Kabar6-Kamar Dagang dan Industri Paradigma Baru (Kadin PB) Kabupaten Lebak siap memboyong investor untuk mendukung peningkatan sektor pariwisata di kabupaten yang dipimpin Iti Octavia Jayabaya.

“Harapan kami bisa membawa brand ternama, seperti salah satunya Aston bisa membangun di Lebak. Tetapi tidak hanya hotel, brand-brand lainnya,” kata Ketua Kadin PB Lebak Hera Komaratullah, saat menjadi narasumber kegiatan kemitraan pengembangan kebangsaan “Sinergitas Ormas dalam Mendukung Kepariwisataan di Lebak”, di Aula Wisma Sugri Rangkasbitung, Selasa (17/12/2019).

Hera memaparkan, Lebak yang didukung dengan A3; Atraksi (daya tarik), akses (Infrastruktur), dan amenitas (Fasilitas dan jasa wisata) bisa menjadi peluang bisnis yang bisa diambil dengan cara mengelola destinasi, travel agen, tour guide dan pelaku UMKM.

“Banyak hal yang bisa dilakukan. Publikasi harus gencar tetapi sejalan dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Karena kalau tidak akan seperti Gunung Luhur yang sempat ditutup karena infrastrukturnya belum siap,” papar Hera.

**Baca juga: Soal Pengurangan Kuota PBI, Badak Banten: Dewan Kecolongan?.

Lebak kata Hera memiliki seratus lebih potensi dan destinasi wisata, dua di antaranya yakni Badui dan Sawarna sudah masuk dalam 7 Wonders of Banten.

“Begitu juga di sektor UMKM, kita punya produk-produk yang luar biasa. Salah satunya Sirup Aren Kula yang di tingkat Nasional meraih juara 3 di ajang Anugerah Pesona Indonesia (API),” beber dia.(Nda)

Kabar6-Barisan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan (Badak) Banten Kabupaten Lebak mempertanyakan kepada DPRD kenapa pengurangan kuota peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) bisa lolos dalam pembahasan bersama OPD.

“Karena kebijakan eksekutif pasti dibahas bersama legislatif. Harusnya masalah ini kan dibahas serius, tetapi kami tidak tahu ya apa dewan kecolongan sehingga ujug-ujug ada pemangkasan,” tanya Ahmad Taufik kepada Komisi III, Senin (16/12/2019).

Terkait dengan rencana pemanggilan Dinkes dan Dinsos oleh Komisi III, Taufik menilai langkah meminta penjelasan soal pengurangan kuota sudah terlambat.

“Sekarang nasi sudah jadi bubur, sudah dipangkas. Yang harus dilakukan oleh DPRD membuat regulasi agar 40 ribu peserta yang dicoret ini tertangani. DPRD harus menawarkan opsi dengan regulasi,” pinta Taufik.

**Baca juga: Dewan Lebak Tak Setuju Pengurangan Kuota Peserta PBI BPJS Kesehatan.

Persoalan defisit APBD seharusnya tidak berdampak pada kuota PBI yang menjadi hak dasar masyarakat miskin.

“Bisa memangkas kegiatan lain di OPD bukan mengurangi kuota. Kami kira hal ini tidak bisa menunggu waktu lama harus segera dicari solusinya, karena APBD pun masih dievaluasi gubernur,” jelas Taufik.(Nda)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak menunggu audit aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terkait pengadaan buku perpustakaan daerah (Perpupdes).

“(Penyelidikan) bisa dilakukan per tanggal 31 Desember 2019, itu pun kalau sudah ada (Hasil audit) kerugian dari APIP,” kata Kasi Intel Kejari Lebak, Koharudin seusai menemui massa Ormas Badak Banten yang berunjuk rasa, Senin (16/12/2019).

Saat ini kata Koharudin, kejari menghentikan pemeriksaan terhadap pengadaan buku yang dilaporkan Badak Banten.

“Karena baru per 31 Desember pertanggung jawaban seluruh kepala desa tentang kegiatan itu dilaporkan ke APIP kemudian disampaikan hasilnya ke gubernur. Itu ketentuannya sudah jelas, jadi kami enggak bisa maju dulu. Kalau nanti ditemukan kerugian negara kami bisa lanjut,” jelas Koharudin.

**Baca juga: Sindir Pemkab Lebak, Aktivis Lebak Selatan Gelar Festival Jalan Butut.

Kasus pengadaan buku Perpupdes di Lebak dilaporkan Badak Banten pada Agustus 2019 lalu. Pengadaan buku bersumber dari dana hibah Pemprov Banten bagi 340 desa di Lebak dengan anggaran Rp10 juta setiap desa untuk membeli 10 judul buku dan satu buah etalase.

