Pemkot Tangerang juga akan terus melakukan pembinaan di bidang seni dan budaya. Pembinaan akan terus dimaksimalkan agar regenerasi dari anak-anak muda Kota Tangerang yang akan turut melestarikan budaya yang ada.

“Pembinaan di sanggar-sanggar juga terus dilakukan. Khususnya ke sekolah-sekolah agar banyak anak-anak yang semakin berminat untuk melestarikan budaya. Contohnya, melestarikan tari-tarian tradisional. Mudah-mudahan, generasi penerus ini bisa tetap melestarikan budaya-budaya kita,” katanya.

Ia berharap di tahun yang akan datang Festival Budaya dapat berkolaborasi dengan Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Banten. Selain itu, para seniman dan budayawan yang ada di Kota Tangerang dapat menjadi yang terbaik di Indonesia.

**Baca Juga: Masuki Musim Hujan, Camat hingga RT di Tangsel Diajak Kerja Bakti Bersihkan Selokan

“Tahun ini, Festival Budaya masih skala lokal. Mudah-mudahan tahun depan kami maksimalkan dengan berbagai kolaborasi bersama dengan Kota/Kabupaten lain yang ada di Provinsi Banten. Seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota Tangerang tadi, mudah-mudahan ini menjadi khazanah budaya yang luar biasa. Ke depan, para seniman dan budayawan yang ada di Kota Tangerang dapat menjadi yang terbaik di Indonesia,” harapnya.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, perayaan Festival Budaya Kota Tangerang, menjadi suatu bentuk keharmonisan antara pemerintah, masyarakat (pegiat seni dan budaya) dan dunia pendidikan.

“Kota ini tak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya, namun juga memperkaya ciri khasnya,” ujar Arief.

Seperti melalui kirab budaya ini, kata Arief, kirab budaya ini untuk terus menghidupkan kekayaan budaya, sekaligus sentuhan keindahan yang dapat dinikmati.

“Dengan gotong royong, antara semua pihak untuk terus merawat dan menjaga nilai-nilai budaya, diharapkan budaya akan senantiasa dapat tetap lestari dan dinikmati oleh berbagai generasi saat ini dan akan datang,” kata Arief.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin menyampaikan digelarnya Festival Budaya akan menjadi sarana bagi generasi muda untuk dapat semakin mengenal dan akhirnya merasa bangga dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Kota Tangerang.

“Kota Tangerang dianugerahi keragaman budaya dengan akar sejarah yang kuat dan perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi penerus,” ujar Sachrudin. (Adv)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, angkat bicara soal kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Rawa Kucing telah mencapai 80 persen dari kapasitas lahan seluas 35,8 Hektare.

Gatot mendorong Pemkot Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan program antisipasi. Sehingga TPA tersebut tidak terjadi kelebihan kapasitas.

“Pemerintah Kota Tangerang segera melakukan antisipasi, segera membuat program antisipasi jangan sampai overlap. Karena pengelolaan persampahan memang jadi sebuah kebutuhan dan tantangan perkotaan,” ujar Gatot saat dimintai keterangan di Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (22/5/2023).

Gatot mengatakan pengelolaan sampah menjadi tantangan di perkotaan. Seperti Kota Tangerang Selatan yang harus mengirimkan sampah ke wilayah lain, keterbatasan lahan dan kebutuhan lahan yang cukup terbatas.

**Baca Juga: TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, 80 Persen Sudah Terisi

“Tangsel aja mengekspor ke wilayah lain, memang itu menjadi tantangan. Karena keterbatasan dan kebutuhan lahan yang terbatas,” kata Politikus yang juga Ketua DPC PDIP Kota Tangerang itu.

Ia mendorong kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat berinovasi dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, Gatot mengaku belum mendapatkan informasi perkembangan soal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) yang bakal dilaksanakan di Kota Tangerang.

“Jadi ya dengan menggunakan teknologi, ya mendorong LH untuk lebih berinovasi dalam pengelolaan persampahan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah – Sachrudin, pada tahun 2023 ini akan segera berakhir. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo angkat suara.

Menurutnya, para partai politik melalui Fraksi di DPRD akan membuat catatan khusus selama kepemimpinan Arief – Sachrudin. “Nanti ada catatan khusus dari partai politik yang sedang dibuatkan. Masing-masing Fraksi kasih pandangan, ya tunggu saja. Saya tidak mau mendahului,” ujar Gatot saat dimintai keterangan di Gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (3/1/2023).

