Kabar6-Kejati Banten menetapkan mantan Kepala Divisi Kredit Komersial Bank Banten sekaligus Plt Kepala Kantor Wilayah Bank Banten DKI Jakarta Tahun 2017, Satyavadin Djojosubroto dan Direktur PT HNM Rasyid Samsudin sebagai tersangka, dalam kasus korupsi serta penyimpangan dana pemberian fasilitas kredit KMK (Kredit Modal Kerja) dan KI (Kredit Investasi) dari Bank Banten kepada PT. HNM sebesar Rp65 Milyar.

Satyavadin Djojosubroto ditetapkan tersangka berdasarkan surat nomor B-1436/M.6/Fd.1/08/2022. Kemudian untuk Rasyid Samsudin, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan nomor B-1436/M.6/Fd.1/08/2022.

“Tersangka yaitu SDJ, selaku Kepala Divisi Kredit Komersial Bank Banten dan selaku Plt Pemimpin Kantor Wilayah Bank Banten DKI Jakarta Tahun 2017. Tersangka RS, selaku Direktur Utama PT. HNM,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjunntak, dikantornya, Kamis (04/08/2022).

**Baca Juga: Teddy Tjorosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Jaksa Ajukan Banding

Kajati Banten menerangkan, pada 25 Mei 2017, tersangka RS selaku Direktur Utama PT. HNM mengajukan permohonan kredit kepada Bank Banten melalui tersangka SDJ selaku Kepala Divisi Kredit Komersial Bank Banten dan selaku Plt Pemimpin Kantor Wilayah Bank Banten DKI Jakarta sebesar Rp39 Milyar.

Dengan rincian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp15 Milyar dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp24 Milyar untuk mendukung pembiayaan pekerjaan PT. HNM dengan PT Waskita Karya yaitu pekerjaan persiapan tanah jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung di Palembang, Sumatera Selatan, dengan agunan berupa non fixed aset sebesar Rp 50 Milyar (nilai Kontrak dengan PT Waskita Karya) dan Fixed Asset berupa tiga SHM.

Selanjutnya pada Juni tahun 2017, tersangka SDJ yang bertindak sebagai pemrakarsa kredit dan anggota komite kredit, mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) untuk dibahas oleh komite kredit dan mendapatkan keputusan persetujuan dari ketua komite kredit yaitu Saksi FM selaku Plt. Direktur Utama Bank Banten.

“Ketua Komite Kredit memberikan persetujuan pemberian kredit kepada PT. HNM dengan total nilai sebesar Rp30 Milyar terdiri dari KMK sebesar Rp13 milyar dan KI sebesar Rp17 milyar,” terangnya.

Kemudian pada bulan November 2017, PT. HNM kembali mengajukan penambahan plafond kredit dan mendapatkan persetujuan sebesar Rp35ilyar, padahal diketahui sejak pencairan kredit pertama dibulan Juni 2017 sebesar Rp30 milyar, PT. HNM belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angsuran kredit

“Sehingga total eksposure kredit Bank Banten kepada PT. HNM sebesar Rp 65 milyar,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak mempersilahkan apabila desa ingin memindahkan rekening kas umum desa (RKUDes) dari Bank BJB ke bank lain.

Namun, DPMD mewanti-wanti, bank yang dipilih harus sudah memiliki sistem yang dapat memberi kemudahan layanan terhadap transaksi pemerintah desa maupun perangkatnya.

“Sah-sah aja, silahkan mau ke Bank Banten, atau ke BRI, tapi kami menyarankan sistem di bank itu minimal bisa bantu perangkat desa. Contoh soal begini kalau dialihkan ke Bank Banten kan unsur pelayanan dan sistemnya itu ketinggalan, kalau BJB kan sekarang sudah pakai Sitanti,” kata Babay, kepada Kabar6.com, Selasa (22/6/2022).

Babay tak ingin, desa mengalihkan layanan transaksi keuangannya ke bank yang secara sistem justru belum mumpuni dalam memberikan kemudahan layanan kepada pemerintah desa dan perangkatnya.

“Kita kan mau jadi desa maju dan mandiri. Kalau masih di bank itu (BJB), orang Cikotok mau gajian ngambil uang kan tinggal melangkah di Cibeber ada, tapi seandainya ke Bank Banten untuk sementara sekarang lho ya, yang dari Cibeber harus jauh ke Malingping. Ini yang menurut kami memudahkan aparatur desa,” beber Babay.

