Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan kepala dingin saat memilih presiden pada pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.

Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional, yang akan menjadi penentu sejarah bangsa ke depan.

Fahri menjelaskan bahwa jalan tengah yang dimaksudnya adalah upaya untuk bersatu tanpa kecenderungan ekstrem ke arah kanan atau kiri, dengan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut terlihat jelas dalam proses bersatunya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

“(Mereka) ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat saling bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,” ujar Fahri dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

Menurutnya, efek dari persatuan kedua tokoh tersebut sangat luar biasa karena telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi pengubah permainan, menciptakan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Fahri juga menyoroti relevansi langkah-langkah program kerja yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.

Ia mengatakan, melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang diperhitungkan secara global.

“Hal seperti hilirisasi, serta rencana untuk memberikan intervensi nutrisi dan gizi pada rakyat Indonesia,” jelas Fahri.

Fahri menekankan bahwa program tersebut merupakan revolusi kebijakan yang mungkin tidak disukai oleh banyak negara.

Namun, kata dia, banyak negara lain yang melihat jejak Indonesia menuju kemajuan, menjadi negara kuat, bahkan negara superpower yang dapat terlihat jelas.

Lebih lanjut, Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa menjadi berdaya merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan, di mana setiap keputusan yang pro-rakyat hanya dapat diambil oleh pemimpin yang berani.

**Baca Juga: Pemilu 2024, Pengusaha Diimbau Beri Kesempatan Pekerja Nyoblos

“Jika Indonesia ingin menjadi negara superpower, negara yang kuat, yang bisa menyejahterakan rakyatnya, itu tidak mungkin kita titipkan kepada negara lain,” ujar Fahri.

“Itu memerlukan intervensi, dan memerlukan keberanian untuk memimpin,” sambungnya.

Fahri mengajak semua elemen bangsa untuk tetap berpikir jernih dan fokus dalam memilih dengan pertimbangan yang melihat jauh ke depan.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap agar cita-cita Indonesia menjadi negara yang kuat tidak hanya menjadi khayalan semata.

“Ayo kita (bergerak) ke tengah, meninggalkan yang lain. ‘Yang lain’ adalah pecahan-pecahan kemarahan dan kekecewaan. Tidaklah (bijak) bila kita berpolitik dan membuat keputusan tentang pemimpin (hanya) karena (terpengaruh rasa) marah dan kecewa,” ujar Fahri.

“Mari kita gunakan akal kita. Siapa pun kita, (yakinlah) bahwa insya Allah ini adalah momen bersejarah bagi bangsa, dan sejarah umat kita akan memimpin dunia ini,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Dapur All hadir ditengah masyarakat guna menjawab kebutuhan yang ingin memesan catering. Dapur All mengusung tagline hadir untuk semua, jago dadakan siap menerima pesanan dari masyarakat Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi).

CEO Dapur All, Erin Nurmawanti mengatakan Dapur All hadir guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapur All sendiri baru berjalan selama dua bulan. Dapur All sendiri dibawah naungan PT Alhamra Putra Mandiri. Pihaknya pun siap melayani pesanan secara dadakan yang beroperasi selama 24 jam.

“Jadi pemesanan bisa dadakan. Makanya, Dapur All memiliki tagline dapur dadakan bisa pesan last minute,” ujar Erin saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Modernland Kota Tangerang, Kamis (2/11/2023).

Erin mengatakan saat ini usahanya ini bakal merambah ke Timur Tengah dengan menyasar kalangan jemaah umrah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Dapur All Catering ingin memberikan cita rasa masakan bagi jemaah tersebut.

Sementara, Penanggung Jawab sekaligus Direktur Dapur All, Samsuri, mengatakan masyarakat dapat mengakses kebutuhan makanan catering pada waktu 24 jam, ada tim yang akan melayani pemesanan setiap waktu.

**Baca Juga: Tanpa Masker dan Gang Sempit Sulitkan Pemadaman Kebakaran di Ciputat

“Kami memberikan kemudahan pemesanan bagi siapa saja, bisa diakses melalui website dapurall maupun nomor telpon di 0812 8800 7001 dan 0812 8800 7002,” ujarnya.

