Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo meminta kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk melakukan evaluasi total program setiap dinas mengenai manajemen tata kelola air dan penanganan banjir terkait bantuan pada masyarakat

Menurutnya, tata kelola air yang dilakukan Dinas PUPR perlu dilakukan perbaikan sebab luapan dari kali angke dan cisadane begitu besar. Ditambah lagi dengan adanya tanggul yang jebol, menimbulkan kesan jika pembangunan tak memperhitungkan besarnya debit air yang akan ditimbulkan.

“Perkara tanggul jebol seharusnya sudah bisa diantisipasi dalam manajemen tata air. Sebab pemukiman yang tak alami banjir, kini terkena imbasnya akibat tanggul jebol. Perhitungan harus matang dilakukan dan ini menjadi catatan bagi PDI Perjuangan untuk evaluasi kerja dinas terkait,” kata Gatot Wibowo, Minggu (21/2/2021).

Disisi lain, Dinas PUPR juga diminta untuk segera melakukan manajemen krisis penanganan dini agar banjir tidak meluas, mengingat curah hujan masih tinggi hingga pekan depan.

Lalu kepada dinas lainnya, respon cepat dengan membantu warga terdampak juga harus dilakukan segera. Karena urusan banjir bukan pada satu dinas tetapi menyangkut menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan.

“Jangan terus menunggu instruksi tetapi bisa bergerak secara cepat memenuhi kebutuhan warga karena ini bagian dari pelayanan publik. Apalagi di masa pandemi, jangan sampai upaya menekan penyebaran Covid-19 menjadi kendur,” katanya.

Kemudian Gatot juga menyoroti mengenai kebersihan lingkungan melalui kampung tematik yang dirasakan belum optimal. Sebab banyak sampah yang timbul saat hujan dari saluran sehingga pemeliharaan yang tidak optimal dan perlu pembenahan.

“Wali Kota harus mengevaluasi secara total mengenai manajemen kerja dinas dalam penanganan banjir sebab lokasi tersebut terus berulang terdampak dan bahkan kini meluas meski diketahui intensitas hujan sedang lebat. Mestinya harus diantisipasi sejak dini, bukan sekarang baru kerepotan,” tegasnya.

Gatot yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan dri tingkat kota hingga ranting untuk bergotong royong membantu penanganan banjir dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk membantu warga terdampak banjir dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki. Seluruh kader dan simpatisan untuk bergotong – royong meringankan beban masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan sebab saat ini masih pandemi,” katanya.

Dirinya menegaskan, instruksi gotong royong ini telah disampaikan sejak kemarin pasca banjir menerjang wilayah Kota Tangerang. Sejumlah upaya pun telah berjalan dan akan terus dioptimalkan dalam membantu warga mulai menyalurkan bantuan hingga mendirikan posko informasi penanganan banjir.

DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga melakukan upaya lainnya dalam penanganan banjir dengan memberikan masukan dan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian PUPR.

Sebab, banjir yang menerjang Kota Tangerang disebabkan dari aliran air di Kali Cisadane dan Angke yang merupakan kewenangan kementrian.

Oleh karena itu, DPC PDI Perjuangan berjuang secara menyeluruh dari mulai membantu warga, pemerintah dan juga melakukan pengawasan kerja lapangan petugas maupun pegawai yang telah diamanatkan warga.

Sebab, penanganan oleh Pemkot melalui Dinas terkait harus cepat dan efektif sehingga tak menimbulkan sentimen negatif.

Misalnya kebutuhan perahu untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta posko pengungsian. Sarana dan kelengkapan lainnya yang telah disiapkan, harus bisa dimaksimalkan oleh pegawai sehingga layanan warga tetap terpenuhi.

“Jangan sampai bantuan belum diterima warga. Lalu kebutuhan perahu juga tak direspon cepat. Informasi yang masuk ke posko DPC akan kita sampaikan kepada pimpinan kota untuk jadi bahan evaluasi,” tegasnya.