**Baca juga:DPRD Lebak Soal Desa Pindah Rekening dari BJB ke Bank Banten: Wajar, Sangat Mendukung

“Kalau sekarang kita alihkan kemudian di sana nya masih tertinggal sistemnya, ya mungkin kayak sekian puluh tahun ke belakang dong. Boleh saja, tapi sistemnya diperbaiki,” sambung dia.

Kabar6.com masih berupaya meminta tanggapan kepada pihak Bank Banten Cabang Rangkasbitung.

Salah seorang manajer di Bank Banten Rangkasbitung, mengaku, akan berkoordinasi dengan sekretariat perusahaan saat dikonfirmasi terkait alasan BJB Rangkasbitung yang tidak autodebet gaji angsuran kredit kepala desa di Bank Banten.

“Bukan domain saya untuk kasih tanggapan, nanti koordinasi dulu dengan sekretariat perusahaan ya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah desa di Kabupaten Lebak menginginkan rekening kas umum desa (RKUDes) dipindah dari BJB ke Banten.

Selain RKUDes, pemerintah desa yang tergabung dalam Apdesi juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tak jelas hingga tidak autodebet-nya gaji kepala desa yang memiliki angsuran kredit di Bank Banten.

Manager Operasional BJB Kantor Cabang Rangkasbitung Rina Triana kepada Kabar6.com memberikan keterangan tertulis berisi tanggapan mengenai sejumlah permasalahan yang ditanyakan Apdesi, Sabtu (18/6/2022).

Dalam keterangan tertulisnya, BJB menyampaikan alasan mengapa RKUDes harus tetap di BJB dan tidak di Bank Banten.

“BJB sedang melakukan percepatan perluasan digitalisasi untuk mendukung Kabupaten Lebak menjadi kota digital sesuai dengan SK Bupati tentang TP2DD. Di mana seluruh transaksi di pemerintah daerah, kecamatan, desa harus sudah
digital, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran perbankan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran,” tulis BJB dalam keterangan tersebut.

Saat ini, BJB dan DPMD telah membangun sistem digital, di mana aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh desa telah terintegrasi dengan sistem pembayaran secara online ke internet banking corporate. Dengan ini, desa dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa harus datang ke bank, dan transaksi yang dibelanjakan langsung tercatat di aplikasi Siskeudes untuk memudahkan monitoring di desa, kecamatan dan DPMD.

“Alhamdulillah sudah 3 tahun desa menggunakan transaksi internet banking corporate tidak ada keluhan, bahkan dipermudah transaksinya,” katanya.

Terkait dengan tidak autodebet-nya angsuran kredit para kades di Bank Banten, BJB beralasan karena Bank Banten belum memberikan daftar siapa saja kades yang akan dipotong gajinya dan berapa nominalnya.

“Padahal kami sudah meminta berkali-kali kepada pimpinan cabang Bank Banten Rangkasbitung,” tulis BJB.

Bank yang berkantor pusat di Bandung ini menyampaikan, rekening yang dituju untuk rekanan pemdes menggunakan rekening yang sama dengan bank RKUDes (BJB). Hal tersebut lantaran ada biaya transfer jika transaksi ke bank lain yang dibebankan kepada penerima.

**Baca juga: Sejumlah Jurus Dinas PUPR Lebak Cegah Banjir dan Longsor

Kemudian terkait CSR yang dipertanyakan Apdesi, Rina menyebut tidak ada CSR yang disalurkan untuk operasional.

“Salah atuh nanti jadi temuan audit, mungkin untuk pembangunan gedung. Untuk CSR kami sudah salurkan untuk pembangunan mulai dari studio musik, sekolah rusak, hingga panti asuhan, dan yang terakhir untuk banjir bandang dan gempa,” beber Rina.(Nda)

Kabar6-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebak, Enden Mahyudin, menganggap wajar keinginan pemerintah desa memindahkan rekening umum kas desa (RKUDes) dari BJB ke Bank Banten.

“Saya kira wajar ya, karena teman-teman Apdesi merasakan ada yang ribet terkait pelayanan administrasi perbankan di BJB,” kata Enden kepada Kabar6.com, Kamis (16/6/2022).

Enden menyebut, salah satu masalahnya adalah, BJB tidak melakukan auto debet terhadap gaji kepala desa (Kades) yang mempunyai kredit ke Bank Banten. Hal itu menyebabkan kades memiliki tunggakan kredit.

“Iya kan ada kades yang punya kredit ke Bank Banten, seharusnya kan lebih praktis tinggal auto debit jadi kepotong langsung gaji untuk kredit, tapi kan ini jadinya harus manual, dan ada beberapa akibat ini jadi punya tunggakan dan sampai ditagih ke rumah oleh pihak bank,” papar Enden.

