Kabar6-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang melakukan inspeksi mendadak terhadap lima perusahaan pakan ternak. Pemeriksaan ini guna memastikan hasil pakan ternak yang berkulitas.

Pengawasan dan pengambilan sampel di lima perusahaan pakan ternak di wilayah Kabupaten Tangerang seperti PT New Hope Indonesia; PT Sreeya; PT Japfa Comfeed Indonesia; PT Mega Prayasa Sentosa dan PT Cibadak Indah Sari Farm.

Kepala Bidang Peternakan DPKP Kabupaten Tangerang, Agus Husen Setiawan, mengatakan, pengawasan dan pengambilan sampel pakan ternak. Langkah ini dianggap penting karena keamanan pakan berpengaruh terhadap tingkat produksi dan produktivitas ternak.

“Keamanan pakan adalah bagian dari keamanan pangan hewan. Pengawasan dan pengambilan sampel itu juga sesuai dengan permentan nomor 22 tahun 2017 tentang pendaftaran dan peredaran pakan,” ungkap Agus saat dikonfirmasi. Jum’at (10/2/2022).

**Baca Juga: Zaki Sebut Inflasi di Kabupaten Tangerang Terendah se-Banten

Ia menjalaskan, semua pakan yang dibuat atau diproduksi di wilayah Kabupaten Tangerang baik untuk diedarkan dan yang diperdagangkan maupun tidak, wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) serta Sertifikat mutu dan keamanan pakan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Semoga adanya Pengawasan dan pengambilan sampel pakan ternak yang beredar di Kabupaten Tangerang formula pakan sudah sesuai dengan SNI dan PTM persyaratan teknis minimal sehingga keamanan pakan bisa terjamin,” jelas Agus.(Rez)

Kabar6-Selama kurun waktu satu tahun, dari 2018 ke 2019 ini, alih fungsi lahan pertanian di Banten termasuk paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Tim peneliti dari teknologi pertanian Unpad, Fahmi Rizal saat memberikan paparan pada rapat evaluasi akhir hasil kajian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Provinsi Banten Tahun 2019 di Aula Dinas Pertanian (Distan) Banten, Selasa (17/9/2019) mengungkapkan, Hasil kajian yang dilakukan pihaknya, alih fungsi lahan di Provinsi Banten dari Tahun 2018 sampai 2019 mencapai 3.861,09 hektare.

”Terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk dua wilayah kabupaten yakni Kabupaten Serang dan Tangerang serta tiga wilayah perkotaan yakni Kota Serang, Cilegon dan Kota Tangerang,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan selama lima bulan terakhir di Provinsi Banten selama 2019 ini, lima daerah yang terjadi selisih luas lahan pertanian di Banten atau terjadi alih fungsi lahan yakni di Kota Serang seluas 68,55 hektare, dari luas baku lahan pertanian tahun 2018 berdasarkan pada peta lahan baku sawah interpretasi foto udara citra satelit ATR/BPN tahun 2018 seluas 8.543,34 hektare menjadi 8.474,75 hektare berdasarkan hasil kajian Tahun 2019.

Kemudian di Kota Cilegon selisih luas lahan pertanian antara data ATR/BPN Tahun 2018 dengan hasil kajian yang dilakukan tahun 2019 seluas 88,23 hektar, dari data luas baku lahan pertanian di Kota cilegon tahun 2018 seluas 1.715,15 hektare menjadi 1.626,92 hektare hasil kajian tahun 2019.

“Sebagian besar alih fungsi lahan pertanian terjadi karena pengembangan perumahan dan lainnya industri serta perizinan lainnya,” ungkapnya.

Selanjutnya di Kota Tangerang alih fungsi lahan pertanian juga sebanyak 36,69 hektare dari luas baku lahan pertanian pada tahun 2018 seluas 1.113,34 hektare berkurang menjadi 1.076,65 hektare berdarkan hasli kajian yang dilakukan pada 2019. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan terjadi penambahan luas lahan pertanian 104,87 hektar berasal dari koreksi atas peta lahan baku sawah ATR/BPN 2018 yang belum jelas deliniasi poligonnya.

‘Nampak terjadi trend alih fungsi lahan sawah di daerah perkotaan. Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang alih fungsinya cukup tinggi mencapai 482,07 hektare dan 223,39 hektare selama periode satu tahun,” paparnya.

**Baca juga: Pilkada Serentak Banten, Gerindra Belum Tentukan Waktu Pendaftaran Bakal Calon.

Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian tersebut harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Banten agar tidak semakin terus meningkat, karena akan berpengaruh terhadap menurunnya lahan baku pertanian di Provinsi Banten, salah satunya dengan melakukan revisi perda RTRW dan perlindungan lahan pertanian.

