Kabar6- Penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang telah disalurkan secara bertahap beberapa waktu lalu melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pandeglang, menyisakan berbagai permasalahan seperti bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran, duplikasi data, dan lain sebagai nya.

Ditambah lagi hasil evaluasi Kemensos RI beberapa hari yang lalu untuk perbaikan data penerima bantuan sosial, untuk itu pemerintah kabupaten pandeglang mengaku untuk segera memperbaiki data DTKS yang selama ini masih menggunakan data tahun 2015.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin mengungkapkan perbaikan data DTKS dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor : 460/1724-Dinsos/VII/2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial Tahun 2020.

“Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para camat, kepala desa/lurah se Kabupaten Pandeglang agar segera melakukan verifikasi dan validasi by name by adress DTSK tahun 2015”, ungkapnya, Selasa (7/7/2020)

Menurut, Hal ini penting untuk segera dilakukan karena data yang dipakai sudah cukup lama. “Mengingat perubahan kondisi Keluarga Penerima Manfaat yang dinamis, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan status ekonomi, perpindahan penduduk dan sebagainya.

“Yang terpenting lagi DTKS merupakan sumber data yang menjadi acuan terhadap seluruh bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahtraan sosial”, jelasnya.

**Baca juga: Wabup Tanto Klaim Stok Pangan di Pandeglang Aman.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Nuriah menambahkan, ada 14 kategori untuk menentukan warga penerima bantuan, . ke 14 kategori tersebut diantaranya luas dan jenis lantai bangunan tempat tinggal, sumber penerangan rumah tangga, fasilitas MCK, instensitas makanan layak dan lain sebagai nya.

“Dari 14 kategori itu, minimal 7 kategori yang terpenuhi dalam penentuan layak atau tidaknya seseorang mendapatkan bantuan/ status warga tidak mampu”, ungkapnya. (Aep)

Kabar6-Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menyatakan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, ketersediaan pangan saat ini cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa waktu kedepan.

Tanto mengatakan selain stok beras yang mengalami surplus, komoditas pangan lainya juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia berdalil karena Kabupaten Pandeglang sebagai lumbung pangan dan salah satu wilayah pertanian.

“Sehingga dalam masa pandemi corona ini Kabupaten Pandeglang selalu jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta,” kata Tanto, Selasa (7/7/2020).

**Baca juga: Cari Kerang Sungai, Bocah di Pandeglang Hilang Tenggelam.

Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini sedang mengembangkan pasar pintar untuk meminimalisir pergerakan warga di masa pandemi. Dimana komoditas pangan lokal Pandeglang dipasarkan melalui online.

“Program ini merupakan pilot projek yang di kerjasamakan dengan BUMD, yang bertujuan untuk mememuhi kebutuhan pangan masyarakat agar lebih mudah dan untuk menjaga pasar lokal Pandeglang,” ungkapnya.(aep)

Kabar6- Luas Pencarian tujuh nelayan yang hilang di hari ke empat, mencapai 2.417 nauctical Mill laut (NM) persegi. Dimana, 1 NM nya seluas 1,852 km persegi. Pencarian pun meliputi perairan Banten dan Lampung.

Dari 16 nelayan yang ada di atas KM Puspita Jaya, sembilan orang selamat. Sedangkan tujuh lainnya masih di nyatakan hilang hingga saat ini.

“(Luas pencarian) sekitar 2.417 NM2 atau sekitar 4.284 km persegi. Pencarian di (perairan) Banten dan Lampung,” kata Humas Basarnas Banten, Warsito, melalui pesan singkatnya, Senin (22/06/2020).

Setiap Pulau yang ada di perairan Selat Sunda pun disusuri oleh tim SAR gabungan. Namun hingga kini masih nihil, belum diketahui keberadaan nelayan yang hilang tersebut.

“(Tim SAR menyusuri) Perairan Panaitan, Perairan Teluk Semangka, Selat Sunda. Tidak menggerakan penyelam,” terangnya.

