Kabar6-Lembaga Swadaya Masyarakat Lipanham sambangi Polresta Tangerang di Tigaraksa untuk menanyakan perkembangan dari laporan yang telah dilayangkan dengan nomor surat 106/02/DPP/LPNM/2019, dan belum mendapatkan tanggapan hingga sekarang.

“Kedatangan saya kesini ingin mengetahui sudah sejauh mana tindakan yang dilakukan pihak Polresta Tangerang terkait surat laporan yang telah dilayangkan pada 14 Januari 2019. Kami belum mendapat jawaban apapun,” keluh Sekretaris Jenderal Lipanham Darussamin, Kamis (31/1/2019).

Kata Darussamin, laporan yang dilayangkannya pada 14 Januari 2019 itu terkait dugaan tindakan melawan hukum pada pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Syech Nawawi (Bojong-Bugel) yang dimenangkan PT Griya Cemerlang Sejahtera.

Proyek Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang dengan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 senilai 12 miliar ditemukan banyak pekerjaan yang tak sesuai RAB.

“Dari hasil investigasi kami, pada proses pengerjaan proyek banyak ditemukan pekerjaan dan penggunaan bahan material tak sesuai RAB yang menyebabkan kerugian Negara. Dan semua itu sudah kami tuangkan ke dalam surat laporan itu,” ungkap Darussamin.

**Baca juga: 11 Santri Asal Cirebon Jalankan Pelatihan Kewirausahaan di Universitas Prasmul BSD.

Dikatakan Darussamin, bila masih tak ada juga jawaban dari pihak Polresta Tangerang, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melayangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sesuai Perkap No.14 Tahun 2012. (jic)

Kabar6-Banyaknya dampak permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional angkutan khusus tambang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang pukul 22.00-05.00 WIB, Forum Masyarakat Pagedangan Legok (FMPL) melayangkan surat resmi ke Bupati Tangerang.

Masyarakat Kabupaten Tangerang yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Pagedangan Legok dan berprofesi sebagai buruh pabrik, supir angkot, kuli pantek, kuli ganjur, usaha pangkalan batu, warung makan/ kopi, tambal ban dan lainnya.

Dalam surat bernomor 001A/ SKLR/ FMPL/ 019 perihal permohonan audiensi ke Bupati Tangerang itu, FMPL meminta agar Bupati Tangerang mengkaji ulang pemberlakuan Perbup 47 Tahun 2018 karena menimbulkan banyak permasalahan baru yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok.

Ketua FMPL Supriadi menuturkan, dalam surat tertanggal 28 Januari 2019 yang dilayangkan juga membahas dampak permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan Perbup 47 Tahun 2018.

Seperti banyaknya perusahaan jasa angkutan khusus tambang dan industry di wilayah Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan yang mengalami kerugian besar karena pengiriman dari industri mengalami keterlambatan.

“Terjadinya PHK massal pada karyawan atau buruh pada industri dan sopir angkutan umum, angkutan barang serta angkutan khusus tambang dan banyaknya anak yang putus sekolah karena penghasilan orangtuanya menurun drastis serta permasalahan lainnya,” jelas Supriadi, Rabu (30/1/2019).

**Baca juga: Airin: Peran Orangtua Dibutuhkan Dalam Mendidik Anak.

Pihak FMPL berharap agar Bupati Tangerang dan instansi terkait lainnya dapat menerima surat untuk audensi ini dan berharap dapat memberikan win-win solution, baik kepada pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Legok dan Pagedangan. (jic)

Kabar6-Pemilik usaha pemotongan ayam di tengah pemukiman warga di RT 001 RW 05 Desa Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang mengakui pihaknya tak mengurus ijin sejak 2013 silam.

Kata H Heru selaku pemilik usaha pemotongan ayam, pihaknya tak memerlukan ijin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan.

“Kita juga gak perlu Amdal, karena banyak usaha pemotongan ayam juga yang tak mengurus ijin tersebut,” kata H Heru, pemilik usaha pemotongan ayam di Desa Curug Sangereng, saat dikonfirmasi Kabar6.com di tempat usahanya, Rabu (23/1/2019).

Sementara menurut warga sekitar, usaha pemotongan ayam itu membuang limbahnya melalui saluran air menuju sungai yang ada di tengah pemukiman warga.