Politikus PDIP ini menyatakan Fraksi di DPRD akan memberikan pandangan. Pihaknya tidak bisa mengintervensi Fraksi. “Jadi otonomi partai politik, fraksi itu secara politik itu kuat,” katanya.

“Nanti pandangan umum Fraksi. Kita enggak bisa intervensi dari pimpinan DPRD, semua punya kajian dan pertimbangan, sudut pandang masing-masing,” sambungnya.

Sementara, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Edi Suhendi, turut menyoroti akan berakhir kepemimpinan Arief – Sachrudin. Ia menilai dalam periode kedua Arief – Sachrudin, dihantam oleh oleh pandemi Covid-19, selama hampir 3 tahun.

Ia optimis melihat dari APBD tahun 2023 ini naik jadi 5,1 Triliun, dibandingkan tahun sebelumnya.

“Insya Allah akan meninggalkan beberapa karya dari mereka (Arief – Sachrudin) dan kebijakan-kebijakan yang pro kepada warga Kota Tangerang,” katanya.

Beberapa program mengalami penambahan, kata Edi, seperti beasiswa, Tangerang Cerdas, Anggaran BJPS PBI juga mengalami penambahan. Namun, penambahan tersebut tidak disebutkan angka rincian.

Kemudian, tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau tempat kumpul warga bersosialisasi saat ini dibuat setiap wilayah.

“Misalnya wilayah Timur, Tengah dan Barat. Kalau bisa setiap kecamatan, dan itu sudah ada progresnya. Kalau persentase masih kecil, kan ada kewajiban RTH itu 30 persen. Ada publik dan private,” katanya.

**Baca juga:http://Pemkot Tangerang Hibahkan Tanah ke Kemenag

“Jadi masih jauh dari aturan undang-undang, karena kondisi di Kota Tangerang agak susah cari lahan kosong, tinggal nanti kesadaran masyarakat untuk berbagai oksigen atau menanam pohon. Masih jauh, cuma adanya program pembentukan RTH atau alun-alun setiap sudut kota Tangerang itu sudah bagus. Sepertinya satu tahun ke depan, kayaknya akan memperbak embung, itu juga bagus juga untuk pencegahan banjir,” tambahnya.

Edi mengatakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Tangerang mengalami perubahan akibat dari pandemi Covid-19. Dengan berubah RPJMD tersebut capaian dinilai cukup bagus.

“Itu karena ada pandemi itu direvisi, disesuaikan. Kalau RPJMD yang sudah direvisi Insya Allah cakupan capaian bagus. Ya kan belum 100 persen, masih ada kurang-kurangnya. Kalau lihat laporan, mereka masih punya waktu 1 tahun lagi, ini baru 80 persen sudah tercapai. Itu setelah direvisi ya,” ungkapnya.

“Misalnya RPJMD sebelumnya ada 3 fly over, karena ada pandemi dihilangkan. Target RPJMD disesuaikan dengan kondisi yang ada,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menemui massa aksi demonstrasi elemen buruh dan mahasiswa. Menurut Gatot, DPRD Kota Tangerang mengapresiasi kepada buruh dan mahasiswa yang telah menggelar aksi dengan damai dan tertib.

Gatot menaiki mobil komando saat menemui massa aksi. Sebelum naik mobil Komando, Gatot dan Wakil Ketua DPRD, Kosasih berbincang dengan pimpinan buruh di bawah tenda di dalam kawasan Pemkot Tangerang.

Saat Gatot menaiki mobil komando terdengar suara dari massa aksi yang meneriaki Gatot Wali Kota.

“Kondisi diskusi kita begitu santai dengan penuh persahabatan, persaudaraan. Dan ini membuktikan bahwa Pemerintah daerah dengan rakyatnya tidak ada jarak,” ujar Gatot, Selasa (20/9/2022).

Gatot menegaskan bahwa apa yang menjadi tuntutan buruh dan mahasiswa atas penolakan kenaikan harga BBM akan ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat.

“Namun sesungguhnya pada 7 September sebelumnya, kita sudah bersurat kepada pemerintah pusat menampung aspirasi mahasiswa yang hari itu di wakilkan oleh teman-teman mahasiswa dari UMT,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang ini berharap pemerintah pusat dapat mendengarkan dan mengevaluasi atas kebijakan tersebut.