Tim SAR gabungan menerjunkan berbagai kapal, seperti KM SAR Wisnu, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, Kapal Polairud 1019 dan Kapal Polairud 1002. Kemudian juga menyertakan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19.

Berbagai kesatuan pun ikut melakukan pencarian hari ke empat yakni Basarnas Banten, Basarnas Lampung, Basarnas Jakarta, Polda Banten, TNI AL, TNI AD, KSOP Banten, ASDP Merak, BPBD Serang, PMI hingga SAR MTA.

“Ada banyak kapal yang ikut melakukan pencarian. Saat pencarian hari ini, cuaca hujan sedang dengan tinggi gelombang mencapai dua meter,” jelasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan pada Kamis, 18 Juni 2020, KM Puspita Jaya yang sedang menangkap ikan di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Rakata, dihantam ombak tinggi hingga terbalik kemudian tenggelam. Kapal tersebut membawa 16 orang termasuk kapten kapal.

Mereka berniat berenang ke Pulau Rakata untuk menyelematkan diri. Enam orang kembali ke kapal karena tidak kuat berenang, hingga akhirnya enam orang diselamatkan oleh kapal pesiar Eurodam pada Jumat malam, 19 Juni 2020. Kemudian malam harinya, di evakuasi oleh Basarnas.

Kemudian, pada Sabtunya, ada tiga nelayan yang ditemukan oleh kapal nelayan lainnya dan dibawa ke TPI Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kini, masih ada tujuh orang lagi yang masih dilakukan pencarian oleh Tim SAR gabungan.

Posko SAR gabungan ada di dua lokasi, yakni Pelabuhan Merak di Kota Cilegon. Serta Pelabuhan Rakyat di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.

**Baca juga: Sepotong Bambu Selamatkan Nelayan ini Saat Kapal Tenggelam di Selat Sunda.

Berikut daftar korban selamat dari tenggelamnya KM Puspita Jaya;

1) Surja (nakhoda)/31th
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan,
2) Sanan (ABK)/35th
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan
3) Dede Juri (ABK)/24 th
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan
4) Aji Alamsyah (ABK)/21 th
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan
5) Ashan (ABK)
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan
6) Ako (ABK)/21th
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan.
7) Juhedi (ABK)/38 th
Alamat : Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan
8) Udi/45 th
Alamat : Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan
9) Wawan/30 th
Alamat : Desa Teluk, Kecamatan Labuan

Korban kapal tenggelam yang masih dalam pencarian;
1) Jamal/25 th.
2) Sancan/35 th.
3) Rasmin/30 th.
4) Tastirah/50 th
5) Suri/50 th
6) Boler/30 th
7) Joni/30 th.(aep)

Kabar6-Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Miftahul Farid Sukur, tak menampik jika keberadaan SPBU Indomobil di Pandeglang banyak yang tak berizin. Menurutnya, hanya ada satu SPBU Indomobil yang berada di Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran yang memiliki izin.

“Sejujurnya permasalahan SPBU yang berada di Kabupaten Pandeglang memang banyak yang belum berizin. Setahu saya dari sekian banyaknya SPBU yang berlabel Indomobil hanya satu yang baru berizin yaitu di daerah tegal papak, Pagelaran,” kata Farid, Minggu (21/6/2020).

Anggota Komisi I ini mengaku sudah mengingatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segera menindak perusahaan tersebut.

Dikatakan Farid pula, jika DPMPTSP sudah memberikan peringatan juga sudah dilakukan oleh pihak DPMTSP untuk segera melaksanakan kewajiban yaitu melengkapi administrasi.

“Jika masih bandel, maka kami pihak DPRD khususnya komisi 1 akan menutup SPBU tersebut bersama-sama DPMPTSP dan Satpol PP,”katanya.