Namun, pengadaan buku diduga dikooptasi oleh sekelompok pengusaha penyedia buku atas petunjuk oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak.(Nda)

Kabar6-Kesatuan Aktivis Lebak Selatan (Kesal) akan menggelar Festival Jalan Butut Lebak Selatan (2020). Festival yang tidak biasa ini rencananya akan dilaksanakan di Alun-alun Malingping, pada 1 Januari 2020 mendatang.

Festival Jalan Butut akan memajang foto-foto kondisi jalan rusak, khususnya di wilayah Lebak Selatan berikut menerangkan berapa panjang kerusakan jalan dan pada tahun berapa terakhir jalan tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

“Di selatan masih banyak jalan milik kabupaten yang kondisinya memprihatinkan. Salah satunya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Cihara dengan Kecamatan Cigemblong,” kata salah satu aktivis Lebak Selatan, Roja’i saat dihubungi Kabar6.com, Senin (16/2/2019).

Festival Jalan Butut diakui Roja’i sebagai bentuk sindiran kepada Pemkab Lebak yang belum juga mampu mengatasi persoalan kerusakan jalan.

“Kami berharap melalui cara ini aspirasi masyarakat bisa didengar oleh pemerintah daerah. Baru ada dua ruas jalan yang dilaporkan ke kami,” katanya.

**Baca juga: Sambut HUT ke-191, Warga Lebak Panen Ikan dan Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak mengklaim, sepanjang 520 Kilometer jalan kabupaten dalam kondisi baik.

“Dari panjang jalan kita 730 Kilometer, 65 persen atau sekitar 520 Kilometer dalam kondisi baik,” ucap Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika.(Nda)

Kabar6-Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak Acep Dimyati tak setuju terhadap pengurangan kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai 40 ribu orang.

“Terkait pengurangan kuota ini sudah kami sampaikan di Banggar. Kami sangat tidak setuju pengurangan tersebut karena tidak sesuai dengan visi misi bupati agar warga mendapat pelayanan kesehatan terbaik,” kata Acep saat menerima perwakilan Ormas Badak Banten, di ruang Bamus DPRD Lebak, Senin (16/12/2019).

Komisi III meminta pemerintah daerah mencari solusi dan alternatif lain selain mengurangi kuota peserta.

“Kami sudah mengusulkan agar dicari alternatif lain tanpa harus mengurangi kuota peserta PBI,” ujar dia.

Baca Juga: 40 Ribu Peserta PBI Dinonaktifkan, Dinsos Lebak Pastikan Warga Miskin Tetap Terlayani.

Ahmad Taufik dari DPD Badak Banten Lebak menilai, persoalan pengurangan PBI menjadi hal yang serius dan seharusnya segera dicari solusinya.

“Karena di daerah lain justru berusaha untuk mendongkrak agar peserta PBI bisa seluruhnya tercover, bukan malah dipangkas,” kata Taufik.

Menurutnya, pemangkasan kuota PBI bukan solusi. Banyak kegiatan di tiap-tiap OPD yang bisa ditunda untuk mengatasi defisit APBD.

“Seharusnya pemda bisa mempertahankan angka peserta semula 91 ribu, tapi ternyata ini tidak bisa dipertahankan,” sesal Taufik.(Nda)

Kabar6-Barisan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan (Badak) Banten berdemonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, Jalan Iko Djatmiko, Rangkasbitung, Senin (16/12/2019).

Mereka mempertanyakan penanganan dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak dan Banten yang sudah pernah dilaporkan.

“Pada pertengahan tahun 2019, kami secara resmi dugaan tindak pidana di DPMD kepada aparat penegak hukum kejaksaan,” kata Ketua DPD Badak Banten Lebak Eli Sahroni.

Adapun yang dilaporkan pada Agustus 2019 lalu yaitu terkait program pengadaan buku perpustakaan desa (Perpupdes) yang bersumber dari dana hibah Pemprov Banten bagi 340 desa.

**Baca juga: Badak Banten Kecam Pengurangan Kuota 40 Ribu Peserta PBI di Lebak.

Kemudian pelatihan bagi perangkat desa (Prades) mulai tahun 2017, 2018 dan 2019 yakni pelatihan public speaking dan paralegal yang diduga melanggar aturan dan diduga terjadi praktik korupsi karena disinyalir hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kami minta itu untuk diselidiki. Bukan hanya dua pelatihan itu saja melainkan pelatihan-pelatihan lainnya sejak tahun 2016,” kata Eli.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Desa (Pemdes) Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak memberikan pelatihan peningkatan aparatur desa kepada seluruh unsur kelembagaan desa.

