Kabar6-Anggota DPRD Provinsi Banten asal Pandeglang Thoni Fathoni Mukson, menyesalkan pembelian mobil dinas Bupati Pandeglang Irna Narulita jenis Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp1,9 miliar pada APBD 2018.

Pembelian mobil yang tergolong mewah itu dianggap melukai rasa keadilan masyarakat ditengah sejumlah persoalan yang ada di Pandeglang, terutama terkait infrastruktur jalan dan recavory korban tsunami Selat Sunda.

“(Pembelian mobil dinas) waktunya kurang tepat, karena mengoyak rasa keadilan masyarakat, mengoyak rasa keadilan masyarakat yang terdampak tsunami dan mengoyak masyarakat yang mendambakan infrastruktur jalan yang baik,” kata Thoni kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).

Saat ini, Bupati Pandeglang telah disokong dua kendaran dinas yang begitu mewah. Diketahui pada tahun 2017 Irna dibekali kendaraan dinas jenis Toyota Vellfire, kini Bupati Ia disokong dengan mobil Toyota Land Cruiser Prado seharga Rp1,9 miliar.

Thoni menganggap wajar, seorang kepala daerah disokong dengan dua kendaraan untuk menunjang kerja saat ke lapangan. Hanya saja, pembelian mobil dinas yang baru dianggap juga kurang tepat sehingga melukai hati masyarakat.

Menurutnya, mobil dinas Vellfire yang memiliki ukuran ceper sangat sulit digunakan untuk menjangkau daerah yang di Pandeglang. Sementara pembelian mobil Prado terlalu mahal, padahal dengan Pajero sport tak kalah nyaman dengan Prado digunakan ke pelosok.

“Terus kalau ukuran (mobil) Vellfire mau dipakai ke mana? Paling juga beberapa kecamatan karena gak bisa dilewati. Terus Toyota Prado dengan ukuran 4X4, saya kira tak kalah bagus dengan mobil pajero sport dengan harga Rp 600 juta tak sampai Rp 1,9 miliar seperti Prado, Itu sudah sangat baik untuk di Pandeglang,” beber Thoni.

Tak hanya pembelian mobil dinas baru, Ketua DPC PKB Pandeglang ini juga mengkritik kinerja Pemkab Pandeglang yang belum menginput usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 melalui e-Kirsna, padahal tenggat waku terakhir pada 21 Februari.

Krisna merupakan sistem e-planning baru yang diiniasi Kementerian PPN/Bappenas. Krisna merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.

“Informasi dari Pemprov Banten Kabupaten Pandeglang belum menginput, saya khwatir, kalau ini saja bisa diinput pembebanan daerah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui tiga kementerian,” sesal Thoni.

“Kalau Pandeglang tidak diusulkan e-katalog, misalnya bantuan perahu, alat tangkap sekian, infrastruktur jalan sekian, jembatan gantung ke permanen sekian dan lain sebagainya. Kalau ini tidak muncul Pandeglang mengalami keterlambatan yang luar biasa. Sedangkan APBD-nya kecil lebih besar pasak dari pada tiang,” sambung Caleg Caleg DPR RI Dapil Pandeglang-Lebak ini.

Bersama anggota DPRD lainya, Thoni mengaku sudah berjuang total memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk Pandeglang, termasuk memperjuangkan pembangunan jalan di wilayah Sumur sebesar Rp10 miliar tahun ini.**Baca juga: Bupati Beli Randis Baru, Anggota Banggar DPRD Pandeglang Kecolongan?.

“Kami di provinsi total memberikan keuangan, Rp 50 miliar untuk infrastruktur dasar, infrastruktur pendidikan, kesehatan termasuk Raskin dan yang lain-lainya. Rp10 miliar untuk penyelesaian jalan Sumber Jaya sampai ke Ujung Jaya. Kalau ada pergeseran penangangan jalan itu, saya kira tidak apresiasi terhadap temen-temen dan masyarakat khususydi Kecamatan Cimanggu dan Sumur,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang telah melakukan penyortiran sebagian surat suara yang telah diterima. Dari penyortiran tersebut, terdapat 1.632 suara rusak.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ali Zaenal Abidin mengatakan, kerusakan surat suara yang ditemukan seperti tinta yang berceceran, robek, gambar dan tulisan yang buram.