**Baca juga: 3 Nelayan Hilang Ditemukan di Perairan Tanjung Alang-alang.

Supaya pengusaha tertib aturan jika hendak berusaha di Pandeglang, Farid meminta kepada DPMPTSP untuk intens berkoordinasi dengan instansi lain untuk melakukan penutupan. Di sisi lagi ketegasan pemimpin pun, lanjutnya sangat dibutuhkan.

“Butuh ketegas seorang pemimpin untuk melakukan hal tersebut sehingga pengusaha tidak berani main-main lagi,” tegasnya.(aep)

Kabar6-Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang mengendus adanya perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak mengantongi perizinan resmi. Salah satunya adalah milik Indomobil.

“Perusahaan pengisian bahan bakar dianggap tak berizin hanya satu yang berizin dari sekian belasan berdiri,” kata Ketua PMII Pandeglang Yandi, Jumat (19/6/2020).

Menurut Yandi, PMII mempertanyakan sikap pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif yang menutup mata. Badan usaha itu sudah lama berdiri.

PMII menduga aturan dilanggar oleh pihak perusahaan yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Baca juga: Ini Kronologis Sementara Kapal Tenggelam di Selat Sunda.

Kemudian juga melanggar Perda Nomor 36 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Jo Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

“Seolah-olah aturan yang ada tidak digubris dan pemerintah tidak tegas,” terangnya.(aep)

Kabar6-Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menawarkan program kerjasama yang akan saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, berupa pengoptimalan pendapatan daerah dan program lainnya.

Hal tersebut terungkap saat Deputi Fundings & Digital Division BRI Syariah Meti Wirahadikusuma, beserta Pimpinan Cabang Pandeglang dan Cabang Cilegon Sri Rizki Fitriani dan Zulhaidir beraudiensi dengan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, didampingi Assisten Administrasi Umum Kurnia Satriawan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Iskandar di Ruang Kerja Wakil Bupati.

Menurut Meti, program pemberdayaan masyarakat dan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan layanan syariah kami yang sudah cukup banyak di Pandeglang seperti di Labuan, Carita, Menes dan Pandeglang.

“Melalui sistem yang kami miliki, dengan kemampuan yang dapat di customize (disesuaikan) dengan sistem yang ada milik pemda. Misalkan untuk retribusi daerah berupa pajak bisa menggunakan sistem ini yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat pandeglang, para wajib pajak tidak usah datang ke loket pajak tapi bisa menggunakan ATM BRI Syariah, Chanel BRI Syariah dan sistem kami yang mendukung,” jelasnya, Kamis (18/6/2020).

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban menyambut baik tawaran itu, Pemkab terbuka kepada setiap instansi atau perusahaan yang akan mengembangkan usahanya di Pandeglang.

Sebagai daerah yang memiliki warga yang mayoritas muslim, tentu sangat berimbas kepada layanan perbankan yang sesuai syariat Islam.**Baca juga: Perkosaan Remaja di Serpong, Ketua RT Sempat Melihat Keanehan Ini.

“Kedepan juga, akan menargetkan wisata halal di Pandeglang, yang sudah pasti membutuhkan dukungan produk-produk halal seperti makanan halal, tempat yang halal dan sudah barang tentu pelayanan keuangan yang halal/sesuai syariat”, tutupnya.(Aep)

Kabar6- Mahasiswa mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Terutama bagi warga yang memiliki penyakit akut dan harus mendapatkan perobatan di luar Pandeglang.

Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang Raden Dewi Setiani mengatakan, kritikan yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk evaluasi instansinya.

“Terkait dengan adanya aksi para Mahasiswa merupakan momentum evaluasi buat kami.
Pada dasarnya kami sebagai tenaga kesehatan tentu ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan kepuasan pengguna jasa kesehatan adalah kepuasan kami juga,” kata Dewi, Selasa (17/6/2020).

Dewi menilai, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Pandeglang kemungkinan ada berbedaan indikator harapan masyarakat, termasuk dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dinkes.

