Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong kader internalnya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Partai akan mendorong Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres.

“Dinamika capres dan cawapres saat ini masih bergerak dinamis dan cair. Tak hanya partai parlemen, partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pilpres 2024,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun ketika menghadiri acara ‘VIVA The Interview Coffee Session’ di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Rico, internal Partai Gelora Indonesia positif akan mendorong Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi capres atau cawapres. Capres dan cawapres Partai Gelora itu akan segera dikomunikasikan kepada partai parlemen dan non parlemen.

Rico menilai kedua petinggi Partai Gelora tersebut, tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata, lantaran Partai Gelora memiliki 700 ribu lebih kader di daerah yang valid, meski sebagai partai baru.

“Kalau Partai Gelora jelas, punya 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres,” ujar Rico.

Rico menambahkan, bahwa partai politik harus berani mendorong kader internalnya untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Sebab, dia mulai melihat fenomena adanya parpol yang tak mengusung kader internalnya maju di kontestasi politik.

“Jadi kalau kita melihat sebenarnya parpol ini sudah seharusnya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan terutama di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik itu dikondisikan seakan akan selalu lemah dibandingkan orang orang luar,” ungkapnya.

Dijelaskan Rico, jika masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi tanah air bisa terus menyusut. Sebaliknya, Rico tidak mengetahui apakah ada pihak mengkondisikan hal tersebut di masyarakat.

“Jadi kita tidak tahu, kalau menurut saya ini ada benturan. Ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah DPW Partai Gelora telah mengajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Salah satu DPW tersebut, adalah DPW Partai Gelora Aceh.

DPW Partai Gelora Aceh memastikan akan mengusung pendiri yang juga sebagai ketua dan wakil ketua umum partai Gelora Indonesia, Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia.

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan jelang Pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Coffee and Resto, Sabtu, 14 Januari 2023, Kota Lhokseumawe dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah se Dapil DPR RI Aceh 2.

Kabar kepastian Anis Matta dan Fahri Hamzah akan maju sebagai capres dan cawapres tersebar juga di dunia maya. Sebuah salinan pesan suara yang tersebar di media sosial Twitter mengejutkan publik.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, dalam sebuah pesan suara (voice note) menyatakan akan maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang.

**Baca Juga: Jadi Cameo di Balada Si Roy, Andika Hazrumy: Kearifan Lokal Harus Dikenalkan Keluar 

Fahri Hamzah menyebut akan mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

“Bagi teman-teman di bawah yang katanya mengidolakan saya, Bang Fahri Hamzah, dan Ustadz Anis Matta, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan Pak Anis Matta, Insya Allah, maju sebagai Capres 2024,” kata Fahri Hamzah seperti dinukil dari akun twitter @klipfahri, Rabu (11/1/2022).

“Insya Allah pendaftarannya tanggal 7 sampai 13 September. Masih 9 bulan lagi, jadi sabar menunggu pendaftaran kita Insya Allah. Salam hormat kepada semuanya,” lanjutnya.

Diketahui, akun @klipfahri memang aktif mencuit berbagai hal tentang Partai Gelora, termasuk membagikan potongan potongan video 2 tokoh partai berlambang ombak menggulung berwarna biru, merah dan putih itu.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Jaminan Sosial (Jamsos) bagi petugas Pemilu 2024.

Langkah tersebut, sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yakni jatuhnya korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti pada Pemilu 2019 lalu, akibat faktor kelelahan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menanggapi permintaan Ketua KPU RI Hasyim Asyari agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024 saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, Kamis (29/12/2022)

“Intinya Partai Gelora setuju, bahwa petugas penyelenggara pemilu terutama di tingkat KPPS diberikan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, karena tugasnya sangat berat dalam melaksanakan Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Menurut Anis Matta, permintaan tersebut sebagai hal wajar dan realistis yang harus dipenuhi pemerintah. Sebab, Pemilu 2019 dinilai menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Petugas Pemilu di berbagai tingkatan merupakan elemen penting bagi suksesnya pemilu, wajar jika mereka diberi fasilitas berupa fasilitas kesehatan dan jaminan sosial. Itu permintaan yang realistis,” ujarnya.

Anis Matta melanjutkan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemilu yang sudah diputuskan dalam undang-undang.

“Konsekuensi dari sistem pemilu yang kita pilih adalah petugas bekerja maraton pada hari H sejak penyiapan TPS, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekap dan proses administrasinya. Belum lagi kegiatan persiapan yang tentu memakan waktu dan tenaga dan membawa risiko kesehatan bagi para petugas tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai format fasilitas kesehatan dan jaminan sosial yang akan diberikan untuk petugas Pemilu 2024, Anis Matta mendorong KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah.

“Formatnya bisa didiskusikan. Apakah memanfaatkan atau membuat skema tertentu di BPJS Kesehatan, atau cara lain, bisa dicari format yang paling optimal dan tetap efisien,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, Petugas Pemilu KPU mulai dari pusat hingga desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rentan dengan risiko yang dihadapi.

Kerentanan ini akan dirasakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS penyiapan tahapan Pemilu.

Terutama sekali tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan risiko sakit dan bahkan meninggal dunia.

**Baca Juga: Pengacara Nikita Mirzani Enggan Komentari Kebenaran Suap ke Kejaksaan

Prediksi kerumitan Pemilu 2024 yang digelar serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak berikut dampaknya terhadap petugas pemilu membayangi masa depan bangsa ini.

Publik tentu masih ingat tragedi Pemilu 2019, dimana terdapat 894 orang petugas yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas mengalami sakit.

Pada saat itu, penyebab sakit dan meninggal dunia petugas KPU adalah beban kerja yang tinggi baik baik sebelum, selama maupun sesudah hari pemilihan umum.

Selain itu, riwayat sakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko kematian maupun kesakitan di kalangan para petugas pemilu.

Penyebab lain karena berbagai persoalan psikologis, seperti kecemasan dan reaksi stres fisik yang dialami oleh petugas pemilu baik yang sehat maupun yang sakit.(Tim K6)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan forum adu gagasan bagi 17 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Forum tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan jeda waktu 9 bulan pasca penetapan peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu, hingga waktu masa kampanye pada 28 November 2023-10 Februari 2024.

“Peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara kampanye baru mulai bulan November 2023, waktunya hanya 72 hari. Dari sekarang sampai waktu kampanye itu, sembilan bulan. Ada waktu kosong sembilan bulan, kita mau ngapain? Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan untuk forum 17 parpol adu gagasan,” kata Fahri dalam keterangan Pers, Senin (26/12/2022).