“Dari beberapa kali pengiriman surat suara, kami telah menemukan 1.632 surat suara rusak, yang diakibatkan oleh tinta belepotan, kertas robek, dan hasil cetak buram,” kata Ali Kepada Kabar6.com, Selasa, (12/3/2019)

Ali menambahkan, kebutuhan untuk 5 jenis surat suara, lebih 10 juta lembar. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 2,1 juta, ditambah 2%.

“Saat ini yang sudah masuk Presiden, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Tapi belum semua masuk. Kalau yang belum masuk, DPD dan DPRD Kabupaten,” ujarnya.

Ali mengaku, pihaknya tidak mengetahui alasan keterlambatan pengiriman surat suara ke wilayah Kabupaten Tangerang. Menurut Ali, pihaknya hanya sebagai penerima dan semua pengiriman logistik merupakan tanggung jawab KPU pusat.

“Kalau informasi dari KPU RI, diupayakan pada 17 Maret 2019, sudah masuk semua dari logistik. Penyebab, keterlambatan dari penyedia, kita penerima saja,” tuturnya.**Baca juga:  Pengiriman Logistik Pemilu 2019 Ke Kota Tangerang Terlambat.

Diketahui, hingga kini, KPU Kabupaten Tangerang baru menerima surat suara untuk pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPRD Provinsi.(Vee)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, sore ini mengumpulkan para pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah. Informasinya ada sekitar 26 orang pejabat yang dipanggil untuk mengikuti rapat koordinasi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Warman Syanudin mengungkapkan saat ditanya soal perkembangan rencana revitalisasi Pasar Ciputat. Ia hanya menjawab singkat.

“Ini lagi mau dirapatin di ruangan bu wali,” katanya ditemui kabar6.com di kawasan Puspemkot Tangsel, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Selasa (12/3/2019).

Terpisah di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Mohamad Taher Rochmadi, ikut serta dalam rapat koordinasi. Ia terlihat berjalan tergesa-gesa saat ditemui kabar6.com.

“Iya ini lagi buru-buru,” ujarnya sambil melambaikan tangan ke arah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Yepi Suherman yang baru turun dari mobil jalan bergegas menuju pintu masuk Balaikota Tangsel.**Baca juga: Viral, Warga Ciputat Tagih Janji Airin Benahi Pasar Ciputat.

Warga penghuni lahan kavling di RW 06 Kelurahan/Kecamatan Ciputat kembali menagih janji Airin lewat media sosial terkait rencana membenahi pasar tradisional tersebut. Revitalisasi Pasar Ciputat masuk dalam draft visi dan misi pasangan petahanan saat berkampanye politik. Pun tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021.(yud)

Kabar6-Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, untuk memerangi dan mengurangi peredaran sampah terus dilakukan, setelah mengeluarkan kebijakan Kurasakan (Kurangi Sampah Sekitar Kantor), dan nantinya akan ada juga program Kurasaki (Kurangi Sampah Sekitar Sekolah).

Kini, giliran para emak-emak yang digandeng guna ikut memberantas peredaran dan pengurangan sampah dilingkungan masing-masing.

Sedikitnya 500 emak-emak dari tingkat desa dan kelurahan hingga Kebupaten diberikan sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan dengan meminimalisir peredaran sampah.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang H. Saefullah, Selasa (12/03) dihadapan para emak-emak se-Kabupaten Tangerang, di Pendopo Bupati Tangerang Jalan Kisamaun Kota Tangerang.

“Kita menyadari pentingnya peranan emak-emak dalam membangun karakter budaya masyarakat, dari tangan emak-emak budaya membuang sampah sembarang bisa diminimalisir,” terang Saeful.

Menurut Ipung panggilan akrab sang kepala dinas, seberapa hebat Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur manajemen sampah, tapi kita tidak bisa merubah kultur masyarakat maka aturan itu hanya akan menghasilkan kegiatan yang berbasis anggaran besar.

“Satu diantara keikutsertaan Emak-emak dalam Program Kita Perduli Permasalahan Limbah dan Sampah atau KIPRAH, Sementara, kita berdayakan emak-emak yang tergabung dalam PKK ini,” paparnya.

Ipung mengakui jika pengelolaan sampah menjadi bagian dalam RPJMD Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar untuk periode 2019-2023, sehingga ini menjadi salah satu prioritas program yang harus terlaksana dalam waktu lima tahun ke depan.

“Ini menjadi perioritas utama dinas untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, selain kita memiliki beberapa program seperti Kurasakan dan Kurasaki, kita juga memiliki kegiatan Bank sampah,” Imbuhnya.