**Baca juga: Banjir di Periuk Mengalami Kenaikan Dua Meter Lebih.

Kepala Dinas Kominfo Mulyani menyatakan, banjir yang melanda Kota Tangerang sejak kemarin pagi hingga sore telah memberikan dampak kepada 6.880 orang dari 2.763 KK di 289 RT/ 131 RW yang tersebar di 47 Kelurahan atau 12 Kecamatan.

Lalu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan jika untuk membantu warga terdampak, Pemerintah Kota Tangerang telah mendirikan sebanyak 60 posko kesehatan tanggap darurat dan 28 dapur umum. Kemudian lokasi pengungsian yang dihuni warga pun diatur untuk tidak menumpuk dalam menghindari kerumunan.

“Warga yang tidak terdampak banjir untuk tak keluar rumah sebagai menekan penyebaran Covid-19 sebab masih dalam kondisi pandemi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengkritik taman-taman yang saat ini dalam kondisi rusak.

Hal ini ungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. Ia mengatakan taman-taman yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi tugas kita bersama untuk melakukan perawatan dan menjaganya.

Hal ini guna memastikan aset-aset pertamanan yang dimiliki terjaga estetika keindahan. Meskipun saat ini kondisi pendemi Covid-19 yang mengharuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa – Bali di mulai hari ini 11 – 25 Januari.

“Khususnya dinas terkait (Disbudpar) harus dominan untuk menjaga dan merawat. Meskipun hari ini PSBB tapi terkait aset-aset yang ada harus di rawat,” ujar Gatot saat dimintai keterangan oleh Kabar6.com, Senin (11/1/2021).

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang tengah mewacanakan merenovasi taman bambu di kawasan Cikokol pada 2021 ini. Hal tersebut menyusul taman bambu saat ini sudah banyak yang rusak. Baca Juga:HUT Ke-48, PDI-P Kota Tangerang Menyatunya Elemen Kebangsaan

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pertamanan Kota Tangerang, Ubaidillah Ansar membenarkan, bahwa kondisi taman bambu tersebut dalam keadaan rusak.

“Jadi taman bambu 2021 kita renovasi, kita beresin semuanya,” ujar Ubaidillah saat dimintai keterangan, Senin (4/1/2021).

Dirinya melihat banyak hal yang dipersiapkan, saat ini kondisi bambu yang telah rusak sehingga perlu direnovasi. Namun demikian, untuk taman lainnya belum ada renovasi yang dinilai masih layak. Sementara yang paling krusial adalah taman bambu itu sendiri. (Oke)

Kabar6-DPRD Kota Tangerang mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 menjadi Perda. Dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 diketok DPRD, Pemkot Tangerang menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp3,99 triliun sementara belanja daerah sebesar Rp4,34 triliun.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, dalam APBD 2021 terdapat fokus anggaran seperti dampak penanganan Covid-19, UMKM, pendidikan dan bahkan kesehatan. Dalam pendidikan tersebut dianggarkan beasiswa untuk mahasiswa sebesar Rp5,2 miliar.

“Setiap kecamatan masing-masing 50 orang. Jadi total sebanyak 650 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ini ada juga di APBN Kota 2021 yang totalnya sebesar Rp4,34 triliun,” ujar Gatot saat dimintai keterangan sesuai paripurna di DPRD Kota Tangerang, Senin (30/11/2020).

Dalam pengesahan APBD T.A 2021 tersebut sempat terjadi hujat intrupsi dari sejumlah anggota dewan yang hadir. Sebab Draf pengesahan APBD itu belum diserahkan kepada dewan yang hadir. Di antaranya peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, kesehatan dan juga Pendidikan.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjelaskan Pemkot Tangerang akan mengedepankan program City Recovery di 2021 sebagai langkah penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di Kota Tangerang. “Program pelatihan di tiap BLK yang ada akan dilanjutkan di tahun depan,” jelas Arief.

Selain itu, lanjut Wali Kota, Pemkot juga akan menyiapkan beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu di tingkat perguruan tinggi di tiap kecamatan, perbaikan infrastruktur dan persiapan menghadapi Porprov 2022.