Gatot menyampaikan dalam aksi pada 7 September lalu itu surat telah ditandatangani oleh 8 Ketua Fraksi dan 4 pimpinan DPRD.

“Namun kita menghormati teman-teman yang aksi pada hari ini kita bersurat kembali,” katanya.

**Baca juga: Buruh Demo di Pemkot Tangerang, Keranda Mayat dan Pocong Warnai Aksi

“Jadi kita meneruskan apa yang disampaikan masyarakat. Kapasitas kita DPRD sebagai wakil masyarakat meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah mengevaluasi kebijakan ini,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi soal teriakan dari massa aksi Gatot Wali Kota, Gatot enggan berkomentar. Menurutnya itu menjadi kewenangan partai. “Itu kewenangan partai. Saya no coment,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mendapatkan sejumlah keluhan dari masyarakat saat menggelar Reses di dua titik, yakni wilayah Kelurahan Kunciran Indah dan Kelurahan Kunciran yang merupakan Dapil III yaitu Kecamatan Pinang – Cipondoh.

“Dalam reses ini fokus Reses persoalan terkait jalan lingkungan, drainase, dan pendidikan,” ujar Gatot Wibowo, Sabtu (26/2/2022).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang ini mengatakan, membedakan reses kali ini dirinya mengajak dinas PUPR, Perkim, Bappeda, Dindik, kelurahan dan kecamatan, temen temen BNN juga hadir dalam rangka mensosialisasikan programnya.

“Sengaja saya mengajak dinas tersebut karena untuk menjaga sinergitas antara masyarakat, DPRD termasuk dinas teknis. Agar Kita sama sama mendengar masalah yang ada di wilayah kami,” ujarnya.**Baca Juga: Deklarasi Dukung Puan 2024, Pengamat : Networking Puan Jadi Kunci

“Harapannya ketika teman-teman mendengar dari masyarakat langsung, ini memang dewan tidak Ngada-ngada ini real dan harus kita tindak lanjuti agar persoalan segera diselesaikan,” tambahnya.

Politisi PDI-P itu mengungkapkan, reses ini masyarakat meminta untuk segera membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diwilayah kecamatan Pinang. Kendati demikian, dimana sekolah SMP hanya ada 1 diwilayah kecamatan Pinang.

Menurutnya, Kecamatan Pinang ini ada 11 kelurahan yang penduduknya yang cukup padat. Lataran SMP Negeri hanya ada 1 dan minat orang tua menyekolahkan anaknya di SMP negeri itu sangat tinggi. Kendati begitu, ditambah sistem penerimaan dengan zonasi ini dirasa sangat ada ketidakadilan bagi wilayah yang tidak ada sekolah negeri.

“Untuk itu pembangunan sekolah harusnya tambah satu, kalau bisa dua ya Alhamdulillah, tapi karena kondisi lahan milik pemerintah masih sedikit kita bisa maklumi, dan kita lihat disamping Polsek Pinang ada potensi Dindik untuk membangun. Ini dapat mengurangi beban orang yang masuk SMP Negeri ditampung. Karena banyak di wilayah lain jumlah orangnya dikit, SMP nya banyak,” ungkapnya.

Selain permintaan pembangunan gedung sekolah SMP Negeri, kata Gatot, pada Reses ini juga banyak masukan masukan seperti Tandon air, Saluran Drainase, Bedah Rumah dan Kenaikan gaji guru honorer RA.

“Kita berharap dengan aspirasi disampaikan langsung ke dinas PU ini akan ada solusi dan eksekusi. Untuk guru honorer akan diusulkan didalam APBD dan kita lihat kebutuhan dan kemampuan, semoga di 2023 ada mengalami kenaikan pendapatan. Kita berharap di 2023 target RPJMD tercapai sehingga bisa menanggung apa yang diinginkan teman teman,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Decky Priambodo mengatakan, untuk Saluran air dan pompa air memang dalam proses penganggaran dan ada tahapannya pada saat ini.

“Nanti saya minta tim UPT untuk cek kelapangan seperti apa. Cuma skalanya yang bisa kita tangani dari UPT itu suatu kegiatan yang tidak besar,” katanya.

Sementara, perwakilan Dinas Perkim, Surya Fani Ritonga mengatakan, terkait bedah rumah sedang berjalan dalam penganggaran dan sedang di verifikasi.