Sementara itu Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Risma Maesal mengatakan, emak-emak dari tingkat desa kelurahan hingga kabupaten semuanya harus memiliki kepedulian dan harus bisa mensosialisasikan KIPRAH ini.**Baca juga: Masalah Infrastruktur di Kabupaten Tangerang, Komisi V DPR RI: Kami akan Sampaikan ke Kementerian.

“Sebagai seorang ibu, kita bisa memulai dari dalam rumah sendiri, dengan mulai selektif dalam membuang sampah, sehingga kuantitas sampah akan terminimalisir,” paparnya.(Rani)

Kabar6-Komisi V DPR RI menanggapi berbagai masukan dan keluhan dari Kabupaten Tangerang, dan akan menyampaikannya ke kementerian terkait dan segera ditindak lanjuti secepatnya.

“Kami menanggapi berbagai masukan dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang sesuai dengan bidangnya, dan akan disampaikan ke kementerian yang bersangkutan untuk segera ditindak lanjuti secepatnya,” ungkap Ibnu Munzir, ketua rombongan Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3/2019).

Ibnu Munzir juga mengingatkan kepada seluruh anggota tim untuk menanggapi serius terkait permasalahan di Kabupaten Tangerang.

**Baca juga: Kunker Komisi V DPR RI, Sekda Maesyal Minta Dibangunkan Jalan Layang.

Sehingga kunker ini benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tangerang bisa teratasi.

“Kabupaten Tangerang harus jadi skala prioritas, karena daerah ini merupakan penyangga ibukota,” pungkas Ibnu Munzir. (fit/hms)

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Moch Maesyal Rasyid minta kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Tangerang.

Hal itu dilakukan, karena permasalahan infrastruktur dan transportasi menjadi prioritas di wilayah seribu industry tersebut. Dalam kesempatan itu, Sekda Maesyal minta dibangunkan jalan laying di Bitung, fly over Pasar Cikupa, fly over Cisauk perlintasan kereta.

“Kami minta dibangunkan jalan layang tersebut karena sudah sangat padat sekali dan itu yang mendesak di tahun 2020 untuk dibangun,” kata Sekda Maesyal saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3/2019).

Disamping itu, Sekda Maesyal meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi terhadap 26 situ/waduk yang ada di Kabupaten Tangerang karena itu kewenangan pusat.

**Baca juga: Kawal Perbup 47, Petugas Dishub Kabupaten Tangerang Nyaris Ditabrak Truk.

“kami sangat berharap untuk tahun 2020 terutama pembangunan jalan layang di Bitung kerena DED dan Fisibility Study nya sudah rampung. Ini sangat mendesak sekali karena itu setiap saat selalu macet,” terang Sekda Maesyal. (fit/hms)

Kabar6-Berikan wawasan tentang telur dan jentik nyamuk, Puskesmas Pakualam rutin gelar penyuluhan berkesinambungan satu rumah satu jumantik. Hal itu diungkapkan dr Adji Darmo selaku Kepala Puskesmas Pakualam.

“Artinya, Puskesmas Pakualam ingin memberdayakan masyarakat menjadi kader jumantik di lingkungan masing-masing dalam wilayah kerja Puskesmas yakni Pakualam, Pakujaya dan Pakulonan,” terang dr Adji, Selasa (12/3/2019).

Dikatakannya, penyuluhan berkesinambungan itu guna menambah wawasan warga terkait pencegahan perkembangbiakan telur dan jentik nyamuk dan untuk menggugah kesadaran warga agar selalu menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing.

Dr Adji bilang, satu bulan sekali sesuai jadwal posyandu diadakan penyuluhan. Ada 33 posyandu di wilayah kerja Puskesmas Pakualam.

**Baca juga: Kawal Perbup 47, Petugas Dishub Kabupaten Tangerang Nyaris Ditabrak Truk.

“Setiap posyandu kita adakan penyuluhan. Kita utamakan promosi dan prmotif (pencegahan). Penyuluh puskesmas dari bina wilayah,” jelas dr Adji. (fit)

Kabar6-Relawan Jokowi dari Brigade Peci Putih, akan melawan hoax dengan menyebarkan informasi keberhasilan kinerja Jokowi selama empat tahun kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Pak Jokowi kerja nyata, sudah banyak hasil kerja yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Masyarakat perlu tahu itu, selama ini banyak berita hoax yang memutar balikan fakta,” kata Trias Sundoro, Koordinator Brigade Peci Putih Kota Cilegon, Banten, Selasa (12/03/2019).