Selain itu, kata Samsuri, meski usaha tersebut baru beroperasi sudah dilengkapi dengan pelbagai administrasi yang lengkap seperti label halal, ISO 22000, ISO 9001, SMK3, SLHS, BNSP, KAN serta K3 Umum.

Masyarakat dapat memesan dalam kemasan boks premium, boks reguler, besek reguler dan kotak snack. Untuk yang boks premium akan dilengkapi dengan menu komplit dan tersedia minuman.

Kendati demikian, harga catering per boksnya itu bervariasi mulai dari Rp25 ribu hingga Rp35 ribu, namun harga tersebut bisa berubah menyesuaikan dengan biaya produksi.

Dalam mengusung tagline dadakan tersebut, tentunya pihaknya pun menyiapkan sebanyak 30 orang tenaga kerja. Selain itu, mereka juga didukung dengan Chief yang profesional dan sudah memiliki sertifikat. (Oke)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lebak memasang 120 rambu peringatan bahaya tsunami, jalur evakuasi dan titik kumpul di beberapa wilayah selatan Lebak.

Ratusan rambu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dipasang di Kecamatan Bayah, Panggarangan, Wanasalam dan Cihara.

Kepala BPBD Lebak Febby Rizki Pratama mengatakan, rambu-rambu tersebut dipasang di wilayah dan kawasan pantai yang dianggap memiliki tingkat risiko tinggi tsunami.

“Risiko itu tidak hanya karena faktor alam saja tapi juga kerentanannya. Pertama masyarakatnya yang cukup banyak, dan yang kedua lokasinya yang memang sulit mencari tempat evakuasi, sehingga BNPB menunjuk wilayah tersebut,” terang Febby kepada Kabar6.com, Sabtu (3/5/2023).

**Baca Juga: Lebak Siap Berangkatkan 965 Calon Jemaah Haji, 2 Kloter Bergabung dengan Cilegon dan Tangerang

Pada tahun 2015 lalu, ujar Febby, 120 rambu tsunami juga sudah dipasang oleh BPBD Lebak di wilayah lainnya. Namun sayangnya, dari 120 rambu yang telah terpasang, saat ini hanya tinggal tersisa 70.

Febby menyebut, wilayah selatan Kabupaten Lebak termasuk kawasan pantainya membutuhkan tidak kurang 800 rambu peringatan bahaya tsunami, titik kumpul dan juga petunjuk jalur evakuasi.

Menurutnya kampanye #siapuntukselamat dan #budayasadarbencana sangat penting dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sebagai upaya dan kesadaran terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana.

“Kami menyadari, selalu ada resistensi dalam usaha memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arti rambu dan papan petunjuk tersebut. Tetapi, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan organisasi seperti GMLS (Gugus Mitigasi Lebak Selatan) tidak lain untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang arti mitigasi bencana. Kami berharap teman-teman media bisa ikut membantu mengkampanyekan,” papar Febby.(Nda)

Kabar6-Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pilkada 2020. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta.

Berdasarkan dokumen formal seperti, Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), menunjukkan tingginya biaya tidak terbukti. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos.

Namun, lanjut Titi, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya dalam acara diskusi yang digelar Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi zoom, Rabu (10/6/2020).

Secara regulasi, Titi jelaskan, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta. Seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya.

Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi Covid-19. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat.

**Baca juga: Ekonomi Masyarakat Babak Belur Picu Malas Pikirkan Politik.

Titi menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara.

“Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajian kami pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung,” ujar Titi.(yud)

Kabar6 – Seorang pemulung bernama Marni (47), warga Kampung Gaga Rt 04/02, Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, membutuhkan bantuan program bedah rumah.

Marni (47) yang kesehariannya mencari rongsokan gelas aqua dan kardus bekas, tinggal bersama keluarga di rumah berukuran 4X5 meter persegi, berdinding dan beratap plastik ditopang bambu, luput dari perhatian pemerintah.

“Saya tinggal disini sudah cukup lama, tapi belum pernah dapat bantuan bedah rumah dari pemerintah,” kata Marni dikediamannya Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Sabtu (11/4/2020)

Ditengah-tengah kehidupan dengan penghasilan yang serba pas-pasan, Marni (47) menunggu adanya kepedulian dari donatur, atau pihak pemerintah yang mau merenovasi tempat tinggalnya yang tidak layak huni menjadi layak huni seperti yang lainnya.