“Untuk data yang belum dilaksanakan atau yang mau dilaksanakan silahkan diajukan melalui pak Lurah, kemudian ditujukan ke Perkim, nanti untuk hasil verifikasi ditetapkannya akan diprioritaskan untuk rumah rumah yang layak untuk dibedah,” ujarnya, seraya menambahkan untuk tahun 2022 bedah rumah telah dianggarkan sebanyak 450 unit se Kota Tangerang. (Oke)

Kabar6-DPD KNPI Kota Tangerang akan segera menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-X Tahun 2021, pada 12-13 November dengan agenda pemilihan ketua untuk periode 2021-2024.

Dua kandidat yang akan memperebutkan posisi ketua DPD KNPI Kota Tangerang tersebut, Yudhistira dan Ismail. Keduanya hasil seleksi dan verifikasi yang ketat oleh para panitia penjaringan.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan para kandidat calon Ketua DPD KNPI Kota Tangerang adalah para pemuda-pemuda terbaik yang terpilih hasil proses seleksi.

“Siapapun yang terpilih diantara mereka, pasti itu yang terbaik. Dan saya berharap bisa membawa KNPI Kota Tangerang kedepan yang terbaik,” ujar Gatot Wibowo saat dihubungi, Kamis (11/11/2021).

Ketua DPC PDI Perjuangan ini, dalam Musda tersebut pemuda-pemuda Kota Tangerang diuji dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, musyawarah untuk mufakat.

“Tanpa ada yang merasa terkalahkan. Siapapun yang menang, siapapun yang terpilih ini bisa membawa kebaikan untuk pemuda-pemuda di Kota Tangerang,” katanya.

Meski demikian, kata Gatot, nanti mampu memimpin serta akan membawa KNPI ataupun pemuda pada umumnya, pemuda yang progresif revolusioner dalam menghadapai tantangan zaman.

“Tinggal diuji, para pemuda Kota Tangerang besok dalam perhelatan pemilihan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat,” katanya.

“Sekali lagi, siapapun yang terpilih itu tidak ada merasa yang terkalahkan. Ke depanya mampu membawa pemuda yang lebih baik, pemuda yang revolusioner dalam menghadapi tantangan zaman,” tambahnya.

Sementara ketika ditanya siapa yang lebih berpeluang menjadi Ketua DPD KNPI Kota Tangerang, antara Yudhis dan Ismail, Gatot mengatakan keduanya mempunyai peluang yang sama untuk menang.

“Saya melihat dan meyakini, kedua pemuda ini adalah pemuda yang terbaik, dan siapapun yang terpilih semuanya yang terbaik,” ucap dia.

Gatot meminta pasca perhelatan Musda jangan ada menimbulkan perpecahan dan tetap menjaga persatuan.

“Semangat pemuda terus berkarya terus berjuang. Ikut terlibat andil dalam pembangunan di Kota Tangerang, itulah pemuda yang revolusioner,” tegasnya.

**Baca juga: Antisipasi Genangan di Larangan, PUPR Kota Tangerang Bangun Jembatan dan Lakukan Normalisasi

Gatot meminta kepada KNPI Kota Tangerang untuk berkiprah yang lebih nyata dan dapat dirasakan kehadiran serta manfaatnya secara langsung ditengah-tengah masyarakat.

“Terutama masyarakat awam ditingkatkan. Dan terus berbuat, berkarya untuk Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6- Gugurnya pendaftaran peserta PPDB jalur afirmasi atas nama NAA (16) di SMAN 3 Kota Tangerang, membuat sejumlah pihak prihatin.

Pasalnya, NAA calon peserta didik itu berasal dari keluarga tidak mampu sekaligus seorang anak yatim piatu yang tinggal di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyatakan keprihatinan dalam kasus tersebut.

Ia berpendapat, seharusnya pihak sekolah dapat melakukan cross cek ke lapangan terlebih dahulu, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apalagi, kata dia, hal itu menyangkut hajat masyarakat dalam dunia pendidikan.

“Terkhusus masyarakat tidak mampu yatim piatu. Ini kasusnya apalagi jarak dari sekolah 400 meter. Selain sistem, pihak sekolah harusnya cross cek lapangan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini, saat dihubungi, Sabtu (10/7/2021).

Menurutnya, ketika calon peserta didik mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi, tentunya mereka pasti melampirkan keterangan pendukung.

“Jika meragukan, cross cek lapangan. Jadi itu kasian buat anak didik, apalagi itu anak yatim-piatu, tidak mampu. Mirislah kita mendengarnya,” ucapnya, pilu.