Karenanya, relawan Brigade Peci Putih telah diberikan pelatihan bagaimana menangkal hoax dan menyebarkan informasi akan keberhasilan kerja Jokowi ke masyarakat.

Trias mengaku, relawannya melakukan door to door atau silaturahmi ke masyarakat untuk menyebarkan berita kebaikan Jokowi.

“Tim kami langsung blusukan ke masyarakat. Tim Koordinasi Kelurahan memiliki anggotanya di tiap TPS. Di Cilegon kami sudah terbentuk jaringan relawan yang baik di setiap TPS. Semuanya saling bergerak menyampaikan informasi hasil keberhasilan kerja jokowi,” terangnya.

Brigade Peci Putih mengaku siap membantu petugas keamanan, menjaga kelancaran Pemilu 2019.

Mengapa mereka menggunakan peci putih sebagai identitas Islam. Lantaran menurutnya, Islam bukan hanya milik FPI, PKS ataupun HTI saja. Tapi milik seluruh umat muslim di Indonesia.

Mereka pun memiliki tim media cyber, yang bertugas menangkal berita hoax di media sosial (medsos).**Baca juga: Ngamuk Ditilang di BSD, Polisi Sebut Kejiwaan Normal.

“Tim siber juga bergerak menyampaikan informasi di media sosial,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Menjalankan tugas mengawal Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018, petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang memiliki banyak risiko.

Seperti yang dialami Agus Suardi, petugas Dishub yang nyaris ditabrak truk tanah saat bertugas di Jalan Raya Jayanti Kabupaten Tangerang.

Kata Agus, saat itu sekira pukul 20.30 WIB dirinya bersama dua orang rekan sedang melaksanakan tugas mengawal Perbup 47 Tahun 2018 di Jalan Raya Jayanti.

Dikejahuan terlihat truk tanah coba melintas di luar jam operasional yang telah ditentukan. Bukannya berhenti, truk tersebut malah menambah kecepatan hingga nyaris menabrak petugas.

“Saya kaget dan terkejut. Truk tanah tersebut bukannya berhenti malah menambah kecepatan. Nyaris menabrak jika saya tidak bisa menghindar,” ungkap Agus, Selasa (12/3/2019).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Norman Daviq membenarkan kejadian yang menyaris menimpa anak buahnya itu.

“Lantaran kekurangan anggota yang bertugas di titik rawan kemacetan, sampe ada beberapa supir yang berani dan nekat ingin menabrak salah satu anggota kami yang bernama Agus Suardi ketika bertugas di Jalan Raya Jayanti belum lama ini,” terang Norman.

**Baca juga: Kawal Perbup 47/2018, Dishub Kabupaten Tangerang Kekurangan Anggota.

Norman berharap, agar para supir truk tanah mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Bupati Tangerang, yang tertuang dalam Perbup nomor 47 tahun 2018.

“Agar semuanya sama-sama enak, kita saling menghormati dan mematuhi peraturan, supaya kendala-kendala yang adapun bisa terselesaikan,” pungkasnya. (bam)

Kabar6-Tim psikolog telah selesai melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Adi Saputra (21), pemuda yang mengamuk hingga merusak motor miliknya saat ditilang polisi.

Ia telah ditahan oleh Polres Tangerang Selatan (Tangsel) dan dijerat melanggar pasal berlapis.

Kasat Reskrim Polres Tangsel, Ajun Komisaris Alexander Yurikho mengungkapkan, telah dilakukan observasi terhadap Adi selama berada di ruang tahanan. Pemuda yang berprofesi sebagai pedagang kopi itu tak pernah lagi terlihat marah-marah.

“Kejiwaan yang bersangkutan dinyatakan normal,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).

Setelah aksinya merusak motor pada 7 Februari 2019 lalu, Adi Saputra kini meringkuk di balik jeruji besi karena diduga menggunakan motor dari hasil kejahatan.

Adi pun dijerat Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 480 KUHPidana dan atau Pasal 233 KUHPidana dan atau Pasal 406 KUHPidana dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun.

Karena hasil pemeriksaan polisi menyatakan psikologinya normal, maka Adi kini harus menjalani hukuman sesuai ketentuan.**Baca juga: Inalillahi, Ayah dari Bupati Pandeglang Wafat.

“Tersangka secara kejiwaan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelas Alexander.(yud)