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap agar forum 17 parpol adu gagasan tersebut, bisa difasilitasi KPU. Melalui forum adu gagasan ini, kata Fahri, publik dapat mengetahui perbedaan antara parpol peserta pemilu yang satu dengan lainnya.

Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang hanya dialamatkan kepada partai baru mengenai perbedaannya dengan parpol lain. Kalau mau jujur, publik juga banyak yang tidak mengetahui gagasan dari parpol lama.

“Nah sekarang pertanyaannya, apa medium dari penyelenggara pemilu yang bisa diberikan kepada 17 partai politik, untuk mempresentasikan atau memaparkan perbedaan mereka antara partai lainnya, termasuk Partai Gelora,” katanya.

Selain itu, kata Fahri, forum 17 parpol juga bisa digunakan untuk menyampaikan siapa calon presiden yang akan didukung, tidak seperti sekarang kasak-kusuk sana-sini jual tiket Pilpres, itu jelas tidak mendidik masyarakat, dan mengedepankan ‘politik dagang sapi’.

“Jadi 17 parpol nantinya bisa menunjuk jubir untuk urusan parpol dan jubir untuk capres. Nah, hal-hal seperti itu yang harus difasilitasi KPU. Kalau KPU tidak bisa biar wartawan DPR saja yang menyelenggarakan forum 17 parpol itu, KPU tinggal memberikan rekomendasi saja,” katanya.

Nantinya, wartawan DPR akan mengundang 17 parpol, KPU dan Bawaslu ke Gedung DPR/MPR. Seluruh pimpinan parpol 17 peserta Pemilu 2024 diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya untuk merebut suara rakyat, termasuk capres yang didukung.

“Jadi 17 parpol diundang dan dikumpulkan dalam satu forum. Terserah yang mau hadir, apa ketua umum, wakil ketua umum atau sekjen, mereka harus menyampaikan gagasannya dan siapa capresnya agar rakyat tahu. Kalau ada partai yang tidak hadir, biarkan saja kursinya dikosongkan, tinggal diberitakan sama wartawan, bahwa partai ini takut dan tidak punya gagasan,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang bisa dipaparkan oleh 17 parpol. Di antaranya, penjelasan tentang ciri-ciri atau identitas, visi misi dan latar belakang lahirnya partai politik tersebut.

Kemudian, sambung dia, bagaimana partai politik tersebut mengidentifikasi masalah nasional dan bagaimana solusinya. Terakhir, bagaimana kandidat yang disiapkan dan seperti apa kemampuanya.

“Inilah sebenarnya hal-hal yang sangat diperlukan untuk difasilitasi,sehingga penyelenggara pemilu harus memastikan ada medium untuk membedah perbedaan-perbedaan itu,” tegasnya.

**Baca Juga: Anis Matta: Insya Allah Suara Partai Gelora Lampaui Target & Lolos ke Senayan

Dengan demikian, parpol peserta pemilu tidak boleh lagi bermain di luar gelanggang atau arena. Karena itu penyelenggara pemilu harus menyiapkan gelanggangnya.

“Kalau sudah ada gelanggangnya baru kita ungkapkan rencana partai ke depan,” imbuhnya.

Sebab, kata Fahri, kalau hanya Partai Gelora atau parpol baru lainnya yang hanya bicara sendiri di luar gelanggang, bagaimana membandingkannya dengan parpol lain. Dan itu menyebabkan partai seperti bertepuk sebelah tangan.

“Jadi sekali lagi, sediakan medium dan wadahnya supaya pertandingan ini menjadi lebih asyik bagi rakyat dan penontonnya bisa banyak, untuk mengaktifkan partisipasi publik yang lebih luas,” tandas Fahri.

Seperti diketahui, KPU telah 17 menetapkan peserta Pemilu 2024, termasuk nomor urutnya. Yakni 1. PKB, 2.Partai Gerindar, 3. PDIP, 4. Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6.Partai Buruh dan 7.Partai Gelora Indonesia.

Kemudian 8.PKS, 9.PKN, 10. Partai Hanura, 11. Partai Garuda, 12. PAN, 13.PBB, 14.Partai Demokrat, 15.PSI, 16. Partai Perindo dan 17. PPP.

KPU mengizinkan setiap parpol atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang, dari tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024.

Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu. Hal itu dianggap sebagai penambahan waktu sosialisasi, karena waktu kampanye berlangsung singkat, hanya 72 hari. (Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ekonomi Indonesia relatif tangguh dan bisa bertahan di tengah krisis global saat ini. Hal ini tentunya menumbuhkan sebuah harapan, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mengalami ‘kegelapan’ pada tahun 2023.

“Kita patut bersyukur, bahwa ekonomi Indonesia di tengah krisis global ini relatif bisa bertahan. Tapi seperti taman, kalau yang lainnya layu, kita mekar sendiri rasanya juga tidak mungkin, ” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Geopolitik Outlock 2023’ di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 dari menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini tidak berubah, yakni pada 3,2%.

Sementara pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional.

Dengan melihat data-data tersebut, maka kata Anis Matta, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau pertumbuhan kita diatas 4 persen, apalagi apalagi diatas 5 persen, rasanya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Supaya Nomor 7 juga bisa beraksi di Pemilu 2024 mendatang,” kata Anis Matta berseloroh.

Selain itu, lanjut Anis Matta, jika melihat perkembangan terakhir perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir satu tahun ini, akan berakhir damai pada 2023.

“Meski ada kemungkinan eskalasi meningkat, tetapi proses perdamaian sudah diusahakan dan sewaktu-waktu perang Rusia-Ukraina stop di tengah jalan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar perang Rusia-Ukraina segera berakhir. Sebab, perang tersebut, sangat melelahkan dan membuat krisis global semakin berlarut, meningkatkan risiko utang dan berpotensi memicu krisis pangan di sejumlah kawasan.

“Kita juga berharap, bahwa tanda-tanda eskalasi konflik perang Rusia-Ukraina yang ingin dialihkan ke spot konflik arah kawasan Asia Pasifik, itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tidak berkembang menjadi ledakan konfrontasi yang besar, karena pada pada dasarnya proyeksi 2023 ada harapan lebih damai,” katanya.

Miliki Sumder Daya Alam
Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Prof. Imron Cotan menilai proyeksi geopolitik di tahun 2023 agaknya ‘gloomy’ atau berawan.

Ditambah lagi proyeksi IMF bahwa akan terjadi krisis ekonomi global di tahun 2023. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi di Indonesia.

Namun Imron optimis, dengan mengatakan Indonesia masih beruntung sebab ekonomi Indonesia tidak terlalu jatuh. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang ada tidak dimiliki negara lain dan sangat dibutuhkan.