Terkait Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipertanyakan Apdesi, politisi PDI Perjuangan ini juga menilai wajar. Apdesi ujar Enden, membandingkan dengan Apdesi di Jawa Barat yang bisa sampai membangun sekretariat.

“Selama ini desa bermitra dengan BJB, tapi tidak pernah merasakan itu (CSR). Menurut saya wajar diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan,” ucap Enden.

**Baca juga: 290 Calon Jemaah Haji Lebak Dilepas, Kemenag: Jaga Kesehatan, Semoga Jadi Haji Mabrur

Dia mendukung jika desa ingin memindahkan RKUDes dari BJB ke Bank Banten juga dengan alasan Bank Banten perlu didorong supaya tumbuh dan menjadi lebih berkembang.

“Sangat mendukung, dan di dalam pertumbuhan ekonomi tidak boleh ada persaingan yang tidak sehat. Secara aturan dari berbagai pihak, perpindahan itu tidak ada masalah, clear boleh. Memang ada surat imbauan Sekda tapi kan itu tidak wajib karena hanya imbauan,” kata dia.(Nda)

Kabar6-Pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Lebak ingin memindahkan pelayanan rekening kas umum desa (RKUDes) dari Bank BJB ke Bank Banten.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin, mengatakan, keinginan pindah RKUDes tersebut bukan tanpa alasan.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemdes kemudian ingin memindahkan RKUDes ke bank daerah yang diresmikan pada tahun 2016 tersebut.

“Ada konteks moralitas yang kami angkat, karena disadari atau tidak sudah terjadi monopoli. Misal kalau kita belanja untuk ATK (Alat tulis kantor) atau material untuk pembangunan itu harus ke toko atau penyedia yang punya rekening yang sama, yaitu BJB, ini kan sudah merampas kebebasan hak individu,” kata Usep kepada Kabar6.com, Kamis (16/6/2022).

Kemudian yang juga dikeluhkan adalah, ungkap Usep, BJB yang tidak melakukan auto debet terhadap gaji kepala desa (Kades) yang memiliki angsuran kredit di Bank Banten.

“Seharusnya kan bisa auto debet, jadi ketika gaji kades masuk bisa langsung secara otomatis untuk dibayarkan angsuran kredit ke Bank Banten, tapi BJB tidak melakukan itu,” sebut kepala Desa Sangiang Jaya ini.

Apdesi juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) bank yang berkantor pusat di Jawa Barat tersebut. Padahal kata Usep, setiap tahunnya sekitar Rp340 miliar dana desa disimpan di bank tersebut.

“Tahun ini sekitar 380 miliar tapi mana bentuk kepedulian BJB ke kami, tidak ada, tidak jelas. Kalau kita bandingkan dengan di daerah Jawa Barat, secara khusus bisa memberikan CSR sebesar Rp1 miliar untuk menunjang operasional kepada Apdesi,” beber Usep.

**Baca juga: 1.585 CPNS dan PPPK di Lebak Segera Bertugas

Memindahkan RKUDes ke Bank Banten, sambung Usep, juga bagian dari bentuk nyata komitmen pemdes di Lebak dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Kita tentu bangga bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalu bank milik daerah sendiri. Jadi jelas ya kami punya alasan konkret supaya ini tidak terlalu dimonopoli, karena di daerah lain pun bebas saja setiap tahun bisa berganti, enggak ada masalah,” jelas Usep.(Nda)

Kabar6-Upaya lobi-lobi kerja sama yang dilakukan Bank Banten bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tetap memilih BJB untuk kelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Mereka (Bank Banten) sedang berusaha sekali, kita tahu. Dan juga kita berharap jadi bagian usaha mereka juga,” kata Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo, kepada wartawan di Serpong dikutip Selasa (29/3/2022).

Menurutnya, pemilihan kerja sama penyimpanan RKUD itu bagaimana pun juga adalah hak dari pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah punya parameter.

Parameternya itu, lanjut Bambang, adalah berbagai fasilitas, berbagai kemudahan yang didapat. “Termasuk keamanan semua itu akhirnya akan diputuskan oleh kepala daerah,” jelas Bambang.

“saat ini hanyalah fokus untuk memaksimalkan kerjasama dengan BJB dalam hal penyimpanan kas daerah.

“Who knows (siapa tahu), enggak ada yang bisa mastiin. Yang pasti sekarang dengan Bank BJB maksimalkan, selesai,” ujar Bambang Apoel, sapaan akrabnya.