“Saya kumpulin rongsokan, kalau sudah banyak baru dijual, duitnya buat makan saja kurang, gimana mau bangun rumah, semoga ada orang baik atau pemerintah bantu bedah rumah saya,” inginnya.

Ketua Rt 04/02, Desa Kiara Payung, Murta menyebut warganya yang bernama Marni tidak pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dari donatur atau pemerintah, yang selama ini telah dicanangkan dalam program gebrak pak kumis.

“Belum ada yang bantu sama sekali, yang ajuin bedah rumah juga  tidak ada, kalau sodara Marni itu sudah layak untuk dibantu bedah rumah, seperti yang lain dari pemerintah,” ucapnya.

**Baca juga: Kapolresta Tangerang: Orang Terpapar Covid-19 Bukan Aib.

Murta memaparkan, bahwa Marni hanya mencari nafkah dengan cara mengumpulkan barang-barang rongsokan yang sudah tidak terpakai, ia juga berharap adanya kepedulian dari donatur atau pemerintah untuk memberi bantuan  warganya yang kurang mampu.

“Kasihan kalau dilihat, tiap hari cuma cari gelas aqua sama kardus bekas, dikumpulin biar banyak baru mereka jual, bukannya mereka tidak mau bangun rumah, tapi duitnya habis buat makan,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Pemuda asal kelurahan Kelurahan/Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan mengaku butuh adanya bimbingan dan pembinaan dari pemerintah dalam hal pengembangnan usaha budidaya ikan air tawar.

Demikian hal itu terungkap saat reses massa persidangan ke II anggota DPRD Banten, Budi Prajogo, Selasa (10/3/2020) malam.

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, dari hasil resesnya tersebut, terungkap banyak warga di Kelurahan/Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang menggeluti usaha budidaya air tawar, mulai dari lobster, lele dan gurame.

Dalam usahanya tersebut, lanjut Budi, masyarakat mengaku butuh perhatian dari pemerintah agar bisa terus berkembang.

“Oleh karena itu, saya pastikan akan mengawalnya langsung dengan memasukkan program bantuan perbenihan kepada Dinas Perikananan agar bisa disalurkan kepada warga, termasuk mengenai program pelatihannya agar masyarakat Pondok Aren menjadi lebih terampil lagi dalam budi daya ikan air tawar, termasuk mengenai pemasarannya, dengan begitu diharapkan nantinya para pelaku usaha UMKM didaerah Tangsel kedepan nantinya bisa semakin maju lagi,” tegas Budi, kepada kabar6.com, Rabu (11/3/2020) dini hari.

Sebelumnya, pihaknya juga mengaku mendapatkan masukan dari warga agar ruas jalan provinsi yang menghubungkan daerah Cipadu (DKI Jakarta) dengan Pondok Aren (Tangsel) bisa dilebarkan kedepan nantinya dalam mendukung ekonomi masyarakat disekitarnya.

Melihat padatnya aktifitas warga disekitar ruas jalan tersebut, mulai dari pusat perdagangan hasil UMKM, Konfeksi dan perdagangan kain, perlu mendapatkan dukungan dari Pemprov Banten agar ruas jalan penghubung Cipadu-Pondok Aren ini bisa ditingkatkan.

**Baca juga: Ribuan Calon Jemaah Haji Asal Banten Terancam Gagal Berangkat.

“Masyarakat minta itu (jalan penghubung DKI-Tangsel) agar dilebarkan, untuk meningkatkan UMKM, terutama produksi konfeksi. Karena di daerah ini geliat ekonominya sangat tinggi,” katanya.

Pada sisi lain, pihaknya meminta kepada pihak eksekutif agar serius dalam menanggapi dan menangani setiap masukan dari anggota DPRD Banten, agar bisa dikerjakan tahun selanjutnya, setelah sebelumnya seluruh anggota DPRD Banten terjun langsjng kelapangan untuk menemui masyarajat, dalam menjaring masukannya untuk selanjutnya disampaikan melalui pokok-pokok pikiran dewan melalui aplikasi Simral milik Pemprov.