**Baca juga: Terkait Angkot Si Benteng Mangkrak, Wali Kota Tangerang: Tunggu Perda Provinsi.

“Ada 3 jalan besar yang terdampak proyek pembangunan tol. Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian PU agar segera diselesaikan,” kata Arief.

Dalam rancangan APBD T.A 2021 Pemkot Tangerang menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp3,99 Triliun dan belanja daerah sebesar Rp4,34 Triliun. “Defisit sebesar Rp. 349 Miliar akan ditutup dari pembiayaan netto,” tandasnya. (oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, mengkritisi jaring pengaman sosial (JPS) bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu tak kunjung tersalurkan ke masyarakat setempat. Dari awal sudah diingatkan kepada pemerintah daerah melakukan pendataan bantuan agar cepat dan tepat sasaran.

“PSBB diterapkan saya setuju dan saya support yang penting penanganan dampak sosial juga harus turun,” kata Gatot kepada wartawan, Minggu (7/6/2020).

Ia terangkan, mengingat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang sudah memasuki masa perpanjangan yang ketiga kalinya.

“Jangan sampai pemerintah buat aturan PSBB tapi hak-hak masyarakat terdampak dan kurang mampu, namun sudah terdata dan terverifikasi harus mendapatkan bantuan tapi bantuan belum mereka terima,” tagasnya bernada menyindir.

Ketua DPC PDI Perjuangan itu meminta kepada Pemkot Tangerang untuk berlaku secara sportif. Terlebih Pemkot Tangerang turut membuat sejumlah aturan dalam hal PSBB tersebut.

Gatot pun meminta agar bantuan tersebut dapat segara disalurkan kepada yang berhak menerima atas bantuan tersebut. Ia bilang, seharusnya bantuan sudah disalurkan pada saat PSBB tahap pertama.

“Ketika pemerintah membuat aturan larangan a larangan b, Pemerintah harus sportif, dari awal sudah dibilang seperti itu.” tegas Gatot.

**Baca juga: SAPMA PP Kota Tangerang Desak Usut Kasus Penembakan.

Sebagai informasi Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan bantuan sosial dari provinsi sebanyak 86.000 KK namun yang baru tersalurkan sebanyak 10 ribu. Sementara bantuan yang didapatkan dari Pemerintah Pusat sebanyak 89.000 KK.

Sementara data yang masuk di aplikasi Tangerang Live untuk mendapatkan bantuan BLT dari Pemkot Tangerang sebanyak 500 KK Namun dari data itu belum dilakukan verifikasi. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyoroti serapan anggaran yang tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Serapan anggaran tahun 2019 terserap hanya 78,59 persen. Sedangkan tahun 2018 mencapai 81,41 persen.

“Ini menjadi perhatian,” ujarnya usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tangerang 2019, Rabu (15/4/2020).

Gatot berharap perencanaan lebih matang dalam persiapan perencanaan pembangunan. Karena, kata Gatot, tahun depan Kota Tangerang lebih fokus pembangunan fisik seperti sport center, waduk-waduk sehingga perencanaan harus matangkan. ” Jangan sampai karena perencanaan tidak matang aktualisasi akhirnya tidak digunakan,” ujarnya.

Gatot menyebutkan lemahnya serapan anggaran tersebut diantaranya di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan – Kecamatan.

“Karena ada bisa menyerap anggaran kelurahan itu. Ada yang 40 persen, 30 persen bahkan ada 20 persen. Termasuk pembebasan lahan juga,” kata Wakil Ketua I DPRD Turidi Susanto mendampingi Gatot Wibowo.

**Baca juga: Pemprov Banten Kebut Pergub PSBB Tangerang Raya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Kosasih saat membaca Keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Walikota Tangerang 2019 sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut diantaranya urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), urusan Kesatuan Bangsa, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan Ketenagakerjaan, urusan Lingkungan Hidup, urusan Perizinan, urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan Perhubungan, urusan sekretariat pemerintah, urusan komunikasi dan informasi, urusan keuangan dan aset, urusan sosial, urusan kearsipan, urusan pemuda dan olahraga. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo memastikan terus mengawasi secara ketat penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan jaringan pengamanan sosial (JPS). Ia secara tegas mewanti-wanti kalau anggaran kebencanaan rawan terjadi penyalahgunaan.