Bahkan neraca ekonomi Indonesia juga surplus, sementara beberapa negara lain mengalami kesulitan.

“Ini yang menurut saya yang akan mempengaruhi perkembangan kita di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023 mendatang, agak gloomy,” kata imron.

Terlepas dari hal itu, lanjut dia, dunia saat ini tidak bisa di monopoli oleh satu dua atau lebih negara. Washington mendeklarasikan bahwa China dan Rusia merupakan kompetitor strategis yang harus dihadapi, baik masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang.

“Tetapi berapa pun besarnya kekuatan mereka, karena dunia ini kita share bersama, satu sama lain saling berhubungan. Pola ini yang akan mendikte cerah atau gelapnya prospek dunia di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Imron menegaskan, perang Rusia Ukraina telah merusak rantai pasok dunia seperti suplai ke Eropa, serta gandum dan pupuk ke seluruh dunia.

“Jadi yang paling menderita dari perang Rusia-Ukraina ini adalah Uni Eropa, terutama Jerman. Uni Eropa itu mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Perang ini menambah komplikasi dan merusak rantai pasok dunia,” tegas mantan diplomat senior ini.

AS Bisa Tiru Indonesia
Sedangkan mantan Diplomat AS yang juga Pengamat Stanley Harsha mengatakan, sistem demokrasi dan budaya Indonesia bisa diadopsi AS dan negara lainnya di dunia. Sebab, demokrasi dan budaya di Indonesia mengedepankan perdamaian, bukan konflik atau perang.

“Istri saya orang Solo, punya dua anak. Mereka halus seperti istri saya, tetapi sangat disiplin seperti saya. Indonesia bisa jadi model yang sangat bagus bagi dunia. Dan Amerika akan lebih bagus, kalau bisa terima budaya di sini, ada unsur dari budaya indonesia,” kata Stanley.

Menurut Stanley, para diplomat AS sebenarnya sangat mengerti dalam membina relasi atau hubungan dengan China. Para diplomat AS sudah mengedepankan cara berdiplomasi yang halus dengan China agar tercipta perdamaian.

**Baca Juga: Anis Matta: Insya Allah Suara Partai Gelora Lampaui Target & Lolos ke Senayan

Namun, para politikus di AS justru menjadikan isu China sebagai komoditas politik mereka agar populer. Politikus AS berpandangan bahwa China tidak boleh diberikan kekuasaan, dan beranggapan AS adalah negara yang paling hebat, dan tidak boleh ada negara lain yang mengunggulinya.

“Inilah masalah domestik di Amerika, politikus sangat populer mengisukan China. Tapi di belakangnya, para diplomat sangat mengerti dan halus dalam relasi dengan China itu, harus lebih halus,” ungkapnya.

Saat ini, kata Stanley, dikalangan remaja AS juga mulai terjadi gerakan pergesekan pemikiran soal perang dan perdamaian di dunia. Di sekolah-sekolah AS selama ini selalu diajarkan tentang perang, tetapi masalah perdamaian tidak ada sama sekali.

“Jadi memang perlu ada skema internasional tentang perdamaian. Saya pikir kita harus mulai dari sekolah dasar, harus ada peace. Di Amerika kita banyak belajar perang, perang ini perang itu. Tapi bagaimana pelajaran tentang perdamain itu, tidak ada,” katanya.

Dalam skema internasional tentang perdamaian itu, menurut dia, perubahan besar-besaran itu harus dimulai dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Cara pandang PBB dalam mengatasi konflik antar negara dan menjaga perdamaian dunia saat ini, harus diubah total.

Disamping itu, negara adikuasa seperti AS, Uni Eropa, Rusia dan China juga harus memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada PBB untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, agar tidak ada perang lagi dan perang-perang lainnya.

“Jadi remaja-remaja, pemuda-pemuda di Amerika saat ini maunya dunia lebih damai. Mereka memanfaatkan sosial media jadi alat komunikasi remaja di seluruh dunia untuk saling mengerti dan berpikir perdamaian. Generasi muda di Amerika sekarang ingin lebih damai seperti generasi di Indonesia,” pungkas Stanley.(Tim K6)

Kabar6- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta optimis bahwa partainya bakal masuk Senayan dan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2024.

Bahkan capaian Partai Gelora tersebut, diyakini akan melebihi target yang telah ditetapkan.

“Saat kita mendengar hasil pilihan rakyat pada tanggal 14 Pebruari 2024, Insya Allah kita ditetapkan lolos masuk ke Senayan dan mendapatkan hasil lebih besar daripada apa yang kita targetkan sekarang,” kata Anis Matta dalam Cerita Kopi Episode ke-8 dengan tema Gelora Nomor 7, Jumat (16/12/2022) malam.

Dalam Cerita Kopi yang dihadiri fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan kader Partai Gelora seluruh Indonesia ini, Anis Matta mengaku bersyukur Partai Gelora mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024.

“Saya senang bahwa kita dapat nomor urut 7, tapi saya lebih senang lagi yang akan mempopulerkan nomor 7 itu Partai Gelora. Tahun 2019 ada partai nomor 7 (Partai Berkarya, red) nggak lolos. Nah, kali ini kita akan buat nomor 7 menjadi populer dan terkenal,” katanya.

Menurut Anis Matta, nomor 7 tersebut merupakan simbol dari Arah Baru Indonesia, yang ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, sehingga semakin memudahkan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat.

**Baca Juga: Resmi Ikut Pemilu, Partai Gelora Imbau Kader Kerja Keras Raih Kursi DPR Signifikan

“Jadi angka 7 ini, simbol Arah Baru Indonesia, yang akan menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Hal ini tentu saja akan memudahkan bagi Partai Gelora melakukan sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Anis Matta menegaskan, bahwa Arah Baru Indonesia akan menjadi sumber optimisme dan keyakinan Partai Gelora untuk memenangi Pemilu 2024. Sebab, Arah Baru Indonesia diperlukan Indonesia saat ini untuk menjadi pemain global.

“Sumber optimis kita untuk menang Pemilu 2024, adalah keyakinan kita. Arah Baru yang kita bawa ini, persis yang diperlukan Indonesia saat ini. Jadi kemenangan kita pada 2024 nanti, adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Ia berharap sumber keyakinan Partai Gelora ini, harus ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keyakinan tersebut akan menjadi kekuatan utama untuk mencapai tujuan dari sebuah rencana besar.

“Musuh terbesar dalam diri kita adalah keraguan. Begitu punya rencana, kekuatan utama kita adalah keyakinan yang akan mengantar kita mencapai tujuan. Jadi kalahkan diri sendiri, kalahkan dulu keraguan. Jangan beri ruang keragu-raguan untuk berkembang, kita harus fokus pada keyakinan dan tujuan kita,” ujarnya.