Kepala Distan Banten Agus M Tauchid mengatakan, PLP2B di Provinsi Banten Tahun 2019 yang dilakukan Unpad selama lima bulan terakhir bertujuan untuk mendapatkan data yang pasti mengani lahan pertanian pangan berkelanjutan di Banten, untuk menentukan arah kebijakan Pemprov Banten yang akan diambil salah satunya mengantisipasi semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian.

“Kita butuh kejelasan basis data, yang nantinya kita akan ada skenario. Skenarionya nanti, penetapan wilayah kerja pembangunan (WKP) III dan II yang meliputi Serang, Pandeglang dan Lebak merupakan basis pangan utama di Banten, plus WKP I Kabupaten Tangerang. Jika nanti hasil akhirnya net sekian, nanti kami Dinas Pertanian akan melakukan rekayasa teknologi pertanian,” pungkasnya.(Den)

Kabar6-Dalam mengantisipasi kejadian puso di Provinsi Banten agar tidak semakin melebar, karena disebabkan faktor alam seperti kejadian kemarau panjang selama ini terjadi.

Pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian (Distan) kembali menyalurkan 164 pompa air kepada para petani di Banten yang membutuhkannya.

Bantuan pompa air diserahkan langsung kepada kelompok tani yang membutuhkannya, yang tersebar di Kabupaten dan kota Provinsi Banten agar bisa meringankan pekerjaannya para petani dalam menghadapi kekeringan yang melanda sejumlah daerah yang ada di Provinsi Banten seperti saat ini terjadi.

“Terkait bantuan sudah banyak yang diberikan kepada Kabupaten/Kota. Pada tahun ini sudah disalurkan pompa air 4 inci sebanyak 164 unit,” terang Kepala Dinas Pertanian ( Kadistan) Provinsi Banten, Agus Tauchid, kepada kabar6.com, kemarin.

Untuk sebarannya sendiri, menuru Agus Tauchid, Kabupaten Pandeglang memperoleh 34 unit pompa air pada tahun ini, Kabupaten Serang 34 unit, Kabupaten Lebak 32 unit, Kabupaten Tangerang 43 unit, Kota Cilegon 12 unit dan Kota Serang 9 Unit.

Sesi lain, lanjut Agus, agar kejadian puso tahun ini dapat dijadikan pelajaran oleh para petani khususnya yang ada di Provinsi Banten, agar mengasuransikan tanamannya.

Dengan begitu, kata Agus, pada saat kemarau panjang datang lagi, para petani di Banten tidak perlu lagi merasa khawatir karena tanaman padinya menjadibgagal panen, karena akan digantikan oleh pihak asuransi tempat dimana petani mengasuransikan lahan pertaniannya tadi.

“Untuk yang gagal panen kami menyiapkan AUTP ( Asuransi Usaha Tanaman Padi) dan Bantuan Benih benih CBD ( Cadangan Benih Daerah). Selanjutnya Dinas Provinsi sudah melakukan Mitigasi dengan membuat Posko Mitigasi Kekeringan di Kab/Kota berikut perencanaan tahun depan,” pararnya.

Saat disinggung apakah seluruh petani di Banten sudah mengasuransikan lahan pertaniannya untuk menghindari gagal panen.

“Belum semua, tapi dengan adanya musibah kekeringan ini para petani sudah banyak yang menyadari untuk masuk asuransi,” jelas Agus Tauchid.

Mengenai premi asurannya hanya berkisar IDR 36.000 per musim ( empat bulan) per hektar.

Premi dibayarkan oleh Petani yang sudah mendapatkan subsidi dari Pemerintah.

Jika terjadi gagal panen apakah akibat kekeringan, kebanjiran, serangan Hama penyakit, Tsunami) akan dibayarkan Klaim asuransi sebesar IDR 6.000.000 per hektar melalui JASINDO.

**Baca juga: Satpol PP Lebak Cek Penginapan di Bayah Lebak yang Disebut Tak Berizin.

Sebelumnya, Kepala Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBITPH) Provinsi Banten, Luki Saptiaji mengaku kewalahan dalam memenuhi permintaan para petani yang meminta bantuan agar lahan pertaniannya bisa disiram menggunakan alat pompa air milik BITPH.

Sisi lain, kata Luki, sumber mata air yang biasa digunakan oleh warga untuk menyirami lahan pertaniannya yang berasal dari sumber irigasi juga kondisinya saat ini tengah mengering, sehingga membuat pihaknya harus bekerja ekstra keras lagi untuk mencarikan jalan keluarnya agar hasil pertanian masyarakat tidak terjadi puso akibat faktor kemarau seperti yang saat ini terus terjadi.

