Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab Lebak) menetapkan enam objek wisata sebagai destinasi pariwisata unggulan atau Six Fantastic yang masuk dalam kalender wisata tahunan Nasional

Enam objek wisata itu Seren Tahun Kasepuhan Citorek, Kebun Teh Cikuya, Badui, Pantai Sawarna, Pantai Bagedur, dan Museum Multatuli.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Lebak Rulli Sugiharto Wibowo berharap, six fantastic tak hanya slogan, namun menjadi riil fantastic.

“Sekarang bagaimana pemerintah daerah mengemas enam wisata ini menjadi bagus, dan menarik wisatawan sebanyak-banyaknya menjadi wisata yang berkesinambungan,” kata Rulli kepada Kabar6.com, Kamis (12/12/2019).

Namun tak cukup hanya menarik wisatawan, six fantastic juga memberikan ‘garansi’ kepuasan kepada wisatawan agar kembali berkunjung.

“Bukan cuma sekali datang lalu setelah itu sudah tidak mau datang lagi karena tidak puas. Makanya harus benar-benar riil fantastic biar orang-orang dari mulut ke mulut penasaran apa sih six fantastic di Lebak itu,” tutur Rulli.

Karena percuma menurut Rulli promosi gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tidak dibarengi dengan penataan wisata dari seluruh aspek. Mulai dari fasilitas, sarana prasarana hingga sumber daya manusianya.

“Promosi habis-habisan tapi setelah datang ternyata tidak sesuai, ya kacau lah. Sudah pasti wisatawan hanya datang sekali, kapok mereka,” ucapnya.

**Baca juga: Dari One Day One Thousand, SMKN 2 Rangkasbitung Bangun Masjid Senilai Rp1,3 Miliar.

“Sebenarnya, promosi yang ampuh itu kan cerita dari mulut ke mulut wisatawan. Kalau mereka berkesan pasti balik lagi dan otomatis nih menjadi penasaran buat yang lain,” tambah Rulli.

Lebih lanjut kata dia, pemerintah daerah harus memiliki target jangka panjang.

“Bukan hanya sekali berkunjung, melihat setelah itu selesai. Harus jangka panjang karena kunjungan wisatawan akan berpengaruh pada okupansi hotel, pajak restoran, usaha kecil dan lain sebaginya,” tutup Rulli.(Nda)

Kabar6-Masjid yang direncanakan menghabiskan dana Rp1,3 miliar dibangun SMK Negeri 2 Rangkasbitung dengan anggaran yang bersumber dari infak dan sedekah warga sekolah melalui program One Day One Thousand atau satu hatu satu seribu.

Peletakan batu pertama Masjid Al Ikhlas dilakukan Kepala KCD Dindikbud Provinsi Banten Wilayah Lebak Sirojudin Al Farisy bersama Kepala SMKN 2 Rangkasbitung, Mukmin, Kamis (12/12/2019).

“Ini salah satu terobosan kepala sekolah karena jumlah siswanya yang banyak agar tercover. Jangan sampai siswa melaksanakan ibadah tercecer di masjid di kampung-kampung sekitar sekolah,” kata Sirojudin.

Dia melihat, pembangunan masjid akan selesai lebih cepat dari target yang ditentukan.

“Saya yakin 1-2 tahun sudah bisa dimanfaatkan. Ini harus diapresiasi, karena jadi inspirasi bagi sekolah yang lain yang memiliki lahan luas bisa dibangun masjid yang salah satu upaya membentuk karakter anak menjadi religius,” paparnya.

Kekompakan warga sekolah diharapkan agar pembangunan sarana ibadah tersebut dapat terwujud.**Baca juga: Tak Hanya Negeri di Atas Awan, Gunung Kandeng Juga Tawarkan Keindahan.

“Masjid ini dipersembahkan untuk seluruh warga. Ketika masjid berdiri, saya harap tidak ada lagi guru salat di ruangan. Kita ramaikan masjid dan mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semua,” tutur Mukmin.

“Insya Allah dengan perjuangan dan kekompakan kami bisa mewujudkan pembangunan masjid. Harapannya tentu selesai lebih cepat dari target,” tambah dia.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya resmi menyerahkan enam unit kendaraan angkutan perintis ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dikelola, Rabu (11/12/2019).

Enam armada terdiri dari empat armada jenis minibus dan dua elf tersebut merupakan bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui DAK sebesar Rp1,54 miliar.