Sehingga walaupun semua rencana dan program yang telah dibuat, hanya bisa dijalankan sampai 30 persen, kader Partai Gelora tidak perlu berkecil hati, karena hasil yang didapat ternyata jauh lebih besar.

“Jadi banyak rencana yang memang butuh adaptasi atau perubahan, tapi dengan timeline yang kita tetapkan, kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Hasilnya sekarang Partai Gelora lolos sebagai peserta Pemilu 2024,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, dengan ditetapkan 17 partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024, maka kedudukan semua partai dalam demokrasi sekarang sama, yakni memulai semuanya dari nol.

“Memang masih ada yang belagu, karena Perppu membolehkan memakai nomor lama, tetapi begitu semua hadir di KPU dan diberikan plakat nomor, maka semua pertarungan dimulai dari nol, bukan cuma meteran Pertamina saja, tetapi pertandingan Pemilu 2024 juga dimulai dari nol,” kata Fahri Hamzah.

Artinya, pada Pemilu 2024 mendatang, bisa saja mandat rakyat yang telah diberikan kepada parpol lama pada Pemilu 2019 lalu, dicabut dan diberikan kepada parpol baru di 2024.

“Jadi mandat rakyat itu ada yang diberikan kepada mereka (parpol, red), ada juga yang pernah hilang, mandatnya dicabut rakyat lagi. Inilah suasana kejiwaan parpol lama, takut mandatnya dicabut oleh rakyat di 2024,” katanya.

Namun, jika Partai Gelora memenangi Pemilu 2024, lanjut Fahri, Partai Gelora akan mengantarkan orang-orang terbaiknya untuk memimpin negeri ini

“Kalau Partai Gelora yang menang, maka partai ini yang akan mengantarkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kita sangat confident akan memenangi Pemilu 2024,” tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar menambahkan, dalam Pemilu 2024 mendatang, Partai Gelora tidak hanya menciptakan bintang-bintang baru dalam perpolitikan di tanah air, tetapi juga akan menjadi matahari yang akan menyinari seluruh masyarakat Indonesia.

“Secara sunnatullah, Partai Gelora itu tidak hanya menjadikan bintang baru, tetapi juga sebuah keharusan menjadi matahari. Karena matahari akan memberikan manfaat lebih besar, dia akan memberikan sinar cahaya atau energi dan kehidupan alam semesta. Itulah Partai Gelora,” kata Miing.

Miing mengaku sebenarnya dia tidak akan terjun ke politik lagi, apabila 9 partai politik di parlemen saat ini, bisa membuat Indonesia adil makmur. Karena melihat 9 parpol tersebut, gagal mensejahterahkan rakyat, maka dia memutuskan turun gunung lagi dalam politik.

“Kalau 9 partai itu membuat adil makmur Indonesia, saya enggak perlu masuk politik lagi. Partai Gelora jelas visinya, memiliki Arah Baru Indonesia, menjadikan Indonesia 5 besar dunia,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan 17 partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilu 2024, selain enam partai lokal di Aceh. Dari ke-17 parpol tersebut, Partai Gelora menjadi salah satu kontestannya dengan nomor urut 7.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pada 14 Pebruari 2024.

“Saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di KPU khususnya, mudah-mudahan jadwal Pemilu berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Anis Matta dalam sambutannya usai pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam.

Menurut Anis Matta, hal ini penting agar seluruh tahapan proses demokrasi kita tidak ada penundaan, dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.

“Penyelenggara Pemilu bersama peserta Pemilu ini, adalah garda demokrasi di Indonesia. Kalau di Iran ada Garda Revolusi, sementara kalau di Indonesia, kitalah yang disini dianggap sebagai Garda Demokrasi,” katanya.

Karena itu, Anis Matta menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI yang telah bekerja keras menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tinginya dan teman-temen di KPU, Bawaslu dan DKPP yang telah bekerja keras menyelenggarakan seluruh proses menuju Pemilu 2024. Dan sekarang kita sudah sampai pada tahapan penetapan nomor urut,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh parpol yang telah ditetapkan sebagai Pemilu 2024, baik partai nasional maupun partai lokal Aceh.

“Tapi secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Partai Gelora yang telah bekerja keras, sehingga Partai Gelora bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2024,” tegas Anis Matta.

Anis Matta mengajak para kadernya meneladani semangat timnas sepak bola Maroko yang telah mencapai semifinal Piala Dunia 2022.

Padahal Maroko dianggap sebagai tim kecil dan pendatang baru, tetapi dapat memberikan kejutan di Piala Dunia 2022.

“Belajarlah dari Maroko, bagaimana menjadi petarung walaupun sebelumnya dianggap sebagai under dog. Karena posisi Partai Gelora, di sini sama seperti Maroko,” ujar Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dalam pengundian ini, Partai Gelora mendapatkan nomor urut 7 untuk Pemilu 2024. Pengundian ini didahului dengan pengambilan nomor urut yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Partai Gelora lantas mendapatkan nomor urut pertama.

Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah didampingi Anis Matta kemudian mengambil nomor undian pertama parpol yang mengikuti mekanisme pengundian. “Alhamdulilah Gelora nomor 7,” ucap Anis Matta.

Kendati begitu Anis Matta mengusulkan agar pada Pemilu selanjutnya, tidak lagi menggunakan nomor urut. Parpol, lanjutnya, tidak perlu lagi meributkan soal nomor urut, tetapi harus mengedepankan narasi atau gagasannya kepada rakyat.

**Baca Juga: Anis Matta: Negara Harus Hadir Memitigasi Bencana, Jangan Sampai Kalah dengan Semangat Voluntarisme Publik

“Nomor urut sebenarnya tidak perlu, partai politik harus mengedepankan narasi, bukan mencari-cari alasan untuk mempertahankan nomor urut. Untuk Pemilu selanjutnya, sebaiknya nomor urut dihilangkan saja,” katanya.’

Diketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu memperbolehkan parpol memilih antara melakukan pengundian atau memakai nomor urut sesuai Pemilu 2019.

Sementara non parlemen dan parpol baru tetap mengikuti mekanisme pengundian yang telah ditetapkan.

Dalam pengundian peserta Pemilu 2024 ini, selain dihadiri Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik, juga dihadiri Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi, Ketua Bappilu Rico Marbun, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Wakil Sekjen Dedi Miing Gumelar, serta Liaison officer (LO) Partai Gelora Ratu Ratna Damayani dan Sutriyono.

Saat pengundian ini juga digelar nonton bareng (nobar) yang diikuti seluruh DPW, DPD dan kader Partai Gelora seluruh Indonesia.