“Jadi berharap sekolah cek lapangan. Betul ga itu anak tidak mampu, secara zonasi juga tidak jauh hanya 400 Meter. Kita prihatin, berharap pihak sekolah turun lapangan jangan beralasan sistem-sistem, ga bisa gitu juga,” kata pria yang akrab disapa Bowo ini, menambahkan.

Dia juga menegaskan jangan sampai hak belajar masyarakat berkurang. Terlebih masyarakat sekarang memiliki hak wajib belajar 12 tahun. Apalagi, berdasarkan keterangan sang kakak, NAA sudah melampirkan surat kematian kedua orangtuanya dan tidak mampu.

“Kurang kuat apa, kita prihatin. Kita berharap pemangku kebijakan provinsi bisa mengambil langkah. Apalagi pak Wagub (Andika) mau mengecek. Berharap tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah lain di provinsi Banten. Apalagi anak yatim-piatu ada pengecualian khusus. Ada perhatian khusus,” pintanya tegas.

Hal tersebut dapat menjadi momentum bagi NAA diusulkan untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP).

“Ini bisa diusulkan agar anak tersebut bisa menerima program PIP. Itu betul-betul anak yang kakaknya sudah melampirkan bukti tidak mampu, yatim-piatu. Mudah-mudahan dengan pak Wagub akan cak lapangan ada tindak lanjut yang baik dan hal ini tidak terulang lagi,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Kelurahan Pedurenan, Alex membenarkan bila atas nama NAA merupakan seorang anak yatim piatu yang tinggal diwilayah tersebut.

**Baca juga:

Waduh! Nama Siswa Hilang di Pengumuman PPDB SMA di Kota Tangerang

Siswa Yatim Piatu di Kota Tangerang Terancam Tak Bisa Nikmati Sekolah Gratis

Nama Siswa Hilang saat Pengumuman PPDB, Andika Periksa Dindik Banten

Ia pun mengaku prihatin bila sampai anak tersebut tak dapat kesempatan bersekolah negeri.

“Benar. Sudah saya cek juga dan tanyakan langsung ke pihak RT. Anak tersebut memang anak yatim piatu,” pungkasnya. (oke/ges)

Kabar6-Putusan majelis hakim membatalkan vonis hukuman mati terpidana kasus narkotika jenis sabu seberat 402 kilogram di Pengadilan Tinggi Bandung mengundang reaksi sejumlah tokoh Tangerang.

Kali ini, komentar juga datang dari Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. Intinya, kata politisi PDI Perjuangan ini, terpidana kasus serupa itu harus ditindak tegas dengan dijatuhi hukuman yang sesuai.

Sebab, peredaran narkoba termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang berdampak kepada generasi penerus bangsa.

“Korupsi, narkoba, dan terorisme adalah kejahatan luar biasa. Jadi pemberian sanksi hukumannya harus tegas setegas-tegasnya,” kata Bowo, Minggu (27/6/2021).

“Karena narkoba merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merusak generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Terpisah, Ketua DPK Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) Kota Tangerang Fery Irawan menyayangkan atas putusan tersebut. Kata Fery, putusan seperti ini membuat peredaran dan penyalahgunaan narkotika sulit diberantas hingga tuntas. Baca Juga: Kota Tangerang Bakal Miliki Asrama Haji di Cipondoh

“Ini tidak akan dapat diberantas secara tuntas, kerja keras BNN dengan jargon ‘War On Drugs’ nya tidak dapat diikuti oleh lembaga peradilan. Kasus M. Adam belum selesai, sekarang terjadi lagi,” terangnya.

Menurutnya, hukuman setimpal bagi para pengedar narkoba adalah hukuman mati. Sebab penjara, kata penggiat anti narkotika ini, hanya menjadi surga buat mereka.

“Kita tahu karena bukan menjadi rahasia lagi kalau peredaran narkoba 70% – 75% dikendalikan dari dalam Lapas,” jelasnya.

“Hal ini tentu menjadi PR bagi semua lembaga hukum untuk dapat mensinkronkan program War On Drugs,” tandasnya.