**Baca juga: 5 Tahun Dukung Restorasi Pesisir Utara Tangerang, PT IKPP Tanam 125 Ribu Bibit Mangrove

Ia mempertanyakan aturan yang mewajibkan pemerintah harus menyimpan kas daerah di Bank Banten.

“Ada kewajiban kah, ada kewajiban enggak menurut Anda, enggak ada yang mewajibkan. Artinya saat ini kita realistis, kita melihat perkembangan kita juga semua dalam posisi yang terbaik untuk masyarakat, buat pemerintah,” terangnya.(yud)

Kabar6 – Amazon milik Jeff Bezos sedang menjajaki kerjasama perbankan digital dengan Bank Banten. Perusahaan kelas dunia itu masuk ke Banten melalui anak perusahaannya, Amazon Web Services (AWS).

“Kami siap menggandeng partner-partner potensial untuk melakukan digitalisasi perseroan. Langkah ini merupakan salah satu upaya agar inklusi keuangan bisa terjadi,” kata Dirut BB, Agus Syabarrudin, melalui rilis resminya, Kamis (12/08/2021).

Untuk saat ini, APBD Banten yang dikelola oleh Bank Banten bersama kabupaten dan kota lainnya lebih dari Rp 37 triliun dengan 70 ribu pegawai ASN. Saham BEKS di BEI naik 11 persen dari Rp 106 menjadi Rp 118 atau naik 12 basis point.

“Kenaikan ini didorong oleh sentimen positif dari upaya digitalisasi yang tengah ramai diperbincangkan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, harga saham BEKS ditutup di angka Rp 118. Bila dibandingkan dengan sehari sebelumnya, harga saham BEKS ditutup di angka Rp 106, atau melesat 12 basis point,” terangnya.

Amazon tengah menjajaki kemitraan dengan pelaku pasar keuangan digital di Tanah Air, termasuk bank mini (bank dengan modal inti Rp 2-5 triliun, Bank Buku II untuk ekspansi membentuk ekosistem sendiri. Penjajakan kedua belah pihak dikabarkan sudah dilakukan sejak Juli bulan lalu.

Kini BB sedang mempersiapkan infrastruktur digitalisasi perbankannya. Lantaran, kemudahan layanan perbankan melalui teknologi dan internet tidak bisa lagi terelakkan. Jika sudah siap, akan diluncurkan oleh Bank Banten.

**Baca juga: Kakanwil ATR/BPN Banten Ditarik ke Pusat, Abeng: Titip BPN Banten Menjadi Lebih Baik Ya

“Kami telah memasukkan rencana digitalisasi di RBB. Harapan saya semua persiapannya sejalan dengan ketentuan yang ada, kami bisa segera launching, saat ini kami terus mempersiapkan infrastrukturnya. Nasabah saat ini rata-rata dapat mengakses internet dan teknologi, serta menginginkan layanan keuangan yang lebih mudah,” terangnya.(Dhi)

Kabar6- Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan melakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten atau lebih dikenal dengan Bank Banten. Kerjasama itu dalam hal pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan bentuk kerjasama lainnya seperti penyertaan modal dan lain-lain.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, hal tersebut karena Bank Banten saat ini sudah dalam kondisi sehat, setelah status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) yang disebelumnya disematkan kepada Bank Banten resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dengan dicabut statusnya tersebut oleh OJK tentu ini menjadi kabar yang baik bagi kami selaku pemda untuk menindaklanjuti kerjasama dibidang keuangan dengan Bank Banten, dan kemarin juga bapak gubernur pun telah menginstruksikan agar seluruh kabupaten/kota di Banten bisa melakukan kerjasama”, kata Tanto, Rabu (19/5/2021).

Apalagi, ujar Tanto, Bank Banten sendiri memiliki nilai sejarah yang kental dengan Kabupaten Pandeglang, “Di gedung ini, yang kita kenal dengan Gedung Juang 45 merupakan cikal bakal berdirinya Bank Banten dan tepat didepannya ada jalan yang dinamakan Jalan Bank Banten. Saya berharap setelah proses kerjasama kedepan, bank Banten bisa membangun Kantor Pusat disini (Pandeglang)”, ujarnya.

Sementara Direktur Utama Bank Banten Agus Syabbarudin menjelaskan tujuan acara tersebut digelar adalah salah satu grand strategi dalam rangka transformasi atau perubahan Bank Banten ke arah yang lebih baik dan maju.