“Jangan karena Aplikasi Simral, jadi buat anggota dewan seolah PHP kepada masyarakat,” tegasnya.(Den)

Kabar6 – Pasar Tradisional Sepatan yang disebut juga sebagai Pasar Pelangi, sudah mulai beraktivitas setelah diresmikan Bupati Tangerang pada Jumat (31/1/2020) lalu. Namun hingga saat ini masih belum terlihat adanya sarana tempat sampah dan penerangan.

Ketua Paguyuban Pasar Pelangi, Muhammad Jembar mengatakan, bahwa saat ini para pedagang sudah beraktivitas normal dan Jalan Raya Sepatan-Pakuhaji sudah tidak macet lagi, karena adanya Pasar Pelangi. Namun, Pasar Pelangi masih memiliki kekurangan, yakni gerobak pengangkut sampah, bak sampah dan penerangan di sekitar jalan menuju pasar serta diarea Pasar Pelangi itu sendiri.

” Dengan adanya Pasar Pelangi ini jelas situasi di sekitar Jalan Raya Sepatan -Pakuhaji ini menjadi lebih baik, tidak semraut lagi. Namun, masih ada yang kurang, karena di pasar tidak ada gerobak sampah dan bak sampah, selain itu, penerangan juga masih minim, padahal ini kan pasar 24 jam,” kata Jembar kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).

Jembar berharap, agar pemerintah daerah bisa membantu, terkait fasilitas yang dianggap masih kurang dalam perbaikan dan sarana sarana publik yang masih blm teratasi atau belum terbangun.

“Selain itu, saya kira WC umumnya pun masih kurang, karena saat ini hanya tersedi enam bilik saja. Kami berharap pemerintah bisa membeantu hal ini, terutama yerkait sampah dan penerangan, karena itu merupakan hal yang sangat penting dilokasi umum seperti ini,” harapnya.

Sementara itu, Camat Sepatan Dadang Sudrajat meneramgkan, bahwa dirinya telah mengusulkan hal itu kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang.

“Kami sudah mengusulkan hal itu, dalam Murenbang Kecamatan pun sudah dimasukan,” kata Dadang.**Baca juga: Bayar SPP Pakai GoPay, Kadisdik Kabupaten Tangerang: Belum Tahu Tuh.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik mengatakan, pihaknya akan segera memberikan fasilitas bak sampah dan grobak sampah. Untuk grobak sampah pihaknya akan meberikan sedikitnya dua unit, namun untuk bak sampah pihaknya hanya akan memberikan satu unit.

” Dengan segera akan kami berikan, untuk gerobak minimal dua unit. Sementara untuk bak sampah hanya satu saja, karena agar sampah terkumpul di satu titik saja, ” singkatnya. (Vee)

Kabar6-KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan penyerahan bukti dukungan bagi pasangan bakal calon perseorangan atau independen mulai 19-23 Februari 2020. Tetapi hingga kini belum terlihat tanda-tanda ada pihak yang meminta password aplikasi sistem informasi calon (Silon).

“Jarak waktu mekanisme Silon ini tidak support dengan waktu yang rasional untuk mengumpulkan e-KTP. Terlalu pendek,” kata Suhendar, bekas balon independen kepada kabar6.com, Rabu (19/2/2020(

Ia jelaskan, mesti jauh-jauh hari dengan kalkulasi per bulan 10 ribu orang saja itu membutuhkan kurang lebih hampir delapan bulan. Apalagi jika perolehan jumlah angka dukungan dikurangi.

Suhendar mencatat, maka kedepan jika ingin menggalang dukungan sebanyak 70 ribu orang harus digarap dalam waktu panjang. Ia menyakini jika digarap selama 10 bulan maka kuota persyaratan bisa terpenuhi.

**Baca juga: Kemenristek Klaim Fasilitas Reaktor Nuklir di Tangsel Terjaga Aman.

“Kalaupun respon untuk menyampaikan kendala irasional dua bulan dapat input semua. Itu saja. Makanya perkiraan-perkiraan itu dengan segala hormat kami tidak merespon agar kita tidak repot dikemudian hari,” paparnya.