“Terkait dengan adanya ketidak puasan mungkin karena adanya perbedaan indikator harapan masyarakat yang tanpa batas dan indikator kami yang dibatasi juga dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan,”ujarnya.

**Baca juga: Mahasiswa Sindir Pelayanan Kesehatan di Pandeglang Buruk.

Terkait desakan untuk menyediakan rumah singgah di luar Pandeglang untuk kepentingan warganya yang tengah berobat. Dewi mengaku hal itu bukan kewenangan Dinkes.

“Bukan wewenang Dinkes untuk singgah diluar kota, silahkan mediasi ke Pemkab. Dinkes pelayanan dasar dari kampung desa ke PKM lanjut rujuk ke RSU. Selanjutnya urusan RSU untuk pelayanan rujukan. RSU OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sendiri bukan di bawah kendali Dinkes, tetapi langsung dibawah bupati,”jelasnya.(Aep)

Kabar6- Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2020 di BPN Pandeglang, Banten jumlahmya dikurangi hingga 50 persen. Pengurangan kuota sertifikat gratis itu, menyusul adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Kepala BPN Pandeglang, Agus Sutrisno mengakui, untuk Program PTSL tahun 2020 ini ada penurunan target, karena adanya refocusing anggaran. Sehingga, kuota sertifikat pada program PTSL juga berkurang

“Anggaran kami dikurangi sebesar 50 persen. Tentunya target sertifikat PTSL juga berkurang,” ungkapnya, Senin (15/6/2020).

Dikatakannya, semula target PTSL sebanyak 57 ribu sertipikat. Namun karena adanya pengurangan target hingga 50 persen, tahun ini pihaknya hanya bisa menerbitkan sebanyak 22 ribu sertifikat PTSL.

“Jumlah sertifikat itu tersebar di 57 desa di sejumlah kecamatan di Pandeglang, dan sekarang semuanya sedang dalam proses,” katanya.

**Baca juga: Warga Terkonfirmasi Positif Corona di Pandeglang 9 orang.

Lanjut dia, dampak dari adanya pengurangan target tersebut, ada juga desa yang mengajukan sertifikat PTSL, yang tadinya masuk tahun 2020 akhirnya batal. Kemungkinan juga, kata dia, jika tahun depan masih ada anggarannya, bisa dimasukan untuk tahun 2021.

“Kami akan lihat dulu kondisi anggarannya. Jika yang tertunda tahun ini bisa masuk di tahun depan, itupun kalau anggarannya masih ada,” ujarnya.(Aep)

Kabar6- Jumlah orang terkonfirmasi positif covid-19 terus bertambah. Kali ini adalah salah satu warga asal Kecamatan Cimanuk terkonfirmasi positif Covid-19. Warga tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 35 tahun.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pandeglang sebanyak 9 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan informasi, warga tersebut biasa beraktivitas dan bekerja di Jakarta, pada Bulan April 2020 warga itu sempat pulang ke kampungnya di Cimanuk, namun dia kembali lagi ke Jakarta pada Mei 2020 kemarin. Setelah beberapa hari di Jakarta dia mengeluh demam, pusing dan tidak enak badan.

“Setelah beberapa hari di Jakarta dia mengeluh sakit dan kembali lagi ke Cimanuk, lalu dia berobat dan dirawat di salah satu klinik swasta di Pandeglang serta dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif,” jelas Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pandeglang Achmad Sulaeman, Senin (15/6/2020).

**Baca juga: Penertiban Kawasan Terminal Anten, PKL Bongkar Lapak Mandiri.

Selanjutnya, pihak puskesmas merujuk pasien tersebut ke RSU Banten, disana dilakukan uji Swab dan hasilnya dinyatakan positif Covid-19. Dengan demikian angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Pandeglang bertambah satu menjadi 9 orang.

“Sebagai tindak lanjut dari kasus ini tim gugus tugas Kecamatan Cimanuk melakukan tracking dan rapid test terhadap keluarga dan orang yang sempat dengan pasien,” ujarnya.(Aep)