Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita menegaskan, jika Nining (44) guru honorer di SD Negeri Karyabuana 3, Kecamatan Cigeulis tidak tinggal di toilet sekolah, tetapi tinggal disebuah ruangan yang bersampingan dengan toilet.

“Jadi ada TKS (Tenaga Kerja Sukarela) pengen jadi guru. (Orangnya) yang suka pengen bantuan kepala sekolah. Ternyata enak disitu numpang disitu (sekolah red). Bukan di WC, sebelahnya (toilet) ada ruangan yang mereka tinggalin, mau bangun rumah belum bisa,” kata Irna menganggapi kondisi Nining di Setda Pandeglang, Senin (15/7/2019).

Irna menilai pemberitaan Nining yang tinggal Ditoilet sekolah seolah menjadi bahan gorengan media. Bahkan, Irna mengaku sempat memarahi Camat Cigeulis supaya bisa berkoordinasi dengan dinas lain jika ada masalah yang dapat diselesaikan dibawah.

“Enak sih digoreng-goreng gitu yah, he he. Saya marahin camatnya, kamu digoreng-goreng media baru. Harusnya kepala sekolah panggil. saya bilang, Kabid SD (Dindikbud) Pak Agus , harusnya yang urgent itu koordinasi dengan Perkim kah atau Dinsos kah, jadi yang bisa diselesai selesaikan (tidak) semua harus ke bupati,”ujar Irna saat menceritakan percakapannya dengan Camat Cigeulis.

“Ya Bu akan segara dikomunikasikan, udah ramai saya bilang. Camat harus dengar aspirasi usulkan yang urgent-urgent ke dinas terkait,” sambung Bupati perempuan pertama di Pandeglang ini.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, bawah Nining juga memiliki tahan yang bisa dijadikan rumah.

“Punya tanah gak mereka, katanya punya tanah. Kalau punya tanahkan harusnya segera di bangun. Bahkan keluarganya banyak tanahnya. Camat dan koorwil berencana akan membangun rumahnya insyallah. Bukan tinggal DI WC tapi sebelahnya,” ujar Irna.

Meski begitu, Pemkab Pandeglang tetap punya itikad baik untuk membangunkan rumahnya jika yang bersangkutan memiliki tanah.

Jika tidak, keluarganya bisa memberikan tanahnya berbentuk hibah. Bahkan ia sempat mengotak-atik bantuan rumah di tahun ini dari pemerintah pusat agar Nining mendapatkan bantuan rumah.

Namun ternyata bantuan yang diberikan pemerintah pusat sudah sudah tidak dialihkan ke nama lain. Maka dari itu Irna meminta Nining agar diprioritaskan pada 2020.

**Baca juga: Kisah Guru Bergaji Rp300 Ribu di Pandeglang yang Tinggal di Toilet Sekolah.

“Saya bilang ke Kadis Perkim, saya minta slot 30 agar apabila kegiatan seperti ini saya punya cadangan. Namun ternyata bantuan dari pusat sudah by name by adrest. Lalu bagimana dengan ibu Ini, kalau gak bisa sekarang Pak Kadis Perkim jangan nabrak aturan. Tahun 2020 jangan lewat lagi buat Bu yang di Cigeulis,”tandas Irna.

Nining dan Ebi adalah pasangan suami istri yang tinggal di toilet SD Negeri Karyabuana 3. Setiap hari Nining dan Ebi melakukan aktivitas memasak dan lain-lainnya.

Namun untuk tidur dan aktifitas lainnya, Ebi dan Nining membuat ruangan baru dengan menyekat bagian pinggir toilet.(Aep)

Kabar6-Bupati Irna Narulita kembali menagih progres sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pandeglang ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat.

PSN seperti proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Serang- Panimbang, reaktivasi kereta api Rangkas Bitung – Labuan dan KEK.

Menurut Irna proyek strategis nasional yang akan di bangun di Kabupaten Pandeglang merupakan progres pembangunan yang sangat besar, pembangunan PSN tersebut bisa berdampak pada kemajuan suatu daerah.