Acara nobar prosesi pengundian nomor urut ini dipandu Ketua Bidang Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat didampingi Ketua Pokja Verifikasi Partai Gelora Achmad Chudori dari studio Gelora Media Centre di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. (Tim K6)

Kabar6- Indonesia saat ini, berada dalam situasi ancaman kebencanaan yang serius dibandingkan dengan negara lain, karena merupakan daerah dengan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.

Hal ini ditandai dengan silih bergantinya kejadian bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan potensi terjadinya tsunami.

Namun, masyarakat sepertinya tidak sadar bahwa dirinya tinggal di daerah rawan bencana, sehingga pemerintah perlu memberikan literasi tentang kebencanaan dan perhatian serius dalam memitigasinya.

“Menurut saya, ada tiga kata kunci dalam peningkatan kapasitas negara dalam pengelolaan bencana saat ini,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia dan Ancaman Bencana Alam, Bagaimana Kita Memitigasinya? di Jakarta, Rabu (07/12/2022) petang.

Tiga kata kunci tersebut, kata Anis Matta, bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan penguatan anggaran kebencanaan, serta skala prioritas dalam kebijakannya.

Sebab, perhatian pemerintah saat ini terpecah dalam menghadapi peristiwa lain seperti mengatasi ancaman krisis ekonomi, pandemi Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina, serta memasuki tahun politik.

“Sehingga pemerintah mesti mengukur kemampuannya, ketika suatu peristiwa terjadi bersamaan. Tetapi tiga kata kunci ini, bisa menjadi rekomendasi maksimal dalam menghadapi situasi ancaman kebencanaan saat ini,” ujarnya.

Pertama, pemerintah membuat Peta Bencana Nasional, sehingga proyeksi potensi bencana secara nasional dapat diketahui dan bisa menjadi guidance atau petunjuk bagi kita semua.

Kedua, perlunya regulasi pada tata ruang yang berhubungan langsung dengan konstruksi, terutama konstruksi bangunan atau hunian.

“Kita ketahui bersama, bahwa bencana ini, kalau ada runtuhan bangunan, maka orang bisa meninggal dari reruntuhan. Jadi karena dampaknya mematikan itu, perlu tata ruang dan regulasi yang berhubungan dengan konstruksi,” ujarnya.

Ketiga, terkait dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar diterapkan dalam kehidupan nyata dan tidak sekedar menjadi aturan saja, tanpa pelaksanaan secara maksimal.

“Jadi catatan ketiga saya, adalah enforcement. Masalah kedisiplinan untuk memberlakukan regulasi itu ( UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita,” tandasnya.

Menurut Anis Matta, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti sekarang dalam memitigasi bencana, yang terkesan baru bertindak setelah ada jatuh korban jiwa atau dampak ada kerusakan masif. Pemerintah seperti tidak ada perencanaan dan terlihat gagap setiap ada bencana.

“Langkah pemerintah juga sering kali kalah cepat dari semangat voluntarisme publik untuk terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kekuatan negara harus hadir dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi situasi ancaman kebencanaan, dan bagaimana memitigasinya,” tegas Anis Matta.

Peta Bencana Nasional
Sementara itu, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Iman Fatchurochman mengatakan, BMKG telah berupaya untuk memitigasi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari bencana yang terjadi.

“BMKG juga telah membahas, serta menyodorkan peta rawan bencana dengan mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk memitigasinya. Wilayah Indonesia itu ada 13 zona megatrust, serta 295 sesar aktif yang harus diwaspadai,” kata Iman.

Menurut dia, gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas mendatangkan kerusakan parah dan banyak menelan korban jiwa. Hal ini terjadi karena bangunan rumah tidak tahan gempa, serta gempa sering kali terjadi di batuan lunak.

“Korban meningggal pada umumnya, disebabkan karena bangunan rumahnya sendiri, bukan karena gempanya sendiri,” jelas Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG ini.

BMKG, lanjut dia, sudah menyediakan data daerah rawan gempa sejak 2017 dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“BMKG telah berkontribusi untuk tata ruang, serta berkoordinasi dengan BNPB, serta Kementerian PUPR dalam memberikan informasi potensi kebencanaan,” katanya.

Selain itu, BMKG juga memilih program Sekolah Lapangan Gempa Bumi sejak 2014, dan sekarang berkembang menjadi ‘BMKG Go To School’ yang memberikan edukasi, sosialisasi dan literasi, serta advokasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

“Mereka audince kami, mereka kita latih terkait potensi kebencanaan di wilayahnya masing-masing, bagaimana meresponnya. Kemudian menentukan peta lokasinya, dan cara evakuasinya seperti pada tsunami. Kita ukur waktunya lebih cepat mana, tsunami atau evakuasinya,” ungkap Iman.

Rumah Tahan Gempa
Sedangkan Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa bumi, diperlukan bangunan atau rumah tahan gempa.

“Gempa Cianjur magnitude 5,6 itu kerusakan luar biasa, karena kondisi rumah atau bangunannya tidak tahan gempa. Kini tercatat 334 jiwa meninggal, 37 ribu rumah rusak belum termasuk sekolah,” kata Muhari.

BNPB, kata Muhari, telah berbicara dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Desa dan PDTT untuk ikut serta merenovasi bangunan rumah masyarakat agar tahan gempa dengan biaya murah.

“Kita mengajak masyarakat untuk merehab bangunan rumah sendiri agar tahan gempa, misalkan diberi bantuan Rp 15 juta. Kita telah meminta Menteri Desa agar bisa menggunakan Dana Desa untuk perbaikan rumah masyarakat di pelosok desa. Begitu kita ngomong ini, sama Pak Menteri Desa, beliau sudah langsung oke dan akan segera keluarkan SK menteri, bahwa Dana Desa bisa untuk penanggulangan bencana,” katanya.

Renovasi bangunan rumah tahan gempa itu, lanjutnya, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun, bagi rumah yang sudah terdampak gempa, maupun berpotensi di seluruh Indonesia.

“Kita akan memperkuat bangunan masyarakat dengan beberapa metodologi, sehingga bangunanya tahan gempa. Metodologi dan biayanya tergantung type rumahnya, semacam bedah rumah saja. Nanti kita lihat desa mana yang rawan, itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Pemerintah Harus Tegas
Pakar Vulkanologi & Bencana Gunung Api Surono mengatakan, pemerintah harus tegas dalam upaya mitigasi bencana.

Pemerintah daerah juga harus mengutamakan perlindungan warganya ketimbang kesejahteraan.