Sebagai informasi, enam orang terpidana mendapat vonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Cibadak pada 6 April 2021. Kemudian terpidana mendapat keringanan hukuman belasan tahun penjara setelah pengajuan banding yang dilakukan oleh kuasa hukumnya diterima majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Enam terpidana yang mendapat hukuman mati itu yang kini mendapat hukuman 15 tahun antara lain; Ilan, Basuki Kosasih, dan Sukendar alias Batak. Sementara untuk yang mendapat hukuman 18 tahun penjara yaitu Nandar Hidayat, Risris Risnandar dan Yunan Citivaga.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Aini Zuroh menyebut, putusan majelis hakim yang memberi keringanan hukuman atas kasus tersebut merupakan preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. Kata Aini, seharusnya jaksa melakukan kasasi atas putusan tersebut. (Oke)

Kabar6-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo mendatangi Polres Metro Tangerang Kota. Kedatangan tersebut melaporkan dugaan penipuan yang menatasnamakan dirinya.

Menurutnya, dugaan ini mencuat ketika ada seseorang yang menawarkan sedekah kepada salah satu pondok pesantren di Kota Tangerang dengan menggunakan nama dan fotonya. Dalam percakapan melalui aplikasi pesan singkat, oknum tersebut menggunakan nomor telepon 083192782681 menawarkan bantuan untuk menyambut bulan suci Ramadhan.

“Ada beberapa pesantren yang ditawarkan bantuan. Saya dapat informasi dari sekretaris saya ada orang yang menggunakan profil saya. Kemudian juga pak Turidi menginformasikan ada juga tapi dengan pesantren yang berbeda,” ujar Gatot kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).

Dirinya pun langsung melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Tangerang Kota pada Sabtu 27 Maret lalu. Oknum tersebut saat ini masih beraksi dan menggunakan profil sejumlah anggota dewan baik di Tangerang maupun luar Tangerang.

“Kemaren nomor itu profilnya dewan PPP sekarang ganti lagi. Jadi nomor hape nya masih itu tapi profilnya ganti ganti,” katanya.

Sejaug ini, kata Gatot, tidak ada korban dari oknum tersebut yang menggunakan namanya. Lantaran saat itu, pihak pesantren tidak langsung percaya.

**Baca juga: Buronan Interpol Diamankan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

“Informasi yang kita dapat mereka (pihak pesantren) justru kroscek. Dia kroscek ke pak turidi. Jadi belum ada transaksi. Kata dia itu bukan yang pertama menawarkan bantuan,” ungkap Gatot.

Dirinya pun menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dengan informasi terkait meminta atau menawarkan bantuan. “Sebelum dilakukan kroscek ke pihak terkait. Jangan sampe ada pihak yang dirugikan. Karena kan searching anggota dewan di google udah ada fotonya. Jadi dia ambil foto dari situ,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-DPRD Kota Tangerang bersama Pemkot Tangerang melakukan rapat yang dilakukan secara tertutup.

Diketahui dalam rapat tersebut membahas tentang Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, saat ini pembahasan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) belum selesai 100 persen.

“Kesimpulan rapat tadi kita akan melakukan konsultasi ke Kemendagri melalui Zoom nanti dijadwalkan oleh Sekwan nanti pesertanya Sekda, Sekwan, DPRD, Inspektorat terkait sistem SPPD ini karena kan belum running 100 persen ada beberapa kesulitan yang menggangu program,” ujar Gatot saat dimintai keterangan sesuai Rapat di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (20/1/2021).

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto menambahkan, Perpres tersebut merupakan aturan pusat. Kendati aturan itupun harus dilaksanakan. Ia mengatakan, tugas-tugas DPRD akan tetap dilakukan.

“Kaitan PP 33 karena ini aturan Pusat, kita DPRD diatur oleh aturan itu,” ujarnya.

Turidi tidak menyebutkan besaran biaya perjalanan dinas tersebut.
Namun dirinya menyarankan awak media untuk mendownload aturan tersebut yang besaran biaya telah diatur dalam peraturan itu.

Meski demikian, setelah melihat aturan-aturan itu kepala daerah setempat untuk menetapkan besaran biaya itu.

Selain itu, Turidi masih belum dapat menjelaskan berapa jumlah kunjungan kerja 2021 ini.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman mengatakan, dalam rapat tersebut masih bersifat pembasahan biaya perjalanan dinas DPRD. Dirinya tidak menyebutkan secara rinci besaran anggaran perjalanan dinas.**Baca juga: DPRD dan Pemkot Tangerang Rapat Tertutup, Ada Apa?

“Nilainya banyak, bisa dirinci lagi. Perjalanan dinas boleh tapi tarif-tarifnya sudah ditetapkan,” tandasnya.(Oke)