Angkutan perintis akan melayani trayek kosong yakni Terminal Mandala-Terminal Aweh, Sobang-Rangkasbitung dan Cigemblong-Rangkasbitung.

“Sudah dilepas, jadi seluruhnya seperti pajak dan lain-lain itu jadi tanggung jawab mereka (BUMDes-red). Kami mengawasi,” kata Kabid Angkutan Terminal dan Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak Dudi Mulyadi.

Keenam armada tersebut ujar Dudi, pengelolaannya diserahkan ke empat BUMDes.

BUMDes Desa Cibadak Kecamatan Cibadak dan BUMDes Bangkit Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar masing-masing mengelola dua unit angkutan jenis minibus trayek Terminal Aweh-Terminal Mandala.

**Baca juga: Pemkab Lebak Serahkan Angkutan Perintis ke BUMDes.

Kemudian BUMDes Ciparasi Makmur Desa Ciparasi Sobang mengelola satu unit elf trayek Sobang-Rangkasbitung, dan satu unit elf trayek Cigemblong-Rangkasbitung dikelola BUMDes Cipta Mandiri Desa Cibungur Cigemblong.

“Harapan kami bisa berkembang, armadanya bertambah dan mendorong perekonomian desa,” ucap Budi.(Nda)

Kabar6-Ombudsman Perwakikan Provinsi Banten menyatakan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masuk kedalam zona kuning atau masih belum bagus dalam
indeks kepatuhan pelayan publik oleh Pemerintah Kabupaten/kota se-Probinsi Banten tahun 2019.

“Sementara untuk daerah yang masuk zona hijau adalah Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang,” ujar Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Teguh P Nugroho, Rabu 11/12/2019.

Teguh mengatakan, selain penerimaan dan penyelesaian laporan Ombudsman Banten juga melakukan kegiatan public service day yang bertemakan merdeka dari maladministrasi pada bulan Agustus 2019 kemarin.

Dimana, dalam kegiatan itu Ombudsman mengandeng pihak-pihak pemberi pelayanan publik untuk memberi pelayanan langsung di satu tempat sekaligus yakni di Cilegon Mall Centre.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa pelayanan publik antaranya pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pelayanan pajak kendaraan bermotor, pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C, pelayanan cek kesehatan, pendaftaran peserta baru BPJS Kesehatan, dan pelayanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait permohonan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Pencegahan yang dilakukan Ombudsman juga disampaikan dalam bentuk rapid assesment atau kajian invesigatif terbatas untuk memberi saran perbaikan kepada pelaksanan pemberi pelayanan publik atas potensi maladminitrasi sistemik.

**Baca juga: 16 Ribu Warga Banten Belum Terima Sertifikat Rumah KPR.

Dalam hal ini rapid assesment yang dilakukan oleh Ombudsman Banten adalah membuat dan menyerahkan rapid assesment terkait akses pelayanan publik dasar bagi wilayah marjinal di Provinsi Banten.

Dengan raihan ini, pemerintah di masing-masing kota tersebut dianggap memiliki nilai baik dalam memberikan informasi dasar pelayanan publik.

Selain daerah yang disebutkan tadi, sambung Teguh, berarti daerah tersebut masuk zona merah.(Den)

Kabar6-Pemandangan hamparan awan yang indah di Kabupaten Lebak kini tak hanya ditawarkan wisata Negeri di Atas Awan Gunung Luhur, Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber.

Di kecamatan yang sama, pemandangan yang memanjakan mata tersebut dapat kita nikmati dari Gunung Kendeng, Desa Citorek Timur.

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, Gunung Kendeng juga memiliki keunikan seperti halnya Gunung Luhur yang viral di media sosial.

Gunung Kendeng memiliki pemandangan alam dan suasana yang indah dan menakjubkan dengan hamparan awan yang begitu luas.

“Gunung Kendeng ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan Negeri di Atas Awan selain Gunung Luhur karena dua-duanya sangat indah untuk dikunjungi,” ungkap Ade, Rabu (11/12/2019).

Gunung Kendeng juga tengah menyiapkan jalur untuk bersepeda dan penanaman buah strawbery. Jalur pintu masuk ke Gunung Kendeng tepat di sebelah kanan setelah gerbang wewengkon Kasepuhan Citorek.

“Kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Lebak, bisa mendatangi Gunung Kendeng sebagai salah satu pilihan wisata yang disuguhkan,” ujarnya.

**Baca juga: Pemkab Lebak Gelar Pekan Economy Creative.

Sementara itu Kepala Desa Citorek Timur Jajang Kurniawan mengatakan, dengan potensi yang dimiliki Gunung Kendeng, masyarakat secara mandiri dan gotong royong mulai menata dengan harapan dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik wisatawan.

“Sejak visi pemerintah sekarang tentang wisata, masyarakat mulai sadar bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah agar meningkatkan perekonomian,” katanya.(Nda)

Kabar6-Potensi ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang juga mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Untuk memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif agar bersinergi dengan sesama pelaku ekonomi dan stakeholder, Pemkab Lebak menggelar Pekan Economy Creative menjadi salah satu rangkaian Lebak Unique Festival Hari Jadi ke-191, di Stadion Pasir Ona.

Event yang akan berlangsung hingga 15 Desember 2019 tersebut resmi dibuka Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Rabu (11/12/2019).

“Pameran ini menjadi sarana saling bertukar gagasan dan kreativitas sekaligus mensosialisasikan kebangkitan produk dan jasa kreatif yang terbukti secara signifikan dapat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat,” kata Iti.

Dengan semangat, komitmen, sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, stakeholder dan pelaku ekonomi kreatif diharapkan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Baca juga: Pemkab Lebak Pastikan Penanganan Pasca Longsor dan Banjir Bandang Maksimal.

Salah satu pegiat ekonomi kreatif, Siti, mengapresiasi Pemkab Lebak yang mampu menyatukan para pelaku UKM dalam sebuah event, mengingat ekonomi kreatif sebagai prioritas yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan sebagai tulang punggung perekonomian di masa mendatang.

“Manfaat dan keuntungannya sangat banyak sekali bagi pegiat usaha. Meningkatkan produktivitas pelaku usaha dengan meningkatakan keterampilan dalam proses produksi, lebih bersemangat dalam berinovasi, baik dari segi olahan makanan bahkan kerajinan tangan,” tuturnya.(Nda)

Kabar6-Asisten Daerah (Asda) II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak Budi Santoso memastikan, penanganan pasca bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cibeber dan Bayah dilakukan secara maksimal.

“Kami semaksimal mungkin menangani. Bayah sudah relatif aman tertangani, tinggal yang Ciusul Cibeber. Tadinya kami menunggu alat berat PT Cemindo yang di jalur Gunung Luhur-Bayah dan PUPR di Citorek-Warungbanten, tapi ternyata pekerjaan mereka juga berat, nah kami kirim satu Loader untuk kampung di Ciusul,” terang Budi, Rabu (11/12/2019).

Budi memastikan kebutuhan logistik dan air bersih untuk masyarakat yang terdampak terpenuhi.**Baca juga: Banjir Bandang di Bayah Lebak, 72 Rumah di Dua Desa Terendam.

“Logistik kami banyak. Air bersih, kami sudah perintahkan mobil tangki ke sana dan mengambil air bersih dari PDAM Cipanas,” ujarnya.

Kata Budi, masih ada beberapa akses menuju Ciusul yang masih tertutup karena infrastruktur rusak maupun material longsor yang menutup jalan.

“Belum semua terbuka, karena kondisinya berat ya. Perlu waktu, tapi kami terus tangani biar kondisinya segera pulih,” tutur Budi yang juga sebagai Komandan Tanggap Darurat BPBD.

**Baca juga: Banjir Bandang Citorek, 9 Orang yang Terjebak di Lubang Galian Selamat.

Budi menjelaskan, fokus pemerintah daerah pada tahap awal pasca bencana yakni penanganan darurat seperti keselamatan warga dan kebutuhan logistik, dan kesehatan.

“Setelah itu baru soal infrastruktur, kalau ada yang rusak bisa ditangani ya segera ditangani. Tahap berikutnya turun untuk mengecek kondisi perbaikan,” kata dia.

“Sekarang sambil pararel ini sudah berjalan, PUPR udah turun. Nanti setelah ada hitung-hitungannya kami sampaikan ke pimpinan, kebijakannya mau pakai BTT atau seperti apa,” jelas Budi.(Nda)

Kabar6-Komisi I DPRD Lebak mempertanyakan kekhawatiran Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) jika menyerahkan seluruh dokumen perizinan ritel modern yang telah beroperasi.