“Maka dari itu kami kembali mempertanyakan sampai sejauh mana progres pembangunanya,” kata Irna usai menghadiri Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama Gubernur Banten di Istana Nelayan Serpong Tangerang, Kamis (11/7/2019).

Ia menambahkan pihaknya berupaya mendorong Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, agar progres pembangunan PSN ini sesuai dengan rencana, karena proyek ini sangat menentukan.

“Investasi tidak akan hidup tanpa adanya aksibilitas sarana prasarana transportasi yang baik, karena selama ini banyak investor yang mempertanyakan progres pembangunanya. Para investor banyak yang bertanya, proyek strategis nasional di Pandeglang jadi gak, mereka (Inverstor-red) tidak akan berinvestasi apabila proyek strategis ini belum ada kepastian,“ ucap Irna.

**Baca juga: Cabup di Pandeglang, Vokalis Jamrud Gandeng Guru Seni dari Ponpes.

“Kita juga mempertanyakan kepada Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat terkait reaktivasi kereta api, kapan bisa mulai kontruksinya, makanya saya tadi minta kepastian, tapi yang jelas di tahun ini tidak ada anggaran kontruksi, hanya ada anggaran untuk pembebasan lahan,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap tahun depan pembangunan kontruksi reaktivasi kereta api bisa di anggarkan dari APBN, karena moda transfortasi kereta api ini menjadi andalan dan sangat di butuhkan masyarakat Pandeglang.(Aep)

Kabar6-Kekeringan melanda di lima kecamatan di Kabupaten Pandeglang, dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi pangan. Sebab selama ini, Pandeglang menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten. Terlebih saat ini, Pandeglang juga sedang menargetkan swasembada jagung.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, kekhawatiran itu muncul karena kekeringan yang melanda, terjadi dibeberapa daerah yang menjadi lumbung pangan. Irna mengakui kekeringan saat ini bisa menyebabkan hasil panen tidak tumbuh dengan baik.

“Kekeringan ini membuat produksi pangan sedikit banyak terganggu. Terutama wilayah selatan yang menjadi lumbung pangan. Hasil panen mereka tidak tumbuh dengan baik,” kata Irna, Selasa (2/7/2019).

Kekhawatiran itu semakin besar karena embung disetiap desa belum seluruh berfungsi dengan maksimal. Karena ada beberapa embung yang dibangun tanpa saluran irigasi.

“Kami akui belum seluruhnya embung berfungsi maksimal. Karena ada beberapa embung yang dibangun tanpa saluran irigasi, jadi tidak bisa mengairi persawahan karena tidak ada saluran cacingnya,” imbuh bupati.

Tetapi Irna menegaskan, hal itu bukan menjadi masalah bagi petani yang mengikuti asuransi. Karena saat mereka menjadi anggota asuransi, lahan mereka akan mandapat ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektar, apabila gagal panen.

“Namun bagi yang belum ikut asuransi, kami akan terus dorong supaya mereka disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

**Baca juga: Masyarakat Kota Cilegon, Tolak Pengerukan Pasir Laut.

Adapun untuk mengatasi kekeringan, Pemkab melalui BPBD dan PDAM terus mengirimkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang dilanda kekeringan. Sementara untuk petani, pemerintah akan membantu dengan mengirim pompa air.

“Kami sedang memetakan daerah mana saja yang dilanda kekeringan tahun ini, untuk mendapatkan bantuan Sumur Pantek dari Kementerian PUPR,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Para nelayan yang perahunya rusak terdampak tsunami pada bulan desember tahun lalu, kini bisa bernapas lega. Pasalnya, perahu yang diimpikan kini sudah bisa dimiliki.

Hal ini terungkap saat penyerahan bantuan 15 perahu motor dari Kabupaten Tanggerang melalui MNC peduli, di TPI Cilurah Desa Sukanagara, Kecamatan Carita, Kamis (27/6/2019).

Ahmed Zaki Iskandar Bupati Kabupaten Tanggerang mengatakan, bantuan ini merupakan keperdulian dari masyarakat Kabupaten Tanggerang melalui malam penggalangan dana pada peringatan hari jadi.