Alasan itulah yang membuat Suhendar bersama tim relawan akhirnya putuskan mundur dari bursa balon walikota independen. Ia mengklaim, tanda bukti dukungan warga yang telah mampu dikumpulkan sebanyak 54.456 e-KTP.(yud)

Kabar6-Ketua DPRD Kabupaten Lebak Dindin Nurohmat berharap, persoalan pariwisata dikoordinasikan secara menyeluruh oleh para pemangku kepentingan.

Hal itu dikatakan Dindin saat dialog publik dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, di Hotel Mutiara, Kalanganyar, Lebak, Kamis (13/2/2020).

“Pengejawantahan pemda yang ingin menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan perlu jadi perhatian kita bersama. Butuh sinergi bersama seluruh komponen agar visi wisata bisa tercapai dengan cepat,” kata Dindin.

Tanpa dukungan dan partisipasi publik, Dindin pesimis visi pariwisata di periode kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya dapat tercapai. Dialog publik diharapkannya menjadi sarana publik dan pemerintah untuk bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor wisata.

“Semoga diskusi ini memberikan manfaat dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan,” ucapnya.

Menjaga kondusifitas wilayah menjadi hal yang ditekankan Iti Jayabaya demi kelancaran perkembangan pembangunan dalam sektor wisata.

“Lebak ditetapkan sebagai daerah konservasi yang kita harapkan alamnya lestari dan masyarakatnya sejahtera. Dan media memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan di mana pariwisata menjadi arah baru dalam mewujudkan Lebak Sehat, Pintar dan Sejahtera,” papar Iti.

Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak Mastur Huda menyampaikan, melalui HPN 2020, Pokja ingin berbagi dengan puluhan anak yatim melalui santunan.

Selain dialog publik, kegiatan lain dalam memeriahkan HPN yakni mancing bareng, turnamen futsal dan safari jurnalistik.

**Baca juga: Laporkan Kekerasan Perempuan dan Anak di Lebak Lewat Simanis.

“Tentu tidak banyak yang bisa diberikan, tetapi semoga bermanfaat dan berharap dari organisasi lain bisa terus berperan aktif,” katanya.

Selain Dindin Nurohmat, dialog publik menghadirkan narasumber Akademisi Kebijakan Publik STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana, Plt Kepala Dispar Lebak Imam Rismahayadin dan penggiat wisata Kharis Khadafi.(Nda)

Kabar6-Bupati Pandeglang menerangkan, penetapan Geopark Ujung Kulon butuh dukungan administratif dari Provinsi Banten. Irna juga meyakini apabila Geopark Ujung Kolon ditetapkan, tentu akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pandeglang,

“Yang pastinya ini akan berdampak pada kemajuan daerah di Banten khususnya Banten Selatan, sehingga wilayah ini bisa setara dengan Kabupaten lainya yang ada di Banten Utara, jadi wajar kalo kami ingin segera Geopark ini ditetapkan,” kata Irna saat rapat pengembangan Geopark ujung kulon di Pendopo Pandeglang, Senin (20/1/2020).

Sementara, Pemprov Banten siap mendukung percepatan penetapan Geopark Ujung Kulon di Pandeglang. Sebagai wujud dukungan administratif, dikatakan Al Muktabar, pihak nya akan mempersiapkan hal yang dibutuhkan guna suksesnya Geopark Ujung Kulon.

“Karena Bupati menyampaikan bahwa untuk ditetapkannya Geopark Ujung Kulon butuh dukungan administratif dari Provinsi Banten, untuk itu kita berbagi tugas untuk mengerjakan sesuai kewenangan kami,” katanya.

**Baca juga: Heboh Hawa Panas di Pandeglang, Lantai Rumah Warga Dibongkar.

“Kita lihat sesuai segmentasi, mana yang sifanya teknis mana yang bisa dilakukan kapasitas antar wilayah,”sambungnya.

Lebih lanjut, Muktabar mengatakan jika penetapan geopark adalah salah satu upaya menjaga kelestarian alam. “Potensi yang dimiliki harus dilestarikan, seperti halnya di Pandeglang yang memiliki banyak sumber daya alam,” tandasnya.(Aep)