**Baca juga: Usaha Potong Ayam di Curug Sangereng Tak Miliki Ijin.

Terpisah, Ajat selaku Kepala Seksi Satpol PP Kecamatan Kelapa Dua menegaskan, pihaknya secepatnya akan memberikan teguran kepada pihak pengusaha pemotongan ayam di Desa Curug Sangereng tersebut.

“Kalau memang setelah kita kasih teguran dan tidak mendapatkan tanggapan serius, kita akan lakukan tindakan tegas,” ungkap Ajat. (jic)

Kabar6-Camat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang berangkatkan tiga truk bantuan korban bencana tsunami Banten, Minggu (6/1/2019).

Camat Kelapa Dua, H Dadan Gandana mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian warga Kelapa Dua terhadap korban bencana di Banten.

“Kami dan warga Kelapa Dua bersama-sama menyisihkan sebagian rejeki untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah di Banten,” kata Dadan kepada Kabar6.com.

Dadan berharap, semoga sedikit bantuan itu dapat memberikan manfaat dan meringankan beban korban bencana Banten.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kelapa Dua, Ajat menambahkan, bantuan itu disalurkan ke Kecamatan Labuan, Pandeglang.

“Bantuan peduli Banten didistribusikan ke Kecamatan Labuan sebanyak tiga truk yang dilepas unsur Muspika dan berasal dari bantuan warga Kelapa Dua,” papar Ajat.

Tiga truk yang berangkat itu berisikan, telur 405 butir, 154 dus mie instran, 6 dus kopi, 71 dus air mineral, 37 karung sedang dan 52 karung kecil beras, 16 dus pampers, 9 dus perlengkapan bayi, 7 dus minyak goreng, 3 dus mie instan cup, 4 dus bubur bayi

Dan 6 dus kecil dan 3 dus sedang susu dan 2 susu SGM, 1 dus campur tolak angin, 43 dus dan 62 karung serta 2 koper pakaian, 2 dus pembalut.

**Baca juga: Polsek Legok: Truk Nakal Yang Melintas Akan Disuruh Pulang.

“Empat dus makanan ringan, selimut dan perlengkapan solat, 3 karung cabai, tomat, bawang merah dan bawang putih, 2 karung dan 1 dus gula dan garam, serta 1 dus teh, kecap dan sambal, 1 set alat tidur, 2 pelastik mainan anak, 12 dan 8 pieces sarden dan minyak,” beber Ajat. (jic)

Kabar6-PT Angkasa Pura II (Persero) melalui Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan informasi terkini mengenai perpindahan maskapai Emirates dari Terminal 2 ke Terminal 3, pada Senin (7/1/2019).

PT Angkasa Pura II (Persero) turut memfasilitasi dalam melayani kebutuhan perpindahan operasional tersebut, agar proses perpindahan berjalan secara optimal.

Executive General Manager, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, M Suriawan Wakan menyampaikan kepada para pelanggan maskapai Emirates untuk selalu mengikuti atau memperhatikan tiket yang telah dipesan.

Selain itu juga PT Angkasa Pura II (Persero) menghimbau kepada para penumpang agar tiba lebih awal di bandara guna menghindari keterlambatan yang diakibatkan kepadatan pada akses menuju bandara.

“Kami berharap pelanggan maskapai Emirates untuk mengetahui perkembangan yang disampaikan secara resmi oleh Emirates dan memperhatikan tiket, sehingga tidak salah terminal. Sebab, sejak tanggal 7 Januari 2019, Operasional Emirates pindah dari Terminal 2 ke Terminal 3,” katanya.

Perpindahan tersebut akan disambut manajemen PT Angkasa Pura II (Persero). Seperti diketahui, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini telah dilengkapi berbagai fasilitas.

Peningkatan pelayanan terjadi karena secara terus menerus PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas penumpang dan pesawat.

Pengguna jasa juga sudah merasakan pelayanan Terminal 3 yang didukung dengan berbagai fasilitas berteknologi canggih dan modern.

Menurut Wakan, Terminal 3 akan menjadi energi baru untuk tumbuh dan berkembangnya maskapai Emirates.

Terlebih Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah masuk dalam 10 bandara yang baik di mata wisatawan.

Dalam laporan ‘Megahubs International Index 2018’ Bandara Soekarno-Hatta masuk dalam 10 besar bandara dengan konektivitas terbaik dunia.