“Saya pada hari kedua setelah terjadinya tsunami langsung hadir dilokasi terjadinya tsunami. Dan pada bulan Desember juga bertepatan pada hari jadi, maka dari itu kami sekaligus melakukan penggalangan dana dan terkumpul kurang lebih 1 miliar,” kata Zaki.

“Tidak hanya malam itu, penggalangan dana terus berlanjut sehingga terkumpul uang senilai 1,5 miliar,” ujarnya.

Setelah terkumpul, dikatakan Zaki, pihaknya menggandeng MNC peduli untuk menyalurkan dana bantuan tersebut ke Kabupaten Pandeglang.

“Setelah pihak MNC peduli berkoordinasi dengan Pemda Pandeglang, ternyata yang dibutuhkan saat ini perahu, karena memang dampak nya cukup besar bukan saja ekonomi sosial namun alat melaut juga ikut rusak dan hilang,” terangnya.

Tahap pertama ini kata Zaki, perahu motor yang diberikan sebanyak 15 unit dan 15 sisanya nanti akan diberikan pada tahap kedua.

“Mungkin nanti sisanya silahkan mau dialokasikan ke daerah lainnya di Pandeglang yang sama terdampak bencana tsunami,” tutupnya.

Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dirinya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan pihak Kabupaten Tanggerang. Kata Irna, bantuan yang diberikan Kabupaten Tanggerang sangat bermanfaat bagi para nelayan Pandeglang.

“Pada malam pertama terjadinya tsunami kami sangat panik karena banyak korban, alhamdulillah Kabupaten Tanggerang bantu kami juga dengan ambulanya, dan saat ini kami dibantu lagi,” ujarnya.

**Baca juga: Kementrian Sosial Gelontorkan Santunan Rp 1,7 Milyar untuk Korban Tsunami Selat.

Dikatakam Irna, dengan adanya bantuan perahu motor ini, sedikitnya akan meringankan beban para nelayan yang perahunya rusak dan hanyut karena diterjang oleh tsunami.

“Intinya kami ucapkan terimakasih atas semua bantuan yang datang ke Pandeglang, begitu juga dengan 2000 relawan yang datang ke Pandeglang semoga ini jadi ladang pahala kita semua,” imbuhnya.

Hadir dalam acara ini Ketua satu MNC peduli, Syafril Nasution, Kepala Dinas Perikanan, Wowon Dirman, dan Kadiskomsantik, Yahya Gunawan Kasbin.(Aep)

Kabar 6-Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyarankan warganya untuk tidak berangkat Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk mengawal putusan hasil sengketa Pilpres Kamis ini (27/6/2019).

Irna tidak sepakat jika alasan warga ke MK untuk menjalankan jihad. Malah menegaskan, warga mengalihkan jihadnya untuk membangun desa. Menurut bupati, cara berjihad tidak mesti bersuara di MK, namun bisa dilakukan dengan cara-cara mudah seperti tidak membuat onar.

“Kalau mau jihad, jihadlah di kampung. Bangun desanya. Membangun itu cukup dengan tidak membuat onar, kegaduhan, memakmurkan masjid, mencerdaskan masyarakat, dan membantu yang tidak mampu,” ujarnya.

Oleh karenanya Irna berharap warga Pandeglang tidak berangkat ke Jakarta, apalagi sampai memobilisasi massa. Terlebih bila keberangakatan itu hanya sekadar emosi semata.

“Jadi tidak perlu ke Jakarta, tidak usah mobilisasi massa. Nanti sampai kekurangan makan, sampai masalah di sana, yang repot kita semua. Kalau terjadi huru hara, yang rugi kita, keluarga juga nangis,” jelas bupati.

**Baca juga: Kementrian Sosial Gelontorkan Santunan Rp 1,7 Milyar untuk Korban Tsunami Selat.

Bupati menekankan supaya warga tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa di daerahnya masing-masing.

“Aktivitas di kampung akan terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Kalau menurut saya, kita bijak saja melakukan aktivitas sehari-hari di kampung. Yang pedagang silakan berdagang, yang bertani silakan berkebun atau ke sawah. Begitu pun yang berbisnis,” ujarnya. (Aep)

Kabar6-Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Antar Lembaga Pemerintahaan Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pandeglang yang digelar di Yayasan Sohibul Barokah terlihat tidak kondusif, Selasa (25/6/2019).