“Saya rasa DPMPTSP harus transparan terhadap informasi, apalagi informasi mengenai publik. Tidak perlu ada kekhawatiran karena DPRD mewakili masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin dalam keterangan tertulis yang diterima Kabar6.com, Rabu (11/12/2019).

Menurut Enden, akan timbul prasangka miring jika pemerintah daerah menolak menyerahkan dokumen perizinan yang akan dievaluasi oleh DPRD.

“Harusnya apa adanya saja, jangan sampai timbul pransangka ada apanya,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

**Baca Juga: Begini Alasan DPMPTSP Lebak Belum Mau Serahkan Dokumen Perizinan Ritel Modern ke Komisi I.

Terkait alasan DPMPTSP yang tau mau menyerahkan lantaran menganggap bukan mitra Komisi I, Enden menjelaskan bahwa mitra kerja PTSP adalah Komisi I dan II.

“Karena DPMPTSP leading sektor yang meliputi dua bidang yaitu bidang penanaman modal dan perizinan/bidang hukum. Nah, Komisi I membidangi hukum dan perizinan include sebagai produk hukum tentunya. Sementara Komisi II jelas membidangi penanaman modal,” papar Enden.

“Jadi salah kalau DPMPTSP mengatakan mereka bukan mitra Komisi I. Dan hal yang kami minta ke mereka sudah jelas kewajiban kami sebagai mitra kerja untuk melakukan fungsi pengawasan,” tutup Enden.(Nda)

Kabar6-Enam armada angkutan perintis rute Terminal Aweh-Terminal Mandala, Kecamatan Sobang-Rangkasbitung dan Kecamatan Cigemblong-Rangkasbitung diserahkan Pemkab Lebak ke BUMDes.

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya ke 4 BUMDes yakni. Setelah diserahkan, angkutan sudah resmi beroperasi.

Kepala Bidang Angkutan Terminal dan Parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak Dudi Mulyadi mengatakan, setelah resmi diserahkan, maka pengelolaan armada menjadi tanggung jawab masing-masing BUMDes.

“Sudah dilepas, jadi seluruhnya seperti pajak dan lain-lain itu jadi tanggung jawab mereka. Kami mengawasi,” kata Dudi saat dihubungi Kabar6.com.

Dia berharap, BUMDes dapat bertanggung jawab penuh dalam mengelola angkutan perintis yang merupakan bantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut.

**Baca juga: Angkutan Perintis Rute Terminal Mandala-Aweh Lebak Segera Beroperasi.

“Harapan kami bisa berkembang, armadanya bertambah dan mendorong perekonomian desa,” ucapnya.

Menurut Dudi, jika angkutan tersebut ramai diminati, tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh pengusaha angkutan lainnya.

“Ya kalau bagus dan rame, bukan tidak mungkin pengusaha angkutan yang lain juga mengisi,” imbuhnya.(Nda)

Kabar6-Angka kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2019 menurun dibandingkan pada tahun 2018. Kasi Statistik Sosial BPS Lebak Ai Budiman mengatakan, pada tahun ini angka kemiskinan 8,3 persen.

“Terjadi penurunan, di mana angka kemiskinan pada tahun 2018 di Lebak sebesar 8,41 persen,” kata Budiman kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).

Begitu juga dengan tingkat variabel kedalaman dan keparahan yang relatif membaik. Pada tahun 2018, tingkat kedalaman 1,26 persen, sementara tahun 2019 menurun menjadi 0,97 persen. Sedangkan pada variabel tingkat keparahan (P2) 2018 yakni 0,29 dan tahun 2019 yakni menurun 0,21 persen.

“Di samping menurun jumlah penduduk miskinnya, juga ada perubahan pada tingkat kesejahteraan warga miskinnya,” ujarnya.

**Baca juga: DPRD Lebak Pastikan Kenaikan Anggaran Diimbangi dengan Peningkatan Kinerja.

Kemudian terdapat kenaikan garis kemiskinan, namun dianggap kenaikannya tidak signifikan. Dari Rp284.000 naik menjadi Rp298.200.

“Jadi mengukur berapa sih warga miskin itu dari garis kemiskinan itu. Jadi pendapatan per kapita per bulan, kalau di bawah Rp298.201 masuk kategori warga miskin,” jelas Budiman.(Nda)