“Harus ditegakkan mana yang layak huni dan tidak untuk mitigasi bencana. Dan harus ada law enforcement yang kuat. Peta sudah ada dan berharap Pemerintah Daerah mengikutinya,” kata Surono

Surono yang akrab dipanggil Mbah Rono menegaskan, bahwa gempa bumi tidak membunuh, tetapi infrastrukturnya yang membuat masyarakat menjadi korban.

Hal ini akibat banyak pihak yang tidak mematuhi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal ancaman hukuman pidana dan dendanya sangat jelas.

“Seluruh daerah rawan bencana itu enak ditinggali, karena mata airnya banyak. Seperti lokasi likuifaksi di Palu, itu sudah direkomendasikan untuk tidak ditinggali, karena masuk peta rawan bencana. Pemerintah daerahnya mengizinkan dan masyarakatnya tidak mau dipindah, maunya tinggal disitu. Dan kita sudah lihat dampaknya seperti apa,” ujar Mbah Rono.

Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM ini berharap agar masyarakat yang berada di daerah rawan bencana harus kembali ke alam atau back to nature.

“Nenek moyang kita itu, sebenarnya sudah menciptakan bangunan yang tahan gempa dan tahan gerakan tanah. Bangunan rumah itu, contohnya bisa kita lihat rumah orang Sunda, Sumatera Barat, Baduy dan lain-lain. Mereka bikin rumah panggung, pendek saja tidak terlalu tinggi. Nenek moyang kita sudah sangat empiris, tetapi itu semua kita tinggalkan,” katanya.

**Baca juga: Nisai UK Jajaki Kerjasama dengan Lima Belas Sekolah di Jawa Timur

Mbah Rono menilai perlu ada kebijakan politik atau political will yang tegas dari pemerintah untuk mengubah perilaku tersebut.

Sebab, percuma jika investasi triliunan rupiah dalam membangun infrastruktur, tanpa dibarengi dengan resiko bencananya.

“Itu hanya satu detik, tiga detik semua habis. Jangan berlindung dibalik kata investasi, tanpa memperhitungkan resiko bencana. Yang mematikan itu bukan gempa buminya, atau gunung meletus, tetapi infrastruktur yang membunuh kita. Kalau kita bandel sama alam, tentu akan ada harga yang harus dibayar,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar untuk pertama kali di dunia Islam, tidak hanya mewakili dunia Arab saja, tetapi juga mewakili dua milyar populasi muslim di seluruh dunia.

“Qatar ini bukan hanya mewakili dunia Arab, tapi mewakili dua miliar populasi muslim di seluruh dunia, termasuk mewakili kita di Indonesia. Ini memberikan pencitraan baru tentang Islam kepada seluruh dunia melalui perhelatan sepak bola,” kata Anis Matta, Kamis (01/12/2022).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar dalam Gelora Talks bertajuk ‘Qatar World Cup 2022, Diplomasi Islam & Bangkitnya Sepak Bola Asia, Rabu (30/11/2022).

Diskusi ini dihadiri Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan, pengamat sepak bola nasional Sigit Nugroho, serta Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali.

Menurut Anis Matta, sepak bola telah menyatukan seluruh umat manusia, tidak memandang apa agamanya dan rasnya. Hal ini bisa dilihat dari perhelatan Piala Dunia di Qatar saat ini, bahwa agama terbukti tidak memecah bola dan orang.

“Bagi kita di sini di Indonesia, di tengah polarisasi saat ini juga sangat penting, kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Qatar. Polarisasi terjadi, karena agama dijadikan tembok, bukan jembatan,” kata Anis.

Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023, kata Anis Matta, harus bisa dimanfaatkan pemerintah secara maksimal untuk mengakhiri polarisasi politik dan identitas yang mulai menguat lagi menjelang Pemilu 2024.

“Ini kan kita mendapat kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan, meskipun untuk kelompok umur U-20. Harus bisa dimanfaatkan maksimal untuk mengakhiri polarisasi, bola dan agama bisa bersatu, bisa bercampur,” katanya.

Anis Matta juga berharap pemerintah bisa membuat visi atau peta jalan seperti Visi 2030 Qatar meliputi bidang media, telekomunikasi, olahraga, entertaiment dan pariwisata. Karena Qatar sadar betul bahwa sumber daya alam gas mereka suatu saat akan habis, sehingga dipersiapkan secara matang dan visi tersebut dilaksanakan secara disiplin.

“Lima sektor ini, mereka bikin investasi besar-besaran, semua tahapan visinya dilaksanakan dengan disiplin dan sistemik. Negaranya boleh kecil, tetapi otaknya besar. Visi atau peta jalan ini yang masih menjadi persoalan di kita,” ujarnya.

Visi Qatar 2030, dibuat ayah Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Sheik Hamad bin Khalifa al-Tsani. Selain membuat Visi tersebut, Sheik Hamad juga berani melakukan peralihan kekuasaan kepada Sheikh Tamim, anaknya yang saat itu usianya masih menginjak 31 tahun dan dianggap belum matang untuk melaksanakan visinya.

“Jadi melalui visi ini, Qatar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sehingga meskipun Qatar sebagai negara kecil, tetapi secara politik dan geopolitik dalam konteks global, ini luar biasa. Apalagi sebagai negara besar, Indonesia juga bisa berperan lebih dalam konteks geopolitik global,” katanya.

Indonesia bisa membuat peta jalan seperti Qatar dan tahapannya harus dilaksanakan secara disiplin dan masif. Peta jalan tersebut, di Partai Gelora dinamai sebagai Arah Baru Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia.

“Makanya saya selalu mengulang-ulangi, ‘Langit Kita Terlalu Tinggi, Tapi Kita Terbang Terlalu Rendah’. Karena disinilah kita perlu peta jalan tentang Arah Baru Indonesia. Mudah-mudahan Partai Gelora bisa memberi kejutan di Pemilu 2024,” tandasnya.

Kunci Sukses
Sementara itu, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan, mengatakan, Piala Dunia 2022 hanya salah satu instrumen yang disiapkan Qatar untuk menampilkan wajah Islam rahmatan lil-alamin ke seluruh dunia.

“Pemerintah Qatar sudah merencanakan Ibu Kota Doha sebagai ibu kota olahraga dunia, tidak ingin hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia saja. Sebab, karakter masyarakat Qatar itu terbuka, tidak anti dengan warga asing dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang,” ujar Ridwan Hassan.

Karena itu, negara yang memiliki luas hanya 11.571 km² tersebut, penduduknya sebagian besar adalah orang asing dengan berbagai latar belakang dan keyakinan. Dari 2,7 juta jiwa jumlah penduduknya, masyarakat asli Qatar hanya sekitar 400 ribu jiwa saja.