Dimana para peserta yang berasal dari para kepala desa dan perangkat desa, pegawai Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Pandeglang banyak meninggalkan ruangan. Mereka malah memilih duduk diluar ruangan dan mengambil jatah makan yang telah disiapkan panitia.

Padahal materi yang disampaikan oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Kejaksaan Negari (Kejari) Pandeglang Nina Kartini, dari Pihak Polres Pandeglang dan Dandim 0601 Pandeglang yang di moderatori Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Taufik Hidayat tengah berlangsung. Alhasil banyak kursi peserta terlihat lengang akibat ditinggalkan peserta.

Bupati Irna tak menampik jika ada peserta yang keluar ruangan saat materi berlangsung. Namun kegiatan tersebut juga dijadikan ajak silaturhami dan saling menukar ilmu antar kepala desa dalam membangun desa.

**Baca juga: Tahapan Pilkada Pandeglang Dimulai September 2019.

“Walaupun tadi, ada yang keluar dan mengobrol setidaknya mereka bisa bersilaturahmi antar desa dengan desa Kecamatan dengan Kecamatan lain bertukar pikiran, menukar ilmu dalam membangun desa dengan gaya kepemimpinya masing-masing,” terang Irna.

Sebagai pengelola anggaran, kepala desa termasuk dirinya lanjut Irna yang harus mempertanggungjawabkan penggunaannya dipandang perlu melibatkan penegak hukum supaya tidak ada aturan yang dilabrak.

“Agar kami bisa tahu apakah ada prodak undang-undang yang kami labrak. Ada peringatan sistemnya bahwa ini dapat berpotensi menjadi permasalahan, sehingga tidak permasalahan tentang hukumnya,” terang Irna. (Aep)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita menghormati langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang yang tengah mengusut dugaan korupsi Dana Desa di tiga desa.

“Kalau sudah masuk deliknya hukum, saya hormati itu proses yang dilakukan oleh penegak hukum. Saya apresiasi, hormati dan percaya,” kata Irna di kantor Kecamatan Ciasata saat menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan aparatur desa se-Kecamatan Cisata, Senin (17/6/2019).

Kejari menyebutkan, secara keseluruhan hampir Rp 400 juta kerugian negara pada desa tersebut diantaranya Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Desa Ciandur, Kecamatan Saketi dan Desa Kadu Malati Kecamatan Sindangresmi.

Maka dari itu, irna memastikan Bimtek tersebut salah satu upaya menecagah adanya penyelewengan Dana Desa. Menurutnya, perangkat desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus mudah dan cepat serta transparan.

“Pemerintahan desa harus menginformasikan berbagai program pembangunan dan jumlah anggarannya secara terbuka kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa saja program pembangunan yang akan di bangun di wilayahnya. Semua itu harus di informasikan ke publik secara transparan,“ terangnya.

Irna menerangkan, perangkat desa merupakan ujung tombak Pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan di tingkat desa.

Oleh karena itu aparatur Pemerintah Desa harus memiliki SDM yang handal, agar percepatan pembangunan dapat terwujud,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan Aparatur Permerintah desa merupakan lokomotif pembangunan, karena itu dalam melaksanakan tugas harus memiliki sistem yang kuat.

“karena Pemerintah desa merupakan instrumen yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga kapasitas perangkat desa harus di tingkatkan,“ tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Taufik Hidayat mengatakan tujuan di gelarnya bimtek yaitu untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa.

**Baca juga: Bupati Irna Minta DPKPP Perbaiki Trotoar Sepanjang Jalan Cipacung-Cadasari.

Saat ini pihaknya menginginkan adanya suatu inovasi yang dapat memberikan perubahan signifikan dari aparatur pemerintah desa, karena perangkat desa merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan di desa.

“Oleh karena itu apabila kinerja aparatur desa semakin membaik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pasti akan lebih meningkat, “ katanya. (Aep)

Kabar6-Dengan datangnya hari kemenangan, itu menunjukkan bulan Ramadan telah usai. Kendati demikian, nilai – nilai selama bulan Ramadan harus selalu melekat di hati dan menjadi tuntunan dalam berprilaku sehari -hari.

