Kabar6 – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organsiasi (MPO) Cabang Kabupaten Lebak menyalakan lilin, di Alun-alun Rangkasbitung, Selasa malam (2/5/2023).
Aksi tersebut sebagai bentuk ungkapan duka cita mahasiswa dalam melihat kondisi pendidikan di kabupaten yang jaraknya tidak jauh dengan ibu kota Jakarta ini.
Dalam peringatan Hardiknas tahun ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen dan pemangku kebijakan untuk merefleksi meningkatkan kualitas pendidikan.
Kabid Kominfo HMI MPO Lebak Tubagus Muhammad Tri mengaku prihatin dengan tingkat pendidikan di Lebak yang masih rendah.
Tri menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata partisipasi lama sekolah penduduk Kabupaten Lebak baru sampai tingkat sekolah dasar.
“Angka pendidikan di Lebak baru 45,93 persen dengan rata-rata lama sekolah penduduk Lebak baru sampai jenjang pendidikan sekolah dasar,” kata Tri.
Di momentum Hardiknas, HMI MPO Lebak mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak mengambil langkah dan kebijakan yang konkret untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Bentuk Perda Beasiswa, melaunching sekolah jalanan, pengumpulan dana beasiswa. Kami juga akan layangkan audiensi kepada seluruh pihak terkait,” kata Tri dalam keterangannya
**Baca Juga: Kader Gelora Dorong Pemprov Banten Segera Buatkan Perda Kuliah Gratis Bagi Anak Yatim
Rendahnya tingkat pendidikan di Lebak, ujar Tri, karena berbagai faktor. Faktor ekonomi hingga fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai.
Pendidikan di era sekarang hanya untuk si kaya dan penguasa. Sementara rakyat miskin sulit mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan layak,” ucapnya.
Kabid Eksternal HMI MPO Lebak, Diki Wahyudi menambahkan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah sektor yang saling berhubungan dan berkaitan.
“Kalau pendidikannya rendah, maka kesehatan dan ekonominya juga akan rendah. Maju mundurnya suatu daerah ditentukan oleh bagaimana mutu dan kualitas pendidikannya,” kata Diki.
Mahasiswa mendesak persoalan dalam dunia pendidikan benar-benar ditangani secara serius oleh Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten.
“Masyarakat akan kesulitan mendapat pekerjaan, ekonomi rakyat juga tidak akan maju apabila mutu dan kualitas pendidikannya rendah,” tutup dia.(Nda)