“Interaksi masyarakat Qatar dengan warga asing yang berlatar belakang keyakinan sudah terjadi dari masa ke masa. Karakter Qatar yang Islami bisa diterima oleh keseharian masyarakat secara keseluruhan dan bisa berjalan seiring dengan kemajuan juga,” katanya.

Sehingga kehadiran penggemar bola yang datang ke Qatar menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2022, melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda, bukan seperti imajinasinya dimana agama seolah mengajarkan kekerasan.

“Mereka menyadari bahwasanya budaya Islam adalah budaya yang menghargai tamu. Contohnya soal larangan minum minuman keras di tempat umum. Meski begitu, Qatar sadar bahwa tidak semua penggemar sepak bola adalah muslim, sehingga disediakan tempat khusus untuk mengonsumsi minuman keras,” katanya.

Penggemar sepakbola yang datang ke Qatar pun akhirnya menghargai itu, sebagai upaya menghormati masyarakat non muslim. Sehingga ada saling menghormati dan saling menjaga adat-istiadat setempat.

“Untuk melakukan syiar Islam, Qatar juga menyediakan tempat sholat yang beragama Islam dan tempat ibadah non muslim di setiap stadion. Hal ini dianggap sesuatu yang luar biasa bagi non muslim, bagi orang muslim sendiri itu hal wajar. Mereka juga bisa menjalankan kewajiban keagamaan masing-masing,” katanya.

Islam di Qatar, lanjutnya, tidak dimaknai secara sempit dan tidak menutup diri dari warga nonmuslim semua bisa menikmati kehidupan yang sama. Bahkan ketika ada tamu, mereka diperlakukan senyaman mungkin.

“Itu yang membuat orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia melihat Islam berbeda, mereka melihat satu kenyataan dan kenyamanan di Qatar,” ujar Ridwan.

Citrakan Islam Baik
Pengamat sepak bola Sigit Nugroho mengatakan, melalui Piala Dunia 2022 ini, Qatar ingin mencitrakan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Karena itu, sejak dipilih menjadi tuan rumah pada 2010 lalu, Qatar membangun berbagai fasilitas mewah dan megah serta menyediakan konsep yang memadukan olahraga dan syiar Islam.

“Qatar ini ingin mencitrakan Islam yang baik. Cara dakwah seperti ini yang harus dilakukan umat Islam sekarang. Seperti juga yang dilakukan Mohamed Salah, pesepakbola asal Mesir yang bermain untuk Liverpool kerap melakukan selebrasi sujud saat mencetak gol. Selebrasi itu berhasil mengubah pemikiran rakyat Inggris terhadap Islam,” kata Sigit Nugroho.

Jika berbicara aturan Islam, menurutnya, Salah tidak mungkin dijadikan contoh atau panutan, karena kesehariannya mengenakan celana pendek, tidak menutup dengkul atau lututnya. Namun, apa yang dilakukan Salah itu sebagai salah satu dakwah terbaik diplomasi Islam.

“Perilaku Salah ini bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya melihat Islam secara buruk, tiba-tiba bisa menjadi ‘oh ternyata Islam indah’, bukan sebagai agama yang keras dan mengajarkan terorisme. Apa yang dilakukan Salah itu, juga bagian dari dakwah, dan melihat Islam sebagai agama penuh damai,” tutur Sigit yang juga seorang mualaf ini.

Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali menambahkan, Indonesia perlu mencontoh Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang. Sehingga nilai-nilai Islam dan nila-nilai budaya Indonesia bisa dimunculkan di Piala Dunia U-20..

“Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita Qatar, dalam keislaman di Piala Dunia 2022 bisa dipertahankan Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023 nanti. Ini bisa menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus,” kata Akmal Marhali.

Akmal Marhali mengkritik langkah PSSI dalam mempersiapkan Piala Dunia U-20 pada 2023, dimana belum ada nilai-nilai yang akan ditonjolkan hingga kini, baik itu sebelum dan sesudah kejadian tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu.

“Dengan segala hormat saya terpaksa harus mengkritik PSSI, karena saya belum melihat nilai-nilai yang ingin ditonjolkan di Piala Dunia U-20. Kalau Qatar dah jauh-jauh hari menolak segala aktivitas LGBT di Piala Dunia, disini tidak ada sama sekali,” katanya.

**Baca juga: Peduli Gempa Cianjur, Mahasiswa UEU Tangerang Kumpulkan Donasi Lewat Konser Musik

Menurutnya, PSSI dibawah pimpinan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule bisa meniru diplomasi bola yang dilakukan Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Ia berharap PSSI juga melarang dan tidak menerima aktivitas yang membela aktivitas LGBT di Piala Dunia U-20 2023 mendatang.

“Diplomasi agama yang dilakukan Qatar bisa di copy paste untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Piala Dunia U-20. Selain bisa berhasil dalam pelaksanaanya, juga bisa meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Sehingga mudah-mudahan Piala Dunia U-20 bisa berlanjut dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6 – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa.

“Kita respek dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah yang baru melaksanakan muktamar dengan jumlah hadirin yang begitu besar jumlahnya, tetapi sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Rabu (23/11/2022).

“Jadi ini yang menarik, Muktamarnya nggak pakai berkelahi, padahal jumlah massanya luar biasa banyaknya. Artinya, ada proses pemilihan pemimpin demokratis di Muhammdiyah,” katanya.

Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema ‘Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta’.

“Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,” ujar Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai ada model sosial yang ingin ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia melalui semangat voluntarisme tersebut.

“Semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi,” katanya.

Anis Matta menegaskan, seluruh pemimpin dunia saat ini sedang mengalami krisis ideologi, termasuk mereka yang tengah berperang di Ukraina seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

.”Xi Jinping sekarang bicaranya sudah pada tataran filosofis, tidak hanya bicara ekonomi, militer dan kebudayaan saja, tetapi dia bicara tentang model sosial. Begitu juga dengan Putin, menyampaikan ide-ide yang filosofis, berbicara tentang akarnya perang saat ini,” ungkapnya.

Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi.

“Konflik global berlarut saat ini, bisa mengubah peta ideologi dunia. Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena disini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Tetapi juga bisa memberikan pemikiran keagamaannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kenegaraan secara terus menerus. Disinilah peran kedua ormas ini,” katanya.

Ajang Silaturahmi
Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015 Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi

“Bagi warga Muhammadiyah, disadari betul bahwa Muktamar hanyalah ajang silaturahim, saling bertemu. Karenanya, yang paling hebat itu ada penggembiranya bisa sampai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anis saja kemarin naik tiga kapal besar, belum lagi dari daerah-daerah lain,” kata Din Syamsuddin.

Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, kata Din Syamsuddin, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar.

“Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,” jelasnya.

Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan.

“Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,” katanya.