Bandara Soekarno-Hatta ada di ranking 10 dengan nilai 249. Sekaligus menjadi konektivitas terbaik di Asia nomor dua di bawah Changi.

**Baca juga: Pemerintah Kota Tangerang Fokus Tangani Banjir.

Diketahui, Bandara Soekarno-Hatta mengalahkan Bandara Kuala Lumpur, Hongkong, Suvarnabhumi Bangkok dan Incheon Korea pada tahun 2018. (Vee)

Kabar6-Kapolsek Neglasari Kompol R Manurung melepas keberangkatan 40 relawan Karang Taruna (Katar) Neglasari dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan korban bencana tsunami Banten dan Lampung Selatan di Komplek Sat Rudal TNI AU, Karangsari Kota Tangerang, Sabtu (29/12/2018).

Kompol R Manurung berpesan agar para relawan yang dipimpin Ketua Karang Taruna Neglasari Ahmad Suhaeri Popoy berhati-hati selama perjalanan dan selalu menjaga sikap prilaku serta memiliki rasa empati yang tinggi.

“Saya berharap para relawan Karang Taruna Neglasari selamat dalam perjalanan hingga kembali lagi ke Neglasari,” tegasnya.

Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Kapolsek Neglasari terhadap kegiatan Positif ini yang di lakukan oleh Warganya dan diharapkan dapat membantu meringankan para korban bencana.

**Baca juga: Peringatan Maulid, Kapolsek Neglasari: Awasi Pergaulan Anak, Jangan Terlibat Tawuran dan Narkoba.

Turut hadir dalam kegiatan antara lain Kapolsek Neglasari Kompol R Manurung, SH, Ketua Karang Taruna Kecamatan Neglasari Ahmad Suhaeri Popoy.

Tokoh Pemuda Neglasari Ringgo Tan, Para Kanit dan Panit, Staf Kelurahan Karangsari Nasik dan Anggota Karang Taruna Kecamatan Neglasari. (jic)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus lakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu caranya yakni dengan memindahkan seluruh pelayanan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta BPHTB ke Mall Pelayanan Publik yang berada di gedung Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Herman Suwarman mengatakan, terhitung per 21 November 2018, seluruh proses pelayanan dan pembayaran PBB dan BPHTB akan dipindah ke Mall Pelayanan Publik.

Hal ini, kata Herman, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang jadi salah satu target pemerintah pusat, pemkot juga telah melakukan pembenahan dalam hal pelayanan publik, yakni dengan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan terukur melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Kita (Pemkot,red) berharap perpindahan seluruh pelayanan ini akan semakin mempermudah masyarakat Kota Tangerang, khususnya terkait PBB dan BPHTB,” kata Herman.

Menurut Herman Mal Pelayanan Publik ini dibuat untuk semakin memberi kemudahan, transparansi, dan kecepatan layanan kepada masyarakat Kota Tangerang yang ingin mengurus berbagai jenis layanan, termasuk pelayanan PBB dan BPHTB.

“Semua jenis layanan ada di sini dan berada di satu tempat, sehingga mobilitas warga pun bisa lebih efisien,” imbuhnya.

Masih kata Herman, dengan perpindahan seluruh pelayanan PBB dan BPHTB ke Mal Pelayanan Publik juga bentuk komitmen Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kemudahan memberikan pelayanan.

Konsep pusat pelayanan publik terpadu itu dinilai cocok dengan perkembangan zaman yang menuntut serba efisien dan ringkas.

“Masyarakat juga nantinya tidak perlu repot-repot harus kesana kemari, karena semuanya sudah tersedia di satu lokasi,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa mall pelayanan publik menjadi kongkrit karena masyarakat datang ke suatu tempat ada kepastian.

**Baca juga: FLT 2018 Diharapkan Jadi Poros Literasi di Banten.

Urusan perizinan yang tadinya bisa berbulan-bulan dan berminggu-minggu, sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan jam.

“Kita berharap hal ini menjadi upaya reformasi birokrasi yang tidak berhenti dan terus berjalan ke arah yang lebih baik serta bermanfaat bagi masyrakat luas,” tuturnya. (ADV)

Kabar6-Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) menyarankan agar warga Lengkong Wetan Serpong membuat surat usulan perbaikan kepada Walikota.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie (Bang Ben) terkait kondisi jalan sisi jalur pipa gas (jpg) di RT 002 RW 09 Lengkong Wetan yang dinilai warga tidak layak dan butuh perbaikan.