“Mari kita awasi bersama. Itu memang rawan, mudah-mudahan di Kota Tangerang tidak lah,” ujar Bowo sapaan akrabnya, Selasa (14/4/2020).

Gatot mengatakan, pengawasan secara ketat terus dilakukan. Meskipun pihaknya tidak ikut serta dalam satuan gugus tugas percepatan penanangan Covid-19.

Ia mengaku, pihaknya telah membentuk Satgas Daerah Lawan Covid-19. Kelompok kerja itu akan terus memantau perkembangan Covid-19 dan distribusi dana JPS agar tepat sasaran.

“Makanya kami informasi dapat dari masyarakat, media, kita juga DPRD turun ke Dapil (Daerah Pemilihan) masing-masing dapat informasi masyarakat. Kemarin ada masyarakat yang merasa layak tapi tidak mendapatkan bantuan, ini harus benar-benar tepat sasaran,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.

**Baca juga: Es Teler 77 Hadirkan Frozen Food, Ready To Eat, Ready To Cook, dan Catering.

Gatot kembali mengingatkan penggunaan anggaran agar benar-benar dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran. Jangan sampai anggaran tersebut disalahgunakan.

“Ya harus kita kritisi, dan ditindaklanjuti kalau memang itu betul tidak sesuai mereka harus bisa menjawab. Saya optimis saat ini sesama anak bangsa kita dukung pemerintah untuk fokus dalam penanganan virus corona ini,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Para pimpinan DPRD Kota Tangerang mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 menggunakan video conference.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, dalam proses Musrembang tersebut ada hak pokok-pokok pikiran para legislator untuk menjadikan prioritas pembangunan.

Kendati, pokok pikiran wakil rakyat itu hasil dari masa reses ditengah masyarakat untuk ditindaklanjuti.

“Ada hak kami sesuai PP 12 tahun 2018 pasal 54. Disitu kita ada juga prioritas pembangunan yang dihasilkan saat berada ditengah masyarakat,” katanya di Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (6/4/2020).

Diketahui dalam Musrenbang tersebut ada tiga fokus pembangunan yaitu, peningkatan daya saing sumber daya manusia, peningkatan daya saing infrastruktur perkotaan, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.

**Baca juga: PAD Diperkirakan Menurun, Pemkot Tangerang Rasionalkan Anggaran.

Politisi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan itu menyoroti infrastruktur terutama banjir yang masih menjadi langganan di wilayah kota berjuluk seribu industri sejuta itu.

“Oh ya pasti banjir manjadi sorotan. Hasil analisis saya sementara bukan ahli kajian tapi dari kaca mata sosial yang dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya banjir itu harus dibangun dua sampai tiga waduk. Seperti di Benua, Periuk, Cibodas dan Ciledug,” tegas Ketua DPRD Kota Tangerang itu. (Oke)

Kabar6-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang diperkirakan menurun hingga Rp 1,3 Triliun. Penurunan itu disebabkan kondisi perekonomian melemah akibat wabah corona virus disease atau Covid-19.

“Karena apa karena potensi pendapatan kan menyusut sampai Rp 1,3 Triliun,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Senin (6/4/2020).

Menurutnya, selain menimbulkan korban jiwa, pandemi korona juga menurunkan angka perekonomian. Hal itu juga berdampak terhadap menurunnya pendapatan pemerintah daerah dari sumber pajak maupun retribusi.

Gatot mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini tengah melakukan penyesuaian kegiatan akibat dampak dari corona. Pergeseran anggaran juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah corona.

Pemkot Tangerang juga telah menganggarkan sekitar Rp 18 Miliar untuk penanganan corona. Selain itu, anggaran pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang sebesar Rp 40 miliar juga digeser untuk penanganan corona.

Terkait pergeseran anggaran, Gatot mewanti-wanti agar anggaran yang bersentuhan langsung masyarakat umum tidak diotak-atik. Salah satunya ialah anggaran perbaikan jalan.