Kepala Desa Sangiangjaya Usep Pahlaludin mengatakan, pelatihan bertujuan agar aparatur desa mampu secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Total dalam pengabdian membangun bersama dari dan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Usep, Senin (15/12/2019).

**Baca juga: JPKP Banten Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Citorek.

Setelah mengikuti pelatihan yang digelar dua hari, Usep berharap, aparatur desa dapat memberikan wawasan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan pemahaman beradministrasi, dan edukasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Serta memberikan pendidikan kepemimpinan bagi semua aparatur desa,” kata Usep.(Nda)

Kabar6-Sejumlah Tim Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Banten, menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Citorek Kidul, Lebak, pada Minggu (15/12/2019).

Bantuan berupa, makanan, minuman dan pakaian layak pakai diberikan langsung ke warga terdampak bencana alam tersebut.

Ketua DPD JPKP Tangerang, Jhon Sinaga mengatakan, bantuan yang didapat dari hasil sumbangan pengurus dan anggota organisasi sosial besutan Sueken S. Maret ini telah disalurkan langsung kepada warga sekitar lokasi banjir bandang.

Tim relawan JPKP bertolak dari wilayah Tangerang menuju Citorek, Lebak- Banten, sejak Jumat 14 Desember 2019 lalu.

“Tim relawan yang turun menyalurkan bantuan berjumlah 12 orang. Kami berangkat sejak dua hari lalu dengan membawa bantuan sembako sebanyak 100 bungkus, selimut, baju layak pakai dan obat- obatan,” ungkap Jhon, kepada Kabar6.com, malam tadi.

Dijelaskannya, pihaknya mengaku bahwa tim relawan agak kesulitan dalam menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

Pasalnya, akses jalan dan jembatan terputus akibat dihantam banjir bandang dan longsor.**Baca juga: Pemdes Pagedangan Udik Santuni 50 Anak Yatim.

Terpaksa, tim relawan harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer, karena mobil praktis bisa melewati jalan menuju lokasi.

“Warga memohon lewat JPKP agar Gubernur Banten, segera membantu membuatkan jembatan yang rusak serta lahan pertanian mereka yang rusak parah,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Dua kabupaten di Provinsi Banten yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang akan menjalin kerja sama dalam penanggulangan kebakaran.

“Kerja sama (Pemda) banyak, kalau dengan kami Damkarnya, terkait penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah perbatasan,” kata Kasatpol PP Lebak, Dartim saat dihubungi Kabar6.com, Minggu (15/12/2019).

Dengan kerja sama tersebut, kedua kabupaten ini akan saling membantu agar penanggulangan kebakaran yang terjadi di daerah perbatasan bisa cepat teratasi dengan dukungan operasional masing-masing daerah.

**Baca juga: Wabup Lebak Apresiasi Relawan Sehati.

“Seperti di daerah Wanasalam dan Banjarsari. Kapan penandatanganannya itu diatur oleh bagian kerja sama pemda, kami mengikuti saja,” ucapnya.

Kerja sama yang sama juga sudah dilakukan oleh Lebak dengan daerah lain seperti Tangerang, Bogor dan Sukabumi. Hingga September 2019, kasus kebakaran di kabupaten terluas di Provinsi Banten ini sudah terjadi sebanyak 89 kali.(Nda)

Kabar6-Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengapresiasi Relawan Sehati Lebak Peduli yang telah membangun jaringan komunikasi dan silaturahmi dengan para relawan dari berbagai kota.

Ade mengatakan, gerakan relawan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mensukseskan program unggulan Lebak Sehat.

“Sehati berhasil menguatkan akses dan fasilitas dalam membantu masyarakat di bidang kesehatan,” kata Ade dalam siaran pers yang diterima, Minggu (15/12/2019).

Ade yang menghadiri seminar “Problematika Kelainan Jantung Bawaan, Deteksi Dini hingga Komplikasi” yang diselenggarakan Yayasan Keluarga Kelainan Jantung Bawaan (YKKJB) mengatakan, pemerintah daerah tak bisa sendiri mensukseskan visi dan misi serta program-program kemasyarakatan.

“Lewat para relawan sebagai salah satu gerakan nyata masyarakat turut serta bersama-sama pemerintah dalam wujudkan itu semua,” ujarnya.

**Baca juga: 12 Raperda Masuk Prolegda Lebak 2020.

Koordinator Relawan Sehati Peduli Lebak Kiki Gondrong berharap, melalui kegiatan tersebut, selain mengadopsi pengetahuan terkait kelainan jantung bawaan, seminar juga dapat menjadi ajang bersilaturahmi dan membangun sinergitas bersama relawan.

“Agar ke depan saling bahu membahu dalam membantu masyarakat,” imbuhnya.(Nda)