Din Syamsudin mengungkapkan, sejak Muktamar ke-45 Tahun 2000 an, Muhammadiyah sudah mulai berbicara kemanusiaan universal seperti membela Palestina dan Muslim di Thailand Selatan.

“Sementara di kehidupan kebangsaan Indonesia, posisi Umat Islam sendiri tidak sentral, tidak kuat secara politik, sehingga sering kalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi konsen Muhammidayah untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai potensi, dan diharapkan dapat memberikan efek positif dan dampak sistemik mengenai keberadan Umat Islam,” tegasnya.

Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama.

“Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,” kata Marsudi Syuhud.

Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. “Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,” katanya.

Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU.

“Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,” katanya.

Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu.

“Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,” katanya.

Potensi 5 Besar Dunia
Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat bahwa yang lebih menarik untuk dibedah adalah ide Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia.

“Kalau lima besar itu, berarti diatas Jerman, Inggris dan Prancis, apakah itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun, karena GDP Indonesia baru 1.000-an triliun USD , sementara Jerman sudah 4.000, itu nomor 4 dunia. Kalau mau jadi nomor 5, maka GDP-nya harus diatas 4.000-an,” kata Dahlan.

Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun harus ada proyeksi pertumbuhan 400 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini tidak target, tapi tumbuh secara natural hingga mencapai 5 persen saat ini.

“Disitulah saya agak pesimis, kita ini natural begitu saja. Artinya, kita jalani saja setiap tahunnya tumbuh natural, apalagi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung menurun,” ujarnya.

**Baca juga: Prada Indra Meninggal TNI AU Periksa Empat Prajurit 

Dahlan memprediksi GDP Indonesia akan naik setiap tahunnya, tetapi untuk mencapai lima besar dunia masih jauh dari harapan. Diperlukan skenario besar untuk mentargetkan agar pendapatan perkapita Indonesia antara US$ 10-12 ribu, paling tidak.

“Harus ada desain besar agar target tercapai dari kurun waktu 30 tahun misalnya. Tapi kalau hanya mengadalkan pertumbuhan natural seperti sekarang ini, maka target capaian 5 besar dunia nggak bisa dilaksankan,” pungkas Dahlan.(Tim K6)

Kabar6- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, umat Islam saat ini membutuhkan satu model pendekatan baru untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam situasi dan kondisi krisis seperti sekarang.

Sebab, Umat Islam seharusnya tidak hanya sekedar takzim atau mengagumi Rasulullah SAW saja, tetapi juga harus meneladani lebih jauh apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

“Kita mengaguminya dan kita begitu mencintainya, tetapi kok susah betul masyarakat kita meneladani Beliau. Sehingga kita membutuhkan satu model pendekatan baru, bukan karena takzim saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Teladan Nabi Muhammad SAW, Pemimpin Teragung Sepanjang Zaman, Rabu (12/10/2022) sore.

Pendekatan baru itu, menurut Anis Matta, adalah dengan mencari persamaan situasi krisis yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika itu, dengan situasi krisis yang dihadapi umat Islam sekarang.

“Sebagai pemimpin dunia, Beliau telah mengajarkan bagaimana cara melewati dan menyelesaikan krisis, tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis militer dan krisis geopolitik,” katanya.

Dengan konteks mencari persamaan itu, maka Umat Islam dapat keluar dari krisis, sekaligus juga meneladani perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin teragung sepanjang zaman.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang bisa diteladani adalah keberhasilan dalam membangun peradaban dunia saat ini.

“Rasulullah SAW berhasil mengangkat para sahabat sebagai penebar peradaban ke berbagai dunia saat ini, karena fokus pada pendidikannya. Pendidikan itu, fondasi membangun negara,” kata Muhyidin.

Ketika itu, Nabi Muhammad SAW lanjutnya, fokus membangun kepemimpinan melalui dunia pendidikan yang integratif, dengan menggabungkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

“Pendidikan integratif ini sekarang dikenal sebagai pesantren atau boarding school. Boarding school itu, pesantren yang dimodifikasi. Terbukti yang sekolah di boarding school banyak diterima di universitas bergengsi di dalam dan luar negeri,” katanya.

Muhyidin lantas mengungkapkan, bahwa sistem boarding school juga telah diadopsi universitas terkemuka di dunia, yakni Universitas Oxford Inggris dan Universitas Harvard Amerika Serikat.

“Karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lembaga pendidikan di Indonesia perlu mengikuti jejak dua universitas terhebat di dunia itu,” katanya.

Wakil Ketua MUI berharap masyarakat tidak lagi memperdebatkan soal sistem pendidikan pesantren atau boarding school dengan sistem pendidikan umum.

“Kita ingin membangun manusia, membangun sebuah peradaban umat yang memiliki tingkat kecerdasaan seperti para sahabat Rasulullah SAW dulu,” tegasnya.

Membaca peluang krisis

Sementara itu, Ketua Ulama dan Da’i Asia Tenggara KH. Muhammad Zaitun Rasmin berpandangan, bahwa keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Muhammad SAW, adalah kemampuan sebagai pemimpin yang bisa membaca krisis sebagai peluang.

“Kemampuan Beliau sebagai pemimpin di tengah-tengah krisis, adalah melihat peluang lain karena fokus pada target-target umat Islam. Ini berhasil, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, bagaimana kita meningkatkan diri untuk mampu membaca setiap peluang,” kata Zaitun Rasmin.

“Di dalam menghadapi krisis ini, kita harus mengembangkan kualitas diri dengan maksimum, sehingga kita menemukan jalan terbaik atau solusi dalam menghadapi krisis,” sambungnya.

Cendikiawan Muda Islam Muhammad Elvandi menambahkan, bahwa pelajaran keteladanan yang bisa diambi dari Nabi Muhammad SAW adalah fokus dalam mengubah generasi yang begitu cepatnya dengan tujuan membangun peradaban Islam.

**Baca juga: Kejagung Raih Sinergisitas Award dari BNPT

“Begitu cepatnya ketika Beliau mentransformasikan generasi menjadi sumber daya yang berkualitas, sehingga mampu membangun peradaban. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua,” kata Elvandi.

Elvandi berharap kualitas pemimpin Indonesia masa depan bisa seperti kejayaan generasi pada masa peradaban Islam. Dimana seorang pemimpin harus memiliki gagasan besar, sehingga bisa membangun peradaban baru.

“Selain itu, pemimpin juga harus bisa menyatukan, merekatkan semua dan membawa kedamaian, bukan pemimpin yang membuat provokasi- provokasi. Pemimpin harus bisa memberikan edukasi politik dan literasi kepada masyarakat,” kata Elvani yang juga Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini.(Tim K6)