“Tangani penanganan covid-19 secara maksimal tapi tidak mengorbankan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak,” tegasnya.

Diketahui, adapun pendapatan daerah ditetapkan dalam APBD Kota Tangerang 2020 sebesar Rp4.580.374.100.610,81 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,37 Triliun, Dana perimbangan Rp1,36 Triliun dan pendapatan lain-lain Rp 838,6 Miliar.

**Baca juga: 8 Seruan Wali Kota Tangerang Penggunaan Masker Cegah Corona.

Total belanja daerah APBD 2020 sebesar Rp5.162.028.160.091,59 Triliun. Kendati belanja daerah tersebut direncanakan untuk membiayai belanja langsung Rp3,51 triliun atau 68 persen.

Sedangkan belanja tidak langsung Rp1,65 triliun atau 32 persen. Sementara defisit anggaran sebesar Rp581, 65 Miliar.(Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyatakan rencana pembangunan gedung DPRD yang menelan anggaran sebesar Rp40 miliar dibatalkan. Anggaran tersebut dialihkan untuk membantu anggaran penanangan Covid-19.

“Termasuk anggaran pembangunan gedung DPRD Rp40 miliar silakan alihkan ke Covid-19,” ujar Gatot saat dihubungi, Kamis (2/4/2020).

Gatot mempersilahkan Pemkot Tangerang melakukan penyesuaian. Asalkan, kata Gatot, yang penting penanangan ini akurat, tepat sasaran dan anggaran dapat di pertanggung jawabankan.

Pembatalkan anggaran rencana pembangunan gedung legislator tersebut, kata Gatot, pihaknya telah menyampaikan saat video telecomference untuk melakukan pergeseran anggaran. “Silakan lakukan pergeseran anggaran termasuk anggaran pembangunan gedung DPRD dibatalkan untuk penanangan Covid-19,” katanya.

Anggaran yang disarankan DPRD untuk dialihkan itu cukup besar. Diketahui Pemkot Tangerang menganggarkan penanganan Covid-19 sebesar Rp18 miliar.

**Baca juga: Stok Menipis, Pendonor Darah di Kota Tangerang Turun 70 Persen.

Kendati demikian, Ketua DPC PDI Perjuangan itu mengatakan, aturan dan mekanisme di dalam Perda dan Perwal itu pihak eksekutif berhak dan diberikan kewenangan pergeseran anggaran apabila dalam kondisi seperti tanggap bencana bahkan kejadian luar biasa.

“Nanti setelah satu bulan baru ada laporan ke kami. Kita awasi bersama jangan sampai ada penyalahgunaan harus tepat sasaran.  Harus kita awasi bareng-bareng,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggagas akan memotong gajinya untuk disumbangkan dalam penanganan Covid 19.

Gagasan tersebut nanti akan dirumuskan melalui rapat dengan mengundang unsur pimpinan fraksi, wakil pimpinan anggota.

“Sedang dirumuskan bersama, apakah nanti sepakat akan memotong 1 bulan gaji untuk disumbangkan dalam penanganan Covid 19,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, Selasa (31/3/2020).

Gatot mengatakan, anggaran tersebut nanti akan dititipkan, entah ke Dinkes Kota Tangerang ataupun ke rumah sakit yang akan mengelolanya.

“Tidak mungkin bisa menjangkau ke semua titik karena anggaran tersebut tidak besar, tetapi semangatnya gotong royong dalam penanganan Covid 19 ini,” kata Politisi PDI Perjuangan tersebut.

**Baca juga: Dua Water Canon Semprot Disinfektan Jalan di Kota Tangerang.

Menurut Gatot, saat ini pihaknya dan wakil pimpinan melontarkan perihal tersebut di grup DPRD Kota Tangerang. Namun ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Semangatnya sukarela tidak ada paksaan.

“Pro kontra sudah pasti, semoga banyak yang setuju sehingga kita bisa mengeksekusinya kalaupun kurang ada yang sependapat karena mereka sudah melakukan itu di wilayahnya masing-masing, ya sudah yang setuju saja. Tetapi hari ini finalisasinya,” tandasnya. (Oke)