“Sebulan penuh kita menahan hawa nafsu, ini akan membiasakan kita untuk terus bersabar dalam menghadapi ujian apapun dalam kehidupan kita sehari-hari,” demikian dikatakan Bupati Irna Narulita saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Agung Ar-Rohman Pandeglang, Rabu (5/6/2019).

Ramadan adalah bulan ampunan, bulan penuh berkah. Dikatakan Irna, dengan berakhirnya bulan tersebut tentu semua orang dan seluruh alam akan bersedih.

Oleh sebab itu segala amalan yang dilakukan dibulan Ramadan harus terus dilakukan agar nilai ramadhan tetap terjaga.

“Satu sisi kita bahagia hadirnya idul Fitri, disisi lain kita bersedih dengan berakhirnya bulan ramadan, namun dengan menjaga nilai ramadan tentu bulan yang suci akan selalu ada dalam hati kita,” ujarnya.

**Baca juga: Ini Resep Khusus Airin Terlihat Tetap Cantik.

Masih kata Irna, selain melestarikan nilai Ramadan, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat agar pada momentum yang Fitri ini untuk membangun kebersamaan atas dasar persaudaraan dan ukhuwah Islamiah serta watoniah.

“Kita harus bersyukur dan terus menggaungkan siar agama Islam. Islam adalah cinta damai yang membudayakan saling memaafkan sehingga radikalisme bukanlah ajaran Islam dan tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam,” tutupnya. (Aep)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita menemukan masih banyak pelanggaran yang dilakukan awak bus saat mengangkut pemudik.

Hal itu disaksikan langsung oleh bupati saat melakukan monitoring tarif angkutan di Terminal Kadubanen, Jumat (31/5/2019).

Dalam monitoring itu, Irna dibuat kesal oleh awak bus yang ternyata masih bandel dengan menarik ongkos angkutan di luar batas kewajaran.

Padahal pemerintah sudah tegas menyebut bahwa tidak ada kenaikan tarif angkutan pada lebaran tahun ini.

“Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para sopir salah satunya tarif angkutan yang seenaknya. Saya akan panggil pengurusnya sore ini, jika tidak ada itikad baik saya akan bersurat kepada kementerian karena yang berwenang mencabut trayeknya,” kata Bupati Irna Narulita saat sidak tarif angkutan di Terminal Kadubanen, Jum’at (31/5/2019).

**Baca juga: Kawal Perbup 47, Camat Legok Konsisten Jaga Perbatasan Parung-Legok.

Irna geram saat mengetahui sebagian besar penumpang dimintai ongkos mencapai Rp150 ribu dari Kalideres, Jakarta Barat hingga Labuan, Pandeglang. Semestinya berdasarkan aturan, tarif trayek tersebut hanya sebesar Rp30 ribu.

“Maka saya memerintahkan awak bus untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada penumpang. Jangan sampai mendzolimi penumpang,” terang Irna. (Aep)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak supaya jalan di Pandeglang yang dilalui para pemudik layak digunakan.

“Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan menekannya angka kecelakaan selama arus mudik di Kabupaten Pandeglang,” ujar Irna, Rabu (29/5/2019).

Menurut Irna, koordinasi dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah pusat.

Karena, kata dia, pemerintah daerah, provinsi maupun pusat memiliki tugas masing-masing untuk memperhatikan jalan yang ada di kabupaten Pandeglang.

“Untuk jalan kabupaten mana yang harus dilakukan pemeliharaan, lakukan di malam hari. Yang menjadi domain Provinsi kami bersurat kepada mereka, yang domainya nasional kita langsung kordinasi dengan Satketnya,” kata Irna.

**Baca juga: Peringkat 6 di UN 2019, Pandeglang Geser Posisi Kabupaten Serang dan Lebak.

Menurutnya, semua level memiliki tugas masing-masing untuk menyaipkan infrastruktur jalan yang layak dilalui di masyarakat terlebih akan menghadapi arus mudik.

Ia berharap arus mudik di Pandeglang lancar dan tak menelan korban jiwa. “Doakan supaya tidak menekan korban jiwa,” harap Irna. (Aep)