Sebelumnya, Luki juga mengatakan, 4553 hektar lahan pertanan Bantem mengalami puso, akibat faktor kekeringan yang melanda sejumlah daerah Provinsi Banten saat ini terjadi, dan masih ada 22.859 hektar lahan pertanian Banten dalam status Waspada Puso.(Den)

Kabar6-Dinas Pertanian Provisni Banten menemukan sejumlah penyakit pada hewan kurban yang dijual di sejumlah tempat penjualan hewan kurban.

“Beberapa penyakit mulai dari penyakit mata hingga scabies atau kurap pada kulit hewan kurban,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Distan Provinsi Banten Aan Muawanah kepada Wartawan, Selasa (30/7/2019).

Selain itu, kata Aan, juga ditemukan penyakit orps atau penyakit mirip sariawan pada manusia dengan ciri ciri terdapat pengerasan di daerah mulutnya bagian luar.

“Sebetulnya orps bisa disembuhkan, dikasih obat, penyakit mata juga. Terus ada beberapa yang kena scabies kita kasih obat, hanya diberi obat luar, kita tidak memberi obat dalam ataupun suntik karena ini akan dikonsumsi. Jadi pemberiannya obatnya hanya obat luar saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan Aan, temuan-temuan tersebut rata-rata didapat dari hewan kurban yang didatangkan dari luar Banten.

Dia menduga, hal itu terjadi akibat perjalanan jauh yang ditempuh. “Dalam perjalanan ada yang dehidrasi, terlalu berdesakan di dalam kendaraanya. Terus yang penyakit mata mungkin karena debu dan lain-lain, mungkin kena ranting atau kena apalah yang menyebabkan sakit mata,” tuturnya.

Meski mendapati sejumlah temuan namun pihaknya tak mengeluarkan rekomendasi hewan kurban ditarik dari penjualan. Sebab, penyakit yang ditemukan pada dasarnya bisa diobati.

**Baca juga: Kabupaten Tangerang Latih Puluhan Anggota DKM Cara Memotong Hewan Kurban.

“Belum ada, hanya ada yang belum cukup umur. kita kasih penjelasan ke penjualnnya ini belum cukup umur tolong dipisahkan, tapi tidak direkomendasikan tidak boleh dijual,” ujarnya.

Aan mengimbau, kepada masyarakat untuk benar-benar memperhatikan kesehatan hewan kurban. Untuk menandakan lapak hewan kurban telah diperiksa, Distan memberikan sebuah tanda berupa stiker.

Khusus di Pandeglang, hewan yang telah diperiksa diberi sebuah tanda dilehernya sesuai kebijakan pemerintah daerah.(Den)

Kabar6-Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pandeglang menyarankan para petani padi sawah, untuk mengalihkan tanamannya pada komoditi lain yang tidak membutuhkan banyak air.

Soalnya BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dari tahun hingga bulan Oktober mendatang.

“Kami akui dari data BMKG musim kemarau saat ini cukup berbeda bahkan lebih dulu dan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih panjang,” ungkap Kepala Distan Pandeglang, Budi Januardi, Selasa (23/7/2019).

Menurut Budi, kondisi itu membuat lahan pertanian mengering karena terbatasnya sumber air. Oleh karenanya, para petani harus mencari alternatif tanaman lain supaya tidak memengaruhi pendapatan mereka.

“Pola tanam tanaman yang sangat padi sawah tergantung pada kebutuhan air, tentu di musim kemarau tidak cocok. Maka ada tanaman holtikultura seperti bawang dan terong yang bisa menjadi alternatif tanaman pengganti saat musim kemarau,” katanya.

“Jadi kami sarankan bagi petani untuk mengalihkan tanaman pada komoditi yang kebutuhan airnya sedikit,” saran Budi.

Kemudian, Budi juga mendorong petani untuk ikut serta dalam program asuransi usaha tani padi. Karena dengan mengasuransikan lahan pertanian mereka, maka pemerintah akan memberi kompensasi sebesar Rp6 juta per hektar ketika tanaman mereka gagal panen.

“Itu dari pemerintah disubsidi sebesar Rp144.000 per hektar per masa tanam dan petani hanya bayar Rp36.000 saja per hektar per masa tanam. Kalau terjadi kekeringan atau gagal panen dibayarkan Rp6 juta per hektar,” bebernya.

**Baca juga: Reviu Kemenkes, RSU Tangsel: Kita Belum Turun Kelas.

Dia menjelaskan, untuk membantu petani mengairi sawahnya saat musim kemarau saat ini, Distan menyediakan 128 unit pompa air yang bisa dipinjam pakaikan untuk petani. Adapun sampai saat ini, pihaknya mencatat ada 8.044 hektar sawah yang mulai mengalami kekeringan.

“Upaya kami memiliki brigade alsintan dan itu ada pompa air sebanyak 128 unit dan sudah kami turunkan lapangan. Jadi beberapa petani yang membutuhkan dan ada sumber airnya, sudah menggunakan itu,” tandasnya.(aep)