“Menjadi spirit yang kuat, agar Bank Banten punya marwah yang baru dan kepercayaan baru masyarakat,” katanya.

**Baca juga: Ditangkap Polisi, Pelaku Dugaan Mesum di Cikoromoy Pandeglang Terancam Dua Tahun Penjara

Menurut Agus, launching perusahaan budaya baru ini merupakan salah satu momentum dalam rangka transformasi Bank Banten.

“Transformasi yang kami laksanakan ini mengembalikan kepercayaan dan memberikan glori baru atau yang terbaik dalam pengelolaan daerah. Kami berharap dan percaya bahwa perubahan itu datang dari human capital,” katanya.(aep)

Kabar6- Dirut Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa terkonfirmasi positif Covid-19.

Fahmi mengaku mengalami sesak nafas, batuk hingga hilangnya indera penciuman. Usai mengkonsumsi obat-obatan tersebut, kesehatannya sudah membaik.

“Kondisi hari ini sudah membaik, batuk sudah berkurang dan sesak saya sudah hilang dan saya sudah mulai kembali indera penciuman nya,” ujarnya Selasa (15/09/2020).

Fahmi mengetahui dirinya terpapar virus asal Wuhan itu dari hasil test swab pada 8 September 2020 di RS Santosa, Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Tak sendirian, Ibu serta anaknya juga di nyatakan positif Corona. Mereka di duga terpapar covid-19 dari anaknya. Lantaran teman anaknya itu juga positif Corona.

Fahmi dan anaknya dirawat dalam satu ruangan di rumah sakit tersebut. Sedangkan Ibu nya, lantaran Orang Tanpa Gejala (OTG), hanya mengisolasi mandiri.

“Saya di rawat di rumah sakit di Bandung dan hari ini sudah hari yang ke tujuh. Kemungkinan dari teman nya anak saya yang positif jadi terpapar dari situ. Tapi yang dirawat saya dan anak saya, kalau ibu karena tanpa gejala jadi nya isolasi mandiri,” jelasnya.

**Baca juga: 137 Orang Perhari, Pasien Covid-19 di Banten Cetak Rekor.

Selama mendapatkan perawatan agar sembuh dari virus corona, Fahmi diberikan banyak obat-obatan, seperti penurun demam, antibiotik, tamiflu, vitamin, hingga obat batuk.

“Obat nya banyak, bermacam, mulai dari antibiotik, obat panas, obat batuk, obat tamiflu, infus. Ada multivitamin dan vitamin yang di suntikan melalui infus. Makanannya yah standard rumah sakit, menyehatkan,” ujarnya. (Dhi)

Kabar6- PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) akan menambah modal melalui penerbitan saham baru, yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan penawaran umum terbatas (PUT) VI & VII dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD).

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, aksi korporasi tersebut untuk mengakomodir rencana penambahan modal Bank Banten oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development (BGD) untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten sebesar Rp1,551 miliar.

“Dengan dilakukannya aksi korporasi ini, dukungan yang telah diberikan oleh Pemprov Banten akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam membangun Bank Banten sebagai simbol kemandirian Provinsi Banten.” Terang Fahmi, Kamis (27/8/2020).

Menurutnya, perseroan akan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham seri C dengan nominal Rp 50. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan melalui PMHMETD dengan total 60.820.296.033 lembar atau setara 90,46% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.

“Penguatan modal yang berasal dari hasil dana PMHMETD tersebut akan kami gunakan untuk melakukan pengembangan bisnis Bank Banten terutama di sektor penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan perseroan sesuai dengan ketentuan perbankan. ” ungkapnya.

Masih kata Fahmi, semua itu untuk mendukung kelancaran aksi korporasi tersebut dan memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait minimum harga pelaksanaan saham tambahan dari rencana aksi korporasi PUT VI dan PUT VII PMHMETD, dengan melakukan penggabungan nilai saham perseroan (Reverse stock).

Untuk diketahui, reverse stock sendiri merupakan rangkaian dari rencana penambahan modal melalui penawaran umum terbatas (PUT) VI & VII dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

**Baca juga: Dua Pelajar di Serang Tewas Ditabrak Truk.

“Reverse Stock akan dilakukan sebelum pelaksanaan PUT VI. Kami akan mengajukan persetujuan terlebih dahulu kepada RUPSLB untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham Perseroan dengan rasio setiap sepuluh saham lama menjadi satu saham dengan nilai nominal baru. Kami harap dengan pelaksanaan reverse stock ini dapat memenuhi persyaratan peraturan perdagangan saham di BEI.” Tutup Fahmi. (Den)