“Karena lokasi tersebut merupakan asset Pertamina. Maka yang harus memperbaikinya juga Pertamina. Silahkan saja warga buat surat usulan perbaikan ke Walikota Tangsel,” kata Bang Ben, sapaan akrab Wakil Walikota Tangsel.

Dikatakan Bang Ben, sapaan akrabnya, usulan itu dibuat dalam bentuk surat dan kirimkan ke Pemkot Tangsel agar diteruskan ke Pertamina.

**Baca juga: Sambut Maulid, TK Aisyiyah Parakan Gelar Fashion Show.

“Ya, surat usulan warga yang masuk ke pemkot Tangsel, nantinya diteruskan oleh pemkot kepada PT. Pertamina, untuk perbaikan jalannya,” pungkas Bang Ben. (adt)
— —

Kabar6-Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. angkat bicara tehadap kasus yang terjadi di sekolah Al-Amanah, Jalan Pocis, Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurutnya, kasus demikian tidak di benarkan untuk mengambil langkah mediasi penyelesaian sepihak, karena ranah tersebut sudah di atur dalam undang-undang perlindungan anak. **Baca juga: Belasan Siswi SD di Lecehkan, Kak Seto Akan Kawal Hingga Tuntas.

“Tangsel ini sudah di lengkapi dengan satgas perlindungan anak di tiap Rt dan Rw nya, kesepakatan yang terjadi terkait kasus terhadap anak itu tidak bisa di benarkan, karena ada di salah satu undang-undang perlindungan anak diam saja, ataupun tidak melapor, dia akan terkena pidana maksimal 5 tahun penjara,” ujar psikolog anak, atau biasa dikenal sebagai Kak Seto, Jumat (7/9/2018).

Selain itu, Kak Seto dalam percakapan melalui telepon selulernya kepada kabar6.com mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Polres Tangsel untuk mengambil langkah tegas penegakan UU anak.

“Besok saya akan mengawal kasus ini ke Polres, apalagi Tangsel ini sudah di nobatkan sebagai kota layak anak, jadi kekerasan terhadap anak ini sangat menjadi perhatian, saya memohon harus segera di proses pelakunya,” tegasnya. (Adt)

Kabar6-Setelah sebelumnya mengirimkan tim BPBD ke Lombok, kini Pemerintah Kota Tangerang bersama PGRI siap menyalurkan donasi uang senilai Rp781.500.000 untuk membantu para korban bencana.

“Ini murni inisatif dari pegawai dan PGRI untuk membantu para korban bencana,” kata Walikota Tangerang Arief R Wismansyah diruang kerjanya, Senin (3/9/2018).

Arief menerangkan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dari para pegawai dan juga guru terhadap para korban bencana di Lombok. “Ini bentuk solidaritas kepada saudara kita semua yang ada di Lombok,” jelasnya.

Menyinggung soal proses pengumpulan dana, Arief menjelaskan bahwa selama dua minggu para pegawai dan juga guru mengumpulkan dana secara sukarela. “Dan alhamdulillah terkumpul dana yang cukup besar dari para pegawai,” terangnya.

Arief menambahkan bahwa dana yang terkumpul tersebut selanjutnya akan disalurkan langsung ke Lombok pada Kamis mendatang.

“Rencananya perwakilan dari PGRI Kota Tangerang akan ke Lombok langsung untuk menyerahkan bantuan tersebut,” beber Arief.

Arief juga berharap bantuan tersebut bisa sedikir meringankan beban para korban bencana yang sedang kesusahan. “Mudah-mudahan bisa sedikit membantu,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Tangerang Jamal menyampaikan bahwa rencananya PGRI akan menyalurkan dana tersebut pada enam sampai dengan delapan September 2018. **Baca juga: Plafon Kelas Rusak, Arief Sidak SD di Karawaci.

“Ini bentuk kepedulian PGRI Kota Tangerang terhadap saudara kita yang ada di Provinsi NTB. Terlebih Informasi terakhir dari pengurus PGRI Provinsi, rumah guru yang rusak berat kurang ada lebih 1.300 guru dan rumah yang rusak ringan ada 73 ribu rumah,” paparnya. (fit/hms)